Hukuman Mati: Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?

Di berbagai media massa, kita mungkin sering membaca (atau mungkin pernah melihat) seseorang yang baru diduga mencuri saja, sudah dihakimi massa/dibakar, bahkan ada yang hingga tewas/meninggal dunia. Tak banyak ahli hukum yang mempertanyakannya, seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah. Salah sendiri, mengapa mencuri. Namun, tanpa disadari publik di sana sudah melakukan eksekusi hukuman mati, tanpa melalui proses peradilan sama sekali. Bagaimana mungkin di negara yang berdasarkan kepada hukum, supremasi hukum ini, dapat berlangsung hukuman mati tanpa peradilan sama sekali? Walaupun demikian, di antara kita pasti ada yang bertanya, dimanakah hak asasi manusia itu? 
 
Sebaliknya, ketika hakim membatalkan vonis pengadilan dari hukuman mati menjadi hukuman penjara karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, ‘nasionalisme’ hukum para ahli hukum merasa seolah-olah diuji. Menurut mereka, hakim tersebut bertindak di luar yuridiksinya. Hanya MK-lah yang berwenang untuk menginterpretasikan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Sebagian besar publik pun bertanya-tanya, dimanakah keadilan itu, mengapa hak asasi manusia tidak adil? Persetan dengan HAM! Menurut mereka, itu lebih baik karena dampak yang ditimbulkan oleh narkoba itu lebih mengerikan. Hanya saja, perlu direnungkan bahwa HAM-lah yang menjadi alasan para pendahulu kita berjuang demi kemerdekaan dan kebebasan seperti sekarang ini. Kalau tidak ada HAM, entah bagaimana nasib kita.
 
Dari perspektif kemanusiaan dan peradaban, hukuman mati tanpa dasar hukum (lynching) adalah tindakan yang paling barbar dalam sejarah manusia. Dalam sejarahnya, penghukuman ala algojo itu identik dengan hal-hal yang berbau sara. Ketika seseorang dianggap tidak seiman, tidak sewarna atau tidak sependapat, nyawa menjadi bayarannya. Dalam teori hukum, peradilan tanpa suatu pembuktian seperti ini dianggap sebagai peradilan sesat dan kini lebih sering diistilahkan sebagai kriminalisasi. Parahnya, peradilan sesat sering terjadi seolah-olah menjadi hal yang lumrah. Boleh jadi, tak ada nilai jualnya sehingga para ahli hukum lebih tergelitik untuk mempermasalah tindakan hakim yang membatalkan hukuman mati daripada mengkritisi hukuman mati tanpa proses peradilan. Padahal, tindakan hakim tersebut masih dalam kapasitasnya sebagai hakim dan pihak lain dilarang untuk mencampuri wewenang hakim. Tidak oleh Komisi Yudisial sekalipun.  
Hukuman mati merupakan topik yang menarik untuk dibicarakan. Sepanjang sejarah, hukuman mati (capital punishment/death penalty) masih menjadi pro dan kontra. Hukuman mati tercatat pertama kali tercantum dalam The Code of Hammurabi (1700 SM). Hukuman mati dijatuhkan ketika seseorang melakukan salah satu dari 25 macam kejahatan, antara lain selingkuh atau melarikan budak orang lain. Anehnya, pembunuhan tidak diancam hukuman mati. Pada abad ke-14, hukuman mati pernah diterapkan di Inggris ketika seseorang dianggap mengganggu ketertiban umum. Di Amerika, pada abad ke-17, pendatang yang berdagang dengan bangsa lokal, mencuri anggur atau mencuri ayam, diancam hukuman mati. Dalam film-film koboi, juga sering terlihat mereka yang mencuri kuda kemudian digantung sampai mati. Anehnya, sekarang masa-masa itu masih terjadi di sini, di Indonesia. Sementara, di kawasan Eropa, hukuman mati sudah dianggap tidak proporsional lagi, terlebih-lebih dianggap melanggar hak asasi manusia. Pada akhir abad ke-17, di Amerika, penerapan hukuman mati mulai dibatasi, antara lain hanya untuk para penghianat atau pembunuh. Kini, beberapa negara bagian di Amerika Serikat sudah menghapus hukuman mati dan menggantinya menjadi hukuman seumur hidup.
 
Cesare Beccaria menjadi tokoh penting di Italia dalam menentang hukuman mati dan penyiksaan. Menurutnya,  hukuman itu bukan untuk menimbulkan penderitaan, melainkan efek jera. Efek jera pada prinsipnya bertujuan agar orang tersebut (yang melakukan tindakan pidana) tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana efek jera dapat tercapai kalau orangnya dihukum mati? Hukuman mati tidak akan menimbulkan efek jera.
Bagaimana dengan Indonesia? Di sini, hukuman mati masih berlaku. Walaupun harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), tetap saja, hukuman mati tanpa proses pengadilan (lynching) pun kerap terjadi dan seolah-olah sudah in kracht. Lelucon yang tidak lucu. Konstitusi kita mengakui hak hidup manusia, namun negara tetap menghalalkan hukuman mati yang menurut pembuatnya hukuman tersebut harus memenuhi persyaratan yang ketat. Mari kita lupakan syarat-syarat ketat tersebut, karena hukuman mati di jalanan pun sering terjadi, tanpa perlu memenuhi syarat-syarat tadi. Di sini, HAM masih formalitas belaka. Hak untuk hidup merupakan hak yang paling penting dan mendasar yang menjadi turunan untuk hak-hak dasar lainnya. Selama hak untuk hidup tidak diakui secara sungguh-sungguh, bagaimana kita mengharapkan penghidupan yang lebih baik? Kita mengakui hak asasi manusia sekaligus melanggarnya. Sebuah pelanggaran yang disahkan oleh negara. Masih ada solusi yang lebih baik daripada hukuman mati. Pembatasan terhadap hukuman mati harus dilakukan, bukan malah memperluaskan pidananya.  
Memang dapat dipahami bahwa masyarakat sudah antipati terhadap pemberantasan kejahatan di Indonesia. Korupsi atau kejahatan narkoba bukannya berkurang, sebaliknya terlihat semakin vulgar. Kondisi ini diperburuk dengan politik penegakan hukum yang tidak pasti dan adil. Bukannya menyelesaikan kasus-kasus korupsi, sesama penegak hukum malah ribut dengan etika atau prosedur kerja. Akibatnya, masyarakat tidak lagi percaya sehingga sebagian putus asa dengan hukum sebagai sarana ketertiban umum. Kita masih terus menghadapi krisis penegakan hukum yang nyata-nyata berdampak terhadap minusnya harapan masyarakat bahwa hukum mampu menjadi tool of social engineering. Menurut mereka, lebih efektif tanpa hukum, sikat langsung.  
Sejarah membuktikan bahwa tak ada negeri tanpa kejahatan karena kejahatan itu selalu ada. Artinya, menghilangkan kejahatan itu adalah pekerjaan sia-sia. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah meminimalkan kejahatan yang menurut Cecare harus berpedoman pada prinsip pencegahan dan efek jera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s