JAKARTA: Urbanisasi Terjadi Karena Ibukota Semrawut, Bukan Sebaliknya?

Urbanisasi tetap menjadi topik yang hangat diperbincangkan pasca mudik lebaran. Kebiasaaan kaum urban yang kembali ke ibukota dengan membawa sanak-keluarganya untuk ikut mengadu nasib dipandang sebagai akar masalah dari kesemrawutan ibukota. Sekilas, pendapat ini benar. Namun, urbanisasi tak mungkin jadi menjadi sumber kesemrawutan Jakarta. Sebaliknya, kondisi ibukota yang sembrautlah yang memberikan ruang terjadinya urbanisasi. Lho, kog begitu?

Berbicara tentang urbanisasi di Jakarta sebenarnya berbicara mengenai diri sendiri. Karenanya, bila kita ingin mencari solusi atas kondisi yang terjadi saat ini, kejujuran dari diri sendiri sangatlah penting. Saya sendiri memang bukan penduduk Jakarta, namun menjadi ‘korban’ dari daya tarik Jakarta sebagai ibukota. Ini Jakarta, Bung! Kita tak perlu menanyakan orang lain, mengapa mereka pindah ke Jakarta. Anda dapat menanyakannya ke diri sendiri dan sekaligus menjawabnya. Jawabannya pun sama-sama kita sudah tahu. Lantas masalahnya apa?

Sebenarnya, cara kita memandang masalah yang harus diubah. Urbanisasi bukanlah sebuah masalah. Urbanisasi itu takdir (sebagai akibat dari sistem yang dulunya sentralistik), sebuah keniscayaan, kata orang bijak. Jadi, dalam menghadapi suatu ‘masalah’ yang dianggap sebagai keniscayaan atau hal yang tak dapat ditolak, kita harus bersikap reseptif agar elegan. Kalau suatu masalah tak bisa dihindari, maka hal yang dapat dilakukan adalah menerimanya menjadi sebuah kenyataan/fakta dan mengelolanya. Bukan malah melawannya dengan cara-cara yang tak populis.

Jadi, mengatasi urbanisasi dengan cara melarang orang untuk mengadu nasib di Jakarta adalah hal yang tidak cukup elegan untuk dilakukan oleh seorang Gubernur DKI Jakarta. Sebaliknya, urbanisasi itu harus dikelola, bukan diatur atau dilarang. Bagaimana mengelolanya, tentu banyak ahli-ahli yang lebih faham tentang itu. Hanya saja, hal pertama yang harus dilakukan adalah reformasi dalam bidang kependudukan dan tata ruang yang konon serba dapat disulap. Jakarta harus mengatasi kesemrawutannya, karena kondisi semrawut inilah yang memberi ruang (baca: memberikan celah/kesempatan) bagi orang-orang untuk mencoba peruntungan di Jakarta. Kesemrawutan inilah yang memancing orang untuk melakukan urbanisasi (terbukti ada ungkapan memancing di air keruh = mencari kesempatan untuk untung). Andai saja orang di Jakarta tak bisa sembarang membangun rumah/tempat tinggal, tak sembarang memberikan KTP (harus sesuai aturan), maka orang akan berpikir dua kali untuk tinggal di Jakarta karena pasti semuanya serba mahal dan serba ketat aturannya.

Kata kuncinya adalah pengelolaan, bukan pelarangan.  Dengan pengelolaan, kita berbicara tentang manajemen. Sebaliknya, pelarangan hanya sarana/instrumen hukum, sehingga pelarangan tak akan menyelesaikan masalah.  Urbanisasi bukan masalah hukum, melainkan masalah pelaksanaan/pengawasan hukumnya (lagi-lagi soal manajemen).

Hidup di Jakarta bukanlah hanya untuk golongan atau orang tertentu saja. Kita sudah sepakat bahwa Jakarta menjadi ibukota negara sehingga siapa saja boleh mencoba nasib di Jakarta. Sudah waktunya pemerintah menata kembali untuk menjadikan Jakarta sebagai kota untuk semua warga negara Indonesia. Hentikan pelarangan/pengketatan urbanisasi ke Jakarta. Itu melanggar HAM!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s