Ombudsman: Harapan Baru demi Pelayanan Publik yang Mensejahterakan

Ombudsman (asal kata: umboðsmaðrbahasa Old Norse yang berarti “representative“) sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pelayanan publik kepada warga negara dan penduduk saat ini belum begitu dirasakan oleh segenap masyarakat. Artinya, sebagian masyarakat belum melihat bahwa kehadiran Ombudsman dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Boleh jadi, masyarakat sudah apriori. Apapun lembaga pengawasnya, tetap saja masalahnya pada diri pengemban orangnya.

Ombudsman sebenarnya bukanlah lembaga baru, walau kelembagaannya sedikit berbeda bila dilihat dari cara pembentukannya. Keberadaan Ombudsman ditandai dengan terbentuknya Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 20 Maret 2000 tak lama setelah keluarnya Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Ketika itu Gus Dur menjadi Presidennya. Lantaran komisi ini masih di bawah naungan badan eksekutif (Presiden sebagai kepala pemerintahan), maka lembaga ini disebut Ombudsman Eksekutif. Namun, setelah keluarnya UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, lembaga pengawas ini disebut sebagai Ombudsman Parlementer karena anggota-anggotanya dipilih oleh parlemen (DPR) atas usulan Presiden.

Ombudsman pada hakekatnya bertujuan untuk menjembatani masalah-masalah yang dihadapi warga negara atau penduduk di satu pihak dengan penyelenggara negara atau pemerintahan di pihak lain. Dalam sebuah organisasi, keberadaan lembaga pengawasan mutlak diperlukan. Apakah pengawasan itu merupakan feedforward/preventive control (pengawasan pendahuluan), concurrent control (pengawasan langsung), atau feedback control (pengawasan berdasarkan umpanbalik), semuanya bertujuan mengukur kinerja yang telah dilakukan untuk selanjutnya dikoreksi apabila menyimpang atau tidak sesuai dengan tujuan semula. Untuk itulah, peran Ombudsman sangatlah penting mengingat kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di tanah air dewasa ini masih jauh dari harapan. Walau disebutkan gratis, tetap saja masih harus bayar, seolah-olah praktek-praktek tidak patut tersebut sudah lumrah.

UU Ombudsman menyebutkan bahwa tugas lembaga pengawas tersebut adalah untuk menerima dan memeriksa laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan ketidakpuasan mereka terhadap pelayanan publik yang diterima atau dialami, dan bila diperlukan menindaklanjutinya dan menyelesaikan laporan tersebut melalui mediasi atau konsiliasi atau dengan memberikan rekomendasi. Tugas ini tidak mudah karena menuntut integritas kelembagaan yang sangat kuat agar dapat dipercaya oleh masyarakat mampu menyelesaikan masalah. Tanpa integritas yang kuat ini, mustahil Ombudsman menjadi berwibawa. Ombudsman harus dapat memberikan keteladanan/kepemimpinan, seperti yang menjadi pedoman dasar dan etika Ombudsman. Profesional, disiplin, berkomitmen, dan konsistensi menjadi nilai-nilai yang harus dibawa dalam setiap misi Ombudsman. Tanpa itu, Ombudsman menjadi sekedar lembaga agar terlihat indah dari luar. 

Dalam UU No. 25 tahun 2009 ttg Pelayanan Publik, pelayanan publik yang dimaksudkan adalah meliputi bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan/usaha, tempat tinggal, komunikasi/informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Obyek pelayanan publik dapat berupa pengadaan dan penyaluran barang publik, jasa publik ataupun pelayanan administrasi. Cakupan tugas Ombudsman ini cukup luas sehingga harus benar-benar bekerja seefisien dan seefektif mungkin agar dapat mencapai sasaran untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek-praktek maladministrasi (penyimpangan, di luar wewenang, penyalahgunaan wewenang) dan bebas unsur-unsur KKN sehingga pelayanan publik mampu secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bisa mensejahterakan bagaimana ceritanya? Karena UU memberikan wewenang bagi Ombudsman untuk melakukan systemic review terhadap kebijakan dan peraturan tentang pelayanan publik untuk mencegah maladministrasi dan menjadikan organisasi dan pelayanan publik yang lebih baik/ramah terhadap masyarakat.

Apakah Ombudsman mampu menjadi lembaga yang kita tunggu-tunggu sejak lama, tentu ini membutuhkan proses. Paling tidak, rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman dilaporkan efektif, kecuali mengenai kasus pembangunan Gereja Yasmin di Bogor. Walikota Bogor menjadi penerima ‘piagam’ pertama bagi rekomendasi Ombudsman yang diabaikan. Memang, tidak ada jaminan bahwa ‘putusan’ yang bersifat mengikat dan final dari Ombudsman dapat mengubah kondisi pelayanan publik di Indonesia. Prakteknya, sanksi hukum bukanlah halangan orang untuk melanggar hukum. Di sinilah sebenarnya kekuatan Ombudsman, bukan dengan kekuatan hukum, melainkan dengan kekuatan moral. Moral dan etika inilah yang paling penting untuk dibangun. Modal utamanya cuma satu: integritas Ombudsman tadi.

Masyarakat tentu ingin menikmati pelayanan publik sesuai standar pelayanan dan Ombudsman berkewajiban untuk menjaga agar pelayanan tersebut senantiasa dalam standar operasional. Ombudsman harus dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat. Kalau perlu, di mana ada pelayanan publik, di situ ada Ombudsman. Don’t worry, be happy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s