Sewa-Beli, Leasing, atau Jual-Beli secara Kredit?

Lembaga jual-beli secara kredit merupakan salah satu cara bagi masyarakat (konsumen atau perusahaan) untuk dapat memperoleh barang (barang konsumsi atau barang untuk kebutuhan produksi) tanpa harus membayar keseluruhan harga barang. Harga barang kemudian dicicil secara angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan biaya lain seperti biaya administrasi dan beban bunga. Fasilitas kredit ini biasanya diberikan oleh lembaga bank, bekerja sama dengan penjual barang.

Namun, ada beberapa alternatif untuk dapat memperoleh dan menggunakan barang tanpa harus membayar harga keseluruhan barang (harga jual barang/harga tunai). Selain dengan membeli dengan cara angsuran, konsumen juga dapat melakukan sewa-beli atau memperoleh barang melalui lembaga pembiayaan (awam disebut leasing yang diartikan sebenarnya sewa guna usaha). Adanya beberapa alternatif ini tentu sulit dibedakan oleh mereka yang awam. Mengingat teknisnya agak rumit, masyarakat seringkali keliru memahami cara-cara pengadaan barang seperti itu. Alhasil, ketika hak masyarakat dirugikan, mereka tidak menyadarinya atau tidak dapat berbuat apa-apa. Selain itu, praktek-praktek ilegal yang selama ini terjadi seolah-olah didiamkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini terbukti dengan baru keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia yang merupakan suatu koreksi atas praktek-praktek dunia leasing (baca: pembiayaanyang selama ini menyimpang. Dengan cara-cara yang anarkis, seringkali lembaga pembiayaan melakukan penarikan obyek pembiayaan dari tangan konsumennya. Mengapa baru sekarang ada pernyataan tegas seperti itu dari pemerintah? Selama ini, masyarakat sangat dirugikan dengan hilangnya hak-hak mereka atas barang yang dicicil. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012, lembaga atau perusahaan pembiayaan (awam dikenal dengan istilah perusahaan leasing) tidak boleh melakukan penarikan benda atau barang/obyek yang sedang digunakan oleh/dari konsumen sebelum perusahaan pembiayaan tersebut mendaftarkan perjanjian pemberian jaminan (disebut sebagai perjanjian fidusia) ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, seringkali perusahaan pembiayaan tidak melakukan pendaftaran tersebut dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk itu dirasa tak sepadan dengan nilai atau harga barang, misalnya kendaraan bermotor. Boleh jadi, pertimbangannya karena konsumen yang rata-rata menengah ke bawah sehingga tidak menimbulkan beban lebih besar atau karena proses pendaftaran yang dianggap kurang efisien. Dengan berlakunya peraturan tersebut, perusahaan pembiayaan harus melakukan pendaftaran fidusia dalam waktu 30 hari setelah perjanjian pembiayaan tersebut ditandatangani bersama. Kalau tidak, mereka dapat terkena sanksi pencabutan izin usaha.

Bagi konsumen, tentu peraturan ini memberikan kepastian hukum sehingga perusahaan leasing tidak semena-mena menarik barang yang sedang mereka gunakan. Selama ini, konsumen memang banyak yang keliru mengenai fasilitas yang mereka nikmati. Ketidaktahuan mengenai teknis pembiayaan dapat menyebabkan konsumen kemudian dikenai pidana karena mengalihkan barang/obyek kepada pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan. Walaupun tak menutup kemungkinan, memang ada konsumen yang nakal.  

Selain itu, masyarakat perlu memahami bahwa alternatif pengadaan barang di atas memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Bila bentuk perjanjiannya berupa sewa-beli (hire-purchase), maka kewajiban konsumen dalam hal ini ‘seolah-olah’ pemilik barang tersebut (misalnya: membayar pajak, mengganti kerusakan, biaya perawatan, dll.), namun harus membayar uang sewa sampai nantinya menjadi pemilik sesungguhnya setelah sewa terakhir dibayarkan. Selama masa sewa, hak kepemilikan (ownership) masih berada di tangan pihak yang menyewakan sehingga penyewa tidak boleh mengalihkannya ke tangan orang lain. Menurut Black’s Law Dictionaryhire-purchase atau lease-purchase agreement adalah a rent-to-own purchase plan under which the buyer takes possession of the goods with the first payment and takes ownership with the final payment. Sementara, Prof. Subekti melihat perjanjian sewa-beli lebih banyak unsur jual-belinya daripada unsur sewa-menyewanya. Oleh sebab itu, perjanjian sewa-beli ini memiliki kemiripan dengan perjanjian leasing, yaitu financial lease. Dalam perjanjian leasing yang berupa financial lease, perusahaan pembiayaan (disebut lessor) menyewakan barang kepada lessee dengan membayar uang sewa dalam jangka waktu tertentu dengan opsi atau hak bagi lessee untuk memiliki barang tersebut dengan membayar nilai nominal barang yang terakhir. Namun, sedianya praktek leasing tersebut hanya tersedia untuk kebutuhan barang modal saja, bukan konsumsi. Selain leasing model financial lease, terdapat juga model operating lease yang merupakan sewa kegunaan barang saja, tidak untuk dimiliki. Dalam perjanjian leasing, pengguna obyek bukanlah pemilik barang sehingga ketika barang leasing dialihkan ke orang lain, pengguna dapat dikenakan pidana.

Sebenarnya, perjanjian leasing (sewa guna usaha)  melibatkan tiga pihak, yaitu: 1) penyedia/supplier barang, 2) perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana, serta 3) penyewa/pengguna barang. Namun, di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan dapat melibatkan 2 pihak saja, yaitu perusahaan pembiayaan dan penyewa/pengguna barang tersebut. Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tersebut, usaha leasing dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudian disewagunakan kembali kepada bekas pemiliknya. Jadi, tak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekaspun boleh. Praktek leasing yang membeli barang milik penyewa dan kemudian menyewakannya kembali sebenarnya berupa pinjaman uang dengan memberikan barang jaminan. Hanya saja, konstruksi hukum berbeda. Leasing dengan opsi beli berdasarkan akibat hukumnya hampir sama seperti sewa-beli tadi.

Berbeda dengan lembaga jual-beli secara kredit, di sini, pengguna barang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli. Hanya saja, pembayarannya dilakukan secara mencicil. Cicilan tersebut dianggap utang sehingga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Namun, biasanya untuk perjanjian jual-beli kredit seperti ini, barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan. Lembaga jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia (FEO – Fiduciare Eigendom Overdracht). Jaminan fidusia memberikan keuntungan bagi pengguna, karena barang tak perlu diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, cukup bukti kepemilikannya saja (kalau sepeda motor, berarti menyerahkan BPKB-nya saja). Barang/obyek tetap dapat digunakan dan perusahaan pembiayaan dapat menarik barang jaminan tersebut kalau pengguna wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan PMK No: 130/PMK.010/2012 tadi, maka tanpa jaminan fidusia (dan fidusia harus resmi didaftarkan), barang/obyek tidak dapat ditarik begitu saja oleh perusahaan pembiayaan.

Dalam perjanjian jual-beli secara kredit, pengguna barang adalah pemilik, namun barang tersebut kemudian dijaminkan/diagunkan. Dalam sewa-beli atau leasing, pengguna bukan pemilik sehingga kalau terjadi sesuatu, barang dapat disita atau ditarik oleh perusahaan leasing atau bahkan pengguna/konsumen dipidanakan.

Memperoleh barang “secara angsuran” (baca: non tunai) dapat dilakukan dengan beberapa cara. Namun, konsekuensi hukum (hak dan kewajiban) dari cara-cara tersebut satu sama lain berbeda. Nama perjanjian atau kontrak yang ditandatangani bukan masalah karena semuanya tergantung pada isi perjanjian yang ditandatangani tersebut. Jadi, kenali isi perjanjian Anda.

12 thoughts on “Sewa-Beli, Leasing, atau Jual-Beli secara Kredit?

  1. jika kita kredit mtor nung2k 1bln lantaran blm ada uang lntas di tarek leasing, pdahal ud brjalan 1tahun. hkumny gnimna

    • Kalau disebut kredit motor (dari bank atau perusahaan pemberi kredit), maka kondisinya kita sudah beli motornya (atas nama kita sendiri), namun bayarnya dicicil/diangsur. Artinya, karena motor sudah milik kita, motor tak bisa ditarik begitu saja karena saat ini, kredit motor wajib dijamin dgn fidusia motor itu sendiri. Dalam surat jaminan tersebut, biasanya ada ketentuan ttg kondisi yang disebut menunggak yang menyebabkan motor harus ditarik. Memang, kita wajib menyerahkan motor kalau sudah dianggap wanprestasi (nunggak bayar). Hanya saja, wanprestasinya yang bagaimana sehingga motor dapat ditarik? Apakah cukup menunggak 1, 2 atau 3 bulan saja? Oleh sebab itu, ketika kita kredit motor, pastikan Anda juga menerima salinan surat jaminan fidusianya dan perhatikan bagaimana kalau cicilan nunggak.

      Kalau motor kita di”cicil” dari perusahaan leasing, artinya kita cuma menyewa motor. Cicilan yang kitabayar per bulan itu sebenarnya UANG SEWA, bukan UANG ANGSURAN, dan ketika masa sewa berakhir (misalnya 3 tahun), perusahaan leasing memberikan opsi agar kita membeli motornya dengan nilai jual motor kondisi terakhir (dalam praktek biasanya dgn cicilan terakhir). Setelah cicilan terakhir dibayar, motor menjadi milik kita. Sehingga ada perbedaan dgn kredit motor di atas. Kalau motor dari perusahaan leasing, maka motor masih milik perusahaan, sehingga mereka berhak menarik motor sesuai perjanjian yang kita sepakati sebelumnya.

      • Lalu kalau dlm sewa beli pemilik adalah perusahaan leasingnya apakah bisa dijaminkan dgn fidusia? Karena disini tdk ada kreditur dan debitur juga tidak ada penjamin,apakah sistem ini tidak lebih mudah dr pada lembag finance? Jd lembaga penjaminnya apa dong?klu fidusia sy rasa tdk pas karena tidak ada penjaminnya atau pemilik barangnya atau pemberi fidusianya??????

      • Dalam konstruksi hukum, lembaganya bisa diciptakan dengan adanya perjanjian (note: prinsip kebebasan berkontrak). Dalam sewa beli tentu tidak ada penjaminan (tentu penyewanya pun tertentu), namun kalau kontraknya kredit kendaraan, maka kendaraannya dijadikan obyek fidusianya.

  2. Dalam peristiwa faktualnya untuk bentuk Perjanjian Pembiayaan (bukan Perjanjian Sewa Guna Usaha), Konsumen membeli kendaraan kepada Supplier dengan hanya membayar uang muka (down payment) saja, sedangkan sisa pembayarannya akan dibayarkan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Supplier. Dengan demikian, bukankah berarti bahwa hak kepemilikan atas kendaraan dimaksud tidak sepenuhnya ada pada konsumen, melainkan hak kepemilikan atas kendaraan dimaksud sebagian juga ada pada Perusahaan Pembiayaan?

    • Dalam jual beli ini, hak milik telah berpindah kepada pembeli, walaupun belum dibayar lunas dengan catatan kendaraan telah diserahkan kepada konsumen. Jadi, sisa pembayarannya dianggap utang-piutang. Dengan demikian, meskipun konsumen baru bayar “down payment”, kendaraan secara hukum sudah menjadi milik konsumen.

  3. saya baca artikelnya dan peraturannya namun masih bingung.
    Mohon pencerahannya terkait perjanjian pembiayaan dgn jaminan fidusia.

    Jika kondisinya konsumen butuh dana dan mendapatkannya dari perusahaan pembiayan dengan menjaminkan BPKB miliknya, apakah ini kategori; Sewa guna usaha, atau pembiayaan konsumen (Consumer Finance)?

    Jika bunyi perjanjiannya diuraikan bahwa
    “Atas permintaan debitur, Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan 1 unit kendaraan.”
    Sementara barang itu milik debitur itu sendiri. Apakah klausul ini masuk kategori jual beli?

    • Sederhananya, kalau SGU maka barang jaminan pastinya bukan ‘milik’ debitur, debitur hanya sebagai ‘penyewa’ sehingga kalau penyewa gagal bayar, barang dapat ditarik paksa. Namun, kalau jaminan berupa kendaraan milik debitur (dgn menyerahkan BPKB), maka utk SGU tsb sebelumnya harus ada ‘proses peralihan hak’ terlebih dahulu, baru kemudian ada pembiayaan. Untuk bunyi perjanjian di atas, kemungkinan bisa saja sewa beli atau jual beli secara kredit, tinggal teknisnya saja. Kalau sewa beli berarti hak milik kendaraan ada di tangan perusahaan pembiayaan atau bisa saja supplier. Kalau jual beli secara kredit, maka hak milik kendaraan sudah ada di tangan debitur sehingga kendaraan harus dijaminkan secara fidusia.

  4. 2 hal yg perlu mnjadi sorotan penting..
    1. hak milik ats kendaraan,hak milik kendaraan sebenarnya sdh berada pd pemilik kendaraan sejak dia melakukan pembelian dgn supplier trlepas dr adanya perjanjian pembiayaan dan kerjasama antara pengguna dgn leasing maupun krjasama antar leasing dgn supplier… hal tsb dibuktikan oleh BPKB yg sdh atas nama pengguna /konsumen dan jg dilihat dr pembebanan jaminan fidusia antara konsumen dan leasing. Dimana Perjanjian jaminan fidusia mrupakan perjanjian membebankan objek jaminan yg merupakan milik pemberi jaminan , kpd penerima jaminan sbg jaminan pelunasan hutang pemberi jaminan (konsumen) kpd penerima jaminan (leasing)
    2. keabsahan pembebanan jaminan fidusia, bukankah jaminan fidusia merupakan perjanjian acesoir (ikutan) dr perjanjian hutang yg merupakan perjanjian pokok? yg terjadi antara konsumen dan leasing adlh perjanjian pembiayaan bukan perjanjian hutang, dimana leasing melakukan pembiayaan trhdp kendaraan yg dibeli konsumen dr supplier. sdnkan angsuran yg dibayar kosnumen, merupakan kewajiban konsumen kpd leasing yg tlh disepakati dlm perjanjian pembiayaan. perjanjian pembiayaan bukan perjanjian hutang atw kredit.

  5. bagaimana kalau saya ingin membeli motor bekas tetapi BPKB nya masih dijaminkan ke perusahaan leasing oleh si penjual..dapatkan transaksi antara saya dan penjual dapat dilaksanakan?

    • Jual beli motor yg menjadi barang jaminan tentu dilarang tanpa persetujuan pemegang hak jaminan. Jaminan sebenarnya adalah obyeknya, yaitu motor. BPKB hanya bukti kepemilikannya saja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s