Hukuman Mati Inkonstitusional?

Ketika banyak TKI kita diancam dan dihukum pancung di tanah perantauan, Indonesia menunjukkan kegeramannya. Nasionalisme serasa bangkit dan meminta Pemerintah agar dapat membebaskan saudara-saudara kita tersebut. Padahal, mereka melakukan kejahatan dan hukuman pancung legal di sana. Sebaliknya, respons di tanah air berbeda ketika hukuman mati dianggap inkonstitusional. 
 
Perdebatan pro dan kontra hukuman mati di Indonesia semakin panas, usai Hakim MA lagi-lagi mengubah pidana mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Banyak pakar hukum yang melihatnya sebagai suatu kemunduran. Selain hakim tersebut dianggap tidak memahami konstitusi (tentu alasan ini tidak edukatif karena sangat subyektif), revisi vonis tersebut dikhawatirkan bakal menghambat pemberantasan kejahatan karena hukum dianggap tidak tegas. Lebih parahnya, dikhawatirkan putusan tersebut membuat masyarakat geram dan melakukan penghakiman sendiri (argumentasi seperti ini cenderung sesat, Argumentum ad Baculum, karena menilai dampaknya dengan ketakutan yang berlebihan). Menurut mereka, hukuman mati mutlak diperlukan dan tetap konstitusional karena masih berlaku dalam undang-undang (masalahnya, apakah UU boleh bertentangan dengan Konstitusi?).
 
Ada beberapa pemikiran yang menjadi alasan mengapa hukuman mati ditentang. Pertama, hukuman mati melanggar hak asasi manusia yang paling utama, yaitu hak hidup yang dijamin oleh konstitusi. Kita semua di sini tentu sepakat bahwa hak ini merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa (sebuah anugerah yang tak dapat dibayar dengan apapun). Bahkan, Tuhan memberikan perintah bagi manusia untuk tidak membunuh. Apakah pantas manusia mencabut anugerah dari Tuhan? Oleh karenanya, manusia tidak boleh mencabut hak hidup orang lain atas dasar apapun. Kedua, hukuman mati ini dianggap hukuman barbar dan kejam, tidak manusiawi, apabila kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Alangkah tidak etis apabila manusia menghukum manusia lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan konstitusi, bahkan melanggar perintah Tuhan itu sendiri. Siapa yang menanggung dosa mereka yang melakukan eksekusi tersebut? Ketiga, hukuman mati tidak dapat direhabilitasikan apabila terjadi kesalahan dalam proses peradilannya sehingga meniadakan hak untuk membela diri atau memperoleh keadilan. Keempat, hukuman mati tidaklah menjamin bahwa pemberantasan kejahatan efektif. Dalam prakteknya, hukuman mati tidak membuat orang takut untuk melakukan kejahatan. Kondisi ini sebenarnya bukan disebabkan oleh sanksi hukuman mati, melainkan karena kurang tegasnya para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. 
 
Kalau dengan hukuman mati saja orang tidak takut melakukan kejahatan, apalagi tanpa hukuman mati? Minimal dengan hukuman mati, kejahatan atau orang-orang yang jahat berkurang. Sekilas pemikiran ini logis, namun sesat dan mentok di ujung (istilah teknisnya Non Sequitur alias kesimpulan yang keliru. Kejahatan tidak mungkin berkurang hanya karena sanksinya hukuman mati). Tambah sesat lagi kalau begini: Kalau begitu, supaya orang jahat atau kejahatan makin berkurang lagi secara drastis, kita hukum mati saja semua kejahatan, bagaimana? Berlakunya hukuman mati untuk semua kejahatan bukan berarti membebaskan dunia dari kejahatan dan keberhasilan dalam memberantas kejahatan itu tidak tergantung pada berat ringannya hukuman.
 
Memandang suatu persoalan tentu harus melalui metode tertentu. Salah satu metode dalam menelaah persoalan hukum adalah metode sistematis, yaitu dengan melihat kekuatan berlakunya undang-undang pada undang-undang yang lebih tinggi (konstitusi/UUD). Sesuatu hal itu dapat dikatakan konstitusional kalau perkaranya diatur oleh konstitusi/UUD, misalnya tentang pemilihan presiden. Syarat-syarat menjadi calon presiden harus sehat jasmani dan rohani. Namun, apakah orang yang buta tak boleh menjadi calon presiden? Apakah orang buta dianggap tidak sehat secara jasmani? Tentu, dalam hal ini, pelarangan orang buta menjadi presiden adalah inkonstitusional. Terkait hukuman mati, tentu tidak ada rekomendasinya dalam konstitusi kita, malah sebaliknya. Konstitusi/UUD 1945 sama sekali tak menyebutkan tentang (sahnya) hukuman mati. Oleh karenanya, pernyataan yang menyebutkan bahwa hukuman mati secara yuridis masih konstitusional sebenarnya tak berdasar dan menyesatkan
 
Agar dapat berlaku sah, baik formilitas maupun substansinya, keberlakukan hukum itu harus lolos uji dalam 3 hal, yaitu uji secara yuridis, filosofis, dan sosiologis
Secara yuridis, bentuk hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 Amandemen. UUD jelas mencantumkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehingga peraturan di bawahnya harus menyesuaikan diri (harmonisasi) dengan konstitusi sebagai aturan dasar di negara ini. 
Secara filosofis, hukuman mati bukanlah bentuk hukuman yang sesungguhnya. Hukuman sejatinya mampu memberikan ‘pelajaran’ bagi terhukum dan dapat menimbulkan efek jera bagi terhukum, bukan bagi diri orang lain. Ketika seseorang dieksekusi mati, tidak ada hukuman di situ, yang ada hanya kematian. Hukuman juga tidak bertujuan untuk menimbulkan penderitaan fisik, melainkan pembatasan. Dikurung agar terhukum dapat insyaf atau setidaknya membatasi perilaku jahatnya. Hukuman mati juga bukan hukuman yang paling berat, karena tidak ada hukuman yang lebih ringan dari hukuman mati. Apakah ada hukuman setengah-mati? 
Secara sosiologis, hukuman mati tidak efektif dan keliru kalau memandang hukuman mati tetap diperlukan karena sebagian besar masyarakat mendukungnya. Argumentasi ini sesat, Argumentum ad Numerum, karena bukan masyarakat yang memandang hukum itu benar atau tidak, melainkan hukum itu sendiri yang bersifat sistematis. Kejahatan merajalela bukan karena berat-ringannya hukuman, melainkan karena tak adanya atau kurang tegasnya penegakan hukum dan ketertiban. Ketertiban yang menjadi tujuan hukum bukan tergantung semata-mata pada berat ringannya hukuman, melainkan pada politik/kebijakan terhadap kejahatan itu sendiri. Kalau melakukan kejahatan, segera dihukum dan tingkatkan pengawasan dan pencegahan. 
 
Apakah hukuman mati yang inkonstitusional tetap sah? Sah atau tidak tentu merupakan persoalan apakah hukuman tersebut diberlakukan atau tidak. Hukuman mati masih diberlakukan dalam beberapa undang-undang sehingga harus dipandang sah. Kalau tidak konstitusional, hal pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengujian undang-undang di depan MK. Akan tetapi, hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman dalam sebuah perkara, karena itu wewenang hakim.
 
 
Adanya kekhawatiran bahwa Indonesia akan dipandang lunak terhadap kejahatan narkoba tentu tidak beralasan. Selama ini, para penegak hukum kita ‘mudah dibeli’ sehingga pengusutan perkara kejahatan dan pidana yang dijalani benar-benar tak serius. Penjara saja dimiringkan maknanya sebagai hotel. Inilah yang menjadi PR bagi para penegak hukum kita yang tak jauh-jauh berkaitan dengan urusan korupsi. Tindakan korupsi dan perilaku koruptif sudah sedemikian merusak tatatan kehidupan kita sehingga hal yang sejatinya melanggar konstitusi malah dianggap sesuai dengan konstitusi. Bagaimana ini?  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s