Salah-Kaprah SKB tentang Pendirian Rumah Ibadah

Bhinneka Tunggal Ika, banyak yang menganggapnya sebagai sebuah kekuatan besar, aset yang tidak ternilai dalam sebuah bangsa. Namun, jangan lupa bahwa keanekaragaman ini juga rentan terhadap konflik. Konflik muncul di saat elemen-elemen yang berbeda saling bergesekan. Pihak yang satu merasa lebih unggul, lebih benar. Pihak lawan pun memiliki pendirian yang sama.
Konflik antarumat beragama sangat rentan terjadi. Masing-masing umat menganggap bahwa keyakinannyalah yang paling benar. Ketika kedua belah pihak sudah merasa paling benar, maka konflik bisa berujung pada kekerasan. Apabila salah satu pihak merasa lebih unggul, kemungkinan terjadinya kekerasan akan lebih besar. Seperti halnya dengan konflik yang terjadi di Ciketing, kecamatan Mustika Jaya, Bekasi. Kelompok yang mengklaim wakil umat Islam Bekasi merasa bahwa kelompok HKBP tidak memiliki izin dalam melakukan peribadahan. Sebaliknya, kelompok HKBP merasa bahwa hak mereka untuk beribadah dilindungi oleh konstitusi.
Konstitusi kita, UUD NRI 1945 (UUD 1945 Amandemen) memang menjamin kebebasan dalam menjalankan ibadah keagamaan. Semua pasti sependapat bahwa istilah kebebasan di sini merupakan “kebebasan terbatas” bahwa kebebasan tidak bersifat mutlak. Hak konstitusi ini kemudian dipertegas dalam UU HAM. Walaupun kebebasan beribadah dijamin oleh UUD, konstitusi kita lupa bahwa hak untuk menjalankan ibadah tersebut sangat erat kaitannya dengan tempat untuk melakukan ibadah. Konstitusi sama sekali tidak mengatur mengenai tempat beribadah.
Tentang pendirian rumah ibadah malah langsung diatur oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri. Mengapa dengan SKB? Padahal materi pengaturannya merupakan materi pengaturan yang harus dijabarkan bukan oleh SKB. SKB sama sekali tidak dikenal sebagai peraturan perundangan-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pendirian rumah ibadah erat hubungannya dengan hak asasi manusia untuk bebas beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Prakteknya, untuk melakukan ibadah, diperlukan juga rumah ibadah. Oleh sebab itu, materi pendirian rumah ibadah dapat dianggap sebagai bagian dari kebebasan beribadah yang merupakan hak asasi manusia. Oleh karena materinya berhubungan dengan HAM, peraturan pelaksanaannya dilangsungkan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau paling tidak Peraturan Presiden sesuai ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004. Jadi, aturan tersebut dapat berlaku bagi seluruh warga Indonesia, dan bukan dengan SKB. Wajar saja, apabila ada masyarakat tidak ingin tunduk pada SKB. Apakah Anda mau tunduk dengan perintah seorang Menteri, padahal Menteri tersebut bukan atasan Anda?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s