Jaminan Kredit Cross Collateral yang Salah Kaprah

Lazimnya, pemberian barang agunan sebagai jaminan fasilitas kredit pada prinsipnya untuk meminimalkan risiko atas pemberian kredit tersebut, yaitu ketika debitur tak lagi mampu melakukan pelunasan. Walaupun demikian, pemberi kredit umumnya hanya akan menempuh jalur eksekusi jaminan bila kondisinya benar-benar sudah tak sehat. Oleh karenanya, agar jaminan yang telah diserahkan nantinya benar-benar dapat menjamin (memberikan hak prioritas/preferens, atau droit de preference) pelunasan utang debitur, sah dan berkekuatan secara hukum, maka obyek jaminan harus dijaminkan sesuai dengan ketentuan (tata cara penjaminan) undang-undang.

Dalam teori hukum, perjanjian penjaminan digolongkan sebagai perjanjian ikutan (accesoir). Artinya, perjanjian penjaminan tak dapat berdiri sendiri, melainkan mengikuti perjanjian utang/kewajiban pokoknya. Sehingga, prinsipnya adalah: tak ada utang, tak ada jaminan. Prinsip ini harus benar-benar diperhatikan karena hak-hak yang ditimbulkan dari perjanjian penjaminan tergantung ada/tidaknya utang pokoknya. Oleh karenanya, hak-hak ataupun kuasa-kuasa yang diperjanjikan terkait dengan perjanjian pokoknya pada hakekatnya tak bersifat mutlak/tak bersyarat. Ketika utang/kewajiban tersebut lunas/hapus, maka kuasa-kuasa tersebut pun secara demi hukum hapus. Sebagaimana juga diatur oleh undang-undang, hapusnya atau lunasnya utang/kewajiban menjadi salah satu cara hapusnya hak atas suatu hak kebendaan, baik berupa hak atas tanah (Pasal 18 ayat 1.a UU Hak Tanggungan), obyek fidusia (Pasal 25 ayat 1a UU Jaminan Fidusia), ataupun gadai (merujuk Pasal 1160 KUH Perdata).

Selain bersifat accesscoir, perjanjian penjaminan juga harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar perjanjian tersebut sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Tata cara perjanjian penjaminan tak sama untuk setiap obyek jaminan. Bila obyek jaminanya berupa hak atas tanah, maka perjanjian penjaminan harus dibuat secara otentik dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat atau ditunjuk sesuai wilayah kewenangannya. Jaminan berupa hak atas tanah harus diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya (harus tegas disebutkan) dan kemudian perjanjian penjaminannya (APHT) didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat. Nantinya akan diterbitkan sertipikat Hak Tanggungan bagi penerima jaminan. Di sini, Hak Tanggungan lahir sejak tanggal dibukukan (Pasal 13 ayat 5 UU Hak Tanggungan). Bila jaminannya dilakukan secara fidusia, maka perjanjian penjaminan (Akta Jaminan Fidusia) harus dibuat dengan secara notariil dan kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada saat pencatatannya dalam Buku daftar Fidusia (Pasal 14 UU Jaminan Fidusia). Terkait gadai, ketentuan penjaminannya sedikit berbeda. Gadai lahir setelah obyek gadai diserahkan ke dalam kekuasaan penerima gadai (Pasal 1152 KUH Perdata). Di sini, perjanjiannya dapat dilakukan baik secara dibawah tangan maupun secara notariil.

Walaupun demikian kehilangan sifat sahnya penjaminan tak sertamerta menghilangkan kewajiban utangnya. Sini, perjanjian penjaminan hanya untuk menimbulkan hak preferens/prioritas (privilege) atau kedudukan yang lebih didahulukan dibandingkan kreditur lainnya. Selain memberikan kedudukan preferens, perjanjian penjaminan merupakan penerapan asas spesialitas karena pelunasan utang sudah ditentukan dari barang jaminan tertentu.

Prinsip umum penjaminan adalah: tak ada utang, maka tak ada jaminan. Perjanjian penjaminan tidak mutlak (harus) ada/dilakukan karena secara demi hukum apabila seseorang memiliki utang, maka segala apa yang dimiliki oleh debitur tersebut (baik sekarang maupun yang akan ada) merupakan jaminan atas pelunasan utangnya. Artinya tanpa perjanjian penjaminan sekalipun, hubungan hukum (perikatan) antara debitur dan kreditur terkait penjaminan sudah terbentuk (menurut fiksi hukum). ‘Penjaminan’ tersebut terjadi atau timbul karena undang-undang menentukannya demikian. Dalam teori hukum, perikatan seperti ini dikenal sebagai jaminan umum. Hanya saja, di sini, tidak ada hak prioritas/preferensinya untuk mendapatkan pelunasan. Kalau tidak ada kesukarelaan dari debitur sendiri untuk melunasinya, maka kreditur dapat melakukan upaya penyitaan melalui gugatan perdata. Kerugiannya, jaminan umum tak memberikan suatu kepastian ekonomis apakah utang benar-benar dapat dipenuhi seluruhnya.

Dalam praktek perbankan, perjanjian penjaminan dilakukan baik secara dibawah tangan maupun secara notariil (akta otentik), tergantung pada obyek jaminannya. Biasanya, untuk gadai deposito atau produk-produk dana investasi perbankan, perjanjiannya (perjanjian gadainya) dilakukan secara dibawah tangan mengingat dana deposito atau investasi tersebut merupakan produk bank kreditur itu sendiri sehingga pertimbangannya mudah kalau akan dilakukan eksekusi atas obyek jaminan tersebut. Terkait penjaminan, seringkali barang jaminan yang telah diserahkan juga dipakai untuk menjamin pelunasan atas kredit/utang lainnya, baik yang diterima oleh debitur yang sama ataupun atas kredit/utang yang diterima oleh debitur lain. Istilahnya, penjaminan tersebut merupakan jaminan-silang (cross collateral) untuk utang lainnya. Menurut Mellinkoff’s Dictionary of American Legal Usage, “cross collateral” merupakan jaminan (security) untuk utang tertentu yang juga dipakai sebagai jaminan untuk utang lainnya. Biasanya, mekanisme penjaminan seperti ini dapat terjadi dalam suatu kredit sindikasi, dimana terdapat lebih dari satu bank penyedia dana (berbentuk sindikasi murni ataupun club deal) ataupun terdapat lebih dari satu debitur. Selain itu, penjaminan secara cross collateral dapat pula terjadi pada satu debitur, yang memiliki beberapa utang terpisah kepada kreditur yang sama, atau kreditur lain. Intinya, terdapat lebih dari satu utang/kewajiban.

Dalam suatu perjanjian kredit/pembiayaan yang melibatkan jaminan-silang tersebut, umumnya juga menerapkan klausula cross default (wanprestasi-silang). Artinya, ketika debitur dinyatakan wanprestasi pada salah satu fasilitas/kredit, maka otomatis dianggap wanprestasi pada fasilitas/kredit lainnya. Tentu, penerapan klausula cross collateral dan cross default secara bersamaan dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Dari sisi eksekutorialnya, maka suatu jaminan-silang lebih mudah dieksekusi bila perjanjian-perjanjian pokoknya seluruhnya dinyatakan default. Kalau saja suatu jaminan-silang hendak dieksekusi, sementara jaminan tersebut masih menjamin fasilitas/kredit lain, maka pelaksanaan eksekusinya menjadi tak mudah, apalagi terkait dengan jaminan berupa hak atas tanah. Hal ini mengingat bahwa eksekusi jaminan berarti pengalihan barang jaminan kepada pihak lain.

Dalam pengamatan yang dilakukan, tak semua obyek jaminan dengan syarat cross collateral (jaminan-silang) dilakukan sesuai tata cara sahnya suatu perjanjian penjaminan, terutama atas jaminan berupa hipotik kapal ataupun Hak Tanggungan. Kondisinya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, karena faktor biaya dan waktu. Sebagaimana yang umum terjadi bahwa proses pendaftaran jaminan berupa hak atas tanah ataupun hipotik relatif memerlukan biaya yang mahal. Pada akhirnya, para pihak enggan melakukan perubahan jaminan dan pendaftarannya. Pihak kreditur pun hanya mensyaratkan ketentuan cross collateral dalam perjanjian pokok saja, sedangkan syarat cross collateral tersebut tak dituangkan dalam perjanjian penjaminannya maupun pendaftarannya. Kondisi ini bukan tak menimbulkan risiko bagi pihak kreditur. Bila tak didaftarkan, maka tak menimbulkan hak prioritas. Bahkan dalam kondisi tertentu, ketika salah satu perjanjian pokok telah lunas, dan jaminan secara tegas-tegas dalam perjanjian penjaminannya hanya dimaksudkan sebagai jaminan atas perjanjian pokok yang telah lunas tadi, maka jaminan tersebut tak berlaku untuk perjanjian pokok lainnya. Oleh karenanya, agar jaminan tersebut tak lepas, maka perjanjian penjaminannya harus diubah dan tegas-tegas menyebutkan bahwa jaminan tersebut juga untuk menjamin utang-utang lainnya, yang diikuti dengan proses pendaftarannya agar menjadi sempurna sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menindaklanjuti kesepakatan cross collateral tadi, penerima jaminan tetap wajib untuk kembali mendaftarkan perubahan atas perjanjian penjaminan tersebut agar jaminan yang dimaksud dapat memberikan hak prioritas pelunasan atas seluruh utang yang diterima (para) debitur. Mau tidak mau, semua perjanjian pokoknya harus didaftarkan/dicatat oleh instansi yang berwenang. Ketika jaminan-silang tidak didaftarkan atau dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka hak prioritas/preferens atas barang jaminan tersebut belumlah timbul mengikat/sah secara hukum. Sebagai catatan, apabila jaminan berupa hak atas tanah, maka hipotik/Hak Tanggungan yang telah didaftarkan harus diroya terlebih dahulu (dicoret dulu), baru kemudian didaftarkan kembali untuk menjamin keseluruhan utang. Proses roya-pasang ini secara teori sebenarnya tak diperlukan, mengingat sifat jaminan itu sendiri yang mengikuti hak kebendaannya. Sebagai contoh, apalagi obyek jaminan dijual ke pihak lain, maka secara demi hukum beban (jaminan) diatasnya akan berpindah/melekat mengikuti hak kepemilikan obyeknya. Bila berbentuk jaminan fidusia, maka atas Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan perubahan (walaupun prosesnya sebenarnya lebih mudah dan relatif murah). Sementara, untuk jaminan berupa gadai, cukup dengan melakukan perubahan (istilah umum: addendum) atas akta gadainya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s