Salah-Tangkap: Hukum yang Salah-Kaprah

Salah-Tangkap Juga Dapat Dipidana!

Ketika berkas-berkas perkara (berita acara, alat bukti, barang bukti->ini pekerjaannya kepolisian) dari kepolisian dinyatakan sudah lengkap oleh kejaksaan (istilah kerennya: P21), maka kejaksaan menyiapkan penuntutan untuk mengajukan tersangka ke depan pengadilan (menjadi terdakwa). Apabila hakim merasa sudah tersedia cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut, keluarlah vonis hukuman penjara. Dilihat dari prosesnya, maka tahapan-tahapan tadi saling tergantung satu sama lain. Apabia terjadi kesalahan/kekeliruan di tingkat kepolisian, kemudian tetap dilanjut, maka vonis yang diberikan pun bisa salah. Apakah ini bisa terjadi? Tentu saja, dan inisudah beberapa kali terjadi (itupun yang pernah tercatat).

Begitu kasus salah-tangkap yang berawal dari pengakuan Ryan dan hasil forensik mencuat, banyak sekali yang berkomentar dan berpendapat (termasuk ai). Bahkan, KY pun menyatakan bahwa ini menyangkut masalah integrated criminal justice. Harusnya, jaksa dan hakim peka untuk menganalisisnya. Pihak keluarga pun menuntut untuk membebaskan anggotanya yang telah dipenjara dan yang sedang diproses. Anehnya,  belum terdengar berkomentar bahwa pihak-pihak yang berkepentingan atas kesalahan proses pengadilan tersebut juga dapat disangka atas sebuah perbuatan pidana. Ya, baik polisi, jaksa dan hakim yang memproses kasus tersebut telah berbuat atau tidak ‘berbuat’ (dalam istilah hukum pidana, kejahatan dapat dilakukan dengan sebuah ‘perbuatan’ dan bisa juga dengan ‘tidak berbuat’  atau  ‘pembiaran’) sesuatu sehingga terjadi tindak pidana (tindak pidana apa?). Apakah karena mereka menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang?

Coba kita bandingkan dengan kejahatan lain, seperti tanggung jawab pidana seorang pilot atas kecelakaan pesawat yang mengakibatkan tewasnya para penumpang. Atau tanggung jawab seorang dokter atas pekerjaan yang dilakukannya. Keduanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dari sini, dapat disimpulkan siapa pun, baik atas perintah undang-undang atau bukan, tetap dapat dipidana sesuai dengan kejahatannya. Seorang polisi, jaksa atau hakim yang keliru menjalankan tugasnya dapat dikenai pidana. Memang, dalam hukum acara pidana kita, berlaku prosedur yang disebut dengan rehabilitasi. Namun, apakah rehabilitasi ini merupakan satu-satunya  hal yang dapat dilakukan pada kasus Anrori ini? Mereka (Kemat cs) yang divonis bersalah ternyata mengaku dipaksa oleh polisi untuk benar-benar mengaku sebagai pembunuh. Dengan kata lain, mereka dipaksa untuk melakukanpembohongan. Dari sudut hukum acara pidana, cara-cara pemaksaaan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Artinya, telah terjadi sebuah tindak pidana yang dapat diperberat karena polisi yang memaksanya memiliki kekuasaan atas nama undang-undang. Bayangkan, apabila mereka dituntut atas hukuman mati terhadap kejahatan yang tidak pernah dilakukannya, dan kemudian dieksekusi, lalu bagaimana sebuah rehabilitasi dilakukan? Orang yang hendak direhabilitasi sudah tidak ada lagi. Lantaran masalah kesalahan tangkap/dakwa/vonis ini terlalu mengancam hak hidup manusia, sudah seharusnya kesalahan tangkap/dakwa/vonis harus diancam secara jelas-jelas dengan pasal pidana. Undang-undang tidak boleh digunakan sebagai tameng untuk menutupi sebuah kesalahan yang notabene adalah kejahatan itu sendiri. Undang-undang hanya dapat dijadikan payung hukum atas ‘pelanggaran’ hukum yang memang sudah mengikuti prosedurnya. Apakah polisi/jaksa/hakim yang menangani kasus tersebut sudah bertindak sesuai prosedur? Tentu saja tidak sesuai prosedur. Kalau sudah sesuai prosedur, apakah bisa seorang yang tidak bersalah atas sebuah perbuatan dapat dihukum? Kalau bisa, maka hukum kita sudah salah-kaprah.

Kesalahan menangkap seolah-olah mencerminkan bahwa telah terjadi sebuah kesalahan prosedur. Apakah kasus ini merupakan kesalahan prosedur? Apakah lantaran kesalahan prosedur, maka kasus salah-tangkap dapat bebas dari tuntutan pidana? Dalam kasus-kasus administrasi, maka kesalahan prosedur hanya dikenakan kesalahan administratif, bisa berupa pangkat diturunkan atau pemecatan. Dalam kasus Anrori ini, tentu saja ini bukan hanya masalah kesalahan prosedur. Kesalahan dalam menangkap dan kesalahan prosedur merupakan dua hal yang berbeda. Keduanya terjadi dalam hal kasus ini. Adalah salah bila menganggap bahwa kesalahan menangkap terjadi karena kesalahan prosedur, melainkan karena ada sebuah niat yang jahat terhadap orang lain. Apalagi, bila memang terjadi pemaksaan untuk mengakui perbuatan tersebut. Apabila memang tidak ada bukti permulaan yang cukup, mengapa orang ditangkap? Bukankah ini namanya sebuah niat yang jahat?

Pasal 88 KUHP (Kitab UU Pidana)
Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat
akan melakukan kejahatan.

Dalam KUHP kita, dikenal istilah pemufakatan jahat. Apabila terpidana memang ditekan oleh polisi untuk mengakui perbuatan orang lain, maka perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat (kan, polisinya tidak seorang) bukan sebuah kesalahan prosedur. Sebuah pemufakatan jahat tidak dapat dilindungi oleh undang-undang. Jadi, apabila polisi yang melakukannya, secara otomatis (demi hukum), hak imunitas yang diberikan undang-undang bagi polisi tidak dapat diterapkan. Kalau mau diterapkan kepada jaksa dan hakim, maka kedua pihak ini pun harus bertanggung jawab secara pidana karena telah berbuat kesalahan, baik dalam menuntut maupun dalam mengadili. Ekstrem dongg…

Memang, kelemahan hukum kita adalah tidak ada pengaturan yang jelas mengenai kesalahan menangkap ini secara khusus bagi polisi. Walaupun demikian, tetap saja, sebuah kejahatan harus dihukum.

Bab XVIII – Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
Pasal 335
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Pasal 335 KUHP dapat diterapkan bagi semua orang – ‘barang siapa’ (termasuk polisi) – yang memaksa orang lain untuk mengakui suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, mengakui sebuah perbuatan yang tidak dilakukannya adalah kejahatan berbohong (apalagi di bawah sumpah di depan pengadilan). Apakah undang-undang dapat melindungi pekerjaan polisi apabila ia melakukan kesalahan?

KUHAP (Kitab UU Hukum Acara)
Bagian Kedua
Rehabilitasi
Pasal 97
1)Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memipunyai kekuatan hukum tetap. 

Demikian juga dengan mekanisme rehabilitasi yang diatur oleh KUHAP kita. Dikatakan bahwa seseorang (keluarganya/kuasanya) berhak untuk mendapat rehabilitasi. Seharusnya, rehabilitasi wajib dilakukan oleh penegak hukum, tanpa harus menunggu permintaan. Rehabilitasi sebenarnya berfungsi untuk mengembalikan ‘nama baik’ seseorang. Bagi mereka-mereka yang masih hidup dalam ekonomi yang sulit seperti ini, apalah arti dari  sebuah ‘nama baik’. Bagi mereka, yang terpenting adalah kehidupan yang layak. Bila sudah dipenjara, bagaimana mendapat penghidupan yang layak? Apakah negara mau memberikan ganti rugi secara materil? Kalau iya, sebesar apa? Lazimnya, untuk memberikan ganti-rugi dalam kasus yang termasuk dalam ranah publik, negara hanya memberikan maksimal 5 juta. Tetapi, apabila ada orang yang sudah dipenjara bertahun-tahun, apakah ganti rugi sebesar itu memadai?

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s