Kewenangan Bertindak Suami/Istri atas Harta Perkawinan

Di Indonesia, perkawinan itu merupakan suatu ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita. Perkawinan tidak hanya suatu bentuk hubungan formal (kesepakatan para pihak), secara spiritual atau kebatinan keduanya dianggap satu, sejiwa dan sekehendak yang sebenarnya dilandaskan bukan karena keyakinan yang seiman, melainkan karena cinta dan kasih sayang terhadap pasangan. Cinta dan kasih sayanglah yang menjadi raison d’êtr dari perkawinan, bukan persoalan ada keturunan atau tidak. Salah kaprahnya, UU Perkawinan kita melihat perkawinan sebagai ajang menciptakan keturunan.

Hubungan kebatinan tadi kemudian menjadi suatu konvensi dalam urusan rumah tangga. Tindakan suami atau istri dianggap suatu tindakan atas nama bersama, walaupun dahulunya istri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum oleh KUHPerdata.  Sejalan dengan pembaharuan hukum, istri diberi kebebasan untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama pribadi. Kesetaraan dan kesimbangan kedudukan sebenarnya menjadi prinsip dalam UU Perkawinan, hanya saja prinsip tadi tidak bermanifestasi karena tidak ada konsistensi. Istri tetap dipandang sebagai obyek perkawinan, bukan sebagai subjek perkawinan. Hal ini terang terlihat pada pasal yang mengatur soal perkawinan kembali  (kawin lagi/poligami). Pasal 4 UU Perkawinan begitu agitatif menyatakan bahwa kalau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau kalau istri tidak dapat melahirkan keturunan, suami boleh poligami.

Kalau suami atau istri dapat bertindak untuk kepentingan bersama, bagaimana terhadap harta dalam perkawinan? Menurut UU Perkawinan, harta terkait perkawinan dibagi atas 2 macam, yaitu harta bawaan (harta pribadi yang diperoleh sebelum perkawinan) dan harta bersama (lebih populer disebut harta gono-gini).

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan:

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Ketentuan Pasal 36 tersebut tentu harus dipahami bahwa harta bersama yang dimaksudkan ini adalah harta yang sudah ada, bukan terhadap harta yang akan ada. Ketika salah satu pihak melakukan perbuatan hukum seperti menjual, menjaminkan ataupun mengalihkan harta bersama, maka ia tidak berwenang melakukan tindakan hukum tersebut tanpa melibatkan suami/istrinya, kecuali dalam hal sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pisah harta.

Kalau harta perkawinan menyangkut harta benda tak bergerak seperti tanah, maka sudah menjadi kewajiban bagi pejabat PPAT yang diberi wewenang untuk melegalkan transaksi terkait tanah untuk meneliti kedudukan dan kewenangan bertindak pihak penjual. PPAT sebagai pejabat yang “meresmikan” perbuatan hukum tersebut harus cermat karena konsekuensi dari ketidakberwenangan para pihak berakibat fatal. Tindakan mengalihkan atau memindahtangankan harta bersama tanpa melibatkan pasangannya tentu tidak sah. Dalam hal ini, PPAT wajib menolak pembuatan AJB (Akta Jual Beli) kalau para pihaknya tidak lengkap atau tidak berwenang. Dalam membuat akta-akta terkait dengan tanah, PPAT tidak hanya berperan sebagai pejabat yang men-sah-kan transaksi akta tersebut, melainkan juga sebagai pelaksana pendaftaran tanah karena PPAT ikut menjalankan sebagian kecil kewenangan pemerintah (Penjelasan Pasal 39 PP24). Oleh sebab itu, PPAT wajib meneliti kewenangan bertindak para pihak, apakah dapat melakukan perbuatan hukum tersebut atau tidak.

Hal ini juga untuk mengkoreksi pendapat yang menyatakan bahwa untuk membeli rumah/apartemen ataupun harta tak bergerak lainnya, istri atau suami selaku pihak pembeli harus mendapat persetujuan dari pasangannya (suami/istri).  Logikanya, kalau harta bertambah siapa sih yang tak mau? Sebaliknya, kalau harta berkurang, tentu harus dengan persetujuan agar tidak merugikan pihak lainnya. Oleh sebab itu, ketika pihak suami/istri bermaksud membeli tanah/rumah, tak ada kewajiban atas persetujuan pihak lainnya, kecuali menjual harta bersama. Bila demikian, maka pasangannya harus ikut memberikan persetujuan (baik sebagai pihak yang ikut menandatangani perjanjian jual beli tersebut, maupun dengan memberikan persetujuan secara tertulis). Dalam hal ini, harta bersama tersebut terdaftar atas nama salah satu pihak saja (sebagai contoh, dalam sertipikat tanah yang akan dijual, hak atas tanah tersebut terdaftar atau tercatat atas nama ISTRI atau atas nama SUAMI). Walaupun bersumber dari penghasilan sendiri, namun apabila diperoleh selama perkawinan maka tetap saja  milik bersama. Perbedaannya adalah dalam hal kewenangan bertindak. Hanya mereka yang tercatat atau terdaftar dalam sertipikat tanah-lah yang dapat menjual (hak atas) tanah tersebut, sedangkan pasangannya hanya memberikan persetujuan. Prakteknya, persetujuan ini dapat diwakilkan dalam bentuk surat tertulis. Bagaimana kalau sertipikat tanah tersebut terdaftar atas nama kedua belah pihak (SUAMI dan ISTRI)? Dalam hal ini, tentu harus melibatkan kedua belah pihak untuk dapat mengalihkan harta bersama tersebut. Artinya, baik SUAMI maupun ISTRI harus bertindak sebagai PIHAK PENJUAL dan selain itu, mereka masing-masing sebagai pihak yang saling memberikan persetujuan sesuai ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan tersebut di atas. Ketika salah satu pihak berhalangan, maka jalan keluarnya adalah dengan memberikan surat kuasa yang biasanya dibuat dalam bentuk akta otentik atau kuasa legalisasi Notaris. Mengenai surat kuasa, maka untuk melakukan tindakan pengalihan harta bersama, harus dibuatkan surat kuasa khusus. Ketentuan Pasal 1796 KUHPerdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa secara umum hanya berlaku untuk tindakan-tindakan pengurusan saja, sedangkan untuk memindahtangankan barang atau membebankan jaminan  atau tindakan lain selayaknya seorang pemilik, hanya dapat dilakukan dengan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Hal yang berbeda kalau kasusnya sebagai penjamin (borgtocht). Tindakan memberikan jaminan pribadi tanpa persetujuan pasangannya (suami/istri) bagi mereka yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, tetap mengikat para pihak sepanjang tidak melibatkan harta bersama. Konsekuensi hukumnya berbeda bila dibandingkan dengan perbuatan hukum dengan persetujuan pasangannya.

Dalam hal mengikatkan diri sebagai penjamin (personal guarantee) terhadap utang-utang pihak ketiga, maka suami/istri tersebut wajib mendapat persetujuan dari suami kalau dimaksudkan bahwa jaminan yang diberikan tersebut bukan jaminan personal (jaminan harta pribadi). Artinya, tanpa persetujuan suami/istri, maka jaminan yang diberikan oleh suami/istri tersebut hanya mengikat harta pribadi yang bersangkutan saja. Pengertian harta pribadi di sini adalah harta bawaan yang bersangkutan sebelum perkawinan dilangsungkan, bukan bagian dari harta bersama, yang menurut ketentuan besarnya 1/2 dari harta bersama.

 

One thought on “Kewenangan Bertindak Suami/Istri atas Harta Perkawinan

  1. Maaf sebelumnya. Berkaitan dengan status kepemilikan tanah sebagai harta benda perkawinan. Ketentuan bahwa suami/isteri harus mendapatkan persetujuan isteri/suami dalam melakukan pembelian dan pemindahan hak atas tanah diatur dlm juklak PP 10/1961 jika harta yang digunakan untuk melakukan pembelian adalah harta bersama. Di dalam juklak PP 10/61 Pejabat Pembuat Akta Tanah diwajibkan untuk meneliti kapasitas serta kewenangan baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Dengan demikian status hak atas tanah, apakah harta bersama ataukah harta pribadi yg dibeli melalui akta jual beli PPAT dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat yg dibuat sebelum berlakunya PP 24/97, cukup diteliti dari keabsahan akta jual beli PPAT dan keabsahan nama pihak pembeli yang tercantum dalam akta jual beli PPAT yg terbukti otentik tersebut, serta nama pembeli yg tercantum dlm sertipikat hak atas tanah. Jika nama pembeli yg tercantum dalam akta jual beli PPAT dan sertipikat hak atas tanah hanya satu nama maka cukup bagi PPAT yg mengurus penjualan tanah tersebut mengambil kesimpulan berdasarkan bukti2 dalam akta jual beli PPAT sebelumnya, serta sertipikat hak atas tanah yg sudah dipastikan otensitasnya bahwa hak atas tanah yg hendak dijual tersebut adalah harta pribadi dari pihak penjual. Begitu pula sebaliknya jika nama yg tercantum dalam akta jual beli PPAT sebelumnya dan sertipikat hak atas tanah adalah suami dan isteri maka hak atas tanah yg hendak dijual tersebut adalah harta bersama suami dan isteri pihak penjual tersebut. Kecuali dapat dibuktikan dimuka hukum oleh pihak yg berkepentingan yg merasa berkeberatan melalui keputusan hakim yg sudah berkekuatan hukum tetap bahwa PPAT yg membuat akta jual beli sebelumnya telah melakukan kekeliruan dalam pembuatan akta jual beli sebelumnya yang tidak sesuai dengan ketentuan juklak PP 10/61 yg berlaku pada saat pembuatan akta tersebut, maka PPAT yang membuat akta pemindahan hak selanjutnya wajib menerima akta pemindahan hak sebelumnya yg terbukti otensitasnya sebagai sah dan sesuai dg ketentuan hukum yg berlaku. Prosedur ini hanya berlaku bagi tanah dan bangunan yg perolehannya dibuat melalui akta PPAT saat berlakunya PP 10/61 disebabkan baik PP 24/97 dan peraturan organiknya PMNA 3/97 tidak mengatur tentang berlaku surutnya PP 24/97 terhadap pemeriksaan status harta bersama dan harta pribadi yg diatur juklak PP 10/61. Sekian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s