Apakah Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Perlu Persetujuan RUPS?

Jaminan biasanya diberikan oleh seseorang (dalam hal ini debitur atau penjamin) dalam rangka pelunasan utang. Pemberian jaminan seperti ini sangat penting karena berkaitan dengan hak kreditur untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu. Menurut KUHPerdata, pada prinsipnya “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu“, demikian ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata. Ini berarti pemberian jaminan secara tertentu/khusus dengan cara membuat perjanjian pemberian jaminan tersebut prinsipnya tidaklah diperlukan karena ‘undang-undang’ (baca: KUHPerdata) tersebut telah melindungi kepentingan kreditur sehingga segala harta kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh otomatis menjadi jaminan (dalam teori disebut Jaminan Umum). Nantinya, kreditur dapat menuntut pelunasan utang tersebut dengan cara menyita dan mengeksekusi harta kekayaan debitur (yang tentu saja harus melalui proses pengadilan).

Hanya saja, bagaimana bila debitur juga memiliki utang dari beberapa kreditur lainnya (terlilit utang)? Dalam hal ini, untuk melindungi kepentingan kreditur, agar nantinya utang atau uang yang dipinjamkan dapat kembali, kreditur perlu meminta jaminan khusus. Jaminan khusus ini dapat dilangsungkan melalui lembaga-lembaga penjaminan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia ataupun dengan lembaga terbaru resi gudang. Jaminan khusus memiliki beberapa manfaat. Pertama, kedudukan kreditur dengan jaminan di atas kedudukan kreditur tanpa jaminan lainnya dalam hal pelunasan utang (kedudukan preferen). Nantinya, kreditur dapat mengeksekusi sendiri barang jaminan tersebut dengan ketentuan hanya untuk pelunasan, bukan untuk memiliki barang jaminan. Kedua, dengan jaminan khusus, kalau terjadi wanprestasi tentu pelunasan dapat dilakukan dengan cepat melalui penjualan barang jaminan karena memang sudah dikuasakan untuk itu (eksekutorial). Jadi, harusnya tak perlu lagi melalui proses gugatan ke pengadilan. Ketiga, jaminan khusus (kebendaan) tetap berlangsung walaupun benda tersebut berpindah tangan. Keempat, jaminan khusus juga dapat berguna sebagai kontrol agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Intinya, barang jaminan disini memberikan hak kepada kreditur untuk didahulukan pelunasannya.

Selain jaminan yang diberikan dalam bentuk barang (jaminan kebendaan), penjaminan juga dapat diberikan dalam bentuk pribadi (dalam KUHPerdata dikenal sebagai penanggungan/jaminan perorangan), yang saat ini dapat dilakukan oleh (1) pribadi orang ataupun (2) pribadi hukum (baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum). Pemberian jaminan seperti ini lazim dilakukan. Namun, dibandingkan dengan jaminan kebendaan, maka jaminan perorangan hanya dapat dituntut kepada pribadi yang menjaminkan saja (atau ahli warisnya). KUHPerdata memang menganut asas bahwa seseorang tidak dapat membuat perjanjian selain untuk dirinya sendiri (Pasal 1315), namun Pasal  1316 KUHPerdata juga membuka ruang agar seseorang dapat menanggung pihak ketiga dan menjanjikan apabila orang pihak ketiga tersebut wanprestasi, kreditur dapat menuntut gantirugi kepada pihak penangung.

Penanggungan (borgtocht) ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya (Pasal 1820 KUHPerdata). Penanggungan atau Penjaminan ini dapat dilakukan tanpa atau dengan persetujuan dari debitur dan sifatnya beralih kepada ahli warisnya. Namun, bagaimana dalam hal penanggung adalah badan hukum seperti sebuah PT ? Tentu, ketentuan terkait waris tersebut tidak berlaku dalam hal ini. Prinsipnya, karena penanggungan diadakan untuk memenuhi utang debitur, maka kapasitas penanggung sama dengan debitur walaupun penanggung hanya akan berperan kalau debitur wanprestasi.

Peran utama seorang penanggung atau penjamin adalah melunasi utang debitur ketika debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Artinya, disini juga berlangsung suatu penjaminan secara umum, bahwa segala kekayaan penjamin menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur. Mengapa disebut segala kekayaan penjamin? Karena pelunasannya tidak ditentukan dari kekayaan yang mana. Nantinya, ketika penjamin telah melunasi utang tersebut, hak tagih kreditur berpindah kepada penjamin. Penjamin dapat meminta pelunasan kembali disertai dengan sebagai bentuk biayanya (hak regres). Peralihan hak kreditur ini juga disebut juga ‘subrogasi’ yang dalam hal ini subrogasi terjadi karena undang-undang.

Prakteknya, untuk menjadi seorang penjamin, karena menyangkut dengan seluruh harta kekayaan penjamin, maka kalau seseorang sudah berstatus kawin, diperlukan persetujuan dari suami/isteri dari pihak penjamin. Persetujuan ini diperlukan mengingat kawan kawin tersebut juga memiliki hak atas harta perkawinan. Bagaimana kalau penjaminan diberikan oleh sebuah perseroan terbatas (PT)? Apakah perlu mendapat persetujuan dari organ yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)? Ketentuan mengenai hal ini memang tidak tegas diatur bahkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) sekalipun, sehingga memberikan penafsiran yang berbeda. UU tersebut hanya tegas mengatakan bahwa apabila perseroan terbatas menjaminkan sebagian besar asetnya (>50%), maka wajib mendapat persetujuan RUPS. Dalam praktek, apabila aset yang dijaminkan tersebut tidak melebihi ketentuan di atas 50% tersebut, pengurus PT atau direksi harus memberikan surat pernyataan bahwa aset yang dijamin merupakan aset sebagian kecil perseroan. Walaupun demikian, tanpa persetujuan RUPS pun, tindakan penjaminan tersebut tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya memiliki itikad baik (Pasal 102 ayat 4).

Bagaimana kalau dalam anggaran dasar perusahaan telah dicantumkan bahwa kewenangan direksi untuk mengikat perusahaan sebagai penjamin tidak memerlukan persetujuan dewan komisaris maupun RUPS? Anggaran dasar perusahaan memang berbentuk perjanjian dan berdasarkan KUHPerdata, perjanjian itu juga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya. Sebaliknya, terkait dengan penjaminan sebagian besar aset saja, UU telah menentukan harus dengan persetujuan RUPS, mengapa yang ini terkait dengan seluruh harta perusahaan, dapat dikesampingkan dalam anggaran dasar? Ketentuan UU Perseroan Terbatas yang mensyaratkan persetujuan RUPS untuk penjaminan sebagian besar aset perusahaan sepertinya bukan opsi yang dapat dikesampingkan dalam anggaran dasar. Pasalnya, kewenangan direksi tersebut memang berkaitan dengan hak dari pemegang saham terkait andilnya dalam perusahaan. Bila nantinya tindakan direksi tersebut (menjaminkan aset perusahaan) tidak mendapat persetujuan dari pemegang saham, namun tetap dilaksanakan, pemegang saham dapat menuntut perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (Pasal 62). Menetapkan tidak perlunya persetujuan RUPS untuk setiap tindakan direksi terkait penjaminan dalam anggaran dasar sama artinya memangkas hak pemegang saham menurut ketentuan Pasal 62 tersebut. Ini berarti, terkait penjaminan, tidak boleh anggaran dasar menghilangkan hak dari para pemegang saham.

Dalam penjaminan yang diberikan oleh sebuah PT (atau dikenal sebagai Corporate Guarantee), kewajiban PT tersebut prinsipnya sama seperti debitur itu sendiri. Corporate Guarantee menjaminkan kesanggupannya untuk membayar utang debitur kalau debitur ternyata tak mampu membayar. Lantaran yang dijaminkan adalah pribadi PT, persoalan ini tentu menyangkut harta kekayaan PT umumnya. PT memang memiliki kekayaan sendiri, yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun pemegang sahamnya. Walaupun corporate guarantee berbicara mengenai penjaminan pribadi PT (karena terlihat sanggup membayar, nama baik, nama besar), namun akibat hukumnya nanti juga menyangkut harta kekayaan PT tersebut sehingga sudah seharusnya tindakan-tindakan tersebut harus dalam persetujuan RUPS. Logikanya, untuk sebagian besar aset saja mensyaratkan persetujuan RUPS, apalagi berkenaan dengan seluruh aset (tanpa harus melihat apakah utang yang ditanggung tersebut hanya sebagian kecil aset). Dalam satu kasus, debitur malah keberatan untuk memberikan jaminan pribadi/corporate karena menganggap dengan mensyaratkan jaminan pribadi/corporate, berarti tidak ada kepercayaan dari kreditur atas debiturnya.

Bagaimana notaris harus menyikapinya? Kalau semuanya beritikad baik, sebagaimana ketentuan UU PT tadi (Pasal 102 Payat 4) tentu jaminan penanggungan/perseorangan tidak perlu dilakukan. Masalahnya, praktek di lapangan tidak demikian. Tidak semua pihak memiliki itikad baik. Dalam hal ini, notaris berkewajiban untuk tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang membuat perjanjian penjaminan sesuai ketentuan UU Jabatan Notaris. Artinya, perspektif notaris dalam memandang apakah corporate guarantee perlu persetujuan RUPS atau tidak, harus dari dua sisi: penjamin dan kreditur. Ketika notaris menyimpulkan bahwa untuk hal tersebut tidak diperlukan persetujuan RUPS, berarti perspektif hukumnya condong ke penjamin, sementara kepentingan kreditur dikesampingkan.

Kesimpulannya, agar selaras dalam menjalankan jabatannya sesuai UU Jabatan Notaris, dan juga untuk menjaga kepentingan hukum dari para pihak, notaris sudah seharusnya meminta persetujuan RUPS, tanpa memperhatikan apakah menyangkut sebagian kecil atau besar aset. Corporate guarantee pada dasarnya juga menjaminkan seluruh harta kekayaan PT sehingga sudah seharusnya memperoleh persetujuan dari para pemegang saham (dalam bentuk RUPS) sebagai yang empunya modal dalam perusahaan. Lagi pula, dalam UU Jabatan Notaris terbaru, kesalahan sekecil apapun dalam akta notaris dapat mengakibatkan akta tersebut cacat hukum dan hanya berlaku seperti akta dibawah tangan. Atas kesalahan tersebut, Notaris dapat dituntut gantirugi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s