Ombudsman: Laporkan Maladministasi dalam Pelayanan Publik!

Krisis masyarakat yang terjadi di era Revolusi Perancis (1789–1799)membawa pemikiran baru bahwa masyarakat harus mendapat perlindungan dari praktek sewenang-wenang para pejabat negara dan pemerintahan. Saat ini, bentuk perlindungan yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap maladministrasi pejabat negara/pemerintahan adalah melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, dengan hadirnya lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia, terbuka upaya hukum administrasi yang dapat dilakukan terkait dengan maladministrasi dalam pelayanan publik. masyarakat dapat melaporkan tindakan-tindakan administrasi yang merugikan dirinya dan meminta untuk dilakukan penyelesaian, baik oleh Ombudsman sendiri, ataupun melalui upaya mediasi dan rekonsiliasi. 

Ombudsman merupakan suatu lembaga negara yang unik. Sebagai lembaga pengawas eksternal, cakupannya hanya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Walaupun hanya sebatas pelayanan publik, aspeknya meliputi segala bidang sehingga bukan masalah yang sederhana. Selain itu, walau sebagai lembaga pengawas, Ombudsman memiliki wewenang sebagai lembaga penyelesaian perkara (ajudikasi khusus). Atas laporan dari masyarakat, Ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi yang berisi kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh pejabat/atasan yang dilaporkan. Rekomendasi Ombudsman pada prinsipnya final dan mengikat secara hukum administrasi. Menurut Pasal 38 ayat (1) UU Ombudsman, Rekomendasi tersebut wajib dilaksanakan oleh pejabat/atasan yang dilaporkan. Bila Rekomendasi tidak dijalankan, Ombudsman berwenang untuk mempublikasikannya melalui media massa dan melaporkannya ke DPR dan Presiden. UU Ombudsman memang tidak memerinci sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat yang tidak melaksanakannya. Namun, sebagai pejabat, terutama PNS, pejabat tersebut dapat terkena sanksi pemecatan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 23 jo. Pasal 26 UU Pokok-Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun 1999). Lagipula, tindakan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk perbuatan tercela sehingga secara moral pengabaian Rekomendasi Ombudsman dapat menjadi bumerang sendiri bagi pejabat yang dimaksud. Sudah menjadi kelaziman bahwa syarat tidak melakukan perbuatan tercela menjadi penilaian tersendiri terhadap pejabat negara/pemerintah.

Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu lagi ragu untuk melaporkan para penyelenggara negara/pemerintahan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, UU Ombudsman mewajibkan masyarakat untuk melaporkan keluhan mereka terlebih dahulu kepada instasi terkait (Pasal 24 ayat (1) huruf c). Apabila dirasa tidak puas, laporan dapat ditujukan kepada Ombudsman secara tertulis dengan data-data yang mendukung. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

  1. Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan belum lewat 2 tahun (Pasal 24 ayat (3)).  
  2. Laporan tadinya sudah disampaikan (tertulis/lisan) ke pejabat Terlapor atau atasannya serta belum memperoleh penyelesaian dari pejabat Terlapor. Laporan juga tidak sedang dalam proses penyelesaian dalam tenggang waktu yang patut atau materinya tidak sedang diproses di pengadilan. Kalau tidak, Laporan akan ditolak dan Ombudsman akan memberitahukannya dalam waktu 14 hari sejak diperiksa dan ditandatangani Ketua Ombudsman.  
  3. Laporan harus lengkap, kalau tidak Ombudsman memberikan waktu 30 hari bagi pelapor untuk melengkapinya melalui pemberitahuan tertulis. Lewat dari periode itu, dianggap telah mencabut laporan.
  4. Pelapor boleh diwakili pihak lain, termasuk advokat.

Ketika Laporan dinyatakan lengkap, maka Ombudsman melakukan pemeriksaan substantif, apakah berwenang melanjutkan pemeriksaan atau tidak. Dalam pemeriksaan ini, Ombudsman juga berwenang melihat dokumen-dokumen asli dan meminta salinannya terkait dengan pemeriksaan tersebut (Pasal 28 ayat (2)). Kalau Laporan tidak dapat ditindaklanjuti, Pelapor akan diberitahu dalam waktu 7 hari setelah tanggal pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman yang dapat disertai dengan saran-saran mengenai laporan tersebut. Bila memang terdapat maladministrasi dan menjadi kewenangan Ombudsman (menyangkut pelayanan publik oleh penyelenggara negara/pemerintahan), Ombudsman dapat memanggil pihak-pihak terkait (Terlapor/saksi/ahli/penerjemah) untuk dimintai keterangan dan meminta penjelasan tertulis dari pejabat Terlapor serta langsung turun ke lapangan untuk memeriksa obyek pelayanan publik (Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 34) tanpa wajib memberitahukan terlebih dahulu. Pemanggilan terhadap pihak Terlapor ataupun saksi dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara kalau tidak memenuhi pemanggilan 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah (Pasal 31).

Setelah Laporan diterima, ditindaklanjuti dan ternyata terdapat pelanggaran administrasi, Ombudsman mengeluarkan Rekomendasi yang berisi antara lain hal-hal yang wajib dilakukan oleh pejabat Terlapor/atasannya. Rekomendasi disampaikan ke para pihak terkait dalam waktu 14 hari setelah Rekomendasi ditandatangani. Setelah 60 hari diterima, atasan pejabat Terlapor wajib memberikan feedback atau akan dipublikasikan ke media dan dilaporkan ke DPR dan Presiden. Masih berani melalaikan kewajiban?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s