Pencegahan Korupsi yang Salah-kaprah

Seorang pengurus partai Demokrat memprotes sepak terjang KPK yang belakang selalu menjebak tersangka koruptor. Alasannya, tugas KPK itu kan mencegah terjadinya korupsi. Jadi, tidak boleh menjebak, harusnya mencegah agar penyuapan tidak terjadi. Nah lho..bingung kan.

Memang, di satu sisi, menjebak adalah perbuatan yang tidak patut. Bukan rahasia lagi, kalau banyak oknum polantas yang hobi/suka merazia di tikungan jalan atau di tempat yang gelap-gelap. Tindakan oknum polisi seperti itu memang tidak patut karena umumnya bertujuan untuk keuntungan diri sendiri yang dilarang oleh hukum dan etika. Jebakan seperti ini harusnya dilarang.

Manusiawi kalau banyak pihak yang getar-getir dengan wewenang KPK untuk menyadap pembicaraan telepon. Di jaman digital sekarang ini, kebanyakandeal dilakukan via peralatan canggih dan uangnya dikirim dengan caracash&carry. Kalau ditransfer via bank, nanti takut teridentifikasi oleh PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan. Seperti dituangkan dalam sebuah lagu, DPR dicap sebagai sarangnya koruptor. Mangkenya, banyak anggota DPR yang merasa gelisah. Kiprah KPK kali ini dianggap sebagai sebuah ‘pain in the ass’, padahal mereka sendiri yang menggodok UU KPK.

————————————————————————————–cut
UU No. 30/2002 Pasal 6:
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
—————————————————————————————cut

Masalahnya, apakah tugas pencegahan yang diamanatkan Undang-Undang di tersebut atas berarti KPK tidak boleh melakukan penyadapan telepon untuk menjebak? Mau dijebak atau tidak, sebenarnya tidak menjadi masalah karena walaupun sebuah tindak pidana korupsi belum selesai, tersangka dapat dikenakan pasal percobaan melakukan korupsi. Artinya, pada saat kejadian, mau dicegah atau tidak, mau dijebak atau tidak, tetap TSK dapat dituntut. Jadi, sangat tolol bila mengatakan bahwa pencegahan yang dimaksud berarti harus mencegah korupsi (baca: penyuapan) di tempat kejadian agar tidak terjadi. Artinya, tidak terjadi penyuapan dan TSK bisa bebas. Nah lhooo, yang bodoh siapa sih?

————————————————–cut
UU No. 31/1999 ttg Pemberantasan TP Korupsi (Pasal 15):
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
————————————————–cut

Pada dasarnya, penyadapan yang dilakukan KPK bertujuan untuk mencari bukti atau untuk membuat bukti bahwa telah terjadi penyuapan. Tentu saja, sebelumnya sudah ada informasi akan terjadi penyuapan. Jadi, tindakan penjebakan KPK masih tetap dianggap PATUT karena tujuannya bukan untuk keuntungan diri sendiri dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bila penyuapan harus dicegah di tempat seperti keinginan pengurus partai (yg juga seorang anggota DPR), enak-an di pelaku-pelaku penyuapan, dong. “Untung KPK mencegah, kalau tidak saya (pelaku penyuapan) bisa dipenjara. Terima kasih KPK”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s