Pemindahan Hak atas Saham atau Pengambilalihan Perseroan?

Modal merupakan faktor penting dalam sebuah perusahaan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha/bisnisnya sehingga ketika perusahaan didirikan, besarnya modal sudah harus ditentukan. Aturannya, struktur modal perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu modal dasar (authorized capital) yang menurut UU PT (UU No. 40 Tahun 2007) minimal sebesar Rp.50juta, modal ditempatkan (issued capital) dan modal disetor (paid-up capital). Latar belakang masing-masing modal tersebut sebenarnya berbeda. Namun, kini modal yg ditempatkan harus sudah disetor penuh sehingga pemegang saham tidak lagi “berutang” kepada perusahaan.

Dalam sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), modal terbagi-bagi dalam bentuk saham. Saham merupakan bentuk investasi pemegang saham (“investor”) dengan pemikiran pemegang saham nantinya akan mendapat keuntungan dalam bentuk deviden. Selain itu, saham juga memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak-hak lainnya. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 52 UU PT. Terkait yang pertama, maka hanya pemilik atau pemegang saham-lah yang berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Namun, pengaturan ini sepertinya tidak ditaati dalam praktek. Dalam perjanjian-perjanjian penjaminan saham, masih ada klausula yang menyatakan bahwa pemegang jaminan saham (kreditor) ikut memberikan suara dalam RUPS yang tentukan menurut ketentuan UU PT tidak berlaku. Mengenai hak-hak pemilik saham lainnya sebagai contoh adalah 1) memindahkan hak atas saham yang dimilikinya, seperti yang diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 UU PT atau 2) menggadaikan/menjaminkan sahamnya (Pasal 60 UU PT).

Terkait dengan organ perseroan, UU PT tidak membedakan istilah Pemilik Saham dan Pemegang Saham. Padahal kalau merujuk pada pengertiannya, pemilik saham bisa saja berbeda dengan pemegang saham. Pemilik Saham adalah orang yang namanya tercatat sebagai pemilik saham tersebut, sedangkan Pemegang Saham bisa saja mereka yang menguasainya, dalam arti konkrit misalnya penerima jaminan atas saham tersebut. Hal ini sebenarnya masih terkait dengan saham-saham yang boleh dikeluarkan menurut UU PT. Menurut Pasal 48 ayat (1) UU PT, saham perseroan hanya boleh dikeluarkan atas nama pemiliknya, sehingga akan lebih cocok kalau disebut Pemilik Saham, bukan Pemegang Saham. Pemegang Saham akan sesuai apabila saham yang dikeluarkan tersebut atas tunjuk (bearer share) yang berdasarkan UU PT sudah tidak diperbolehkan lagi.  Sebagai akibatnya, maka organ perseroan yang selama ini kita sebut Rapat Umum Pemegang Saham akan lebih pas kalau disebut Rapat Umum Pemilik Saham.

Saham merupakan benda yang tak bertubuh (intangible), namun dikategorikan sebagai benda bergerak. Namun, untuk nominal saham tersebut akan diberikan bukti tertulis, misalnya surat/sertifikat saham kolektif. Namun, perlu diluruskan bahwa istilah saham dan hak atas saham memiliki konteks yang berbeda. Walaupun saham dikatakan milik pemegang saham, namun sebenarnya saham tersebut adalah saham milik perseroan terkait, yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut adalah hak atas sahamnya. Kira-kira konstruksinya sama dengan tanah. Tanah tidak dapat dimiliki secara nyata, melainkan hanya hak atas tanah tersebut. Dengan demikian jual beli saham bukanlah istilah yang tepat, melainkan jual beli hak atas saham. Dikaitkan dengan pemindahan hak atas saham tersebut, KUHPerdata (Pasal 613) menyebutkan bahwa (1) penyerahan barang-barang yang tidak bertubuh (baca: saham), dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. (2) Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Jadi, menurut KUHPerdata, untuk memindahkan hak atas saham, ada 2 hal yang perlu ditempuh: 1) Membuat perjanjian tertulis mengenai pemindahan hak tersebut; 2) Kewajiban memberitahukan perbuatan hukum tersebut kepada pihak yang berutang (yang di sini maksudnya adalah perseroan yang mengeluarkan saham tersebut karena menurut konstruksi hukum, perseroan memiliki “kewajiban” kepada pemegang saham untuk membayar deviden =orang yang berutang). Ketentuan ini juga dipertegas oleh UU PT [Pasal 56 (1)] bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, dengan penjelasan yang dimaksud dengan “akta” adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris ataupun akta bawah tangan dan [Pasal 56 (2)] akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan agar dicatat dalam daftar pemegang saham. Dengan demikian, untuk perbuatan hukum yang memindahkan hak atas saham, misalnya jual beli saham, harus dibuat dalam perjanjian tertulis dan kemudian akta jual belinya disampaikan kepada perseroan. Nantinya, perseroan akan menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri terkait perubahan data perseroan, yaitu perubahan pemegang saham dalam perseroan tersebut.

Pemindahan hak atas saham yang diatur dalam UU PT boleh dibilang tidak sederhana seperti yang kita bayangkan, karena harus menempuh beberapa formalitas. Dibandingkan dengan pengaturan menurut KUHPerdata, UU PT masih mensyaratkan berbagai ketentuan, dan apabila syarat-syarat dalam UU PT sudah dipenuhi, pun harus tetap melihat bagaimana anggaran dasar perseroan mengatur mengenai cara-cara pemindahan hak atas saham tersebut. Secara umum, ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika memindahkan hak atas saham:

1) Ketentuan mengenai kewajiban untuk menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham lain (Pasal 58 UU PT);

2) Ketentuan mengenai kewajiban mendapat persetujuan/penolakan dari Organ Perseroan (Pasal 59 UU PT) paling lama 90 hari secara tertulis. Di sini, tidak ditentukan organ perseroan mana yang memberikan persetujuan/penolakan, namun dalam anggaran dasar umumnya persetujuan atas tindakan a/n PT (dalam hal ini oleh direksi) diberikan oleh Dewan Komisaris atau RUPS. Sementara, menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, karena tidak ditentukan, baik Direksi, Dewan Komisaris atau RUPS dapat memberikan persetujuan.

3) Ketentuan yang mengharuskan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 57 ayat (1) huruf c UU PT). Walaupun demikian, masih pula perlu diperhatikan mengenai cara-cara pemindahan hak atas saham atas perseroan tertentu, misalnya yang bergerak dalam bidang perbankan atau perusahaan terbuka.

Pengaturan pemindahan hak  atas saham menurut UU PT tidak berhenti disitu saja. Ketika obyek sahamnya sudah menyangkut saham pengendali sehingga pemindahan hak atas saham tersebut menyebabkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut, dari tangan yang diambil alih kepada pihak yang mengambil alih, maka UU PT di sini menyebutnya sebagai pengambilalihan. Selain itu, pengambilalihan juga dapat terjadi dengan penyertaan atas saham-saham yang dikeluarkan dari portefel/portpolio. Prosesnya dapat dilakukan melalui direksi perseroan ataupun langsung kepada pemegang saham perseroan. Pemindahan hak atas saham yang menyebabkan terjadinya pengambilalihan mensyaratkan:

1) Adanya persetujuan RUPS dari perseroan pengambil alih dengan kuorum kehadiran dan keputusan 3/4 (Pasal 125 ayat (4) UU PT), kalau yang mengambil alih berbentuk PT, dan kemudian menyampaikan maksudnya kepada direksi perseroan yang akan diambil alih (kalau pengambilalihan dilakukan melalui direksi);

2) Kedua direksi menyusun rancangan pengambilalihan, namun tak perlu dilakukan kalau pengambilalihan langsung dari pemegang saham (Pasal 125 ayat 7 UU PT). Berdasarkan penjelasannya, apabila dilakukan langsung kepada pemegang saham, maka pihak yang mengambil alih terlebih dahulu melakukan perundingan dan kesepakatan. Namun, apabila hal tersebut tetap diatur dalam anggaran dasar perseroan, maka rancangan harus tetap dibuat.

3) Pengumuman ringkasan pengambilalihan di koran dan kepada karyawan perseroan yang melakukan pengambilalihan* dalam jangka waktu paling lambat 30 hari** sebelum hari pemanggilan RUPS. Terkait dengan ketentuan Pasal 127 ayat (8) UU PT yang mewajibkan pengumuman walaupun dilakukan melalui pemegang saham, maka yang diumumkan adalah kesepakatan mengenai pengambilalihan tersebut, walaupun demikian Pasal 125 ayat (8) tetap mensyaratkan agar memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar diatur hal yang sama, maka mau tidak mau rancangan pengambilalihan tetap dibuat dan ringkasannya diumumkan.

*Ketentuan menyebutkan bahwa pengumuman dilakukan kepada karyawan perseroan yang melakukan pengambilalihan. Maksud ketentuan ini memang rancu karena pengumuman yang dimaksudkan biasanya ditujukan kepada karyawan dari perseroan yang diambilalih.

**Ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari disini memberikan pengertian bahwa rentang jangka waktu tersebut setidaknya 30 hari. Walaupun istilah tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman karena  makna paling lambat itu juga dapat ditafsirkan kebalikannya, yaitu memungkinkan untuk dilakukan secepat-cepatnya sebelum hari pemanggilan RUPS. Namun, ketentuan Pasal 79 ayat (5) UU PT menyebutkan bahwa hari pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 15 hari setelah tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi. Oleh karenanya, sistem dalam SABH mensyaratkan ada perbedaan waktu 32 hari antara pengumuman di koran dan tanggal pelaksanaan RUPS-nya.

4) Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam Akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia, sedangkan akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham (yang menurut Pasal 131 ayat (2) UU PT malah disebut Akta Pemindahan Hak atas Saham) wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 128 UU PT), yang nantinya akta notaris ini wajib dilampirkan untuk pelaporan kepada Menteri terkait dengan perubahan susunan pemegang saham (Pasal 131 UU PT) dan perseroan yang diambil alih kemudian mengumumkan hasil pengambilalihan tersebut di koran (Pasal 133 ayat (2) UU PT).

Akhirnya, mengenai pengambilalihan ini, terdapat pula ketentuan tambahan terkait dengan praktek monopoli. Pasal 2 PP No. 57 Tahun 2010 melarang pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang penilaiannya menjadi wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s