Memahami HAM dengan Cara yang Salah-Kaprah

Setelah wacana hukuman mati, kini koruptor mau ‘dipakee-in’ baju khusus . Tidak jelas, apakah untuk status tersangka, terdakwa, terhukum atau terpidana.  Pihak KPK sendiri ingin mempelajari terlebih dahulu apakah tidak bermasalah secara hukum. Apakah melanggar HAM atau tidak. La, iyalah melanggar HAM, apalagi bila ada pemberian label tertentu, misalnya: “tersangka koruptor”  atau “koruptor” atau dengan menggunakan warna  tertentu yang berbeda dengan warna baju-baju penjahat lainnya. Pemberian label tentu saja tidak mencerminkan hukum yang adil karena: 

1. Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang  berlaku. Hukum kita menganut  asas praduga tidak bersalah, tidak boleh main hakim sendiri (kita sudah memiliki hakim-hakim yang profesional untuk itu, bukan hakim jalanan). Walaupun baju tersebut dikenakan setelah terbukti bersalah (divonis)., tetap saja tidak adil karena pemakaian baju seperti itu  harus ada dasar hukumnya.

2. Bersifat diskriminasi. Mengapa hanya koruptor yang akan diperlakukan seperti itu? Semua kejahatan pada dasarnya sama, dan pengenaan pidana sebenarnya ingin menimbulkan efek jera dengan cara memberikan hukuman  penjara yang sifatnya membatasi kebebasan seseorang dalam waktu tertentu. Jadi, kalau hanya menimbulkan efek malu, tidak perlu KPK memberikan baju khusus. Mencuat ke media saja sudah membuat tersangka koruptor malu. Bentuk-bentuk mempermalukan orang sebenarnya tidak sesuai dengan etika profesi dan melanggar HAM.  

Hakikat HAM sebenarnya adalah pengakuan terhadap eksistensi manusia sebagai mahluk yang memiliki derajat yang lebih baik dari mahluk  yang bukan manusia. Pengakuan ini diwujudkan dengan penerimaan manusia terhadap manusia lainnya sebagai mahluk yang sama-sama berperan penting di dalam kehidupan yang fana ini. Mempermalukan orang lain berarti orang tersebut tidak berharga (tidak dianggap penting lagi, kalau bisa disingkirkan). Sikap seperti ini melanggar HAM. Berbeda dengan pemberian hukuman. Pemberian hukuman  itu bukan untuk mempermalukan orang, melainkan untuk membuatnya jera. Apabila ada hukuman yang bertujuan untuk mempermalukan orang, ini harus dikoreksi. Nilai yang baik (saling menghargai) harus tetap  dipegang teguh dan dipertahankan dalam semua sendi-sendi kehidupan. 

Mengapa harus memberikan tambahan ‘hukuman’ yang tidak berguna dan hanya berdampak menimbulkan ketidakadilan hukum dan sosial? Mengapa tidak memperberat hukuman penjara bagi para koruptor agar mereka tidak korupsi lagi dalam waktu yang singkat? 

Para koruptor selama ini memang terlalu merasakan kenikmatan hidup. Hukuman pidana yang sejogyanya menimbulkan efek jera, malah membuat mantan koruptor kembali berbuat yang sama. Ini saking ringannya hukuman bagi para koruptor. Bagaimana bisa menimbulkan efek jera? Namun, efek jera untuk siapa? Bukan efek jera bagi orang lain yang ingin berkorupsi, tetapi yang benarnya terhadap si mantan koruptor tadi. Salah-mengartikan efek jera juga akan menimbulkan masalah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s