Pelanggaran HAM Berat vs Pelanggaran HAM Biasa

Bahasa merupakan tanda yang berarti (memiliki arti). Namun, baru kali ini ada bahasa yang malah tidak berarti sama sekali, walaupun keberadaan ‘bahasa’ itu sangat diharuskan oleh hukum. Sudah pasti, banyak yang sudah mengetahui bahwa membunuh, menculik, memperkosa etc etc adalah pelanggaran hukum, yang dengan kata lain termasuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Membunuh termasuk pelanggaran terhadap hak hidup seseorang. Dibandingkan dengan pelanggaran HAM Berat, pelanggaran ini termasuk dalam kategori pelanggaran HAM biasa (walaupun tidak ada referensi hukum dengan sebutan ‘biasa’ karena hanya untuk membedakan antara yang berat dan yang bukan berat). Tidak ada yang lolos hukuman dari pelanggaran HAM yang biasa ini. Bahkan, beberapa waktu lalu, mereka-mereka yang melakukan pelanggaran HAM yang biasa sudah dieksekusi tanpa ampun di depan regu tembak Brimob. Ketedorr… ketedorr ketedorr… Permintaan grasi atau amnesti yang hak istimewa Presiden atas pertimbangan MA dan DPR ditolak mentah-mentah sampai beberapa kali.

Namun, kondisinya jauh berbeda, sangat ekstrim berbeda, sangat jauh dari nilai-nilai keadilan terhadap kasus yang telah diselesaikan oleh Komisi Kebenaran dan Persahatan atas pelanggaran HAM Berat yang terjadi sebelum dan sesudah referendum di Timor Leste. Kedua kepala negara (RI dan Timor Leste) sepakat bahwa pengakuan atas hasil penemuan KPP RI-Timor Leste bukan untuk dilanjuti ke proses hukum, melainkan sebagai momen untuk melakukan kerjasama. Aneh, bukan? Ini negara hukum atau negara hukum suka-suka?

Apa sih yang membedakan yang BERAT dan yang ‘BIASA’? UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan definisi mengenai cakupan dari Pelanggaran HAM Berat:

Pasal 7
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:
a. kejahatan genosida;
b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8
Kejahatan genosida … adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9
Kejahatan terhadap kemanusiaan …. adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan apartheid.

Dari uraian Pasal 7, 8, 9 terlihat jelas bahwa pelanggaran HAM Berat memang merupakan kejahatan yang lebih tragis, lebih kejam dari pelanggaran HAM biasa. Entah mengapa makna kata BERAT ini tidak berarti sama sekali (nonsens) seolah-olah menjadi sebuah pelanggaran biasa (jadi, ingat buku ketiga KUHP tentang pelanggaran, yang hukumannya adalah denda atau kurungan). Penyimpangan-penyimpangan hukum seperti inilah yang mengancam dinamika hukum yang positif di Indonesia. Kesepakatan tersebut merupakan pencorengan terhadap HAM itu sendiri. Sepertinya, pemerintah bermuka ganda. Di satu sisi, tidak ampun menegakkan hukum biasa, di sisi lain kompromis dengan pelanggaran hukum berat. Namun, yang pasti ada satu hal yang mencerminkan kedua sisi ini: pemerintah tidak manusiawi. Bukan makna manusiawi di jaman awal Homo Sapiens yang saat itu mencincang manusia merupakan hal yang manusiawi! Tidak manusia karena menerapkan hukuman mati yang sadis dan tidak manusiawi karena meremehkan nilai kehidupan manusia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s