Kebebasan Berkontrak yang Salah-Kaprah

Bagi mereka pegiat hukum, tentu asas kebebasan berkontrak sudah tidak asing lagi. Asas ini dikenal dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan peninggalan dari jaman kolonial. Aneh sekali memang, di saat kita sudah menghiruk udara kemerdekaan, kita masih mengandalkan hukum penjajahan yang sudah pasti latar belakang pembuatannya sangat diskriminatif. Lihat saja, ada penggolongan orang di sana, golongan Eropa, Timur Asing, Tionghoa, atau golongan Indonesia (Bumiputera) dan sejenisnya. Padahal, konstitusi kita menganut asas persamaan yang kurang-lebih menegaskan bahwa tidak ada pembedaan aturan hukum bagi setiap golongan di Indonesia. Beruntung, kita memiliki Soebekti dkk. yang menerjemahkan Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BWmenjadi KUHPerdata. Kalau tidak, entah bagaimana nasib hukum perdata kita.
 
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu topik kontroversial dalam praktik hukum di Indonesia. Banyak kalangan sarjana hukum menganggap bahwa asas kebebasan berkontrak dapat mengesampingkan atau mematikan ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian Indonesia. Apakah benar asas kebebasan berkontrak dapat mengesampingkan ketentuan hukum perjanjian kita? Orang awam mengatakan bahwa hukum dibuat untuk dilanggar (baca: dikesampingkan). Nah, kalau sarjana-sarjana hukum sudah berpendapat seperti orang awam, untuk apa kita belajar hukum? Sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab, bukan? 
 
Memang, terkait dengan kesepakatan, ada ketentuan-ketentuan yang dapat dikesampingkan. Akan tetapi, mengesampingkan ketentuan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan terlalu bersemangat untuk meniadakan hukum, karena ada ketentuan-ketentuan yang mutlak berlaku. Dalam praktek, banyak yang mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang mutlak berlaku. Ketentuan-ketentuan yang imperatif (bersifat kewajiban, keharusan, larangan) tidak boleh dikesampingkan. Kalau ketentuan hukum sudah mengatakan “harus”, mengapa kita boleh mengesampingkannya? Ambil contoh, Pasal 1266:
 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

 
Sudah ditegaskan bahwa pembatalan HARUS (kalimat imperatif) dimintakan ke pengadilan, mengapa masih banyak yang mengesampingkannya begitu saja? Aneh (te)tapi nyata.
 
Hal yang menarik untuk dipertanyakan adalah di mana kita dapat melihat asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata kita? Pertanyaan ini mudah-mudah sulit untuk dijawab. Umumnya, kalangan sarjana akan menjawab bahwa asas kebebasan berkontrak tercermin dari Pasal 1338 ayat (1). Penafsiran ini memang ada benarnya. Namun, bagian mana dari pasal tersebut yang mencerminkan asas kebebasan berkontrak?
 
Pasal 1338 ayat (1): Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
 
Dari bunyinya (eksplisit), Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata sebenarnya mencerminkan asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian harus ditaati atau mengikat para pihak yang membuatnya. Lalu, bagian mana yang mencerminkan asas kebebasan berkontrak, di mana unsur kebebasannya?
 
Menurut Prof. Sudikno, asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan. Asas merupakan sifat-sifat umum dari peraturan konkrit. Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan bahwa asas bukanlah peraturan yang konkrit, namun seringkali asas hukum dikonkritkan dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, asas itikad baik yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata:   
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Kalau dipikir-pikir, apakah asas hukum ini perlu dipertegas ke dalam peraturan konkrit? Apakah tanpa niat baik, perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau dipenuhi? 
 
Lantaran asas hukum merupakan sifat-sifat umum yang bukan peraturan konkrit, maka untuk menemukan asas kebebasan berkontrak, kita dapat menemukannya tersebar dalam pasal-pasal mengenai perjanjian. Kebebasan berkontrak tidak saja meliputi subyeknya, melainkan juga mencakup hubungan hukum atau juga obyek hukum. Dalam sebuah perjanjian, para pihak bebas menentukan kepada siapa mereka melakukan perjanjian, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dan mengenai apa perjanjian tersebut. Walau demikian, kebebasan ini dibatasi oleh Pasal 1338 ayat (1), Pasal 1339 KUHPerdata bahwa perjanjian tersebut haruslah perjanjian yang sah, tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. 
 
Mengenai subyeknya, maka asas kebebasan berkontrak jelas terlihat pada Pasal 1329: 
Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.” 
Pasal ini mengatakan bahwa siapa saja dapat (berwenang) untuk membuat perjanjian, asalkan memenuhi syarat sebagai pihak yang cakap (Pasal 1320 KUHPerdata). 
 
Namun, terkait dengan perjanjian secara umum, maka asas kebebasan berkontrak terkandung secara implisit pada Pasal 1338 ayat (1) tadi, yaitu pada bagian “semua/setiap perjanjian“. Kata “semua” mengindikasikan sesuatu yang tidak terbatas.      
 
Asas kebebasan berkontrak prinsipnya tidak hanya mempermasalahkan suatu kemampuan individual untuk membuat perjanjian. Asas ini juga mencerminkan suatu kondisi atau persyaratan bahwa perjanjian harus dilakukan atas kehendak bebas atau atas suatu kesukarelaan untuk membuat perjanjian. Kehendak bebas atau kesukarelaan inilah yang menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu unsur kesepakatan antara para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata). Jadi, kesepakatan para pihak sebenarnya juga mencerminkan asas kebebasan berkontrak, bukan dalam arti kemampuan untuk membuat perjanjian, melainkan dalam arti adanya kehendak bebas dari para pihak, bukan paksaan atau karena tekanan (asas konsensualisme).
 
Jadi, asas kebebasan berkontrak ada di pasal berapa?
Posted by Bhfour on May 6, ’11 9:43 AM for everyone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s