Pemilik Tanah atau Pemilik Hak Atas Tanah?

Tanah memiliki arti dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain di atasnya manusia mendirikan rumah tempat bernaung, tanah juga menjadi sumber kehidupan. Tanah bahkan menjadi wadah identitas kebangsaan. Namun, arti dan peranan tanah yang penting tersebut sudah lama banyak disalahgunakan untuk mengeruk maupun melipatgandakan kekayaan. Salah satunya, tanah dimanfaatkan sebagai sarana maupun target untuk mencuci uang (money laundering). Hal yang lumrah kalau para koruptor menumpuk kekayaannya dengan membeli tanah. Banyak kasus korupsi yang pada akhirnya berujung salah satunya pada penguasaan tanah.

Sebenarnya bagaimana persoalan mengenai tanah di Indonesia? Siapakah yang dapat memiliki tanah? Di sudut-sudut maupun di pinggiran kota seringkali kita melihat plang/papan bertuliskan “Tanah milik negara”, “Tanah milik Pemda”, “Tanah milik si Anu (Sertipikat)” dan lain sebagainya. Padahal, kalau kita pikir-pikir yang namanya “tanah” itu hanyalah kumpulan dari partikel/butir debu. Bila tanah itu dapat mereka miliki, tentu saja orang lain tak boleh mengambil secuil pun dari tanah tersebut. Belum lagi disekitar kita banyak berterbangan partikel/butiran debu tanah. Bila tanah itu benar dapat dimiliki, tentu kita dapat menuntut pemiliknya karena telah merugikan orang lain. Tentu bukan demikian pengertiannya. Kemungkinan besar maksud mereka adalah “lapak” atau tempat (bidang yg merupakan permukaan bumi, kerak bumi). Tak jarang pula kita melihat mendengar atau bahkan melihat iklan-iklan yang menawarkan tanah apakah itu jual-beli tanah ataupun sewa-menyewa tanah. Apakah benar bahwa tanah itu dapat disewakan atau diperjual-belikan?

Mengenai persoalan tanah, di Indonesia telah berlaku UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. UU ini berlaku sejak 24 September 1960. Sejak berlakunya UU Pokok Agraria tersebut, praktis tanah-tanah di Indonesia tidak boleh dimiliki oleh siapapun, selain dari Bangsa Indonesia secara kolektif. Pada Pasal 1 ayat (2 dan 3) UU Pokok Agraria disebutkan bahwa disebutkan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa (termasuk kandungan kekayaan alam dalam wilayah Indonesia) merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, milik bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Hubungan keduanya bersifat abadi. Sederhananya, pengertian ini menyatakan bahwa tanah-tanah di Indonesia merupakan milik bersama Bangsa Indonesia, dan bukan milik orang-perorangan/perusahaan swasta atau bahkan bukan milik negara. Konsep kepemilikan tanah hanya dimungkinkan atas nama Bangsa Indonesia. Dari sini, kita boleh kritis bahwa tak ada seorangpun yang dapat memiliki (fisik) tanah. UU Pokok Agraria sebenarnya jelas menganut konsep (ideal) ini, namun pelaksanaannya dilapangan masih jauh dari harapan. Kita dapat melihat penguasaan tanah secara besar-besaran oleh pribadi-pribadi/individu maupun kolektif dengan tujuan yang tak lain daripada mengeruk keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya daripada manfaat untuk fungsi sosialnya. Belum lagi permasalahan-permasalahan pertanahan yang lebih memihak kepada kaum yang ber-uang. Segala urusan tanah terkenal dengan istilah paket dan percepatan.

Kembali kepada kepemilikan tanah, maka di sini tidak berlaku istilah “pemilik tanah” untuk individu, kecuali keseluruhan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia melalui tangan Negara hanya memberikan penguasaan tanahnya saja kepada individu-individu yang nantinya mereka wajib memanfaatkan tanah tersebut sesuai peruntukannya. Oleh karenanya, ketika tanah dimanfaatkan untuk keperluan lain, maka sesuai ketentuannya Negara wajib (bukan lagi “dapat”) menarik kembali penguasaan tanah yang diberikan. Penguasaan tanah ini dikenal sebagai Hak Atas Tanah, yang sebenarnya berarti hak untuk memakai dan mendapat manfaat dari tanah tersebut, misalnya sebagai tempat tinggal, sebagai sumber penghasilan, ataupun sebagai sarana bisnis (maupun bisnis properti).

Konsep penguasaan tanah berupa Hak Atas Tanah diberikan sesuai dengan kapasitas penerima hak tersebut. Untuk orang asing hanya diberikan Hak Pakai selama 25 tahun (hanya dapat diperpanjang sekali lagi), sedangkan untuk orang Indonesia sendiri dapat diberikan Hak Milik yang berlangsung seterusnya tanpa jangka waktu dan diwariskan secara turun-temurun. Selain diperjual-belikan, Hak Atas Tanah juga dapat dapat dibebankan dengan utang, artinya menjadi jaminan utang. Kalau Hak Atas Tanah, maka lembaga jaminan yang digunakan disebut sebagai Hak Tanggungan.

Dari sini, jelaslah bahwa tanah yang kita kuasainya sebenarnya bukan tanah secara fisik melainkan Hak Atas Tanah tersebut. Hak Atas Tanah merupakan benda tak berwujud, namun dikategorikan sebagai Benda Tak Bergerak. Penggunaan istilah Hak Atas Tanah sepertinya terlalu disepelekan oleh bahkan para pejabatnya sendiri. Mungkin saja agar terkesan lebih praktis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia tanah-tanah dengan cara apapun tak boleh/tak dapat/dilarang diperjualbelikan. Hanya Hak Atas Tanah (hak atas penggunaan tanah) yang dapat dimiliki, diperjualbelikan atau disewakan.

Terlepas dari itu semua, maka kita ini secara bersama sebenarnya adalah Pemilik Tanah (tanah di Indonesia), cuma orang yang menguasainya disebut Pemilik atau Pemegang Hak Atas Tanah. Oleh karenanya, siapapun dia (Bangsa Indonesia),  tidak dapat begitu saja dipisahkan dari tanah Bangsa ini. Kalau ada yang terlunta-lunta tak “memiliki” tanah, maka Negara seyogyanya memberikan perlindungan semestinya atas hak abadi tersebut.

One thought on “Pemilik Tanah atau Pemilik Hak Atas Tanah?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s