SARA: Religius atau Tak Pancasilais?

Reformasi yang sedianya bertujuan untuk menghancurkan belenggu penjajahan model baru dalam segala bidang ternyata masih impian setelah lebih dari satu dekade. Apakah mungkin karena kita berharap terlalu besar dari reformasi? Tidak juga, karena memang reformasi berarti perubahan drastis! Kenyataannya, reformasi yang kita agungkan ternyata baru menyentuh bidang politik saja, atau lebih tepatnya tentang cara berpolitik dengan berlakunya sistem pemilihan secara langsung. Bagaimana dengan manusianya? Masih serasa di abad kegelapan, di mana orang kerap diancam dengan dosa dan azab sengsara dan itu masih dianggap wajar oleh mereka.

Isu SARA yang mencuat terkait dengan Pilkada DKI sebenarnya tidak perlu terjadi kalau Rhoma Irama tidak spesifik menyampaikan bahwa pemimpin harus seiman (baca: orang Islam). Bila tidak, pemilih akan terkena azab. Pernyataan Rhoma ini kemudian mengundang pro dan kontra, walau sebenarnya lebih banyak yang terusik dengan tudingan fitnah yang dilakukan si Raja Dangdut tersebut. Dia dianggap mencederai cita-cita demokrasi yang sedang dibangun.

Mereka yang pro beralasan bahwa wajar ajakan tersebut dilontarkan dalam mesjid, karena bukan tempat umum. Walaupun sebenarnya Rhoma bersikeras bahwa ia wajib memberitahukan perintah Allah tersebut, jadi bukan masalah wajar atau tidak. Ada juga yang berpendapat bahwa tak mungkin suatu komunitas memilih pemimpin di luar kalangannya. Kelemahan pendapat ini, apakah warga Jakarta itu cocok disebut sebagai komunitas?

Membaca sebuah teks tidak dapat dilakukan secara an sich karena teks itu tergantung ruang dan waktu. Konteks berperan penting dalam menginterpretasi apa yang dimaksud oleh pembicara. Ketika pembicara mewajibkan (mengharuskan) seseorang untuk memilih yang seiman dalam konteks pemilihan umum, maka mudah ditangkap bahwa ia menunjuk pada calon dengan agama tertentu. Dari sisi hukum, hal ini sudah berarti diskriminasi yang sangat ditentang oleh deklarasi HAM. Dari sisi etika, tentu tak pas. Apa gunanya kita mengadakan pemilihan umum yang berbiaya besar kalau hanya untuk memilih mereka yang beragama tertentu saja?

Mengatur tentang SARA sama sekali bukan bermaksud untuk memisahkan agama dari bernegara, melainkan untuk menempatkan porsi agama pada posisi yang benar dalam bernegara. Agama jangan dicampurbaurkan dengan negara, melainkan didudukkan letaknya agar agama tidak menjadi bom waktu yang dapat menghancurkan negara dari dalam. Agama jangan menjadi sumber kebusukan dalam masyarakat, melainkan sumber penyegaran. Kita sudah sepakat bahwa Indonesia menganut kebenaran hukum, mengapa harus dirusak dengan kebenaran sepihak?

Sistem demokrasi yang sedang dibangun di sini tak bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler. Pandangan tersebut keliru karena mindset mereka adalah negara agama, bukan negara yang beragama. Dalam negara agama, tentu kebenaran agama menjadi hukum negara, sedangkan dalam negara yang beragama, kebenaran agama menjadi salah satu sumber hukum. Dalam negara yang beragama, agama sama sekali tidak diasingkan (bukan sekuler), melainkan tetap menjadi sebuah sumber kebenaran. Karenanya, menyatakan bahwa Indonesia negara sekuler tentu tak berdasar sama sekali.

Sebagai negara berdasarkan Pancasila, Pancasila harus benar-benar menjadi patokan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam bernegara, Pancasila harus benar-benar menjadi Grundnorm bagi peraturan yang berlaku. Dalam berbangsa, Pancasila harus benar-benar menjadi patokan kebaikan dalam hubungan antarmasyarakat. SARA itu tidak pancasilais karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan YME diartikan sebagai nilai kebaikan universal yang ditanamkan oleh semua agama. Artinya, Pancasila kita memandang bahwa semua Ketuhanan YME (baca: agama) itu baik sehingga tak ada alasan lagi untuk menilai pemimpin dari agamanya. Lagi pula, terbukti agama tidak menjamin akhlak pemimpinnya. Bukan agama yang menjamin kepemimpinan yang baik, namun keagamaannya, sejauh mana nilai-nilai kebaikan universal yang dianggap baik tadi diamalkan. Agama memandang korupsi haram, namun bila keagamaan seseorang menganggapnya suatu kewajaran seperti yang menjadi trend saat ini, maka akibatnya dapat dipastikan seperti apa (baca: negara bangkrut). Dari sisi kemanusiaan, keadilan serta persatuan dan kesatuan, SARA tentu tak perlu dijelaskan lagi. Persatuan takkan ada kalau masih menganggap kita ini berbeda (tidak sederajat).

Perbedaan agama mudah sekali menjadi alasan terjadinya perpecahan karena agama selalu berbicara soal kebenaran. Ketika suatu kebenaran tidak mengakui kebenaran lainnya, bukankah itu sama saja dengan seorang diktator? Kalau demikian, apa gunanya reformasi yang mengorbankan biaya begitu besar selama ini?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s