Salah Kaprah Bukti Elektronik (Digital) menurut Putusan MK

Selama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) dikenal banyak menyelesaikan sengketa-sengketa pilkada. Namun, kewenangan yang dimiliki MK lainnya adalah melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945. Pengujian UU tersebut dapat dilakukan terkait dengan perlindungan atas hak-hak dasar (konstitusional) warga negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan sebagai akibat terjadinya ketidakjelasan, keambiguan, serta kemultitafsiran ketentuan undang-undang. Bila hak dasarnya berpotensi dirugikan, warga negara dapat menggugat hukum (negara) agar hak-haknya dapat dipulihkan.

Baru-baru ini, MK telah memutus permohonan mantan Ketua DPR terkait perkara rekaman suaranya yang dijadikan sebagai bukti (yang bisa sebagai alat bukti ataupun barang bukti) persidangan etika yang kemudian disiarkan secara luas. Rekaman suara tersebut dilakukan melalui perangkat telepon yang menurut kategorinya dapat disebut sebagai informasi/dokumen elektronik dan menjadi “bukti elektronik”. Terkait penyebutannya, menurut aturan baku, harusnya istilah “informasi/dokumen elektronik” disebut “informasi/dokumen elektronis” karena elektronis mengacu pada relevansinya, sedangkan elektronik mengacu pada alatnya.

Perkara tersebut bermula dari keberatan pihak pemohon atas rekaman suaranya yang dipakai sebagai bukti dugaan adanya semacam ‘persekongkolan’ dengan alasan bahwa informasi/dokumen elektronik termasuk yang berupa rekaman suara, merupakan alat bukti hukum yang sah. Oleh karenanya, MK, melalui Putusan MK Nomor : 20/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 September 2016 lalu, menyatakan bahwa khusus bukti elektronik (informasi/dokumen elektronik) harus dimaknai “sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang“. Sebagai lembaga sah satu-satunya yang melakukan penafsiran konstitusi (the sole interpreter of constitution) atas legalitas undang-undang, di sini MK melakukan penafsiran sendiri agar tidak terjadi tindakan kewenang-wenangan (tidak sah) terutama oleh aparat penegak hukum dalam mengajukan alat bukti elektronik.

UU memang tak mungkin memuat ketentuan yang rinci dan biasanya bersifat umum. Karenanya, seringkali diperlukan penafsiran final oleh MK (dalam hal diajukan (judicial review) agar pelaksanaannya berkekuatan hukum mengikat. Namun, alih-alih penafsiran MK membuatnya menjadi lebih jelas, sebaliknya malah menimbulkan kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa pasca putusan MK tersebut, semua rekaman elektronik (baik berupa suara, gambar, video/CCTV) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti/barang bukti (tidak sah sebagai alat/barang bukti) apabila bukan dibuat oleh aparat penegak hukum. Pertanyaannya, apakah benar demikian?

*Dokumen digital sebagai landasan perbuatan hukum bukan hal yang baru lagi. Salah satu contoh dalam UU Perseroan Terbatas, Pasal 77, ditegaskan bahwa pelaksanaan RUPS dapat dilakukan melalui sarana elektronik (telekonferensi/video konferensi). Dengan kata lain, data elektronik dapat dijadikan sebagai bukti hukum.

Pandangan tersebut bertolak belakang dengan semangat UU ITE, yaitu memberikan perlindungan/kepastian hukum atas transaksi elektronik yang semakin umum dilakukan. Pasal 5 UU ITE ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan Pasal 5(1) ini menambah (memperluas) jenis alat bukti hukum yang selama ini dikenal dalam hukum acara perdata maupun pidana. Tidak dipersoalkan bagaimana alat bukti tersebut dihasilkan sepanjang alat bukti dimaksud dapat dipertanggungjawabkan keutuhannya (integritasnya) dan dihasilkan dari sistem elektronik yang telah ditetapkan UU.

Bila membaca amar putusan MK diatas, sebenarnya maksud putusannya juga tidak begitu jelas. Artinya, putusan tersebut masih menimbulkan hal yang multitafsir juga, walaupun sudah ditafsirkan final oleh MK. Formulasi amar putusan dimaksud membingungkan. Tanpa melibatkan konteks (pertimbangan hakim), pemahaman amar putusan bisa menyesatkan.

Amar putusan:

“Frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ……. bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang…”

Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan bahwa penyadapan/perekaman* merupakan bentuk pelanggaran privasi dan melanggar HAM sehingga harus dilakukan dengan/berdasarkan prosedur yang sah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5(1) di atas, amar putusan tersebut sebenarnya hendak menyatakan bahwa alat bukti hukum (digital/bukti elektronik) yang sah adalah  “…alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya”.

*MK memukul rata pengertian dari penyadapan, pokoknya termasuk dengan perekaman. Padahal, penyadapan (informasi elektronik) di sini bukan selalu persoalan perekaman. Sementara, tidak semua perekaman itu illegal jadinya. Tempat umum juga bukanlah ranah berprivasi. CCTV bukanlah alat penyadapan (intersepsi), melainkan alat pengawasan sehingga CCTV bukanlah bagian dari pelanggaran privasi bila berada di tempat umum. Bila dipahami, CCTV adalah perpanjangan dari petugas/security.

Persoalannya, penjelasan (penafsiran) tentang apa yang dimaksud sebagai alat bukti elektronik yang sah tersebut malah menjadi kabur karena formulasi amar putusannya kurang tepat/pas. Tipe kalimat yang digunakan adalah kalimat majemuk, kalimat di dalam kalimat*.

*Formulasi kalimat dalam kalimat harusnya dihindari dalam sebuah ketentuan undang-undang, mengingat dapat menimbulkan multipenafsiran.

Apakah arti dilakukan dalam amar putusan tersebut? Kata “dilakukan” merupakan jenis kata kerja transitif (melakukan) dalam bentuk pasif. Menurut KBBI, kata “melakukan” berarti “melaksanakan” (suatu proses/perbuatan). Jadi, kata “dilakukan” di sini menunjuk pada “dilaksanakannya suatu proses”, yang dalam kasus ini adalah “proses penegakan hukum”. Karenanya, kata dilakukan disini polanya bukan menerangkan frasa alat bukti, melainkan menerangkan dalam rangka penegakan hukum*. Jadi, amarnya bukan berkaitan dengan “pembuatan alat bukti”, melainkan “bagaimana alat bukti itu harus diajukan”. Hal yang salah kaprah kalau diartikan bahwa alat bukti elektronik haruslah dibuat oleh aparat penegak hukum, karena amar putusannya sama sekali tak berbunyi maupun tak bermakna demikian.

*Hukum Diterangkan-Menerangkan (DM-MD).

Bila dilihat dari komposisinya, amar putusan tersebut terbentuk atas 3 komponen kesatuan pengertian, yaitu:

Alat bukti + dilakukan dalam rangka penegakan hukum + atas permintaan kepolisian dst.*

*Susunan kalimat amar putusan ini secara tata bahasa polanya kurang sempurna. Agar pengertiannya menyeluruh, kalimatnya harus disempurnakan dengan menambahkan kata-kata “yang” dan “wajib/harus”:

Alat bukti, yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum, wajib atas permintaan kepolisian dst.* atau variasi kalimatnya dapat menjadi :

Bila dilakukan dalam rangka penegakan hukum, alat bukti wajib atas permintaan kepolisian, dst.

Sehingga dapat dimaknai bahwa khusus dalam rangka penegakan hukum, bukti elektronik haruslah yang diperoleh atas permintaan (dimintakan oleh/melibatkan) aparat penegak hukum dan sekali lagi tak ada kaitannya dengan cara pembuatan alat bukti, melainkan siapa yang berwenang untuk mengajukannya. Bagaimanapun, bukti elektronik haruslah yang dapat diverifikasi keutuhannya sehingga yang berwenang melakukannya adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Apalagi, apabila perekaman bukti elektronik tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun ketertiban umum. Pendapat bahwa alat bukti elektronik haruslah yang direkam oleh aparat penegak hukum adalah pendapat yang keliru karena amar putusan tersebut tak mengatakan demikian. Orang per orang tidak dapat membawa bukti elektronik diajukan ke pengadilan (atau untuk proses sejenisnya) kalau tanpa permintaan (diminta oleh) aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, hakim maupun aparat penegak hukum lain (dan harusnya juga termasuk advokat). Terhadap hal ini, sepertinya MK masih harus menerangkan tafsiran dari penafsiran mereka sendiri.*

*Harusnya, MK menghindari bentuk-bentuk putusan penafsiran (re-interprestasi) yang kembali menimbulkan penafsiran baru. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat, karenanya kalau putusan MK kabur, putusannya tak akan memiliki kekuatan berlaku. Bagaimana mau berlaku, putusannya saja memancing perdebatan.

Persoalan lainnya, siapa-siapa yang disebut penegak hukum haruslah dipahami secara menyeluruh. Saat ini, aparat penegak hukum itu tak lagi domain kepolisian, kejaksaan ataupun hakim. Berdasarkan UU Advokat, pengacara (lawyer) juga merupakan aparat penegak hukum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s