Kuasa Direktur atau Kuasa Direksi yang Salah-Kaprah

Dalam pembuatan akta notaris, baik yang dibuat dihadapan maupun oleh pejabat notaris,  yang para penghadapnya merupakan legal entity, yaitu entitas atau badan yang dibentuk oleh hukum, seringkali menghadapi persoalan apakah pihak (partij) yang mewakili badan hukum tersebut memang benar-benar berwenang atau tidak dalam melakukan tindakan hukum dalam akta tersebut. Dalam hal ini, notaris harus teliti dan cermat melihat kewenangan bertindak seorang penghadap (orang yang datang menghadap notaris). Kalau tidak, maka akta yang dibuatnya tersebut berpotensi menjadi akta di bawah tangan yang dapat merugikan pihak ketiga karena pihak yang bertindak dalam akta tersebut ternyata tidak berwenang atau tidak sah.

APA KAPASITAS PENGHADAP?

Dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, GHS Lumbantobing menjelaskan 3 cara untuk menjadi penghadap. Pertama, dengan kehadiran sendiri, yaitu pihak yang bertindak dan untuk kepentingan untuk dirinya sendiri. Kedua, dengan melalui atau dengan perantaraan kuasa (power of attorney), baik dengan kuasa secara lisan maupun secara tertulis. Walaupun boleh dilakukan secara lisan, dalam praktek biasanya kuasa diberikan secara tertulis, baik yang dibuat secara di bawah tangan, murni atau dengan legalisasi notaris, atau dengan kuasa notariil. Ketiga, penghadap bertindak dalam jabatan atau kedudukannya, misalnya seorang direktur yang menghadap sebagai wakil sah perseroan terbatas.

Menurut teori, persoalan kewenangan bertindak dalam akta sebenarnya meliputi 2 hal, yaitu apakah pihak yang menjadi penghadap itu cakap secara hukum (mis. apakah sudah dewasa atau tidak) dan apakah penghadap itu memiliki hak atau berwenang (empowered)  unttuk melakukan tindakan hukum tertentu. Menurut KBBI, kecakapan itu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan (hukum) atau disebut dengan istilah onbekwaam. Pihak yang masuk dalam kategori ini, misalnya anak-anak di bawah umur, di bawah pengampuan, pemboros. Selain orang-orang yang dianggap tidak dewasa, pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka-mereka yang oleh undang-undang dilarang sebagai penghadap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sebagai contoh, orang-orang yang masih berkerabat dalam derajat tertentu dengan notaris, tidak boleh menjadi penghadap. Kategori kedua, apakah penghadap tersebut memiliki wewenang atau berhak sebagai penghadap (onbevoegd). Biasanya, pihak yang masuk dalam kategori ini adalah mereka-mereka yang mewakili pihak-pihak tertentu atau sebagai penghadap karena jabatan atau kedudukannya. Sebagai contoh, seorang direktur yang mewakili perusahaannya atau orangtua/wali yang mewakili anak di bawah umur atau berdasarkan surat kuasa.

Terkait dengan penghadap yang bertindak dalam jabatan atau kedudukannya dalam sebuah badan hukum seperti perseroan terbatas (PT), maka kompetensi penghadap tersebut dapat dipastikan dengan membaca anggaran dasar PT tersebut. Menurut teori dan undang-undang, seorang direktur dalam melakukan perbuatan hukum bertindak untuk kepentingan perusahaannya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Demikian juga dengan pertanggungjawabannya. Tanggung jawab tidak dibebankan pada direkturnya, melainkan pada entitas perseroan terbatasnya.

TEORI PERWAKILAN

Konsep hubungan hukum antara badan hukum dan orang yang mewakilinya merupakan suatu bentuk perwakilan. Menurut ilmu hukum, perwakilan dimaksudkan sebagai bentuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum seseorang kepada orang lain daripada orang yang berbuat, untuk bertindak dalam batas wewenang yang diberikan dan atas nama principaal.  Dengan demikian, suatu perwakilan memiliki 3 unsur, yaitu 1) pertanggungjawaban suatu perbuatan hukum, 2) dilaksanakan dalam batas wewenang dan 3) dilakukan dengan atas nama dan untuk kepentingan prinsipal.

Perwakilan menurut ilmu hukum dibagi 3, yaitu perwakilan menurut undang-undang (wettelijke vertegenwoordiging) dan perwakilan menurut perjanjian (vollmacht, misalnya pemberian kuasa) serta perwakilan organik yang timbul berdasarkan statuten suatu badan hukum. Jadi, menurut teori ilmu hukum, direksi perusahaan termasuk dalam bentuk perwakilan organik, karena kewenangannya ditetapkan dalam anggaran dasar. Akan tetapi, direksi sebagai perwakilan PT saat ini juga dapat dikatakan sebagai perwakilan menurut UU karena memang disebutkan tegas dalam UU Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) bahwa yang  berwenang mewakili PT adalah direksi (vide Pasal 92 UU PT).

Ketika seorang direktur menghadap kepada notaris untuk membuat akta notariil (misalnya, perjanjian kredit), maka hal pertama yang perlu dilakukan oleh notaris adalah memastikan apakah direktur tersebut benar-benar berwenang atau yang ditunjuk untuk mewakili perseroan terbatas. Notaris harus memeriksa anggaran dasarnya, kalau ada berikut dengan segala perubahannya. Dari sana akan dipastikan apakah seorang direktur cakap dan berwenang untuk mewakili perseroan.

Dalam praktek, ternyata tidak jarang terjadi bahwa direktur yang hadir tidak berkompeten atau tidak sah mewakili perseroan. Hal ini disebabkan karena kurang cermatnya notaris dalam memahami ketentuan dalam anggaran dasar perseroan bersangkutan.  Biasanya, tugas dan wewenang direksi diatur dalam Pasal 14 suatu anggaran dasar. Disebutkan bahwa Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak ketiga. Walaupun merujuk pada lembaga yang sama, dalam hal tertentu jabatan Direktur dan organ Direksi harus dapat dibedakan, terutama ketika direksi terdiri atas beberapa direktur. Undang-undang (Pasal 92 UU PT)  memberi kemungkinan bahwa direksi boleh terdiri atas lebih dari 1 orang direktur. Selanjutnya, anggaran dasar dapat menentukan bahwa di antaranya direktur tersebut diangkat seseorang menjadi direktur utama. Kalau tidak diatur demikian, berarti keputusan bertindak direksi dilakukan melalui Rapat Direksi.

KUASA DIREKTUR ATAU KUASA DIREKSI?

Persoalannya, ketiga direktur berhalangan, siapakah yang dapat menggantikannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta? Pertanyaan ini tidak sulit dijawab, namun juga tidak gampang memahaminya. Alhasil, banyak yang salah kaprah dengan ketentuan yang mengaturnya. Apakah boleh dengan surat kuasa atau tidak. Kalau boleh dengan surat kuasa bagaimana titelnya? Notaris dapat memastikannya dengan melihat anggaran dasarnya apakah diatur mengenai direktur yang berhalangan atau tidak. Dalam satu kasus, ketentuan mengenai direktur yang berhalangan sedikit menimbulkan kontroversi. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

———-TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI———
—————————–Pasal 14—————————–
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.
2. Direktur Utama bersama-sama dengan Direktur Keuangan berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Dalam hal Direktur Utama atau Direktur Keuangan tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya bersama-sama dengan salah seorang di antara Direktur Keuangan atau Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.

Dalam ketentuan Anggaran Dasar tersebut, disebutkan bahwa Direksi hanya boleh diwakili oleh Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Keuangan. Artinya, ketika menghadap sebagai pihak dalam akta, kedua-duanya harus hadir untuk menandatangani akta tersebut agar kewenangan bertindaknya sah mewakili PT. Namun, ketentuan tersebut masih memungkinkan bahwa salah satu dari Direktur Utama atau Direktur Keuangan untuk tidak hadir dan digantikan oleh Direktur lainnya (jadi, dapat disimpulkan bahwa ada lebih dari 2 orang Direktur dalam perusahaan tersebut). Dalam kasus ketika salah satu di antara keduanya berhalangan, maka anggaran dasar menentukan bahwa direktur lain harus menggantikannya. Bagaimana kalau kedua-duanya tidak dapat hadir atau berhalangan:

1. Apakah Direktur Utama dan Direktur Keuangan dapat memberikan surat kuasa kepada Direktur lain atau pihak ketiga untuk mewakili keduanya?
2. Apakah Direktur Utama dan Direktur Keuangan masing-masing dapat memberikan surat kuasa kepada satu orang yang sama untuk mewakili Direksi PT?

Dalam hal Direksi hanya terdiri atas satu orang Direktur, maka akan timbul kesulitan untuk menentukan apakah kewenangan Direktur tersebut sebagai Pribadi Direktur atau dalam Jabatannya mewakili Direksi. Dari kacamata pihak ketiga, tentu tindakannya dianggap mewakili Direksi. Dalam kondisi ini, ketika sang Direktur berhalangan dan kemudian membuat surat kuasa, tentu surat kuasa yang dimaksudnya tersebut bukan kuasa dari pribadi Direktur, melainkan kuasa dalam kapasitasnya sebagai Direksi, sehingga Surat Kuasa tersebut HARUS DIMAKNAI sebagai KUASA DIREKSI, bukan kuasa Direktur sebagai pribadi. Notaris dalam hal ini harus menerima bahwa pihak yang menghadap memang berwenang dan sah mewakili PT.

Kondisinya agak berbeda ketika Direksi terdiri atas lebih dari satu Direktur dengan ketentuan anggaran dasar seperti yang telah disebutkan di atas. Ketika Anggaran Dasar menyebutkan bahwa yang berwenang mewakili adalah Direktur Utama dan Direktur Keuangan, dan ketika salah satu (bukan keduanya) berhalangan, tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga (artinya tidak diperlukan surat-surat, termasuk Surat Kuasa), maka satu Direktur lain dapat menggantikan posisi Direktur yang berhalangan. Dalam hal ini, Direktur yang berhalangan tidak perlu membuat surat kuasa karena memang sudah “dikuasakan” oleh Anggaran Dasar. Ketika kedua Direktur Utama dan Direktur Keuangan bersama-sama berhalangan sekaligus, maka sebenarnya Anggaran Dasar tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa keduanya tidak boleh diwakilkan dengan menunjuk Direktur lain atau orang lain. Ketentuan tersebut memang sengaja ditetapkan agar tidak sembarangan pihak yang dapat mewakili  PT.  Hal yang dapat dilakukan ketika keduanya berhalangan adalah dengan memanfaatkan ketentuan ayat (4) Pasal 14 tersebut di atas, yaitu dengan membuat SURAT KUASA DIREKSI atau lazim disebut KUASA DIREKSI, bukan Kuasa Direktur (di sini artinya, kuasa yang dibuat masing-masing direktur, dgn surat kuasa terpisah, menunjuk orang yang sama).

Memang, kelihatannya ada kontradiksi antara ayat (3) dan (4) Pasal 14 tersebut di atas.  Ayat (3) menyatakan “kalau berhalangan, maka…”, sedangkan ayat (4) membolehkan dibuatnya surat kuasa. Kalau disimak lebih dalam, bukankah surat kuasa itu merupakan bukti tertulis kalau “direktur sedang berhalangan”? Kalau direktur sedang berhalangan, bukankah kita harus merujuk pada ayat (3) itu kembali? Artinya, ayat (3) sebenarnya melarang adanya kuasa, sedangkan ayat (4) membuka jalan adanya kuasa. Aneh tapi nyata.

SIMPULAN

Direktur sebagai anggota Direksi merupakan bentuk perwakilan organik, bukan kuasa dalam arti sempit. Dengan demikian, direktur tidak dapat bertindak secara pribadi untuk kepentingan PT. Artinya, segala tindakan Direktur harus berlandaskan ketentuan dari anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan. Direktur tidak dapat menunjuk pihak ketiga maupun direktur lain untuk mewakili dirinya (dengan surat kuasa sekalipun), kecuali sudah ditetapkan secara tegas dalam anggaran dasarnya. Ketika anggaran dasar menetapkan bahwa takkala seorang direktur berhalangan dapat digantikan direktur lain tanpa perlu dibuktikan, maka notaris tidak perlu meminta adanya surat kuasa dari direktur yang berhalangan. Selain itu, UU Perseroan Terbatas hanya memberi kemungkinan diberikannya Kuasa Direksi oleh Direksi. Ketika Direksi hanya terdiri atas 1 orang direktur, maka surat kuasa yang dikeluarkan oleh direktur  haruslah dianggap sebagai Kuasa Direksi, bukan kuasa direktur. Ketika Direksi lebih dari satu orang direktur, maka kewenangan bertindak pihak yang menghadap harus disesuaikan dengan ketentuan anggaran dasar, apakah boleh dengan dengan subtitusi direktur (direktur diwakili pihak ketiga untuk mewakili dirinya dalam direksi) atau secara khusus pihak yang mewakili perseroan terbatas tersebut bertindak melalui/dengan perantaraan kuasa, yang dalam hal ini adalah Kuasa Direksi.

One thought on “Kuasa Direktur atau Kuasa Direksi yang Salah-Kaprah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s