Penodaan Agama dan Salah-Kaprah HAM?

Apa dan bagaimana menerapkan HAM seringkali keliru dimengerti oleh berbagai pihak, termasuk oleh kalangan yang dikategorikan sebagai cendikiawan. Hal ini menjadi penting diperhatikan karena salah-kaprah mengenai HAM tentu saja berakibat pada melebarnya masalah karena poin-poin penting dalam HAM diabaikan/tidak diperhatikan.

Boleh jadi, banyak yang tidak setuju mengenai ‘tuduhan’ ini dan merasa bahwa dirinya sudah lebih baik memahami HAM, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan persoalan yang sedang aktual, yaitu masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Lebih spesifik lagi, antara pro-Ahmadiyah dan anti-Ahmadiyah. Salah-kaprahnya di mana sih?

HAM sebagai sebuah nilai patokan bukanlah barang baru dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang tidak mendukung HAM mempertanyakan apa dasar dari HAM itu. Entah pura-pura tidak tahu atau memang karena HAM itu tidak menguntungkan posisinya. Bila mengikuti alur pikiran pandangan seperti ini, memang benar juga, apa dasarnya HAM berlaku? HAM itu bukanlah sebuah produk hukum yang bersifat formal. Sebenarnya, awal perjalanan untuk sebuah pengakuan terhadap eksistensi HAM tidaklah mudah ditentukan. HAM saat ini sudah berkembang pesat daripada awalnya. Namun, hal yang pasti bahwa adanya kebutuhan untuk pengakuan hak-hak dasar timbul karena ada kesewenang-wenangnya terhadap manusia. Apabila dasar ‘hukum’ yang menjadi landasan agama adalah keyakinan terhadap Tuhan YME berikut dengan dogma-dogmanya, maka dasar ‘hukum’ yang menjadi landasan HAM adalah perasaan alamiah manusia untuk tidak disakiti (karena tindakan semena-mena itu umumnya sakit/menyakitkan). Jadi, apabila seseorang bertanya-tanya apa itu HAM, berarti dia tidak mengenal rasa sakit (disakiti) lagi, seperti layaknya seorang monster. Apakah dasar ‘hukum’ ini bersifat ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan? Tentu saja, coba saja memukul seseorang dengan sepotong balok kayu, bisa dijamin bahwa dia akan minta ampun! Jadi, adalah pertanyaan yang bodoh bila mempertanyakan dasar dari HAM.

Salah-kaprah tadi berkaitan dengan kondisi yang memunculkan HAM itu sendiri. HAM itu muncul karena ada (tindakan) kesewenang-wenangan. Jadi, sangat tidak tepat apabila seseorang yang melakukan tindakan anarkis atau seseorang yang jiwanya tidak terancam atau kebebasannya tidak terusik mempertanyakan mengapa pihak yang teraniaya tidak menghormati HAM mereka. Biar lebih nyata, pihak yang anti-Ahmadiyah menuntut seharusnya pemerintah juga melihat HAM mereka dan membubarkan Ahmadiyah. Nah lho, logika HAM-nya ada di mana? HAM dibutuhkan bagi mereka yang berada dalam posisi teraniaya/dianiaya, tersudut atau terkucil (minoritas) tanpa bisa berbuat apa-apa (tidak memiliki kuasa untuk membela melindungi diri), bukan bagi mereka yang (dapat) berbuat semena-mena karena memiliki kuasa/wewenang. Apabila polisi memukul (menyerbu) mahasiswa yang berdemo, polisi akan dituduh melanggar HAM karena posisi polisi lebih ‘berkuasa’ atas mahasiswa. Lalu, bagaimana dengan polisi yang terluka? Apakah mereka tidak memiliki HAM? Berarti mahasiswa melanggar HAM juga?? Inilah yang disebut salah-kaprah tadi. Seorang polisi yang tertindas, maka dapat dikatakan dia sedang sial, karena sebenarnya dia punya wewenang legal untuk ‘membela diri’ terhadap orang yang mengancam jiwanya. Tanpa HAM pun, polisi tersebut sudah dalam posisi tidak teraniaya. Buktinya, polisi boleh bawa senjata, mahasiswa tidak boleh. 

Dalam konteks Ahmadiyah, jemaat Ahmadiyah merasa hak mereka untuk menjalankan kebebasan beragamanya sudah dianiaya oleh mereka yang anti-Ahmadiyah. Apakah adil/wajar apabila kelompok anti-Ahmadiyah menuntut kelompok Ahmadiyah untuk menghormati HAM mereka? Padahal kita ketahui bahwa HAM kelompok anti-Ahmadiyah sama sekali tidak terusik HAM-nya. Kondisi yang berlaku malah sebaliknya. Ibaratnya, setelah memukul orang lain, kita berkata: “Kamu juga harus menghormati HAM saya donggg!!!!”. Maka, terbaliknya sudah dunia ini….

Terkait dengan penodaan/penistaan agama, pada dasarnya kegiatan Ahmadiyah dengan keyakinannya sama sekali bukan penistaan/penodaan agama (sepanjang memang tidak secara frontal bermaksud menghina dan merupakan kegiatan dakwah belaka). Tuduhan ini sebenarnya tidak berdasar dan tergolong peraturan karet. Tidak ada sebuah patokan yang jelas mengenai apa yang disebut penodaan agama. Pada rancangan KUHP yang baru, bisa dilihat berbagai macam tindakan yang tergolong sebagai penghinaan terhadap agama. Sangat ditekankan bahwa semua tindakan tersebut haruslah dilakukan ‘di muka umum’ dan ‘dengan sengaja’ (walaupun unsur kesengajaan tidak tertulis). Masalahnya adalah tidak ada sebuah penjelasan atau pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan itu sendiri. KUHP hanya menyebutkan jangan menghina, tetapi apa yang dimaksud dengan menghina tidak jelas sama sekali. Sebagai sebuah hukum, batasan-batasan ini harus diperjelas. Akhirnya, barometer yang menjadi indikasi adanya penghinaan ini adalah adanya demo besar-besaran anti-Ahmadiyah. 

Dari sisi hukum, berkeyakinan dan beragama merupakan konteks HAM dan tidak mungkin menjadi konteks penghinaan terhadap agama. Tidak ada dasar bagi mereka yang mengusung tuduhan ini. Apabila kelompok anti-Ahmadiyah merasa agamanya dinodai, kelompok Ahmadiyah bisa saja menuduh balik bahwa kelompok anti-Ahmadiyah menodai (mengobok-obok) keyakinan mereka.

Intervensi negara terhadap keyakinan/agama merupakan langkah mundur dalam perkembangan hidup manusia. Semua komponen harus sadar bahwa era negara mengatur agama bagi warganegaranya sudah lewat. Sayang sekali, ide toleransi beragama sudah mengikis walaupun sebenarnya ide ini merupakan nilai luhur dari pembentukan negara/bangsa ini. Beberapa waktu lalu, toleransi beragama sudah berjalan dengan baik di negeri ini walaupun di sana-sini masih terdengar/terlihat adanya tindakan/pembiaran yang tidak adil terhadap penganut agama lain yang minoritas. 

Pemeluk sebuah agama sebenarnya tidak perlu risau/khawatir dengan orang-orang yang memang berniat untuk menghina agama karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita sudah mengakomodirnya. Negara sudah selayaknya memberikan perlindungan terhadap semua elemen bangsa dan pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara harus konsisten menjalankan amanat UUD 1945 dan tidak membiarkan orang-orang yang mempolitisir agama untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s