KPK: Lembaga Permanen atau Lembaga Adhoc?

Sejak awal, kehadiran KPK dalam pentas pemberantasan korupsi di Indonesia menimbulkan banyak konflik. Belum (terasa) lama hilang kasus Cicak-Buaya yang melibatkan dua lembaga negara penegak hukum, kini selagi kasus Korlantas ditangani, KPK mau dikebirikan kewenangannya. Antara lain, penyadapan harus meminta izin pengadilan, penuntutan kini hanya boleh dilakukan oleh Kejaksaan, KPK hanya boleh mengusut kasus korupsi di atas 5 miliar Rupiah serta adanya badan pengawas KPK, yang sedianya hanya untuk mendorong KPK agar menyelesaikan kasus-kasus macet.

Niatan untuk membonsai kewenangan KPK tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra karena banyak pihak yang menilai bahwa RUU tersebut tidak reformis dan mencederai tujuan dibentuknya KPK untuk memberantas korupsi yang dilakukan aparat negara. Ada berbagai alasan mengapa KPK dapat diutak-atik. Salah satunya, KPK dianggap bukan lembaga permanen dan hanya komisi adhoc. Apakah benar KPK merupakan lembaga adhoc 

Dalam rilisnya, KPK memang menyebutkan bahwa mereka adalah lembagaadhoc. Namun bukan adhoc dalam arti lembaga sementara, melainkanuntuk tujuan tertentu (for this special purpose) yang dalam hal ini tentu saja khusus menangani kasus-kasus korupsi. Disebutkan juga bahwa banyak orang yang salah kaprah dengan istilah adhoc dan disamakan dengan istilah ad interim (An officer ad interim is one appointed to fill a temporary vacancy, or to discharge the duties of the office during the absence or temporary incapacity of its regular incumbent). Prof. Jimly kemudian menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga permanen karena dibentuk oleh UU, bukan dengan peraturan Presiden. Sementara, pendapat yang mendukung revisi KPK justeru beralasan bahwa DPR memang memiliki wewenang untuk dapat merevisi UU KPK. Lantaran tidak ada dasar hukum yang benar-benar tegas, peristilahan tersebut tetap diperdebatkan. Ibarat rumah permanen, renovasi tetap dapat dilakukan, bukan? Ini berarti rumah yang permanen sekalipun masih dapat diutak-atik atau dialihfungsikan, misalnya sebagai toko atau kantor. 

Bila dilihat dari pembentukannya, KPK memang terbilang unik. Unik karena KPK hanyalah sebuah komisi. Terkait dengan pengertian lembaga adhoc, maka dapatlah kita memahami bahwa KPK dibentuk dengan tujuan khusus (special task force), seperti halnya Densus 88 dalam Kepolisian. KPK hanya istimewa bila dibandingkan dengan lembaga Kepolisian atau Kejaksaan. Namun, hal tersebut tidak langsung berarti bahwa karena KPK adalah lembaga adhoc, maka dapat dibubarkan atau diutak-atik begitu saja. Tentu ada mekanisme.  

Permanen atau tidak sebenarnya bukan masalah siapa yang membentuk atau cara pembentukannya, melainkan tergantung pada dasar pembentukannya. Kekuatan (sifat permanen) sebuah rumah tidak hanya ditentukan dari bahan bangunan yang digunakan, melainkan bagaimana pondasi rumah tersebut dibentuk, apakah memang kuat atau tidak. 

Hal yang sama juga berlaku dalam kasus KPK. Untuk melihat apakah KPK merupakan lembaga negara yang permanen atau tidak seperti yang diutarakan oleh Prof. Jimly, maka kita harus melihat dasar hukum pembentukannya. Dasar hukum menjadi unsur terpenting dalam menentukan kuat atau tidaknya suatu lembaga negara, mengingat negara kita yang menganut asas kepastian hukum dan supremasi hukum. Memang tidak salah kalau sebagian orang melihat kedudukan KPK kurang kuat walaupun sudah dibentuk dengan sebuah UU. Secara politis, UU dapat diubah walaupun tidak mudah. Prakteknya, perubahan UU sudah banyak terjadi. 

Bila ditarik ke belakang, maka pembentukan KPK sudah digagas dengan TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Saat itu, muncul desakan dari masyarakat untuk segera melakukan langkah-langkah preventif dan represif karena praktek KKN yang merajalela dalam berbagai bidang penyelenggaraan negara. Antara lain, mempercepat proses hukum kasus-kasus korupsi secara sungguh-sungguh, mengubah atau mengganti peraturan yang menghambat pemberantasan KKN, membentuk lembaga pengawasan, pencegahan dan pemberantasan korupsi  seperti Ombudsman, KIP, dan KPK. MPR sebagai lembaga representasi rakyat ketika itu dianggap sebagai lembaga tertinggi negara, lebih tinggi dan kuat dari DPR, Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Sebagai lembaga negara tertinggi saat itu, maka ketetapan yang dihasilkan MPR juga menjadi keputusan yang sangat kuat bila dibandingkan dengan keputusan dari DPR. Tentang kekuatan TAP MPR ini dinyatakan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kedudukan TAP MPR lebih tinggi dari UU. TAP MPR inilah menjadi dasar hukum dari pembentukan KPK, bukan UU KPK sehingga kedudukan KPK sebenarnya sama seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Hanya saja, kewenangan KPK lebih tinggi dibandingkan keduanya. Oleh sebab itu, sepanjang TAP MPR tersebut belum dicabut atau setidaknya ada konsensus bersama tentang hal tersebut, maka lembaga KPK tidak mungkin dibubarkan begitu saja atau ‘diasingkan’ dari karakter sebenarnya, yaitu lembaga independen dan kuat.

KPK merupakan lembaga penegakan hukum yang kuat (superbody). Disebut superbody karena KPK memiliki kewenangan lebih bila dibandingkan dengan Kepolisian, terutama dalam hal kewenangan menyadap dan kewenangan menyidik sekaligus menuntut dalam satu paket. Lantaran memiliki kewenangan yang kuat, sebenarnya tidak tepat lagi membicarakan apakah KPK itu lembaga permanen atau tidak. KPK diberi kewenangan yang begitu kuat demi dapat memberantas korupsi yang sudah sistemik di negeri ini. Dikatakan sistemik karena sistem itu sendiri sudah tersandera oleh korupsi. Sistem tidak bekerja. Oleh sebab itu, berbicara KPK sebagai sebuah lembaga adhoc otomatis berurusan dengan pertanyaan apakah keberadaan KPK itu masih dibutuhkan atau tidak?

Apakah KPK itu permanen atau tidak, masalahnya bukan pada siapa (cara) yang membentuknya, melainkan apakah eksistensi lembaga tersebut didukung oleh dasar hukum yang kuat sehingga mau tidak mau harus ada dalam sebuah negara. Ketetapan MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat lebih kuat kedudukannya daripada DPR dengan produk UU-nya. DPR tidak berwenang membuat kebijakan yang bertentangan dengan konsideran TAP MPR No. VIII/MPR/2001, kalau tidak mau disebut melanggar kewajiban hukumnya. Jangan sampai kewenangan yang diberikan pada KPK merupakan hasil ‘negoisasi tingkat tinggi’ seperti yang terjadi pada UU Pilpres atau Pemilu, melainkan karena niat tulus untuk memberantas korupsi di negeri ini. Kita semua tentu berharap bahwa korupsi dapat ditekan sekecil mungkin. Idealnya, KPK tidak perlu ada, karena keberadaan KPK mengindikasikan bahwa korupsi masih ‘membudi-daya’. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s