Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris Menurut KUH Perdata

Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris

Menurut KUH Perdata

Utang Merupakan Bagian dari Harta Peninggalan

Menurut Prof. Subekti,[1] mewaris didefinisikan sebagai penggantian hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang meliputi hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Bila melihat ke dalam KUH Perdata, maka hak dan kewajiban yang demikian diatur dalam Buku II (tentang Benda) dan Buku III (tentang Perikatan), walaupun disebutkan bahwa terhadap hak mewaris tersebut terdapat pengecualian seperti yang diatur dalam Pasal 251 KUH Perdata tentang hak suami untuk mengingkari sahnya anak atau hak untuk menikmati hasil yang hapus ketika orang yang memiliki hak tersebut meninggal dunia menurut Pasal 314 KUH Perdata. Pembahasan mengenai Hukum Waris pada dasarnya menyangkut 3 hal yang pokok, yaitu apa yang merupakan obyek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris) dan bagaimana aturan pembagiannya.[2]

Hukum Waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.[3] Hukum Waris dapat ditemukan dalam Buku II KUH Perdata tentang Benda. Namun, pendapat para ahli hukum mengenai kedudukan Hukum Waris dalam sistematika KUH Perdata memang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh aspek-aspek Hukum Waris yang tidak selalu berurusan dengan Hukum Benda, melainkan juga Hukum Harta Kekayaan tentang Perikatan dan Hukum Keluarga.[4]

Berdasarkan pengertian mengenai hak mewaris dapat ditemukan unsur-unsur dalam Hukum Waris, yaitu adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan, yaitu berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggal Pewaris (boedel). Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan, sedangkan Ahli Waris (istilah Prof. Subekti: Waris) adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.[5] Oleh karena harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa aktiva kekayaan saja, para ahli waris dapat saja ditinggalkan dengan warisan utang, yang dalam penelitian ini berupa utang yang bersumber dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank kreditur dengan pewaris semasa hidupnya  sebagai nasabah debitur. Jadi, menerima warisan tidak selalu mendapatkan keuntungan.[6] Bahkan, ada kalanya warisan itu hanya berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. Walaupun hanya berupa utang belaka, ketika seseorang meninggal dunia, maka kewajiban tersebut akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya.

Hak Ahli Waris Terkait Penerimaan Warisan (Harta Kekayaan atau Utang)

Dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata berlaku asas bahwa siapa yang paling dekat dengan si pewaris, dialah yang mendapat warisan. Jauh-dekatnya seorang waris dengan pewaris diukur berdasarkan derajat. Satu derajat adalah sama dengan satu kelahiran yang memisahkan si waris dari pewaris.[7] Selain ditentukan oleh sistem derajat, pewarisan juga ditentukan oleh kedudukan waris atau ahli waris. Berdasarkan undang-undang, kedudukan ahli waris  untuk bertindak dapat dibedakan berdasarkan kedudukan hak pribadinya sendiri (uit eigen hoofde) dan pewarisan bagi para waris pengganti/representasi (bij plaatsvervulling).[8] Kedudukan karena penggantian terjadi apabila seorang waris meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Dalam hal ini, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu-cucunya. Namun, ketentuan penggantian tidak berlaku apabila seorang waris dinyatakan tidak patut atau menyatakan menolak untuk menerima warisan.

Menurut KUH Perdata, sebagaimana pembagian harta warisan, penunjukan ahli waris dapat ditentukan berdasarkan 2 kategori,[9] yaitu berdasarkan undang-undang (ab intestato) dan berdasarkan surat wasiat. Berdasarkan undang-undang (ab intestato), yaitu hubungan darah, ahli waris dapat dibagi menjadi 4 golongan,[10] yaitu:

  1. Golongan pertama: Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak bserta keturunan mereka serta suami atau istri yang ditinggalkan/yang hidup paling lama.
  2. Golongan kedua: Keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orangtua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
  3. Golongan ketiga: Meliputi kakek, nenek selanjutnya ke atas dari perwaris.
  4. Golongan keempat: Meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke-6.

Selain berdasarkan undang-undang, penunjukan ahli waris juga dapat dilakukan melalui surat wasiat (testamen). Ahli waris berdasarkan surat wasiat ditunjuk sesuai kehendak pembuat wasiat yang seringkali menunjuk seorang atau beberapa orang ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Terkait persoalan mengenai ahli waris mana yang diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang atau testamenter, dalam beberapa pengaturan KUH Perdata, ahli waris menurut undang-undang lebih dilindungi dengan adanya Pasal 881 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pihak pewaris atau yang mewariskan tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian mutlak.[11] Selain itu, Prof. Subekti melihat legitime portie sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut kehendak hatinya sendiri.[12]

Untuk dapat menjadi ahli waris yang akan menerima sejumlah harta peninggalan, ahli waris terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat:[13]

  1. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata);
  2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia, kecuali anak yang sedang dikandung (Pasal 2 KUH Perdata) dianggap telah dilahirkan dan dianggap ahli waris;
  3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai orang yang tidak patut mewaris atau tidak dianggap cakap untuk menjadi ahli waris.

Walaupun demikian, hak mewaris tidak diberikan kepada mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak patut untuk mewaris (onwaardig). Ketentuan pengecualian ini dinyatakan dalam Pasal 838 KUH Perdata, meliputi:

  1. Orang yang telah dihukum karena bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
  2. Orang yang pernah dipersalahkan dengan putusan hakim karena fitnah telah mengadukan pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat.
  3. Orang yang berusaha mencegah pewaris dengan kekerasan atau perbuatan untuk mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
  4. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiatnya.

Salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Waris Perdata Barat disebut  asas saisin yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pewaris beralih demi hukum secara otomatis kepada ahli warisnya. Prinsip ini berlaku agar tidak terjadi kekosongan[14] sedetikpun mengenai siapa yang berhak atau bertanggung jawab terhadap harta peninggalan pewaris. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 833 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa sekalian ahli waris demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari yang meninggal. Namun, dalam hal ini, para waris bukan berarti tidak memiliki opsi mengenai sikapnya terhadap warisan tersebut. Menurut KUH Perdata, seorang waris atau ahli waris dapat membuat pilihan terhadap warisan yang terbuka. Pertama, ia dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh warisan tersebut. Kedua, ia dapat menolak warisan dan ketiga, ia dapat menerima secara benificiar (menerima dengan syarat).[15]

Pewaris tidak boleh membatasi pilihan ahli waris dalam menentukan cara penerimaannya atau penolakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi ahli waris, menerima atau menolak waris merupakan pilihan yang berat. Apabila ahli waris menerima warisan secara murni, maka ahli waris juga bertanggung jawab atas utang untuk bagian yang sebanding atas harta peninggalannya. Sebaliknya, apabila ahli waris menolak, maka ahli wairs tidak akan menerima apa-apa. Menurut Pitlo,[16] menerima secara benefisier merupakan jalan tengah antara menerima atau menolak dengan segala keuntungan dan kerugiannya. Apabila menerima secara benefisier dan harta peninggalan memiliki saldo minus, maka ahli waris hanya membayar sebanyak aktiva dari harta peninggalan. Sebaliknya, apabila harta peninggalan menunjukkan saldo positif, maka sisanya untuk sekalian ahli waris.

Dalam hal para ahli waris menerima, menerima secara benefisier atau menolak warisan, maka terhadap mereka berlaku hal-hal sebagai berikut:[17]

  1. Bahwa pewaris tidak diperkenankan membatasi hak seorang ahli waris untuk memilih tiga opsi tersebut (Pasal 1043 KUH Perdata).
  2. Pemilihan sikap tidak dapat dilakukan selama pewarisan belum terbuka (Pasal 1023 KUH Perdata).
  3. Pemilihan sikap tersebut tidak boleh digantungkan pada syarat atau ketetapan waktu, namun harus memperhatikan kepentingan umum, terutama para pihak berpiutang yang  menghendaki kepastian tentang pemilihan sikap para ahli waris.
  4. Pemilihan sikap tidak boleh menyangkut hanya bagian tertentu dari seorang ahli waris, kecuali ahli waris yang menolak tetapi mempunyai legaat.
  5. Sikap menerima atau menolak warisan merupakan perbuatan hukum dalam bidang kekayaan maka ahli waris yang tidak cakap bertindak harus diwakili atau dibantu oleh orang yang berkuasa untuk itu.
  6. Apabila ahli waris belum menentukan sikap kemudian meninggal dunia, pilihan bersikap jatuh kepada ahli waris yang lain.

Penerimaan atau penolakan warisan memiliki akibat hukum masing-masing. Ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, para ahli waris harus menanggung segala macam utang pewaris. Penerimaan secara penuh dan nyata (zuivere aanvaarding) dapat dilakukan melalui akta otentik atau di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara diam-diam biasanya dilakukan dengan cara melakukan tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.[18] Sebagai contoh, ahli waris yang menjual sebagian harta warisan atau mengambil barangnya, atau telah membayar utang pewaris yang belum dilunasi, dapat dianggap sebagai tindakan menerima warisan secara diam-diam.[19]

Ketika ahli waris menyatakan menerima warisan secara benefisier, berarti para ahli waris bersedia menerima warisan dengan syarat terbatas untuk membayar kewajiban atau beban utang berdasarkan kemampuan dari harta warisan itu sendiri, tanpa harus bercampur dengan harta pribadinya. Dalam waktu 4 bulan mereka wajib melakukan pencatatan harta warisan dan mengurus harta-harta warisan serta menyelesaikan pembagiannya. Para ahli waris bertanggung jawab kepada semua penagih utang dan orang-orang yang menerima pemberian legaat (hibah-wasiat). Menerima warisan secara benefisier memberikan konsekuensi sebagai berikut:

  1. Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris.
  2. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran utang-utang pewaris dengan kekayaannya sendiri sebab pelunasan utang-utang pewaris berdasarkan kekuatan harta warisan yang ada (Pasal 1032 KUH Perdata).
  3. Tidak terjadi percampuran harta kekayaan antara harta pribadi dan harta peninggalan.
  4. Bila masih ada sisa harta peninggalan, maka sisa itulah yang menjadi bagian ahli waris.

Dalam hal penolakan warisan, ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUH Perdata) sehingga jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh keturunannya yang masih hidup. Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka sesuai ketentuan Pasal 1057 KUH Perdata. Penolakan warisan dihitung dan berlaku surut, yaitu sejak saat meninggalnya pewaris. Undang-undang tidak mengatur jelas kapan para ahli waris harus menyatakan menerima atau menolak warisan. Namun, Pasal 1062 KUH Perdata menegaskan bahwa wewenang ahli waris untuk dapat menolak warisan tidak dapat hilang karena lewatnya waktu. Hal ini berarti kapan saja setela warisan terbuka, ahli waris dapat menyatakan penolakannya.

Walaupun demikian, kepada pihak yang berkepentingan berhak sewaktu-waktu untuk mengajukan gugatan terhadap para ahli waris untuk menyatakan sikap. Sebaliknya, para ahli waris berhak meminta waktu berpikir selama 4 bulan dan selama waktu tersebut mereka tidak boleh dipaksa untuk menentukan sikap, misalnya untuk membayar kewajiban-kewajiban pewaris. Apabila muncul putusan hakim selama periode tersebut, putusan tersebut harus ditangguhkan dan para ahli waris berhak mengajukan perlawanan dalam hal mereka dipaksa untuk menyatakan sikap.

 

Kewajiban Ahli Waris untuk Pembayaran Utang Pewaris

Pembayaran atau penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris atau utang-utang yang timbul sehubungan dengan pewaris diatur dalam Bab ke-17, Bagian 2, Buku II KUH Perdata tentang pembayaran utang. Walaupun demikian, terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada para ahli waris tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata. Pitlo  menganggap bahwa pewarisan akan memindahkan segala aktiva dan pasiva dari pewaris.[20] Pemindahan ini terjadi karena hukum pada waktu pewaris meninggal dunia. Pendapat yang sama juga diberikan oleh J. Satrio.[21] Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa semua harta-kekayaan, baik aktiva dan passiva, dengan matinya pewaris beralih kepada para ahli warisnya. Jadi, tidak saja harta kekayaan dalam bentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya, seperti legaat.

Menerima warisan tidak selalu berarti mendapat keuntungan.[22] Oleh sebab itu, ada kalanya warisan itu hanya berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. Seperti yang telah dijelaskan, ketika seseorang meninggal dunia, maka hak dan kewajiban seseorang, akan beralih secara otomatis kepada para ahli warisnya. Namun, ahli waris diberi hak oleh undang-undang untuk mempertimbangkan bagaimana cara ia menerima warisan tersebut atau bahkan menolaknya. Ahli waris dapat menerima secara beneficiar, yang dalam hal ini bertujuan agar ia dibebaskan untuk membayar utang-utang pewaris melebihi nilai warisan yang ia terima (melebihi budel).

Menurut Pitlo,[23] adanya kemungkinan bagi ahli waris untuk berpikir-pikir (lembaga berpikir) menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk mendapatkan penundaan. Selama jangka waktu berpikir tersebut, ahli waris tidak dapat dituntut untuk menentukan hitam putih dan segala perkara atau pelaksanaan putusan hakim yang berkaitan dengan harta warisan tersebut harus ditangguhkan.

Ahli waris menurut Hukum Waris KUH Perdata diwajibkan untuk membayar utang-utang pewaris. Baik ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris.[24] Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, secara seimbang dengan apa yang masing-masing mereka terima dari warisan tersebut. Selain itu, di dalam harta peninggalan juga termasuk beberapa macam utang lainya, seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dan memenuhi beban lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah pelaksana wasiat dan lain sebagainya. Bahkan, dapat juga terjadi bahwa ahli waris dapat dituntut untuk utang yang dibuat oleh pewaris, sedangkan pewaris sendiri tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi apabila pewaris membuat utang yang dapat ditagih pada waktu ia meninggal dunia. Utang tersebut sudah ada ketika pewaris hidup dan merupakan utang dengan ketentuan waktu sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1351 KUH Perdata.

Kalau pewaris meninggal dunia maka utangnya tersebar kepada para ahli warisnya. Hal ini merupakan kerugian bagi kreditur, karena akan lebih mudah menuntut seluruh utang dari satu orang daripada menuntut beberapa orang untuk bagiannya masing-masing. Walaupun demikian, undang-undang (Pasal 1147 KUH Perdata) memberikan hak kepada kreditur harta peninggalan untuk menuntut budel seluruhnya sebagai satu kesatuan dalam waktu satu tahun setelah pewaris meninggal dunia dan kreditur masih tetap berhak untuk menuntut setiap ahli waris atas bagiannya.

Pitlo membedakan antara kewajiban memikul/dragen utang warisan (draagpflicht) dengan tanggung jawab utang warisan (aansprakelijheit).[25] Kewajiban memikul berurusan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan yang merupakan perhitungan intern antara sesama ahli waris mengenai besarnya utang yang benar-benar harus dibayar dari kekayaan masing-masing ahli waris. Sementara, tanggung jawab berkaitan dengan sejauh mana ahli waris dapat dituntut oleh kreditur yang berarti hubungan ekstern antara kreditur dan ahli waris sebagai orang yang mengoper utang-utang pewaris.

Terhadap utang yang dapat dibagi maupun yang tidak dapat dibagi, kalau debiturnya ada beberapa orang, maka setiap debitur wajib memikul sebanyak (sesuai) bagiannya. Besarnya bagian tersebut tergantung pada hubungan antara mereka satu sama lain sesuai. Kewajiban memikul menurut bagiannya ini dianggap sebagai apa yang diperoleh sebagai ahli waris, bukan sebagai legataris atau apa yang diperoleh sebagai wasiat.[26]

Walaupun disebut hak mewaris, namun hak mewaris tersebut meliputi suatu hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris yang berkenaan dengan harta kekayaan. Berkaitan dengan kewajiban, maka kewajiban tersebut dapat terjadi sebagai akibat dilakukan suatu perjanjian antara pewaris dengan pihak lain. Dalam penelitian ini, kewajiban yang dimaksud adalah pembayaran utang yang timbul dari perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada pewaris. Terkait dengan utang yang timbul dalam perjanjian, Pasal 1743 KUH Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian yang lahir dari perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli waris orang yang meminjamkan dan ahli waris peminjam.

Menurut Pitlo,[27] pewaris dapat dengan wasiat mengubah kewajiban memikul dengan membebani salah seorang dari ahli waris dengan utang-utang, atau dengan satu atau beberapa utang seluruhnya. Pewaris tidak boleh mengubah kewajiban memikul dengan sesuatu yang berada di luar wasiat, karena tidak ada orang yang dapat membebankan suatu kewajiban kepada orang lain. Para ahli waris juga dapat mengadakan perubahan dalam memikul kewajiban, yaitu dengan mengadakan perjanjian antara mereka, bahwa yang satu akan memikul lebih banyak daripada yang lain. Namun, perjanjian ini tidak akan memiliki daya kerja kuat apabila tidak diberitahukan kepada kreditur. Untuk utang yang tidak dapat dibagi, maka seluruh ahli waris bertanggung jawab untuk seluruhnya. Untuk utang yang dapat dibagi, para ahli waris bertanggung jawab atas bagiannya.[28]

Bagaimana sudut pandang Hukum Waris lain yang berlaku di Indonesia[29] terkait dengan tanggung jawab ahli waris untuk membayar utang pewaris? Menurut sistem pewarisan adat, pewarisan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Apabila pewaris ternyata mempunyai utang kepada pihak lain yang belum dilunasi sampai umur pewaris sudah tua,[30] maka ahli waris yang bertanggung jawab (anak lelaki tertua) harus terlebih dahulu memperhitungkan harta pencarian[31] yang ada untuk melunasi utang orang tuanya. Apabila ternyata harta pencarian tidak cukup, barulah diperhitungkan harta bawaan dan kemudian harta pusaka (berdasarkan kesepakat kerabat). Apabila kesemua harta peninggalan tidak cukup untuk membayar utang pewaris, maka untuk penyelesaiannya dapat dilakukan, misalnya dalam adat Batak, ahli waris yang bertanggung jawab mengundang para kreditur disaksikan kepala desa dan kerabat untuk memohon (mengelek-elek dan somba-somba) agar kreditur bermurah hati (asi roha) dalam memberikan penyelesaiannya.[32]

Sistem pewarisan menurut hukum adat tidak mengenal adanya opsi penerimaan warisan seperti pada sistem pewarisan perdata Barat. Dengan kata lain, ahli waris atau mereka yang menguasai harta peninggalan tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang-utang pewaris. Ketika pewaris meninggal dunia, secara umum penguasaan harta peninggalan jatuh ke tangan suami/istri yang masih hidup, anak kandung/angkat atau kerabat sesuai dengan kekerabatan yang terdekat yang kemudian akan menjual atau menggadaikan harta tersebut untuk menyelesaikan utang-utang pewaris.[33]

Sementara, sistem pewarisan Islam agak mirip dengan perdata Barat bahwa pewarisan terjadi karena kematian[34] dan sifat kewarisannya juga individual sesuai dengan ketetapan Al-Qur’an dan berlaku setelah pewaris wafat.[35] Namun, menurut ajaran Islam, harta warisan adalah harta milik sepenuhnya dari pewaris yang telah bersih dari sangkut paut dengan pihak lain, artinya sudah dikurangi dengan kewajiban pewaris yang belum dilunasi ketika hidupnya sampai ia dikebumikan.[36] Jadi, yang dikatakan harta warisan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris adalah harta yang telah bersih dari kewajiban membayar zakat, penebusan gadai, utang-utang, biaya pemakaman, biaya pengobatan, hibah wasiat (wasiat yang tidak melebihi 1/3 dari warisan), dan sebagainya. Pembagian warisan dilakukan setelah harta warisan bersih dari segala kewajiban.[37]

Penutup

Hukum Waris memang menganut asas saisin yang berarti bahwa hak dan kewajiban pewaris secara otomatis demi hukum beralih kepada ahli warisnya. Namun, menurut Prof. Subekti, pemberlakuan asas ini dimaksudkan agar tidak terjadi “kekosongan hukum” sedetikpun sehingga tetap ada orang yang berhak atau bertanggung terhadap harta peninggalan warisan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 833 KUH Perdata. Selain itu, Pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa para ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang pewaris. Dalam hal ini, perikatan yang timbul antara ahli waris terhadap pihak kreditur, terjadi karena undang-undang telah menentukan demikian sehingga dapat disebut sebagai perikatan yang bersumber dari undang-undang. Akan tetapi, walaupun ahli waris menurut undang-undang  berkewajiban untuk membayar utang-utang pewaris, kewajiban tersebut tidak otomatis dapat dilaksanakan karena melanggar hak-hak ahli waris. Undang-undang memberikan kelonggaran bagi para ahli waris, yaitu hak  untuk berpikir guna memilih tindakan apa yang dapat dilakukannya terhadap warisan yang diterimanya, termasuk dengan semua utang-utang pewaris. Ahli waris memiliki opsi untuk menerima warisan secara penuh, menerima warisan secara benefisier (dengan syarat) maupun menolak warisan dengan konsekuensi yang masing-masing berbeda. Kalau ahli waris menerima warisan secara penuh, maka ahli waris berkewajiban untuk membayar utang pewaris, bahkan dengan harta kekayaannya sendiri. Namun, ketika ahli waris melakukan penerimaan warisan secara benefisier, ahli waris menurut undang-undang hanya berkewajiban untuk membayar utang pewaris sebatas harta kekayaan yang diterimanya saja. Dengan demikian, ketika utang tersebut lebih besar daripada aktiva yang diterimanya, maka kreditur tidak dapat meminta pembayaran dari harta kekayaan pribadi ahli waris. Sebaliknya, ketika ahli waris menolak warisan, maka ahli waris tidak berkewajiban untuk membayar utang pewaris karena menurut Pasal 1058 KUH Perdata, ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak menjadi ahli waris. Sebagai akibatnya, kreditur tidak berhak untuk meminta pembayaran dari para ahli waris yang menolak warisan tersebut.  Pasal 1062 KUH Perdata menyatakan bahwa hak untuk menolak warisan tersebut tidak hilang karena lewatnya waktu. Hal ini berarti, hak ahli waris untuk menolak warisan utang tidak dapat dibatasi. Pasal 1045 KUH Perdata menyebutkan bahwa tidak seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya. Dengan kata lain, warisan masih belum terbagi sampai ahli waris menyatakan penerimaannya dan pewaris tidak dapat membatasi hak ahli waris ini untuk menentukan sikapnya. Oleh sebab itu, terkait dengan kewajiban pembayaran utang pewaris, ahli waris tidak dapat diwajibkan untuk membayar utang pewaris sebelum ahli waris menyatakan menerima warisan utang tersebut.

Jadi, walaupun undang-undang menetapkan bahwa ahli waris bertanggung jawab untuk membayar utang pewaris, namun kewajiban tersebut belumlah mengikat secara hukum sebelum para ahli waris menentukan sikapnya.


[1] R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, cet. ke-4 (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm.21.

[2] Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, cet. ke-1 (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 47.

[3] Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat. Pewarisan menurut Undang-Undang, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

[4] Ibid., hlm. 10.

[5] Sjarif dan Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, hlm. 10.

[6] Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, hlm. 28.

[7] Ibid., hlm. 23.

[8] Ibid., hlm. 27.

[9] Kategori ini disebut juga dua cara untuk mendapatkan warisan. Lihat Emeliana Krisnawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W) (Bandung: CV. Utomo, 2006), hlm. 2.

[10] Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, cet. ke-3 (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), hlm. 25

[11] Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, hlm. 26.

[12] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 94.

[13] Suparman, ibid., hlm. 27.

[14] Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, hlm. 22.

[15] Ibid., hlm. 28.

[16] A. Pitlo, Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, jilid 2, diterjemahkan oleh M. Isa Arief (Jakarta: PT Intermasa, 1991), hlm. 1.

[17] Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat.., hlm. 211.

[18] Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, hlm. 28.

[19] Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat..,hlm. 210.

[20] Pitlo, Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, hlm. 141.

[21] J. Satrio, Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 199.

[22] Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, hlm. 28.

[23] Pitlo, Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, hlm. 1.

[24] Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, hlm. 26.

[25] Lihat Pitlo, Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, hlm. 142 dan Satrio, Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel, hlm. 200.

[26] Pitlo, ibid., hlm. 142. Salah satu yang membedakan ahli waris dan legataris adalah kewajiban untuk memikul utang pewaris. Legataris tidak perlu memikul utang dari harta peninggalan dan tidak bertanggung jawab atasnya.

[27] Pitlo, ibid., hlm. 143.

[28] Ibid.

[29] Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan, masyarakat pribumi dan non pribumi, masyarakat adat yang patrilineal. Matrilineal dan parental/bilateral, masyarakat yang beragama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Buddha dan penganut aliran kepercayaan sehingga hukum waris yang berlaku juga bermacam-macam, yaitu hukum waris berdasarkan KUH Perdata (Hukum Waris Perdata Barat), Hukum Waris Agama dan Hukum Waris Adat.

[30] Sistem pewarisan adat tidak sama dengan sistem pewarisan perdata Barat. Pewarisan dapat terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah meninggal dunia. Pewarisan adat senantiasa dapat berubah mengikuti kebutuhan dan kepentingan para ahli waris dan perkembangan jaman. Hal ini dimungkinkan karena sistem pewarisan yang diatur berdasarkan asas kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat. Lihat Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat..,hlm. 222.

[31] Harta pencarian merupakan harta yang didapat atas usaha jerih payah suami-istri selama dalam ikatan perkawinannya. Lihat Hadikusuma, ibid.,hlm. 228.

[32] Ibid.

[33] Ibid., hlm. 237.

[34] Asas saisin dalam KUH Perdata juga mirip dianut dalam Hukum Islam. Asas tersebut dinamakan asas ijbari. Lihat H. Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 83.

[35] Ibid., hlm. 251.

[36] Ibid., hlm. 254.

[37] Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat..,hlm. 254.

©bh4kt1/2012

One thought on “Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris Menurut KUH Perdata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s