Penyimpangan Penggunaan Nama Jabatan

Membaca baris-baris ucapan belangsungkawa di sebuah koran lokal (ANS), ada satu hal yang menarik untuk dikritisi. Hal yang sebenarnya umum terjadi, namun seolah-olah tidak diperdulikan. Baris-baris berita koran tersebut penuh dengan nama-nama jabatan. Walau tidak aturan yang jelas, setidaknya ada kode etik bahwa nama-nama jabatan tidak boleh sembarang digunakan. Tak heran, Indonesia memang kental berbau kolusi dan nepotisme, apalagi di “daerah-daerah”.
Semoga …….
Dari BRIGJEND.DRS.ANU/Kapolda BB
AKBP.ANU/DITRESKRIM Polda R
KOMPOL.NU/KASAT RESKRIM Poltabes M
KAPTEN.INF.ANU/DAN RAMIL M
AKP.ANU/KASAT LANTAS DS
 
Anggapan ini bukannya tidak beralasan dan tidak bermaksud untuk tidak berempati terhadap mereka yang terkena musibah. Hanya saja, yang ingin diungkapkan di sini adalah kondisi yang terkesan sepele ini pada akhirnya berkaitan dengan akar/mentalisme yang menyebabkan suburnya KKN. Padahal, sampai sekarang masalah ini tetap saja membebani negara sampai-sampai negara membentuk komisi khusus. Orang bijak mengatakan bahwa KKN itu efek samping dari kekuasaan. Namun, boleh jadi di sini KKN itu sudah menjadi tujuan dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan bukan lagi alat untuk kesejahteraan rakyat, melainkan hanya pribadi semata.

Bayangkan saja, di antara mereka tidak ada hubungan hirarkis/struktural/fungsional. Hanya saja, salah satu pihak merupakan kalangan pengusaha. Kalangan yang sering kita dengar melalui media-media dibeking oleh aparat negara. Aparat yang merupakan pihak penjaga keamanan/ketertiban/hukum. Hubungan tabu ini bukanlah sekedar isu. Tak jarang para aparat ini juga direkrut sebagai pengurus dalam korporasi mereka, seolah-olah menjadi pemegang saham (saham seperti ini sering disebut saham kosong) Memang, ini bukan menuduh bahwa mereka yang di atas adalah para beking. Namun, seharusnya nama jabatan negara tidak disalahtempatkan untuk tujuan-tujuan yang bukan peruntukannya. Etisnya, penggunaan nama jabatan harus sesuai dengan hak/wewenang yang diberikan kepada jabatan tersebut. Penyalahgunaan jabatan cenderung mengarah kepada kolusi dan nepotisme. Tentu, kondisinua berbeda apabila memang yang pihak yang menerima ucapan dari kalangan sendiri. Dalam hal ini, tentu penggunaan jabatan tidak menimbulkan masalah etika. Alangkah lebih baik bila nama jabatan tidak dicantumkan dalam iklan-iklan seperti itu. Cukup hanya mencantumkan nama dan pangkat saja. Ini untuk menghindari agar tidak timbul citra yang kurang baik/tidak etis di mata masyarakat. Masyarakat yang mana?

Pencantuman nama jabatan dalam berita semacam di atas sama sekali tidak ada dasar hukumnya (dan tidak ada relevansi hukumnya). Padahal, pejabat harus dituntut bekerja/berperilaku dalam kerangka hukum/etika. Walau ada hak untuk mengeluarkan kebijakan yang bukan merupakan kerangka hukum pun terbatas lingkupnya. Hal ini bisa dilihat dari tugas-tugas lembaga kepolisian menurut Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian juga dengan tugas dan wewenang Tentara RI sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004. Tidak ada relevansi antara penggunaan jabatan ke-TNI-an untuk iklan sosial tersebut. Bisa dipastikan, tanpa mencantumkan nama jabatan, mereka yang berduka sudah dapat mengetahui ‘status’ para pejabat tersebut.

Saat ini, relasi ‘intim’ antara pengusaha dan pejabat (negara/hukum) sudah lumrah. Yang tidak lumrah adalah kasus Artalyta, sudah kenal kog malah membantah. Bahkan sudah ada bukti-bukti percakapan telepon masih berkelit. Di satu sisi, penggunaan jabatan tentu saja bisa merugikan pejabat tersebut di kemudian hari. Bila seorang pejabat tertimpa kasus seperti Artalyta, maka pejabat tersebut tidak bisa berkelit lagi tidak kenal dengan seseorang karena relasi antara mereka dituangkan dalam bentuk iklan di koran seperti di atas.

Tidak ada keuntungan dari penggunaan nama jabatan untuk iklan tersebut, bahkan cenderung menimbulkan kerugian dan citra yang buruk. Sementara, di era Good Governance ini, para pejabat dituntut untuk bertindak terbuka, transparan, bebas dari kolusi dan nepotisme sesuai dengan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik). Kepercayaan dari masyarakat perlu dipupuk dan ini membutuhkan proses (dalam bidang politik/sosbud/hukum) dan waktu. Oleh sebab itu, sudah seharusnya penggunaan nama jabatan secara hukum dilarang tegas untuk tujuan yang tidak sesuai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s