Utang Diwariskan yang Salah-Kaprah

Pendapat bahwa hutang (menurut KBBI, yang baku: utang) dapat diwariskan sebenarnya merupakan pemahaman yang salah-kaprah. Hal ini tidak saja dapat merugikan ahli waris, melainkan juga menjungkirbalikkan teori hukum perjanjian.
 
Prinsipnya, utang dalam arti sempit, yaitu sebagai akibat dari pinjam-meminjam (dalam hal ini uang) merupakan suatu perikatan. Suatu perikatan dapat saja bersumber dari undang-undang maupun bersumber dari suatu perjanjian atau kontrak. Utang yang berkaitan dengan pinjam-meminjam merupakan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Oleh sebab itu, prinsip umumnya sama seperti perjanjian lain. Suatu perjanjian bersifat personal, yaitu hanya mengikat orang yang membuatnya saja (menurut Prof. Subekti: asas personalia). Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya saja (lihat juga Pasal 1316 KUHPerdata). Asas konsensualisme perjanjian juga mengarah pada sifat personal dari suatu perjanjian. Kesepakatan diperlukan untuk menimbulkan perikatan, yang berarti ada pihak yang sepakat. Dari sisi hukum perjanjian, prinsip ini sudah jelas, sebagaimana disebut oleh Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, dan para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak ketiga atau membuat pihak ketiga tersebut menderita kerugian berdasarkan perjanjian yang mereka buat. Seorang ahli waris bukanlah orang yang membuat suatu perjanjian yang mengakibatnya timbulnya utang sehingga dapat disebut pihak ketiga. Sebagai pihak ketiga, ahli waris tidak boleh dirugikan, dalam arti membayar suatu kewajiban pewaris yang pada akhirnya merugikan ahli waris. 
 
Seperti yang telah disebutkan di atas, perikatan tidak saja bersumber dari perjanjian. Apabila undang-undang menentukan bahwa seseorang diwajibkan untuk melakukan sesuatu, maka kewajiban tersebut mau tidak mau harus dilakukan. Dasar hukum yang menyebutkan bahwa ahli waris harus membayar utang-utang pewaris dapat dilihat pada Pasal 1100 KUHPerdata, itupun terjadi apabila ahli waris telah menerima suatu warisan. Artinya, apabila ahli waris menolak warisan, maka mereka tidak dapat dipaksa untuk membayar utang pewaris. Namun, ketentuan ini tidak menyiratkan bahwa utang dapat diwariskan. 
 
Seseorang tidak dapat diwajibkan membayar sesuatu yang dirinya sendiri tidak mengetahui sebab-musababnya. Sebaliknya, seseorang dapat saja menerima sesuatu yang sama sekali tidak diketahui sebab-musababnya (menurut Prof. Subekti, istilahnya derden-beding, yaitu janji untuk pihak ketiga). Namanya saja peruntungan, nasib baik.  Pasal 1318 KUHPerdata menyatakan bahwa orang dianggap (=mau tidak mau, dengan sendirinya) memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas dinyatakan atau telah nyata dari sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya. Pengertian “memperoleh sesuatu” dalam hal ini adalah hak, bukan kewajiban sehingga ahli waris juga berhak atas suatu hak yang diperoleh dari suatu perjanjian, kecuali dengan tegas dinyatakan sebaliknya.
 
Umumnya, para sarjana yang berpendapat bahwa utang (pasiva) juga diwariskan, mengutip ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Hanya saja, tidak ada bunyi pasal secara tegas yang menyatakan bahwa utang juga diwariskan. Sebaliknya, hal yang ditekankan di sini adalah hak, bukan kewajiban. J. Satrio berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan warisan adalah harta kekayaan, termasuk juga utang. Sebenarnya, ini merupakan penafsiran saja. Boleh jadi, penafsiran tersebut disebabkan oleh adanya kewajiban untuk menyelesaikan utang terlebih dahulu. Namun, bukan berarti kewajiban juga diwariskan. Kewajiban tidak mungkin diwariskan kalau bukan undang-undang menentukan demikan. Inilah salah satu ciri Hukum Waris yang sifatnya mengatur. Akan berbeda dengan ciri Hukum Perjanjian yang sifatnya hanya melengkapi sehingga dapat dikesampingkan. 
 
Permasalahannya, apakah utang saja dapat diwariskan? Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata tersebut di atas sebenarnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang diwariskan hanyalah hak. Hal ini lebih logis, karena merupakan perlindungan bagi pewaris. Kalau di antara hak tersebut terdapat suatu kewajiban, maka tetap saja yang tersisa untuk para ahli waris adalah hak, bukan kewajiban. Bagaimana kalau utang pewaris ternyata lebih besar dari harta kekayaannya? Tentu saja tidak ada lagi hak di situ. Berbeda kasusnya apabila pihak yang berutang tersebut sudah bersuami/beristri sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan kita bahwa dalam hal salah satu pihak melakukan suatu pengurusan yang dapat mengurangi kekayaan bersama, maka suami/istri pihak tersebut wajib menyetujui sehingga suami/istri tersebut juga diwajibkan untuk membayar utang-utang suami/istri mereka. 
 

Utang tidak dapat dan bukan obyek warisan menurut KUHPerdata. Hanya saja, undang-undang menentukan bahwa utang pewaris juga harus dipikul oleh ahli waris dalam batas-batas warisan yang diterima. Pandangan bahwa suatu warisan meliputi aktiva dan pasiva kekayaan, sepertinya masih perlu dikaji kembali. Menurut undang-undang, utang sebagai suatu kewajiban ahli waris hanya menimbulkan kewajiban sebatas jumlah warisan saja. Namun, kalau menganggap bahwa utang dapat diwariskan, konsekuensinya utang akan menghantui para ahli waris ke manapun mereka pergi, berapapun jumlahnya (tidak peduli apakah itu harta warisan atau harta pribadi ahli waris), dan siapapun mereka sepanjang mereka menerima warisan.

Sebelum dibagi, warisan wajib dikurangi dengan utang pewaris yang pernah ada. Ada pendapat yang mengatakan penolakan warisan atau penerimaan warisan dengan hak pencatatan boedel warisan merupakan kesempatan bagi ahli waris untuk berpikir-pikir untuk menerima atau menolak warisan, seandainya warisan tersebut menguntungan atau merugikan dirinya. Bila demikian, maka pendapat tersebut tidaklah bijak. Kalau saja ahli waris diberikan hak oleh undang-undang agar berpikir-pikir apakah warisan menguntungkan atau merugikan dirinya, maka undang-undang sama saja memberikan ruang bagi ahli waris untuk beritikad tidak baik. Terima kalau warisan lebih menguntungkan, tolak kalau lebih besar utangnya. Pasal 1023 KUH Perdata menawarkan hak berpikir agar para ahli waris dapat memilih opsi yang terbaik, bukan karena untung atau rugi. Pertimbangan terbaik, belum tentu persoalan untung atau rugi. Penerimaan warisan dengan hak istimewa untuk melakukan pencatatan boedel warisan pada dasarnya berguna untuk melindungi ahli waris agar tidak membayar utang-utang yang tidak masuk dalam daftar. Demikian juga dengan penolakan warisan, merupakan perlindungan bagi ahli waris lain agar keturunan ahli waris yang menolak tidak dapat menuntut warisan tersebut. Itulah sebabnya, penolakan warisan harus tegas dilakukan, yaitu di kantor panitera pengadilan.

 

Posted by Bhfour on Dec 27, ’11 8:35 AM for everyone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s