Kebebasan Beragama Salah-kaprah (=Pengekangan Beragama)

Kalau ditanya apakah kebebasan beragama sudah berjalan baik di Indonesia, mungkin banyak yang mengatakan demikian. Alasannya, Indonesia “mengakui” beberapa agama dan masing-masing “bebas” mendirikan rumah ibadah. Sebagian menolak argumentasi ini karena dalam prakteknya pendirian rumah ibadah tidak semudah yang diperkirakan.
 
Hukum Positif sekilas memang mendukung kebebasan beragama. Alasannya, hukum memberikan ruang bagi umat untuk bebas menjalankan ibadahnya dan bebas mendirikan rumah ibadah. Hanya saja, semuanya harus diatur. 
 
Negara pada prinsipnya merupakan struktur yang teratur. Tanpa keteraturan, niscaya negara akan berdiri tegak. Permasalahannya, para pembuat undang-undang kita tidak dapat membedakan mana yang disebut mengatur, mana yang disebut membatasi atau mengekang. Semuanya terbolak-balik. Padahal, apa yang mereka sebut dengan pengaturan tersebut dalam teori dan praktek ternyata sebuah pembatasan atau pengekangan. 
 
Setiap pendirian rumah ibadah harus mendapat izin. Terhadap pengaturan ini, mereka bersikeras bahwa aturan tersebut bukan pengekangan. Kalau merujuk KBBI, izin itu pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); per-setujuan membolehkan. Harfiah saja, makna izin itu sudah menyatakan bahwa kalau tidak diberi izin sama saja disebut dilarang. Jadi, ketika ada rumah ibadah yang tidak diizinkan, tentu saja rumah ibadah tersebut dilarang berdiri. Lho, katanya bebas berdiri? Iya bebas, tetapi harus diatur. Begitulah logika berpikir masyarakat sudah disesatkan dan biasanya tujuan untuk menyesatkan logika masyarakat dilakukan oleh para petualang politik.
 
Pengaturan dan pemberian izin merupakan dua tindakan yang berbeda. Ketika pendirian rumah ibadah diatur, harusnya pengaturan tersebut bukan seputar apakah boleh rumah ibadah tersebut berdiri, melainkan bagaimana cara pendiriannya. Sepakat bahwa pendirian rumah ibadah harus diatur, sepanjang pengaturannya terkait dengan hal-hal teknis. Ketika pendirian rumah ibadah harus mendapat persetujuan (izin) untuk boleh berdiri atau tidak, maka sama saja kita tidak memberikan kebebasan bagi mereka untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi, tidak ada kebebasan beragama di sini, yang ada pengekangan beragama. 
 
Memang tidak ada kebebasan yang mutlak. Namun, bukan berarti tanpa kebebasan mutlak, manusia menjadi tidak bebas berkehendak. Kalau kita memang ingin mengedepankan nilai-nilai kebebasan beragama di Indonesia, seharusnya pengaturan mengenai kebebasan beragama harus berisi ciri-ciri suatu kebebasan. Kebebasan itu sudah pasti berupa hak, bukan suatu kewajiban. Ketika umat berhak untuk mendirikan rumah ibadah, maka seyogyanya diberi ruang bagi hak tersebut, bukan malah menghambatnya. Motivasi pengaturan bukan karena perlunya sebuah izin, melainkan perlu diakomodasi, perlu direalisasikan sebagaimana perlu. 
 
Menurut filsuf Rudolf Steiner (1861-1925), kebebasan berkehendak hanya ada kalau cara untuk mewujudkan kehendak tersebut lebih dikedepankan. Oleh sebab itu, kalau Hukum Positif ingin mengatur kebebasan beragama, maka aturlah cara-cara bagaimana kebebasan tersebut dapat terwujud, bukan malah mendorongnya agar tidak terwujud. Izin-izin pada prinsipnya merupakan anti-kebebasan dan bukanlah sebuah pengaturan, melainkan pembatasan. Selama ini, kita selalu disuguhkan dengan dongeng-dongeng sebelum tidur. Tujuannya: pembodohan masyarakat.
Posted by Bhfour on Apr 29, ’12 1:52 AM for everyone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s