Perkawinan yang Salah-Kaprah

Perkawinan merupakan salah satu ritual kehidupan masyarakat sejak dahulu kala. Oleh karenanya, mayoritas masyarakat masih memandang perkawinan sebagai kesakralan dan kini kesakralan tersebut dituangkan dalam bentuk formalitas negara yang disebut UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).

Pada prinsipnya, perkawinan dianggap sebagai suatu persetujuan antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun, di sisi lain, perkawinan itu bukan sekedar kehendak bebas menurut UU. Di sinilah terlihat adanya suatu pertentangan prinsip dalam perkawinan. Idealisnya, perkawinan harus berdasarkan persetujuan (yang juga berarti adanya kehendak bebas dari kedua belah pihak). Akan tetapi, prakteknya persetujuan itu dibatasi ketat dan dapat dikatakan sebagai persetujuan yang terpaksa. Mereka mengatakan bebas, namun ada tetapinya, sama saja tidak bebas dan sama saja bukan persetujuan, bukan?

Keabsahan perkawinan pun tidak sesederhana yang kita pikirkan. Menurut UU, perkawinan itu harus sah secara agama dan sah secara hukum negara. Pernyataan ini sebenarnya keliru, karena istilah sah itu tidak dualisme. Ketika disebut sah, maka sudah sesuai UU. Tidak ada itu sah menurut agama dan sah menurut hukum negara. Namun, boleh saja kita mengatakan perkawinan itu sahapabila sudah sesuai aturan agama dan negara (atau cukup disebut sah menurut hukum negara, karena di dalam hukum negara tersebut juga disebut berlaku hukum agama). Tidak salah, kalau dikatakan perkawinan di Indonesia adalah perkawinan agama (catatan: bukan agama yang kawin, melainkan berdasarkan agama). Dalam tradisi pun disebutkan bahwa perkawinan itu tidak hanya permasalahan dua insan, melainkan dua keluarga. Maka, tak heran kalau disebut perkawinan keluarga (catatan: bukan keluarga yang kawin).

Hukum adalah sistem pengertian, satu sama lain saling terkait sehingga konsisten dan terpadu. Ketika sistem itu fleksibel (baca: tidak konsisten), maka hukum tidak dapat memberikan tujuan yang diharapkan. Banyak yang berpendapat bahwa unifikasi hukum di Indonesia sudah tercapai dengan adanya UU Perkawinan. Pendapat ini sebenarnya hanya sebuah pernyataan belaka. Kenyataannya, tidak ada unifikasi hukum perkawinan karena yang berlaku malah hukum agama yang notabene beragam tatacara/prosedur dan syaratnya. 

Di luar perbedaan formalitas, hukum tidak lepas dari penafsiran materielnya. Kalau berbicara penafsiran hukum, tentu di benak kita muncul gambaran bahwa hukum tersebut tidak komprehensif (hukum tidak jelas atau abu-abu). Sekilas, keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan sangat mantap, tidak ada duanya bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1)). Persyaratan inilah yang menyimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan menurut agama. Hanya saja, rumusan pasal tersebut (“masing-masing agama dan kepercayaannya itu“) masih memiliki makna ganda. Kalau kedua pihak satu agama (yang sama), tentu perkawinan dilakukan menurut agama tersebut saja. Namun, kalau kedua pihak berbeda agama, dapat ditafsirkan bahwa perkawinan tersebut baru sah apabila dilangsungkan menurut kedua agama tersebut secara terpisah. Mengikuti penafsiran kedua, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia sebenarnya tidak dilarang, malah diberi jalan. Hanya saja, pelaksanaannya belum ada.  

Atau Pasal 8 mengenai larangan perkawinan yang disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Rumusan pasal ini memang tidak komprehensif, cenderung luas dan membingungkan. Apakah yang dimaksud itu hubungan-hubungan kekeluargaan yang dilarang oleh agamaatau hubungan-hubungan yang menurut agama dilarang. Keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda jauh. Kalau rumusan ayat (f) tersebut diasingkan dari lingkungan pasalnya, efeknya akan luar biasa. Kalau dikaitkan dengan larangan perkawinan yang disebut pada ayat-ayat sebelumnya, sudah barang pasti hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan-hubungan kekeluargaan/kekerabatan yang dilarang agama, bukan hubungan-hubungan yang dilarang agama. Apabila yang dimaksud adalah yang terakhir, bisa-bisa hubungan antara bos dan seketaris yang berselingkuh bisa dicegah untuk kawin. Apabila pengertiannya sebatas hubungan kekeluargaan, maka pasal ini tidak dapat dijadikan dasar tambahan bagi mereka yang menolak legalitas perkawinan beda agama. Dasar hukum boleh saja, namun kalau dasar itu tidak kuat, maka argumentasinya pun lemah.

Katanya, rumah yang kuat memerlukan pondasi (dasar/landasan) yang kuat. Demikian juga dalam perkawinan, manusia butuh pondasi/dasar perkawinan yang kuat. Namun, bagaimana kita memperoleh pondasi perkawinan yang kuat, kalau hukumnya sendiri tidak konsisten/mantap? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri  dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Kenyataannya, perkawinan itu bisa antara seorang pria dan lebih dari satu wanita! Pembodohan seperti apa ini? Mengapa UU malah membodohi masyarakat? Selain itu, dikatakan perkawinan itu ikatan lahir-batin (ikatan raga-jiwa). Namun, kalau suami tidak puas, UU memberi jalan baginya untuk cerai dan/atau kawin lagi. Memang, bahagia dan kekal itu masih berupa tujuan, artinya kalau tidak tercapai boleh bercerai. Namun, ikatan lahir-batin itu merupakan kondisi yang menegaskan bahwa perkawinan itu permanen, tidak boleh cerai. Jadi, dari segi pemahaman saja, pengertian perkawinan itu salah-kaprah dan masyarakat dipaksa untuk memahami bahwa perkawinan itu sesuatu yang sakral.

Salah satu ciri negara hukum adalah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak orang yang skeptis dengan HAM, banyak yang membenci HAM dan banyak yang antipati dengan HAM. Namun, mereka tidak menyadari bahwa berbicara mengenai HAM adalah berbicara mengenai diri mereka sendiri, karena HAM itu melekat pada setiap orang. Hukum alam modern memberikan hak super eksklusif bagi manusia agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh manusia lain. Alangkah naifnya seseorang bila mengatakan ia tidak membutuhkan HAM dan serasa hidup ala hukum alam klasik. Terkait perkawinan kedua kali dan seterusnya, UU jelas-jelas tidak menghormati HAM. Kalau istri tidak mampu berketurunan atau sakit/cacat (Pasal 4), suami boleh kawin lagi. Kalau tidak diberi izin, maka perkawinan terancam putus karena bercerai. Ketidakmampuan istri untuk berproduksi sah-sah saja menjadi bahan pertengkaran yang tak ada ujung yang kemudian menjadi salah satu alasan kuat untuk bercerai. Istri juga seorang manusia, dan harus diperlakukan sebagai manusia, bukan sekedar sarang untuk pembuahan. Rasanya, tiada seorang wanita yang ingin menjadi mandul atau cacat seumur hidup. Di sini, UU sama sekali tidak berpihak pada HAM. Dikaitkan dengan peraturan perkawinan, kontradiksi juga muncul di sini. Lihat Pasal 33, suami-istri wajib saling sayang, hormat dan setia. Kalau suami boleh kawin lagi karena istri mandul atau cacat, bukankah tidak ada rasa sayang, hormat dan setia di situ?

Indonesia memang sangat beragam dan kaya akan keberagaman. Mungkin maksudnya adalah kaya akan keberagaman yang menimbulkan kekeliruan, ketidakpastian, kebingungan. Bagaimana tidak bingung, satu ketentuan dalam suatu UU bisa saja berbeda dengan ketentuan lain dalam UU tersebut, atau bahkan dalam UU lain. Ini menandakan bahwa hukum di Indonesia memang sangat fleksibel (tidak sistematis dan praktis). Kebingungan dalam UU Perkawinan itu sendiri dapat dilihat dari aturan mengenai izin-izin. Kalau calon mempelai belum berusia 21 tahun, maka mereka harus memperoleh izin dari orangtua (Pasal 6). Kontradiksinya, dalam ketentuan berikutnya, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun (Pasal 7). Bayangkan, hanya persoalan izin karena usia saja bisa berurusan panjang. Terkait dengan UU lain, ambil contoh sistem pelaporan bagi mereka yang menikah di luar negeri. UU Perkawinan memberikan waktu 1 (satu) tahun bagi mereka untuk melaporkan perkawinan yang dilakukan di luar negeri setelah tiba di Indonesia. Namun, UU Administrasi Kependudukan (UU No. 23 tahun 2006), pelaporan tersebutdipersingkat menjadi 30 hari dan akan dikenakan sanksi administratif bila melampaui masa pelaporan. Walaupun hanya sebuah sanksi administratif, UU tersebut melihatnya sebagai sebuah pelanggaran, padahal dalam UU Perkawinan tidak salah. Pertanyaannya, mana yang berlaku? Dalam hal ini, UU Administrasi Kependudukan bukanlah lex specialis dari UU Perkawinan, karena bukan mengatur masalah perkawinan. Kesewenang-wenangan hukum (ketidakadilan) seperti ini hanya mengindikasikan ketidakpastian hukum itu sendiri. Teorinya, keadilan dan ketidakpastian hukum berjalan sebaliknya. Semakin dekat dengan keadilan, semakin jauh dari kepastian hukum. Sepertinya, pendapat ini harus berubah, karena kalau hukum itu adil, maka timbul kepastian hukum. Sebaliknya, kalau kepastian hukum itu dijamin, keadilan sudah termasuk di dalamnya. Hanya saja, apakah pembuat hukum mau membuat hukum itu adil atau tidak?

Di berbagai artikel dan literatur, dikatakan bahwa perkawinan beda agama di luar negeri merupakan suatu penyelundupan hukum. Pengertiannya, tentu di sini hukum (keabsahan) dimasukkan secara ilegal. Dari peristilahan saja, sebenarnya penyelundupan hukum itu saling kontradiktif. 

Menurut KBBI, menyelundup diartikan sebagai 2) masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Dengan demikian, penyelundupan hukum dapat diartikan sebagai cara yang seolah-olah sah, akan tetapi sebenarnya tidak sah atau ilegal. Hukum tidak akan pernah diselundupkan, karena yang namanya hukum itu adalah sah. Apakah sesuatu yang sah harus diselundupkan?

Dalam konteks perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dianggap sebagai penyelundupan hukum, tentu di sini dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut sebenarnya tidak sah. Kalau mengikuti alur pemikiran ini, apakah perkawinan orang asing yang kemudian tinggal di Indonesia juga dianggap tidak sah? Kalau berpandangan bahwa WNI tetap harus tunduk dengan hukum nasional di negeri orang, bukankah penundukan tersebut sia-sia? Kita sendiri memiliki prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apakah seseorang yang berada di luar negeri masih terikat dengan hukum asalnya? Bila masih terikat, maka suatu perbuatan pidana dapat saja divonis ganda (Nebis in idem), sekali di luar negeri, terakhir di dalam negeri. Lagian, hukum nasional itu sudah pasti hanya berlaku dalam wilayah negara tersebut (asas teritorialitas). Dengan demikian, tiada hukum nasional yang berlaku, melainkan hukum internasional yang lebih tinggi. Salah satu prinsip dalam hukum internasional adalah prinsip hidup berdampingan yang saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Biasanya, prinsip ini akan diwujudkan dengan adanya perjanjian kerjasama berdasarkan asas resiprositas bahwa kedua negara saling menghormati hukum negara masing-masing. Akibat-akibat hukum yang terjadi di negara lain, mau tidak mau diakui oleh negara setempat. Pemerintah Republik Indonesia memohon kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan kepada pemegang paspor ini berlalu secara leluasa dan memberi bantuan dan perlindungan kepadanya. Biasanya, setiap paspor berisi permintaan demikian, yang berarti juga memberikan perlindungan hukum yang sudah barang tentu akan diakui oleh negara asal.

©Posted by Bhfour on Apr 15, ’12 11:51 AM for everyone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s