Pasal 1266 KUHPerdata: Syarat Batal yang Salah Kaprah

Dalam sebuah perjanjian/kontrak yang memberikan hak dan/atau kewajiban bagi para pihaknya secara timbal-balik (perjanjian timbal balik), umumnya dicantumkan suatu klausul yang benang merahnya mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan batal apabila salah satu pihak tidak melakukan atau memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya dengan cara mengesampingkan atau tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata ayat 2 (dan bahkan ada pula yang juga mengesampingkan Pasal 1267 KUHPerdata) yang bunyi terjemahannya sebagai berikut:  
 
Pasal 1266: 
“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
 
Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.
 
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”
 
Pasal 1267:
Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.
 
Pertanyaannya, apakah kedua pasal ini dapat dikesampingkan begitu saja? Pasal 1266 KUHPerdata ini merupakan pasal yang kontroversial, karena ahli-ahli hukum tidak memiliki pendapat yang seragam mengenai penafsirannya.
 
Sekarang, apa yang dimaksud dengan syarat batal di sini? Syarat batal di sini menyatakan suatu kondisi batalnya suatu kontrak, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Syarat batal pada pasal ini hanya khusus mengatur ketika terjadi wanprestasi, tidak yang lain. Prinsipnya, Pasal 1266 KUHPerdata ini ingin memberikan suatu kewajiban (mau tidak mau) bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik (das Sein), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata (das Sollen). Kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar tersebut terlihat dari penggunaan kata “dianggap selalu“. Artinya, ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “selalu” memiliki pengertian “senantiasa”, “selalu”, “selamanya”, “tidak pernah tidak” yang dapat disinonimkan dengan kata “wajib” yang memiliki makna “harus dilakukan”,” tidak boleh tidak dilaksanakan”. Kata “selalu” ini pun kemudian ditegaskan lagi dengan kata “dianggap”, artinya tanpa harus melihat teks dan konteksnya, ketentuan tersebut merupakan kewajiban.       
 
Konstruksi Pasal 1266 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang berlaku untuk perjanjian-perjanjian yang sifatnya timbal-balik. Artinya, syarat batal tidak boleh ditentukan lain oleh para pihak. Apabila ditentukan lain oleh para pihak, misalnya dengan mengesampingkan ketentuan pasal tersebut, maka klausula demikian harus dianggap tidak ada (karena Pasal 1266 KUHPerdata harus dianggap selalu ada). Kalimat ke-2 pada pasal tersebut kemudian memberikan ketentuan lanjutan. Frase “dalam hal demikian” merujuk pada frase kalimat sebelumnya, yaitu “andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi)”. Jadi, bila terjadi wanprestasi, pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim. Di sini, ketentuan pasal tersebut juga ditekankan kata “harus”, bukan dengan kata “dapat”, sehingga permohonan batal kepada hakim tersebut tetap merupakan suatu keharusan (kewajiban).
 
Secara gramatikal, jelas bahwa Pasal 1266 KUHPerdata tidak mengandung suatu kondisi yang dapat ditawar-tawar. Walaupun demikian, banyak ahli atau praktisi hukum yang mengabaikan pengertian pasal tersebut secara harfiah. Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian mengatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata, wanprestasi bukanlah suatu syarat yang membatalkan perjanjian, melainkan suatu syarat yang dapat membatalkan perjanjian. Untuk dapat membatalkan perjanjian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan batal kepada hakim. Putusan hakim tersebut bukanlah bersifat declaratoir (menyatakan batal), melainkan membatalkan perjanjian tersebut (constitutif). Jadi, batalnya suatu perjanjian harus berdasarkan putusan hakim. Hanya ‘keyakinan’ hakim-lah yang dapat memutuskan bahwa benar wanprestasi telah terjadi, bukan karena timbulnya wanprestasi itu sendiri.
 
Walau tidak sejalan benar dengan Subekti, Suharnoko dalam bukunya Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus memiliki pendapat yang sedikit moderat. Pasal 1266 KUHPerdata tidak dapat dikesampingkan dalam semua kasus. Penerapannya harus dilakukan secara hati-hati, harus dilihat kasus per kasus. Pembatalan perjanjian pada prinsipnya bertujuan untuk membawa segala sesuatu kembali ke keadaan semula, seolah-olah perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Bila perjanjian batal, maka para pihak yang telah menerima prestasi atau telah menerima haknya, diwajibkan untuk mengembalikannya. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, prestasi yang telah diterima sulit untuk dikembalikan, layaknya tidak terjadi apa-apa. Ambil contoh seorang penjahit yang telah memotong-motong kain milik kliennya, kemudian perjanjian batal, maka tidak ada kemungkinan bagi penjahit untuk mengembalikan kain tersebut seperti kondisi awal (tidak terpotong-potong). 
 
Selain itu, apabila dikaitkan dengan perlindungan terhadap pihak-pihak yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan pihak lainnya, pembatalan perjanjian sepihak tanpa melalui proses pengadilan dapat merugikan pihak yang lemah. Pihak yang lebih lemah umumnya hanya bisa menerima segala kondisi yang ditawarkan oleh pihak lawan (perjanjian baku). Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan prinsip kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdata) yang merupakan pembatasan terhadap prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). 
 
Alasan banyak pihak untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata seringkali sebagai tafsiran bahwa Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Pasal-pasal di dalamnya hanya merupakan pelengkap. Jadi, para pihak boleh mengadakan ketentuan lain, asalkan tidak melanggar  prinsip kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata). Bagi yang setuju dengan penyimpangan, biasanya, mereka mengajukan dalil bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, seringkali mereka lupa bahwa untuk dapat melakukan penyimpangan, perjanjian tersebut harus sudah benar-benar dibuat secara sah, seperti apa yang dimaksud oleh Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Untuk dapat dikatakan sebagai sah, kembali lagi ke Pasal 1339 KUHPerdata. Nah, sekarang, apa memang perjanjian yang Anda buat sudah sah, baik ditinjau dari sudut kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (termasuk Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian)? 
 
Sahnya perjanjian tidak semata-semata hanya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun juga harus memenuhi prinsip-prinsip kepatutan dan kebiasaan yang timbul dalam masyarakat. Terkait dengan wanprestasi sebagai syarat batal, maka apabila dilihat dari kepentingannya, melepaskan Pasal 1266 KUHPerdata dapat memunculkan masalah baru. Kapan, dan bagaimana wanprestasi dianggap terjadi? Apabila tidak diatur secara jelas, tentu dapat merugikan pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah. Kepastian hukum akan semakin jauh.
 
Tidak bisa dipungkiri bahwa beracara di pengadilan memakan waktu dan biaya. Namun, bukankah itu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu keadilan dan kepastian?
Posted by Bhfour on Mar 3, ’11 7:46 PM for everyone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s