PERKAWINAN DI LUAR UU: UU Perkawinan Tahun 1974 Diskriminatif!

PERKAWINAN DI LUAR UU (KAWIN BEDA AGAMA/SIRI/DI BAWAH TANGAN/KONTRAK/DLL): UU PERKAWINAN TAHUN 1974 DISKRIMINATIF!

Kawin siri (yang tergolong sebagai kawin di bawah tangan) menjadi sorotan saat ini. Ada yang berpendapat bahwa kawin dengan cara ini haram atau tidak diakui oleh negara. Bahkan, ada usulan dari seorang pejabat di Depag bahwa mereka-mereka yang kawin secara siri bakal mendapat sanksi (peraturan sedang diusulkan ke presiden). Alasannya, perkawinan ini hanya merugikan, terutama bagi anak yang dilahirkan (mungkin saja terkait waris). Bagi banyak orang, alasan ini bisa saja didukung. 

Namun, sebenarnya alasan ini melawan hukum dan perlu dikoreksi. Alasan yang terakhir ini bukannya tidak beralasan (berdasarkan fakta-fakta hukum). Bahkan, alasan tersebut bisa sangat kuat sehingga menuntut pemerintah/parlemen segera melakukan revisi atas UU Perkawinan Indonesia yang sudah berusia sekitar 34 tahun!

Saat ini, satu-persatu aspek kehidupan berbangsa dan bernegera di Indonesia mengalami perubahan. Bukan perubahan pelan-pelan (evolusi), melainkan drastis kuasi radikal. Pada bidang ekonomi, mungkin perubahan ini tidak perlu dijelaskan lagi. Struktur atau perilaku masyarakat yang lama terlena oleh ‘gemah ripah loh jinawi’ kini tersentak dengan krisis minyak bumi (yang kabar terakhir, harga minyak bumi sudah mencapai rekor baru 150US$/barel). Heboh! Bidang politik juga tak mau kalah. Sejak amandemen UUD 1945, terjadi banyak perubahan tatanan politik di Indonesia. Mulai dari pemilu langsung sampai dengan partai politik. UU Partai Politik saja telah mengalami beberapa kali perubahan (saat ini berlaku UU No. 2 Tahun 2008). Dalam bidang hukum, mulai dari terbentuknya lembaga MK, UU HAM sampai dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008).

Sayangnya, perubahan yang harmonis tidak terjadi dalam aspek sosial bermasyarakat bahkan cenderung ada kemunduran. Keluarga yang menjadi inti dari masyarakat/bangsa sama sekali terabaikan. Masih banyak pihak-pihak yang tidak mau adanya perubahan dalam aspek sosial ini. Padahal, dari sisi politik dan hukum, perubahan ini harus dilakukan agar ada keharmonisan norma-norma yang berlaku. Di sisi lain, perubahan ini juga harus dilakukan guna mengakomodasi dinamika di masyarakat. Salah satu dinamika ini adalah masalah perkawinan. Di banyak negara, masalah perkawinan bahkan lebih rumit lagi. Saat ini, tidak perlu heran apabila ada pasangan yang menikah yangkeduanya laki-laki atau wanita dan perkawinan tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, problematika perkawinan masih sebatas masalah formalitas, yaitu apakah perkawinan tersebut dilegalkan/diakui atau tidak oleh negara? Tidak hanya kawin siri (atau kawin di bawah tangan lainnya), melainkan juga kawin beda-agama, atau kawin di luar negeri bagi pasangan yg beda agama. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan-perkawinan tersebut harus dilarang karena merugikan, terutama bagi anak. Sepintas, alasan demi anak ini memang benar. Namun, salah kaprah karena tidak obyektif. Perlindungan bagi anak haruslah dilihat dari sisi anak itu sendiri, bukan dari sisi lain (hubungan perkawinan). Anak bagaimanapun tidak bisa dijadikan alasan untuk mendukung pendapat tersebut. UU Perlindungan Anak (Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002) dengan jelas menyatakan bahwa:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahkan dalam Pasal 5 UU Kewarganegaraan RI No. 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa: 

Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Di situ, dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah pun tetap diakui sebagai WNI, dengan kata lain: TETAP DILINDUNGI OLEH NEGARA. Jadi, apakah anak lahir dari perkawinan yang sah atau tidak, perlindungan dan hak-hak anak harus tetap diberikan, misalnya hak untuk mendapat akta kelahiran. 

Perubahan paradigma dalam hukum inilah yang tidak mau dipahami oleh banyak orang. Atau, bisa saja memang tidak ingin dipahami atau pura-pura tidak paham agar prosesnya semakin rumit. Padahal, lebih simpel kan lebih baik.

Perkawinan merupakan hak dari setiap orang. UU HAM (Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999) dengan tegas menyatakan:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) di atas, perkawinan itu harus dilangsungkan melalui prosedur yang sah/resmi. Jadi, tidak boleh sembarang melangsungkan perkawinan. Namun, pengaturan ini harus dimaknai bukan untuk membatasi perkawinan, melainkan sebaliknya untuk melindungi lembaga perkawinan itu sendiri. Perkawinan merupakan salah satu komponen HAM sehingga mau tidak mau harus diakomodasi oleh negara. Oleh karenanya, hukum tak boleh membatasi. Negara demi perlindungan atas HAM tadi wajib mengakui perkawinan tersebut. Hanya saja, bukan lantas negara yang menentukan legalitas cara perkawinan tersebut. Negara cukup hanya memberikan pengakuan.

Perkawinan merupakan lanjutan dari hak hidup yang paling terpenting dan tidak terlepas dari hak untuk bebas menentukan pilihan sesuai dengan Pasal 3 UU HAM:

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraaan.

Jadi, apabila negara malah menentukan cara-cara perkawinan yang sah, maka sama saja negara tidak memberikan kebebasan memilih pasangan tadi dan otomatis kondisi ini bertentangan dengan hukum (HAM).

Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan mengakomodir tuntutan-tuntutan dalam masyarakatnya. Tentu, tuntutan-tuntutan tersebut tidak boleh merugikan/mengganggu hak orang lain. Namun, yang dimaksud hak-hak di sini tentu saja hak-hak hukum yang timbul dalam kedudukannya di dalam hukum ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, ketika seseorang yang kawin lalu ingin kembali melangsungkan perkawinan, tentu dapat mengganggu hak orang lain (mis. hak-hak istri dan anaknya) sehingga bukan termasuk dalam kategori ini

UU Perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia mensyaratkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama/kepercayaannya dan harus dicatatkan. Sebenarnya tidak ada ketegasan apakah perkawinan siri/di bawah tangan/beda-agama dilarang oleh UU Perkawinan ini. Apabila ada orang yang menganggapnya demikian, maka pendapat tersebut hanyalah tafsiran. Sudah tentu tafsiran yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan cenderung dipandang berlaku seperti peraturan itu sendiri. Padahal itu tidak demikian. Tafsiran hanyalah sebatas tafsiran, kebenarannya tidak bersifat mutlak dan bisa saja salah. 

Saat ini, kondisi di masyarakat sudah jauh berbeda. Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat tidak boleh lagi menjadi dasar perbedaan perlakuan bagi warganegaranya karena perlakuan tersebut melanggar nilai-nilai dalam UUD dan melawan hukum (HAM) sehingga diskriminatif. Negara tidak boleh membuat peraturan yang diskriminatif (berdasarkan agama/kepercayaan/golongan) karena bisa menciptakan ketidakpastian hukum. Negara seharusnya melakukan pembaruan-pembaruan yang harmonis dengan dinamika hukum. Dengan cara inilah, tercipta keadilan dan kepastian hukum. Sudah saatnya negara mengakomodir perkawinan di luar perkawinan ala agama karena perkawinan merupakan hak setiap orang. Negara cukup mencatatkan perkawinan tersebut demi perlindungan hukum, baik bagi pihak perempuan sebagai istri atau anak. Jadi, tidak ada lagi alasan bahwa perkawinan di bawah tangan sangat merugikan kaum perempuan dan anak. Justeru, negara harus bertindak. Apabila memang perkawinan tersebut bisa merugikan kaum perempuan dan anak, maka negara wajib melindungi dengan cara mewajibkan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan beda-agama untuk dicatatkan! Itulah gunanya bernegara.

Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan di bawah tangan/beda-agama harus dilarang karena merugikan justeru tidak sesuai dengan semangat dinamika hukum di Indonesia. Walaupun melanggar norma agama tertentu, tuntutan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan apabila negara memberikan pengakuan atas perkawinan seperti ini. Justeru, dengan adanya pengakuan negara ini, dampak negatif bisa direduksi, misalnya: kumpul kebo, adanya ‘anak haram’ atau menghilangkan usaha-usaha untuk melakukan penyimpangan perkawinan. Ah, Hukum Hak Cipta yang diklaim oleh sebagian orang sebagai produk Barat saja bisa berlaku di Indonesia (padahal, hak cipta itu bertentangan dengan sifat bangsa Indonesia yang terkenal saling bantu dan gotong-royong). Mengapa harus takut dengan perkawinan ala perdata?

.

One thought on “PERKAWINAN DI LUAR UU: UU Perkawinan Tahun 1974 Diskriminatif!

  1. Saya mau komen yang tentang perkawinan beda agama ya mas.
    konsep pelarangan perkawinan beda agama ada dalam konsep agama calon mempelai yang diaminkan oleh negara lewat UU Perkawinan.
    sehingga logika hukumnya, sama sekali negara tidak melarang perkawinan beda agama. Tapi agama tertentulah yang melarang perkawinan beda agama.
    Sehingga jika mau mempermasalahkan larangan kawin beda agama sebenarnya pihak tersebut sedang mempermasalahkan agama tertentu yang melakukan pelarangan.
    Memang esensi berpikirnya menjadi kenapa negara harus memfasilitasi agama?
    tapi yang menjadi pertanyaan balik, kenapa negara tidak boleh memfasilitasi agama?
    Sedangkan fasilitas termasuk konsep to respect pemerintah atas agama.
    toh, njenengan juga memikirkan konsep anak haram dan kumpul kebo, kalo diliat-liat kenapa itu dianggap aneh dimasyarakat, tidak lain karena agama, kemudian terserap dalam adat.
    Begitulah…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s