Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (Credit Agreement)

Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Kredit (Credit Agreement/Loan Agreement)

Perjanjian kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditur, sedangkan  perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.[1] Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perbankan,[2] kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.[3]

UU Perbankan memberikan ketentuan-ketentuan pokok terhadap bank yang memberikan kredit kepada para nasabahnya. Ketentuan-ketentuan pokok ini merupakan pedoman perkreditan yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit,[4] yaitu:

  1. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
  2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian seksama terhatap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha nasabah debitur.
  3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
  4. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit.
  5. Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.
  6. Penyelesaian sengketa.

Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan pokok tersebut tidak hanya memberikan pedoman atau landasan bagi bank sebagai kreditur untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, melainkan juga dapat digunakan sebagai pegangan bagi para nasabah debitur dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank.

Kredit dapat digolongkan dalam berbagai macam kategori. Macam-macam kredit[5] dilihat dari tujuannya, dapat dibedakan sebagai berikut:

  1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh/membeli barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.
  2. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberkan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
  3. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, yang terdiri atas kredit perdagangan dalam dan luar negeri.

Kalau dilihat dari sudut jangka waktunya, kredit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kredit jangka pendek (kurang dari 1 tahun), kredit jangka menengah (maksimal 3 tahun) dan kredit jangka panjang (lebih dari 3 tahun). Sementara, kalau kredit dilihat dari sudut jaminannya,[6] dapat berupa kredit tanpa jaminan (di Indonesia dilarang dilakukan oleh bank) dan kredit dengan jaminan, seperti barang bergerak/tidak bergerak, pribadi (borgtocht), dan efek-efek saham. Perjanjian borgtocht adalah perjanjian di mana satu pihak (borg) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayaran suatu utang, apabila si terutang (debitur) tidak menepati kewajibannya.

Selain itu, subyek dalam perjanjian kredit tidaklah selalu perseorangan. Berdasarkan status hukum debiturnya,[7]  kredit bank umum dapat dibedakan menjadi 2 macam golongan, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur yang berstatus badan hukum (kredit korporasi) dan kredit yang diberikan kepada debitur perorangan. Dalam hal pertama, debitur kredit ini merupakan  badan usaha yang membutuhkan dana untuk modal kerja, pengadaan fasilitas baru, penggantian atau renovasi fasilitas produksi yang ada dan sebagainya. Dalam hal kredit perorangan, kredit yang diberikan umumnya untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa konsumtif, antara lain kredit perumahan, atau kartu kredit.

Subyek Hukum dalam Perjanjian Kredit

Manusia adalah orang (persoon) dalam arti hukum, demikian menurut Paul Scholten.[8] Hukum merupakan hal yang tidak terlepas dari manusia (persoon) karena hukum mengatur bagaimana manusia bertindak di depan hukum. Di dalam ilmu hukum, persoon disebut sebagai pendukung atau subyek hak.[9] Namun, istilah persoon memiliki memiliki pengertian yang lebih luas, tidak saja mencakup naturrlijk persoon (orang pribadi), melainkan  melainkan juga rechtpersoon (badan hukum), yaitu orang yang diciptakan hukum secara fiksi.[10]

Menurut Soemitro, pengertian badan hukum merupakan suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban  seperti orang-orang pribadi.[11] Dalam hal ini, Soemitro melihat badan hukum dari segi kewenangannya, yang terbagi atas dua, yaitu: 1) kewenangan atas harta kekayaan dan 2) kewenangan untuk mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Pendekatan lain dikemukakan oleh  Sri Soedewi Masjchoen[12] yang menyebutkan bahwa  badan hukum merupakan kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu. Pandangan ini difokuskan pada pengertian badan hukum dari segi tujuan dan pendiriannya. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, badan hukum setidaknya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

  1. mempunyai tujuan tertentu
  2. mempunyai harta kekayaan
  3. mempunyai hak dan kewajiban dan
  4. mempunyai organisasi.

Oleh sebab itu, hukum tidak hanya memberikan legal personality kepada manusia. Manusia dapat membentuk suatu korporasi yang kemudian diakui sebagai juristic person [13] sehingga dapat bertindak seperti halnya orang-perseorangan. Oleh karena badan hukum merupakan entitas hukum (legal entity) yang diberikan oleh hukum, maka badan hukum tersebut harus ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

Masing-masing subyek hukum, baik orang pribadi maupun badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, yaitu melakukan perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur  oleh hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh yang membuatnya,[14] misalnya untuk dapat memiliki kekayaan, mempunyai utang, membuat perjanjian dan seterusnya. Terkait dengan subyek hukum dalam perjanjian, Pasal 1320 juncto Pasal 1329 KUH Perdata mensyaratkan bahwa perjanjian itu harus dibuat oleh orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum. Sementara terkait dengan badan hukum, KUH Perdata mengaturnya secara khusus dalam Bab IX Buku III, mulai Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUH Perdata. Pasal 1654 KUH Perdata menyatakan bahwa badan hukum yang diakui sah dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata sehingga ketentuan ini dipandang sebagai dasar hukum yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai subyek hukum.

Perjanjian kredit dapat juga ditinjau dari sudut subyek hukumnya, yaitu dari sisi kreditur maupun debitur. Dari sisi kreditur, perjanjian kredit dapat dilakukan antara dua kreditur dengan satu debitur, yang disebut sebagai kredit sindikasi. Dari sisi debitur, subyek hukumnya dapat berstatus badan hukum (korporasi) maupun perorangan. Walaupun badan hukum korporasi dan orang perseorangan dapat melakukan tindakan hukum (rechtsbevoegdheid), namun keduanya tetap memiliki pengecualian atau pembatasan. Pengecualian atau pembatasan ini biasanya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, terhadap subyek hukum perseorangan, KUH Perdata masih memberlakukan adanya kecakapan berbuat (handelingsbekwaam) dan ketidakcakapan berbuat (handelingsbekwaan) bagi anak-anak di bawah umur, yang belum genap 21 tahun atau di bawah pengampuan. Dalam lapangan hukum kekayaan pada prinsipnya kemampuan badan hukum sama seperti orang perseorangan sehingga badan hukum dapat melakukan hubungan-hubungan hukum dalam bidang perikatan dan kebendaan, membuat perjanjian-perjanjian tertulis dan tidak tertulis dengan pihak ketiga atau memiliki benda-benda, baik yang berwujud atau tidak berwujud. Sebagai pengecualiannya, badan hukum menurut UU Pokok Agraria[15] tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah.

Pada lapangan hukum acara perdata, badan hukum dapat menjadi pihak yang berperkara. Namun, badan hukum selalu diwakili dan pihak yang mewakilinya adalah organ yang berhak atau yang ditunjuk oleh undang-undang atau anggaran dasar badan hukum tersebut. Badan hukum yang diwakili disebut dengan materielle partij, sedangkan organ yang mewakilinya disebut formeele partij.[16] Konsep hubungan hukum antara badan hukum dan orang yang mewakilinya merupakan suatu bentuk perwakilan. Menurut ilmu hukum, perwakilan dimaksudkan sebagai bentuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum seseorang kepada orang lain daripada orang yang berbuat, untuk bertindak dalam batas wewenang yang diberikan dan atas nama principaal.[17]Dengan demikian, suatu perwakilan memiliki 3 unsur, yaitu 1) pertanggungjawaban suatu perbuatan hukum, 2) dilaksanakan dalam batas wewenang dan 3) dilakukan dengan atas nama dan untuk kepentingan prinsipal.

Salah satu bentuk badan hukum adalah Perusahaan Terbatas (PT).[18] Pengertian Perseroan Terbatas dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas, [19]  yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Seperti halnya orang pribadi,Perseroan terbatas dapat melakukan perbuatan hukum dalam menjalankan usahanya. Undang-undang menentukan bahwa kecakapan bertindak hanya timbul apabila undang-undang menyatakan demikian. Kecakapan bertindak perseroan terbatas sebagai subyek hukum ditegaskan dalam UU Perseroan Terbatas. Agar dapat ditetapkan sebagai subyek hukum, akta pendirian perseroan terbatas harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah memperoleh status badan hukum, perseroan terbatas resmi dapat melakukan tindakan hukum yang dalam pelaksanaanya diwakili oleh pengurus perseroan.[20] Pasal 92 juncto Pasal 98 UU Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan tersebut tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian, kecakapan bertindak perseroan dijalankan oleh direksi sebagai pengurus perseroan. Dalam menjalankan pengurusannya, direksi bekerja untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta dalam batas-batas yang ditentukan oleh UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam Penjelasannya, ketentuan tersebut menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan.

Dalam menjalankan tindakan pengurusan, seperti membuat perikatan dengan pihak ketiga, direksi tidak bertanggung jawab untuk diri sendiri, melainkan menjadi tanggung jawab perseroan terbatas sebagai subyek hukum yang mandiri. Pertanggungjawaban direksi secara pribadi terhadap perikatan yang dibuatnya atas nama perseroan terbatas hanya dapat terjadi dalam situasi tertentu.[21] Pasal 97 ayat (3) UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap anggota direksi[22] bertanggung jawab penuh secara pribadi[23] atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Untuk dapat terhindari dari kewajiban untuk menanggung kerugian yang diderita perseroan terbatas, maka direksi harus dapat membuktikan:

          a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya  kerugian tersebut.

Kedudukan Perjanjian Kredit dalam Hukum Perjanjian

KUH Perdata membedakan antara perjanjian yang mempunyai nama tertentu (perjanjian bernama) dan yang tidak mempunyai nama tertentu (perjanjian tidak bernama). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang secara khusus, terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII Buku III KUH Perdata, antara lain perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa  dan perjanjian pinjam-meminjam.

Menurut Prof. Subekti,[24] semua pemberian kredit pada hakekatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 s/d 1769 KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang  lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUH Perdata). Dalam hal ini, Prof. Subekti melihat kredit sebagai suatu hal yang umum. Sementara, perjanjian kredit yang diberikan oleh bank memiliki karakteristik yang khusus, terutama berkaitan dengan konsep utang. Pada perjanjian kredit dalam bentuk Rekening Koran, utang yang timbul sebagai akibat perjanjian tersebut bukanlah nilai pagu kredit yang diberikan oleh bank, melainkan jumlah yang benar-benar dipakai oleh debitur. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.[25]

Mariam Darus Badrulzaman menggolongkan perjanjian kredit bank sebagai perjanjian bernama.[26] Dengan demikian, perjanjian kredit digolongkan dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian peminjaman yang terbagi dalam perjanjian pinjam-meminjam secara pinjam pakai yang obyek hukumnya berupa benda yang tidak dapat diganti (bruikleen) dan yang obyek hukumnya merupakan benda yang dapat dihabiskan dalam pemakaian dan dapat diganti dengan benda yang sejenis (verbruikleen). Sumardi Mangunkusumo[27] melihat bahwa obyek hukum dalam perjanjian kredit adalah uang yang digolongkan sebagai benda yang dapat digunakan sampai habis. Jadi, perjanjian kredit termasuk perjanjian peminjaman benda yang dapat habis/diganti (verbruikleen). Perjanjian peminjaman merupakan perjanjian yang riil (nyata) yang berarti bahwa perikatan baru dianggap terjadi apabila obyek hukumnya (uang) dengan nyata telah diserahkan. Sementara, perjanjian pemberian kredit merupakan perjanjian konsensual (consensuele overeenkomst) yang berarti perikatannya sudah terjadi walaupun uang belum diserahkan. Dalam hal ini, perjanjian pemberian kredit atau membuka kredit hanya merupakan kesanggupan saja dan dapat digolongkan sebagai perjanjian bersyarat dengan syarat tangguh atau penundaan (opschortende voorwaarde) sampai nantinya debitur mengambil atau menerima uangnya.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit diberi pengertian sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.  Berdasarkan pengertian ini, Undang-Undang jelas menegaskan bahwa pemberian kredit merupakan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Menurut Sjahdeini, pembentuk Undang-Undang dalam hal ini melihat perjanjian kredit sebagai perjanjian kontraktual antara bank dan nasabah debiturnya yang berbentuk pinjam-meminjam.[28] Dengan demikian, terhadap hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit, berlaku ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan dan khususnya Bab XIII KUH Perdata mengenai pinjam-meminjam seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Walaupun umumnya perjanjian kredit dianggap sebagai perjanjian bernama dan dikuasai oleh ketentuan-ketentuan khusus dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata, namun beberapa sarjana juga menganggap perjanjian kredit sebagai perjanjian tidak bernama karena memiliki karakteristik yang tidak sama dengan yang diatur oleh ketentuan-ketentuan Bab XIII tersebut. Dalam hal ini, perjanjian kredit digolongkan sebagai perjanjian riil. Dikatakan riil karena perjanjian kredit diikuti baru terjadi setelah dilakukan penyerahan uang, sedangkan dalam prakteknya penyerahan uang belum tentu dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Sutan Remi Sjahdeini[29] sendiri menggolongkan perjanjian kredit sebagai  perjanjian bernama (khusus) namun bukan termasuk perjanjian pinjam-meminjam seperti yang diatur oleh KUH Perdata. Beliau mengemukakan 3 alasan mengapa perjanjian kredit bank bukan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh KUH Perdata. Pertama, perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754 KUH Perdata) termasuk perjanjian riil karena sudah terjadi penyerahan uang. Sebaliknya, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian konsensuil karena perjanjian tersebut baru merupakan perjanjian pendahuluan dan belum terjadi penyerahan uang. Kedua, pada perjanjian kredit debitur tidak leluasa dalam menggunakan uang yang dipinjamkannya karena harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Sebaliknya, dalam perjanjian pinjam-meminjam, debitur dianggap sebagai pemilik uang sehingga berkuasa penuh untuk menggunakan uang tersebut. Ketiga, perjanjian kredit disertai dengan syarat-syarat penggunaan, yaitu dengan menggunakan cek atau melalui pemindahbukuan. Bank selalu memberikan kredit dalam bentuk rekening koran yang penarikan atau penggunaannya selalu berada di bawah pengawasan bank. Ketiga karakteristik inilah yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian pinjam-meminjam menurut KUH Perdata.

Dalam perjanjian kredit, kreditur tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1759 KUH Perdata). Sebaliknya, debitur yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata). Dalam hal ini, debitur diberi kekuasaan untuk menghabiskan uang yang dipinjamkan sehingga berdasarkan debitur diwajibkan untuk mengembalikannya. [30]

Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dan khusus dalam KUH Perdata, unsur-unsur perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh KUH Perdata. Hal ini tegaskan oleh Pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus, harus tunduk pada peraturan-peraturan  umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II.


Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku

Pembuatan perjanjian baku (standard contract atau perjanjian baku/adhesi) atau kontrak yang menawarkan klausula-klausula baku pada prinsipnya tidak dilarang. Bentuk perjanjian-perjanjian seperti ini memang tidak dapat lagi dihindari dalam kehidupan modern seperti sekarang ini. Hampir 99 persen dari perjanjian tertulis (kontrak) merupakan perjanjian dengan klausula baku.[31] Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi bisnis yang terjadi dewasa ini bukan melalui proses negoisasi yang seimbang di antara para pihak. Pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku dalam bentuk formulir perjanjian yang disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan bagi pihak tersebut untuk melakukan negoisasi.

Walaupun Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa pemberian kredit harus diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, namun tidak ada ketentuan lanjut mengenai bagaimana bentuk dari perjanjian kredit tersebut. Dalam prakteknya, perjanjian kredit seringkali merupakan perjanjian baku.[32] Bank biasanya mempunyai form tersendiri dan di sana-sini dilakukan perubahan seperlunya.  Walaupun demikian, semua syarat dan kondisinya (terms and conditions) sudah bersifat baku.  Dalam hal ini, debitur hanya dalam posisi menerima atau tidak perjanjian kredit tersebut. Apabila menerima semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit, maka debitur harus menandatanganinya. Sebaliknya, apabila debitur menolak, ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mencerminkan asas kebebasan bagi para pihak untuk dapat menentukan isi perjanjian. Namun, masih ada pertentangan pendapat mengenai apakah perjanjian baku memenuhi asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak atau tidak.[33] Perjanjian dengan klausula baku dianggap tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak karena dibuat oleh satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas.

Menurut Sjahdeini, kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip umum perjanjian hanya dapat tercapai apabila para pihak yang terlibat memiliki bargaining power yang seimbang (gelijkwaardigheid van partijen).[34]  Hal ini penting agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai, patut dan adil. Ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak terjadi apabila pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya. Dalam perjanjian kredit, ketidakseimbangan kedudukan ini dapat terlihat dari bentuk perjanjian kredit itu sendiri yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga nasabah debitur hanya perlu membaca dan menandatangani perjanjian tersebut. Lantaran perjanjian kredit bank umumnya berupa perjanjian baku, pihak bank cenderung hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan bank saja dalam menentukan hak dan kewajiban pada pihak.[35] Dalam hal ini, bank kurang memperhatikan kepentingan nasabah debiturnya.

Terkait dengan perjanjian kredit bank, perjanjian baku tersebut umumnya telah dipersiapkan secara sepihak oleh bank. Sjahdeini[36] melihat pengertian perjanjian baku secara lebih luas. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir semua syarat-syaratnya telah dibakukan sehingga pihak lain tidak dapat lagi merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula tersebut. Istilah bakunya bukan merujuk formulir perjanjiannya, melainkan pada klausula-klausulanya.  Berdasarkan pengertian tersebut, walaupun perjanjian kredit tersebut dibuat oleh notaris, namun apabila masih mengadopsi klausula-klausula yang disodorkan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak memiliki peluang untuk melakukan perundingan, maka perjanjian notariil tersebut juga dapat digolongkan sebagai perjanjian baku.

Walaupun demikian, keabsahan perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan mengingat adanya kebutuhan masyarakat terhadap kondisi tersebut guna menjalankan usahanya. Dunia bisnis tidak dapat berjalan tanpa perjanjian baku.[37] Ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah debiturnya tidak selalu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Hal ini disebabkan oleh peranan bank itu sendiri yang tidak saja mengemban kepentingan masyarakat, melainkan juga selaku bagian dari sistem moneter. Pertimbangannya, bank juga harus menjaga kepentingan atau eksistensinya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang moneter. Sebagai contoh, kebijakan bank menolak penarikan kredit yang telah disepakati demi pertimbangan likuiditas bank yang sedang terancam sehingga bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah debiturnya sebagai akibat dari penolakan kredit tersebut. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan bank tidak dapat dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan karena bank dalam hal ini justeru sedang mempertahankan eksistensinya.

Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Tertulis (Akta)

Akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti yang dalam Hukum (Acara) Perdata diatur oleh Pasal 138, 165, 167 HIR serta Pasal 1868 KUH Perdata. Bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum. Menurut Pasal 1867 KUH Perdata, pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan secara otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Mengenai ini, UU Jabatan Notaris (UU JN) tidak memberi pengertian lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan akta otentik.  Istilah dan pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Buku Ke-4 KUH Perdata mengenai Bukti dan Daluwarsa. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dengan demikian, sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur:

  1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
  2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut;
  3.  Dibuat di wilayah notaris berwenang.

Akta yang  dibuat di hadapan notaris  disebut akta notarial, atau authentik, atau akta otentik.[38] Otentik itu berarti sah, harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah notaris sesuai dengan UU JN.[39] Pasal 1870 KUH Perdata kemudian menegaskan bahwa akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya, sepanjang berhubungan langsung dengan pokok isi akta. Namun, seringkali para pihak membuat perjanjian yang ditulis sendiri oleh para pihak, tidak dibuat di hadapan notaris yang disebut akta di bawah tangan (onderhands).[40]

Undang-Undang Perbankan di dalam pasal-pasalnya tidak menyatakan dengan tegas bahwa suatu perjanjian kredit wajib dalam bentuk tertulis. Menurut Pasal 8 ayat 2 UU Perbankan, bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur bank.  Namun, dalam Penjelasannya, UU Perbankan secara tidak langsung telah menetapkan suatu pedoman perkreditan bahwa perjanjian kredit bank harus dibuat secara secara tertulis.[42]

Dalam praktek perbankan di luar negeri, ada kemungkinan untuk memberikan fasilitas kredit berupa cerukan (overdraft facility) tanpa adanya suatu perjanjian tertulis.[43] Mengenai bentuk formal perjanjian kredit, Bank Indonesia Unit I[44] pada tahun 1966 pernah mengeluarkan instruksi kepada bank untuk memberikan kredit dengan mempergunakan akad perjanjian kredit. Menurut Sutan Remy Sjahdeini,[45] dengan adanya kewajiban untuk membuat akad perjanjian kredit dapat ditafsirkan bahwa perjanjian kredit bank harus dilakukan dalam bentuk tertulis. Alasannya, kalau peraturan tersebut tidak bermaksud merujuk pada suatu perjanjian tertulis, peraturan tersebut tidak perlu menekankan istilah akad perjanjian kredit karena Hukum Perjanjian sebenarnya tetap mengakui adanya perjanjian tidak tertulis.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, bank-bank membuat perjanjian kredit dengan dua bentuk, yaitu perjanjian kredit berupa akta di bawah tangan dan perjanjian kredit berupa akta notaris. Namun, walaupun UU Perbankan dalam Penjelasannya mewajibkan perjanjian kredit bank harus dalam bentuk tertulis, bank lebih banyak membuatnya dalam bentuk perjanjian di bawah tangan.[46] Dengan kata lain, perjanjian tersebut dibuat tidak di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat suatu perjanjian, dalam hal ini notaris.  Perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya hanya dibuat di antara kreditur (pihak bank) dan debitur, tanpa kehadiran notaris. Lazimnya, dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tandatangannya.  Akan tetapi, walaupun perjanjian dibuat di bawah tangan, perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat menurut hukum. Perbedaannya adalah perjanjian tersebut tidak dipandang sebagai alat pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta otentik. Bila dikatakan otentik, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.[47]

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dituntut untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk permasalahan hukum yang akan dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat berarti bahwa dalam membuat perjanjian, notaris harus berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Namun, walaupun pembuatan akta otentik merupakan kewenangan notaris, ketika pihak bank menggunakan jasa notaris dalam membuat perjanjian kredit, bank umumnya meminta notaris untuk tetap berpedoman pada klausula-klausula yang baku dari pihak bank.[48]

             Walaupun perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan maupun perjanjian kredit yang dibuat dengan akta notaris tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sama, pada prinsipnya perjanjian kredit tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu:[49]

  1. Perjanjian kredit merupakan alat bukti bagi kreditur dan debitur untuk membuktikan adanya hak dan kewajiban yang timbal-balik antara bank sebagai kreditur dan nasabah yang meminjam sebagai debitur.
  2. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat bukti atau sarana pemanfaatan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit.
  3. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya, yaitu perjanjian pengikatan jaminan.
  4. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti yang membuktikan adanya utang debitur dan perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu tidak memberikan kekuasaan langsung kepada bank (kreditur) untuk mengeksekusi barang jaminan/agunan apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya.

Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Kredit

Asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam Hukum Perjanjian mengisyaratkan para pihak untuk dapat memperjanjikan hal-hal apa saja yang menurut mereka diperlukan sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata. Alasan inilah yang membuat materi perjanjian kredit tidak memiliki formulasi yang standar. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah tentu mengandung risiko. Risiko yang dimaksud di sini merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Terkait dengan pemberian kredit oleh bank, risiko yang dimaksud adalah ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal yang tidak dikehendaki.[50] Oleh karena pemberian kredit mengandung risiko, maka bank diwajibkan untuk mempunyai keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.[51] Isi dari perjanjian kredit sangat bervariasi, namun lazimnya terdapat klausula-klausula yang dianggap penting untuk sebuah perjanjian kredit. Klausula-klausula yang dianggap penting dalam suatu perjanjian kredit, antara lain:[52]

  1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (predisbursement clause) yang menyangkut pembayaran provisi, premi asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun debitur dan asuransi barang jaminan, penyerahan barang jaminan beserta dokumennya.
  2. Klausula mengenai maksimum kredit (amount clause) yang merupakan obyek dari perjanjian kredit dan menjadi batas kewajiban kreditur dalam menyediakan dana selama tenggang waktu perjanjian. Klausula ini juga terkait dengan penetapan nilai agunan yang diserahkan berikut dengan besarnya provisi atau commitment fee.
  3. Klausula mengenai jangka waktu kredit yang merupakan tenggang waktu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Lazimnya, pelunasan kredit dilakukan dengan cara angsuran sesuai kemampuan debitur. Berdasarkan jangka waktu ini pula, bank memiliki hak tagih dan dapat melakukan teguran-teguran kepada debitur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya.
  4. Klausula mengenai bunga pinjaman (interest clause) yang merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut. Berdasarkan Pasal 1765 dan 1767 KUH Perdata, penetapan bunga di atas 6 % per tahun dapat dilakukan asalkan diperjanjikan secara tertulis.
  5. Klausula mengenai barang agunan kredit yang mengatur bahwa  debitur tidak dapat melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam perjanjian kredit, jaminan utang dapat berupa: Hak Tanggungan atas Tanah, hipotik, fidusia, gadai, corporate garansi, personal garansi, pengalihan tagihan (receivable assignment) dan sebagainya.[53]
  6. Klausula asuransi (insurance clause) yang bertujuan untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Pada hakekatnya, penutupan asuransi ini bertujuan untuk menjaga kepentingan bank dalam hal debitur tidak dapat membayar kembali utangnya atau disebut kredit macet. Namun, ketika terjadi sesuatu atas barang agunan atau kreditnya, bank bukan sebagai pihak dalam perjanjian asuransi tersebut sehingga bank tidak memiliki kedudukan yang kuat. Untuk mencegah hal tersebut, biasanya bank melakukan 2 cara.[54] Pertama, dengan menambahkan klausula pemberian kuasa dari nasabah debitur kepada bank untuk menagih dan menerima pembayaran dari maskapai asuransi. Perjanjian pemberian kuasa ini dianggap tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit dengan mengesampingkan sebab-sebab berakhirnya pemberian kuasa menurut Pasal 1813 KUH Perdata. Walaupun demikian, klausula ini dianggap memiliki kelemahan karena pemberian kuasa tersebut tidak akan menghilangkan hak debitur untuk menagih sendiri gantirugi dari maskapai asuransi. Cara kedua disebut sebagai banker’s clause yang dicantumkan pada perjanjian asuransi (polis asuransi) bahwa debitur tersebut mengadakan perjanjian untuk kepentingan bank sesuai yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Dengan demikian, debitur tersebut tidak dapat menuntut haknya ketika bank telah menyatakan kehendaknya untuk mempergunakan hak tersebut.
  7. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (negative clause) yang pada utamanya bertujuan untuk melindungi kepentingan bank, baik secara yuridis maupun secara ekonomis, antara lain larangan untuk meminta kredit dari pihak lain tanpa seizin bank atau larangan mengubah bentuk perusahaan atau membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.
  8. Trigger clause (opeisbaar clause) berupa klausula yang mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit belum berakhir.
  9. Klausula mengenai denda (penalty clause) yang dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun mengenai kondisinya.
  10. Expense clause yang mengatur mengenai beban biaya atau ongkos-ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit dan biasanya dibebankan kepada nasabah debitur, meliputi antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang dan penagihan kredit.
  11. Klausula mengenai ketaatan pada ketentuan bank untuk menjaga kemungkinan adanya hal-hal yang belum diperjanjikan secara khusus, akan tetapi masih dipandang perlu sehingga dianggap telah diperjanjikan secara umum, misalnya tempat dan waktu pencairan serta penyetoran kredit.
  12. Dispute settlement (alternative dispute resolution) yang merupakan klausula mengenai metode penyelesaian sengketa yang timbul antara kredit dan debitur sebagai akibat dari perjanjian kredit tersebut.

[1] Frank Taira Supit, “Aspek-Aspek Hukum Dari “Loan Agreement” dalam Dunia Bisnis Internasional”, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985)  hlm. 45.

[2] UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN Tahun 1992 Nomor 31, TLN Nomor 3472, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN Tahun 1998, Nomor 182, TLN Nomor 2790.

[3] Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, hlm. 99.

[4] Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan.

[5] R. Ali Ridho, et. al, Hukum Dagang (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 273.

[6] Ridho, Hukum Dagang, hlm. 274. Lembaga jaminan di Indonesia dapat dibedakan menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena ditunjuk oleh undang-undang (misalnya hak retensi, Pasal 1131 KUH Perdata). Apabila dilihat sifatnya, maka jaminan dapat dibedakan sebagai jaminan umum atau khusus.

[7] Siswanto Sutojo, Analisa Kredit Bank Umum. Konsep dan Teknik, hlm. 25.

[8] Chidir Ali, Badan Hukum, cet.2 (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 6.

[9] Ibid., hlm. 3.

[10] Badan hukum dapat dianalisis berdasarkan beberapa teori pendekatan, antara lain teori fiksi, teori konsesi, teori Zweckvermogen, teori kekayaan bersama (teori Jhering) dan teori realis atau organik. Teori fiksi berpendapat bahwa kepribadian hukum sebenarnya hanya ada pada manusia, sementara lainnya hanya khayalan. Negara, korporasi, lembaga tidak dapat menjadi subyek hak dan kewajiban, namun diperlukan seolah-olah badan itu adalah manusia. Teori konsesi berpendapat bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum, yang berarti negara. Teori Zweckvermogen memandang badan hukum sebagai tujuan-tujuan tertentu dan untuk tujuan tersebut diperlukan pengabdian dari orang-orang yang mengelola badan hukum tersebut. Teori kekayaan bersama (teori Jhering) melihat bahwa subyek badan hukum adalah manusia-manusia di belakangnya karena inti dari badan hukum adalah pemilikan bersama dari harta kekayaan badan hukum. Teori realis atau teori organik memandang badan hukum sebagai badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan organ-organ atau alat-alat badan hukum tersebut. Salim H.S, Hukum Kontrak.., hlm. 73.

[11] Ibid., hlm. 64.

[12] Ibid.

[13] Denis Keenan dan Sarah Riches, Business Law, 3rd ed., (London: Pitman Publishing, 1993), hlm. 53.

[14] Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum, baik orang maupun badan hukum. Perbuatan hukum biasanya dikehendaki oleh yang membuatnya sehingga dapat dikatakan perbuatan yang tidak dikendaki oleh yang membuatnya bukan merupakan perbuatan hukum. Lihat Ali, Badan Hukum, hlm. 182.

[15] UU Nomor 5 Tahun 1960, LN Nomor 104, TLN Nomor 2043.

[16]  Badan hukum hanyalah sebuah pengertian (begrip), yang bertindak atas nama badan hukum tersebut selalu orang-orang, Jadi, badan hukum bertindak dengan perantaraan orang yang biasanya disebut dengan organ.. Lihat  Ali, Badan Hukum…, hlm. 178.

[17] Perwakilan menurut ilmu hukum dibagi menjadi perwakilan menurut undang-undang (wettelijke vertegenwoordiging) dan perwakilan menurut perjanjian (vollmacht). Menurut Soenawar Soekawati perwakilan dibagi tiga, yaitu 1) perwakilan menurut undang-undang (perwakilan yang ditetapkan oleh undang-undang), 2) perwakilan menurut perjanjian (vollmacht) seperti perjanjian kuasa atau perjanjian kerja, dan 3) perwakilan organik yang timbul berdasarkan statuten suatu badan hukum (tidak ada perjanjian maupun undang-undang). Lihat Ali, Badan Hukum, hlm. 187.

[18] Untuk melakukan bisnisnya, undang-undang memberikan kemungkinan bagi pelaku usaha untuk membentuk korporasi, antara lain perseroan terbatas  (PT) sebagai badan hukum korporasi sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum perdata. Pemilihan bentuk perseroan ini memiliki keuntungan, antara lain tanggung jawab terbatas bagi para investornya, investor dapat secara bebas mengalihkan kepentingannya, kemandirian perseroan yang tetap ada walaupun terjadi perubahan kepemilikan perseroan, serta adanya manajemen yang terpusat. Walaupun demikian, perseroan terbatas dapat juga disalahgunakan untuk melindungi para pemegang saham (investor) dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan itu sendiri, yang dalam hal ini, diwakili oleh direksinya. Untuk mencegah hal tersebut, undang-undang memberi kemungkinan bagi para investor untuk dimintai pertanggungjawabannya apabila perbuatan perseroan merugikan kepentingan pihak ketiga (kreditur). Doktrin ini disebut piercing the corporate veil. Lihat Suharnoko, Hukum Perjanjian. Teori dan Analisa Kasus, hlm. 145.

[19] UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106, TLN Nomor 4756.

[20] Menurut Paul Scholten, perwakilan badan hukum termasuk dalam perwakilan pengangkatan (aanstelling) karena pengurus diangkat oleh rapat umum. Walaupun demikian rapat umum tidak dapat memerintahkan pengurus karena luasnya kewenangan pengurus ditentukan dalam anggaran dasar/statutair sehingga pengangkatan pengurus bukan perwakilan berdasarkan surat kuasa. Pada perwakilan surat kuasa, orang yang mengangkat dapat memerintahkan orang yang mewakilinya. Lihat Ali, Badan Hukum, hlm. 191.

[21] Terkait dengan tanggung jawab pribadi, Rd. Hasan Nata Permana memberikan tinjauan yang menarik mengenai perusahaan. Beliau membedakan perusahaan yang dtinjau dari sudut pertanggungjawabannya untuk membayar utang-utang dan kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya, yaitu: 1) perusahaan di mana pemiliknya bertanggung jawab penuh untuk membayar segala utang-utang perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah perusahaan perseorangan (eenmanszaken) dan firma dan 2) perusahaan di mana pemiliknya hanya tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan, kecuali sebatas modal yang disetorkan sebagai peserta dalam perusahaan, misalnya perseroan terbatas yang dikenal sebagai N.V. (Naamloze Vennootschap). Lihat Rd. Hasan Nata Permana, Bentuk Hukum Perusahaan (Bandung: Sari Ltd.,1952), hlm.12.

[22] Dalam hal direksi lebih dari 1 (satu) orang, direksi pada prinsipnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota direksi berwenang untuk mewakili perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu. Mengingat sistem yang dianut adalah kolegial, maka ketika terjadi kerugian terhadap perseroan sebagai akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, seluruh anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi.

[23] Pengertian pertanggungjawaban secara pribadi yang terpisah dari pertanggungjawaban perseroan terlihat jelas pada konsep pemisahan antara harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, seperti yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) bahwa pemisahan harta kekayaan pribadi pemegang saham merupakan ciri perseroan dan pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Dengan demikian, yang dimaksud sebagai pertanggungjawaban pribadi direksi adalah pertanggungjawaban sampai pada harta pribadinya sendiri.

[24] Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, cet. ke-5(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 3.

[25] Ibid., hlm 4.

[26] Marian Darus Badrulzaman, Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia (Bandung: Alumni,1987), hlm. 40.

[27] Sumardi Mangunkusumo, “Aspek-Aspek Hukum Perkreditan bagi Golongan Ekonomi Lemah”, dalam Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985)  hlm. 73.

[28] Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak, hlm. 180.

[29] Ibid., hlm. 160.

[30] Walaupun Pasal 1763 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur hanya diwajibkan untuk mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dapat memperjanjikan bahwa yang dikembalikan tersebut tidak hanya berupa utang saja, melainkan juga disertai dengan pembayaran bunga berdasarkan Pasal 1765 dan 1767 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penetapan bunga di atas 6 % per tahun dapat dilakukan asalkan diperjanjikan secara tertulis. Dengan demikian, perjanjian kredit tetap dapat digolongkan sebagai perjanjian pinjam-meminjam menurut KUH Perdata atau digolongkan sebagai perjanjian bernama/khusus.

[31] Robert A. Hillman & Jeffrey J. Rachlinski, “Standard-Form Contracting in the Electronic Age”, <http://ssrn.com/abstract=287819&gt;, diakses 3 Mei 2012.

[32] Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, hlm. 41.

[33] H. Man S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang (Bandung: P.T Alumni, 2005), hlm. 177.

[34] Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak, hlm. 185

[35] Ibid., hlm. 182.

[36] Ibid., hlm. 66.

[37] Ibid., hlm. 70. Sjahdeini melihat perjanjian baku sebagai sebuah kebutuhan dalam masyarakat sehingga tidak perlu dipersoalkan legalitasnya sepanjang klausula-klausula yang diperjanjian tidak mencerminkan kondisi yang “berat sebelah” atau mengandung klausula-klausula yang “tidak wajar” sehingga keberadaan perjanjian baku berdampak menindas hak-hak dan  keadilan pihak lain. Sebagai contoh, dalam perjanjian kredit, bank hanya mencantumkan hak-haknya saja tanpa menjelaskan apa yang menjadi hak dari debitur. Sebaliknya, perjanjian tersebut cenderung menegaskan kewajiban-kewajiban debitur saja.

[38] A. Kohar, Notaris dalam Praktek Hukum (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 3.

[39] Ibid.

[40] Para pihak juga dapat memintah peneguhan terhadap akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris akan memberikan cap.

[42] Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan.

[43] Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak.., hlm. 180. Cerukan atau overdraft adalah saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.

[44] Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966.

[45] Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak…,hlm 181. Penafsiran ini termasuk penafsiran secara teleologis, bukan secara grammatikal karena akad sebenarnya berarti “perjanjian” juga. Perjanjian kredit sudah wajar dalam bentuk tertulis ketentuan yang menyebutkan bahwa pemberian kredit harus berdasarkan persetujuan memberikan penafsiran bahwa persetujuan yang dimaksud tidak lain adalah perjanjian secara tertulis.

[46] Budi Untung¸ Kredit Perbankan di Indonesia, hlm. 31.

[47] Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 28 (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 179.

[48] Ibid, hlm. 182.

[49] Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, hlm. 101.

[50] Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 60.

[51] Dalam mendukung prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, bank juga menerapkan prinsip-prinsip lain, seperti Prinsip 5C, yaitu character (penilaian kepribadian apakah berkelakuan baik atau tidak), capacity (apakah memiliki kemampuan berbisnis yang baik), capital (apakah kondisi keuangan atau permodalannya memberikan kemampuan untuk membayar utang), condition of economy (kondisi ekonomi yang terkait dengan bisnis debitur) dan collateral (keharusan adanya agunan yang menjadi last resort bagi kreditur dalam hal kredit macet). Lihat Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, hlm. 23.

[52] Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum sekitar Perjanjian Kredit (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 28-32.

[53] Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, hlm. 49.

[54] Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak.., hlm. 286.

©bh4kt1/2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s