Memiskinkan Koruptor: Antara Efek Jera, Keadilan dan HAM

Barangkali, kita semua setuju bahwa kejahatan korupsi merupakan sebuahextra ordinary crime. Sebagai kejahatan, korupsi terjadi di segala sektor sehingga harus mendapat prioritas tinggi, baik dalam pencegahan, pengawasan maupun dalam penegakan hukumnya. Walaupun banyak yang tak menyangka (atau berpura-pura baru tahu) bahwa korupsi juga terjadi pada kementerian yang sejatinya menjadi icon dalam penegakan nilai-nilai moral bangsa. Dampak yang ditimbulkan dengan begitu tersistematisnya kejahatan ini tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara, melainkan juga menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Tak dapat disalahkan, kalau para ulama NU baru-baru ini menyatakan bahwa warganya tak wajib membayar pajak seandainya pemerintah tak mau mengambil tindakan tegas. Kalau sampai terjadi demikian, banyak yang memastikan bahwa negara bakal bangkrut karena sebagian besar pendapatan negara bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Korupsi wajar saja dilihat sebagai kejahatan yang luar biasa, karena orang-orang yang terlibat di dalamnya pun bukan orang-orang biasa (tak-biasa). Bahkan ada orang yang luar biasa (lebih dari tak-biasa). Boleh jadi, orang luar biasa ini berarti tampak di luar biasa-biasa tetapi korupsi atau juga nilai korupsinya yang luar biasa dibandingkan dengan pendapatan resminya. Namun, kita tentu masih memiliki kepercayaan kepada KPK sebagai lembaga spesialis yang menangani korupsi. Seperti janjinya, Ketua KPK saat ini tak akan gentar, ketua partai politik pun bakal diproses kalau terlibat korupsi. 

Lantaran menjadi kejahatan yang luar biasa, penegakan hukumnya mendapat banyak perhatian dan kritikan. Mulai dari pemberian baju tahanan khusus, rumah tahanan khusus, moratorium pemberian remisi, dan kini wacana memiskinkan koruptor kembali mencuat. Sepertinya, masyarakat sudah geram mengingat pemberantasan korupsi masih dianggap tebang pilih dan belum memberikan efek jera yang setimpal. Suatu proses pengadilan memang sulit untuk memenuhi rasa keadilan, apalagi rasa keadilan masyarakat. Kenyataan ini memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Memang begitulah hukum. Seandainya hukum itu harus adil, hukum itu harus memberikan hukuman yang setimpal, yaitu hukum balas-dendam.

Lagi-lagi, sebagai kejahatan yang luar biasa, barangkali semua sependapat bahwa hukuman yang diberikan kepada seorang koruptor harus seberat mungkin sehingga tak salah kalau banyak masyarakat yang meminta agar koruptor dibuat miskin  dan sengsara. Pertanyaannya, apakah hukuman seperti ini, di satu sisi, adil dan tidak melanggar HAM koruptor yang juga manusia, sekaligus di pihak lain, dapat menimbulkan efek jera? Perlu diingat bahwa koruptor juga memiliki hak asasi yang menurut undang-undang tidak dapat ditawar-tawar kecuali ditentukan lain oleh undang-undang itu sendiri.

Saat ini, paling tidak setiap orang diakui sebagai mahluk yang memiliki hak-hak dasar (kodrati) yang harus dilindungi, dijamin dan ditegakkan oleh negara. Tujuannya adalah agar manusia tetap bermartabat dan manusiawi sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraannya serta memperoleh keadilan dalam kehidupan ini. Apakah ada tujuan lain?

Pasal 19 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tidak boleh ada hukuman atas pelanggaran dan kejahatan APAPUN yang dapat merampas seluruh kekayaan milik yang bersalah. Oleh sebab itu, kita menganut prinsip bahwa hukum tidak boleh membuat orang sengsara/miskin. Hal ini dapat dipahami karena memang negara (negara kesejahteraan) itu sendiri bertujuan untuk membuat rakyatnya sejahtera atau paling tidak menuju ke sejahtera. Kalau negara melanggar niat sucinya sendiri, berarti melemahkan sendi-sendi negara hukum itu sendiri, antara lain untuk taat kepada hukum dan penghormatan terhadap HAM. Memang, dalam Penjelasannya, disebutkan pengecualian bahwa harta yang boleh dirampas adalah harta yang berasal atau hasil dari pelanggaran atau kejahatan. Mengenai pengecualian ini, tentu tak perlu dipermasalahkan lagi karena harta-harta haram biasanya dirampas sebagai barang bukti. Pengecualian ini juga menegaskan kalaupun harus dirampas, harta haram tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pengadilan.

Berdasarkan pengaturan tersebut, kalau KPK berencana menggodok instrumen yang dapat memiskinkan koruptor, tentu tugas tersebut tidak mudah dan belum tentu efektif mengingat keberlakukan asas-asas hukum lainnya, seperti asas legalitas untuk tidak dituntut dengan undang-undang yang muncul setelahnya. Dalam hukum pidana, asas legalitas ini sangat penting karena menentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya).

Tanpa instrumen hukum yang kuat dan tentu saja efektif, sulit untuk mewujudkan wacana memiskinkan koruptor yang sebenarnya dengan tujuan memberikan efek jera. Landasan hukum untuk wacana tersebut lemah. Sebagai hak asasi manusia, hak untuk memperoleh keadilan itu mutlak dan tak dapat ditawar-tawar/tidak dapat dikurangi (non-derogable right), kecuali diatur lain oleh undang-undang itu sendiri. Sebagai contoh hukuman mati. Walaupun menjadi hak asasi manusia, namun hak tersebut dikecualikan dengan adanya putusan pengadilan (Penjelasan Pasal 9 UU HAM). Dalam hal ini, pengadilan adalah lembaga keadilan itu sendiri sehingga dianggap tidak melanggar asas keadilan. Selebihnya, Pasal 74 UU HAM menetapkan bahwa tidak ada ketentuan dalam UU HAM yang memberikan ruang bagi pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun untuk mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia yang diatur dalam UU HAM. Artinya, selama UU HAM berlaku, hak atas keadilan tak dapat digugat oleh siapapun. Intinya, negara hanya dapat merampas harta kekayaan seseorang yang memang berasal atau bersumber dari kejahatan/pelanggaran. 

Hukum tentu memiliki tujuan sehingga dibuat. Kalau ternyata hasilnya sia-sia, apalah artinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s