UU Pornografi yang Salah-Kaprah

Apa sih yang tidak dilarang di Indonesia? Semuanya dilarang, mulai dari buang air kecil, buang sampah, parkir,  membangun rumah tanpa izin, sampai dengan dilarang memilih. Di berbagai tempat, seringkali kita melihat papan tertulis dilarang ini dan dilarang itu.  Sudah tidak adakah kesadaran dalam diri kita agar tidak harus selalu ditulis “Dilarang”?
Di era yang serba terlarang ini, negara kian masuk jauh ke dalam dunia privasi setiap orang. Hak-hak pribadi semakin tidak diakui, norma-norma yang sebenarnya tidak berkuasa atas hukum publik kemudian dipaksa berlaku, walaupun pemberlakuannya tidak konsisten, tidak tegas dan cenderung hanya sekedar “omong doang” atau “banyak omong”. UU Pornografi pun juga termasuk undang-undang yang terlalu “banyak omong” yang akhirnya hanya “omong kosong”. Seolah-olah dibuat agar menyenangkan salah satu pihak saja.
Sekilas, memang Undang-Undang Pornografi begitu rapi menyusun lingkup pengaturannya. Namun, para pembuat UU ini terlihat “asal-asalan” dalam merancangnya, tidak dipertimbangkan secara masak-masak. Akibatnya, terjadi ketidakjelasan dalam keberlakuannya. Padahal, masalah ketidakjelasan itu harus sangat-sangat dihindari dalam hukum karena hukum itu bertujuan untuk kepastian.
Apa sih yang dimaksud dengan pornografi? 
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Jadi, intinya, pornografi adalah gambar/video/aksi/suara cabul yang bertentangan dengan norma kesusilaan. UU ini sama sekali tidak mengharamkan kecabulan atau mengharamkan pornografi agar tidak eksis di bumi nusantara (Catatan: Tidak tegas disebutkan apakah pornografi mencakup semua percabulan yang terlihat/terdengar/tampil di muka umum, atau apakah khusus untuk pertunjukan saja)
UU ini tidak merinci apa yang dimaksud dengan kecabulan. Namun, agar konteksnya jelas, dapat disebutkan bahwa kecabulan itu, antara lain yg menunjukkan:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.
Sekarang, apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan?
Norma Kesusilaan: Ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia.
Jadi, supaya makin bingung, norma kesusilaan itu peraturan hidup yang muncul dari perasaaan manusia, tentunya perasaan manusia pada umumnya atau sebagian besar manusia.
UU ini tidak begitu mementingkan apakah perbuatan tersebut dilakukan sengaja atau tidak (kecuali bagi mereka yang ketika sedang melakukan cabul, kemudian dijepret oleh paparazzi). Bila suatu kecabulan dapat dilihat/dibaca/didengar/dirasakan atau tersimpan dalam/disiarkan oleh media (komunikasi) atau ditonton oleh/di muka umum serta melanggar norma-norma kesusilaan, maka disebut pornografi. SAMPAI DI SINI, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Tidak semua kecabulan itu dilarang dan termasuk pornografi.
Jadi, ‘esek-esek’ di kamar sendiri tidak termasuk sebagai pornografi kalau:
1. Tidak didengar atau dilihat oleh orang lain.
2. Tidak dilakukan oleh mereka yang bukan suami-istri (karena hanya suami istri yang dapat disebut susila melakukan hubungan suami-istri).
Kasus ‘Peterporn’, misalnya. Pihak kepolisian sepertinya mau membidik para pelaku cabul (pelaku pornografi) serta orang-orang yang mengunggah (upload) file video/gambarnya. Pelaku cabul dalam kasus ini memang dapat disebut sebagai pelaku pornografi, bukan karena tontonan tersebut menyebar di internet, melainkan karena mereka bukanlah termasuk pasangan suami-istri sehingga melanggar norma kesusilaan bahwa manusia hanya boleh ‘bermain’ dengan istrinya (walaupun ini masih dipertanyakan lagi, karena tidak semua manusia beranggapan seperti itu). Namun, belum tentu terjerat karena bisa saja pornografi tersebut ‘dibuat’ untuk kepentingan sendiri. Karena dibuat untuk kepentingan sendiri, maka tidak termasuk sebagai ‘pembuatan’ atau ‘membuat’ menurut UU tersebut. Artinya, mereka tidak membuat pornografi. Bingung, kan? Mereka melakukan pornografi, tetapi tidak membuat pornografi.
Ketika menyebar, ‘barang’ tersebut menjadi obyek ilegal. Oleh karena itu, siapa-siapa saja yang berurusan dengan barang tersebut (kecuali pihak-pihak yang berwenang) dapat dikenai pasal pidana dalam UU Pornografi, termasuk para pengunggah (Pasal 4: dilarang menyebarluaskan pornografi) serta para pengunduh (downloader) – Pasal 5: Dilarang mengunduh pornografi). Termasuk juga mereka-mereka yang hanya melihat gambar tersebut melalui laptop miliknya sendiri, seperti yang dilakukan oleh Menteri kita (Tifatul mengaku memang sempat mencari video tersebut di Google.). Apakah beliau tidak sadar bahwa gambar-gambar yang terlihat pada halaman Browser sebenarnya tersimpan (baca: terunduh secara otomatis) ke dalam komputer (walaupun bersifat sementara, namun hukum tetap tidak membenarkannya, semuanya sama). Karena sudah terunduh, maka melanggar Pasal 5: Dilarang mengunduh produk pornografi.
Pengaturan tentang memiliki atau menyimpan sama sekali membingungkan bila dikaitkan dengan mengunduh. UU Pornografi tidak membidik mereka yang menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan sendiri. Artinya, orang boleh saja menyimpan video XXX untuk keperluan sendiri, namun tidak boleh mengunduh video XXX walaupun untuk kepentingan diri sendiri. Aneh ya? UU Pornografi pun tidak mengecualikan pengunduh, termasuk aparat. Artinya, walaupun pihak berwenang, mereka dilarang mengunduh konten pornografi. Sebaliknya, mereka dapat memiliki atau menyimpan untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan penyelidikan. Bingung, kan?
Jadi, intinya, dalam kasus ini, banyak sekali orang yang harus diselidiki oleh pihak kepolisian, tidak hanya ‘mereka-mereka’ saja. Melalui sebuah wawancara radio, Humas Kemenkominfo mengatakan bahwa akses ke konten video tersebut sangat tinggi (lha), tetapi mengapa hanya alamat IP dari pengunggah pertama yang bakal diserahkan kepada pihak kepolisian? Harusnya, semua alamat IP dari pengakses konten tersebut dicari karena telah melakukan kejahatan dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Mau bagaimana lagi? UU-nya mengatakan seperti itu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s