(Harusnya) Kini Pendaftaran/Sertifikasi Tanah Tak Lagi Berbelit

Tanah memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi manusia. Tanah menjadi ruang dimana manusia hidup. Selain memiliki makna ekonomis, tanah juga bernilai historis dan menjadi identitas bagi manusianya (tanah air). Oleh karenanya, tanah tak mungkin dipisahkan dari manusia karena manusia ‘hidup’ dari tanah. Hubungan manusia dan tanahnya menjadi hubungan yang sangat sakral dan tidak terpisahkan.

Dari sisi keperdataan, bentuk hubungan antara tanah dan manusia yang mendiaminya adalah hubungan kepemilikan (dalam terminologi hukum pertanahan disebutkan ‘hubungan kepemilikan’ yang dimaksud adalah penguasaan tanah). Kepemilikan tanah ini dapat berupa kepemilikan secara kolektif (tanah hak ulayat) maupun kepemilikan secara pribadi. UU Agraria kita menganut konsep bahwa tanah Indonesia ini dimiliki (mutlak) oleh seluruh anak bangsa Indonesia secara bersama-sama. Penguasaan dan pengelolaannya selanjutnya diserahkan kepada Negara. Negara berwenang untuk mengatur peruntukan dan penggunaan bidang tanah dengan memberikan hak-hak yang bersifat individual. Artinya, prinsip kepemilikan tanah bukanlah penguasaan secara mutlak atas (fisik) tanah selayaknya sistem feodal dahulu, melainkan merujuk pada hak untuk mengolah dan memanfaatkannya sehingga terminologi yang digunakan adalah Hak atas Tanah

Hubungan kepemilikan memberikan hak bagi pemiliknya untuk dapat menguasai (dalam arti mendiami), mengolah, dan memanfaatkan tanah. Oleh karena sifat hubungannya yang tak terpisahkan, hukum agraria kita pun mengadopsi prinsip bahwa kepemilikan tanah dapat diwariskan secara turun-temurun. Hubungan kepemilikan ini menjadi hal yang begitu mendasar sehingga sudah sepatutnya apabila penguasaan/kepemilikan atas tanah dapat dibuktikan, baik dengan bukti-bukti verbal maupun bukti-bukti tertulis, agar dapat memberikan kepastian hukum.

Menurut Hukum Pembuktian kita, apabila penguasaan tanah secara fisik dilakukan dengan itikad baik selama 20 tahun berturut-turut, maka pihak yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya tanpa harus menunjukkan bukti alasnya. Penguasaan secara fisik dibedakan penguasaan secara yuridis. Penguasaan secara fisik berarti menggunakan atau menempati lahan tanah, baik secara legal (berhak, ada alas hak misalnya dari sewa-menyewa) maupun secara tanpa hak (okupasi ilegal), sedangkan penguasaan secara yuridis berarti penguasaan tanah bukan secara fisik melainkan diberikan oleh UU, misalnya ketika tanah dijadikan jaminan, lahan tersebut secara yuridis dikuasai oleh pemegang hak tanggungan.

Walaupun hukum menjamin hak penguasaan tanah dengan itikad baik tersebut, sengketa kerap terjadi diantara para pihak yang mengklaim memilikinya. Bila dikaitkan dengan data BPN mengenai tipologi kasus pertanahan, maka dapat dikatakan bahwa permasalahan pertanahan sebagian besar merupakan masalah kepemilikan tanah. Oleh karenanya, pemerintah memiliki kewajiban untuk mendorong dari sisi administrasi agar masyarakat mudah untuk melegalisasi kepemilikan tanahnya sehingga dapat meminimalkan timbulnya permasalahan dikemudian hari.

Sebagai lembaga teknis di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibawah Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan terus berbenah. Harus diakui bahwa lembaga tersebut tengah berupaya untuk melakukan perbaikan maupun penyempurnaan dengan berbagai terobosan. Tak lama setelah Presiden Jokowi memberikan ‘warning mengenai lamanya proses penyertifikatan tanah, BPN pun mengeluarkan petunjuk ‘baru’ mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah-tanah masyarakat. Aturan tersebut dikeluarkan dalam rangka melakukan percepatan dalam proses pendaftaran/penyertifikatan tanah sekaligus mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Sesuai aturan tersebut apabila pembuktikan kepemilikan/penguasaaan tanah terganjal oleh karena kurang memiliki bukti yang lengkap ataupun sama sekali tidak memiliki bukti-bukti tertulis, maka demi percepatan prosesnya, maka pemilik tanah dapat membuktikannya dengan membuat surat pernyataan penguasaan fisik secara itikad baik yang disahkan oleh 2 orang saksi yang tak memiliki hubungan kekerabatan. Penguasaan secara fisik dengan itikad baik tersebut bukan dilakukan di tanah-tanah pemerintah maupun kawasan hutan serta tidak terdapat sengketa atau keberatan dari pihak lain.

Dengan keluarnya aturan tersebut, tentunya masyarakat akan dipermudah dalam rangka pengurusan sertipikat tanah yang selama ini sangatlah rumit (untuk pembuktiannya) dan memerlukan waktu yang panjang. Kendala di lapangan maupun dalam pengurusannya memakan biaya yang tak sedikit, yang tentu saja cukup membebani masyarakat. Sekarang, harusnya masalah-masalah tersebut bisa clear.

Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s