Wajib Belajar yang Salah-Kaprah

Beberapa saat yang lalu, seorang teman di dunia maya mempublikasikan statusnya bahwa dirinya memenangkan kasus di pengadilan. Sepertinya kasus besar, nih? Tidak juga. Ia menceritakan bahwa anaknya sakit sehingga tidak bisa masuk sekolah. Namun, sekolah tetap memaksa untuk masuk sehingga akhirnya berujung di pengadilan.
 
Kalau persoalan di sana mereka berhak untuk tidak masuk sekolah karena alasan tertentu, di Indonesia lain perkara lagi. Di sini, setiap anak malah mendambakan untuk dapat mengenyam pendidikan sekolah. Hanya saja, niat mereka tidak pernah kesampaian lantaran tak ada biaya. 
 
Sebenarnya bagaimana pengaturan anak bersekolah di Indonesia? Hak untuk memperoleh pendidikan dilindungi oleh konstitusi kita. Semuanya ini demi mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Adanya hak untuk memperoleh pendidikan pada prinsipnya untuk menjamin agar tidak terjadi diskriminasi dalam memperoleh pendidikan. Di era pendidikan yang serbakomersil seperti sekarang ini, sudah bukan lagi rahasia kalau yang bersekolah ternyata uang, bukan manusianya. 
 
Kalau Pasal 12 UU HAM (No. 39/1999) menjamin hak untuk bersekolah tanpa ada diskriminasi, UU Sidiknas (No. 20/2003) menjamin adanya pemerataan kesempatan bersekolah dengan cara memberikan pendidikan tanpa dipungut biaya alias gratis. Program yang dicanangkan adalah program wajib belajar. Di sana disebutkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan yang minimal diikuti oleh setiap warga negara atas tanggungan pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008, kewajiban bersekolah atau belajar, disebutkan merupakan kewajiban anak, baik yang sudah berumur 6 tahun maupun bagi yang belum lulus pendidikan dasar (pendidikan SD dan SMP atau setaranya, baik formal maupun informal). Program wajib belajar hanya untuk pendidikan dasar.
 
Memang pengertian wajib belajar ini cukup membingungkan. Mengapa harus wajib belajar? Bukankah pendidikan itu memang sudah menjadi hak warga negara? Kalau hak warga negara, mengapa mesti ada kewajiban di situ? Sebenarnya, yang wajib itu belajar atau bersekolah? Apakah anak harus dipaksa untuk belajar atau bersekolah? Di sinilah keahlian para pembuat undang-undang di Indonesia: Menambah kekaburan di sana sini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ujung-ujungnya, rakyat bingung dan pasrah karena tidak tahu harus berbuat apa. 
 
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 di satu sisi memberikan aturan yang jelas mengenai apa itu wajib belajar. Selain menjadi kewajiban anak untuk belajar, juga menjadi kewajiban orangtua untuk memasukkan anak ke sekolah serta kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan program tersebut. Orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya bahkan dapat diberi sanksi administratif, berupa penghentian pelayanan kepemerintahan, yang boleh jadi misalnya, KTP tidak dapat diperpanjang. 
 
Kalau dihubungkan dengan cerita dari teman tadi, mungkin kondisi di sana juga seperti di sini. Hanya saja, di Indonesia hampir tidak pernah terdengar ada proses pengadilan terkait dengan program wajib belajar. Sebenarnya wajib belajar itu seperti apa sih? Apakah hanya slogan semata agar tidak terlihat melanggar konstitusi?
 
Realitanya, walaupun Indonesia mencanangkan program wajib belajar, tetap saja kita mendengar banyak anak yang tidak bersekolah. Biaya sekolah yang mahal, mulai dari penerimaan sampai dengan kelulusan. Mengapa program wajib belajar malah mewajibkan orang untuk membayar? Dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008, program wajib belajar tidak dikenakan biaya alias gratis karena menjadi tanggung jawab pemerintah. Hanya saja,  Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur bahwa progam wajib belajar bukanlah sebuah kewajiban. Inilah yang membuatnya salah kaprah: wajib belajar yangtidak harus bersekolah. 
 
Pasal 9:
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajarminimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
(3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Pasal 9 ini tentu sebenarnya kontradiktif dengan program wajib belajar itu sendiri dan kontroversial dengan kondisi saat ini. Di satu sisi dikatakan wajib-belajar merupakan kewajiban pada semua pihak, sampai-sampai dikenakan sanksi administratif. Namun, di sisi lain, pemerintah jelas-jelas lepas tangan dengan kewajiban tersebut. Program wajib-belajar hanya wajib kalau daya tampung memungkinkan dan mereka yang belum mengenyam pendidikan dasar sama sekali tidak wajib bersekolah. Tujuan dan pengaturannya benar-benar tidak konsisten.
Sebenarnya program wajib belajar tujuannya mau ke mana?
©2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s