PERDA Berbau Agama: Diskriminatif!

Beberapa DT II memberlakukan Perda yang muatannya diambil dari norma agama secara langsung. Perda seperti ini menimbulkan pro dan kontra yang panas beberapa waktu lalu. Kontra, karena pihak perempuan merasa dirugikan kebebasannya di waktu malam. Sebenarnya, apakah Perda seperti ini dapat diberlakukan?

Norma-norma yang berlaku di masyarakat secara umum dibagi atas norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Masing-masing norma memiliki ruang dan sanksi sendiri-sendiri, baik yang bersifat ke dalam, ke luar, vertikal dan horizontal. Ada kalanya aturan-aturan yang berlaku berasal dari beberapa norma, misalnya: jangan membunuh. Tuhan/masyarakat/hukum melarang manusia untuk membunuh. Namun, untuk dapat dihukum/dipidana, dasarnya bukan norma Tuhan, melainkan harus ada peraturan hukumnya.

Namun, norma hukum memiliki karakteristik sendiri karena selain menerapkan sanksi yang tegas dan memaksa, norma hukum harus memenuhi syarat-syarat. Pertama, untuk dapat membuat suatu peraturan hukum, syarat formil harus diperhatikan, yaitu apakah peraturan tersebut sudah dibuat oleh lembaga yang berwenang. Setelah itu, baru kemudian harus memenuhi syarat materil, yaitu apakah muatannya (substansi) sudah sesuai dengan landasan hukum yang lebih tinggi dan yang tertinggi.

Tidak dipungkiri banyak peraturan hukum yang secara formil sudah dibentuk oleh lembaga yang berwenang, namun substansinya sama sekali tidak sesuai dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Untuk tataran Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk melakukan koreksi. Namun, untuk peraturan di bawah UU, wewenang ini diberikan kepada Mahkamah Agung. Melihat dari tugas MA yang sudah terlalu banyak, idealnya tugas ini harus dilimpahkan kepada lembaga khusus atau diserahkan saja semuanya ke MK. Bila ada pihak yang dirugikan dengan pemberlakuan suatu peraturan hukum, mereka dapat mengajukan uji materil (judicial review) untuk kemudian dikoreksi. 

Bagaimana dengan Perda? Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 12
Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraanotonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk substansinya, Perda juga harus memenuhi beberapa asas, seperti diuraikan dalam:

Pasal 6
(1) Materi Muatan Peraturan Perandang-undangan mengandung asas
a. pengayoman;
b. kemanusian;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dari isi pasal-pasal di atas, jelas sudah bahwa sebuah Perda tidak boleh sembarang dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu yang tidak selaras/harmonis dengan asas hukum maupun hukum nasional yang lebih tinggi. Prinsipnya, pihak legislator daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan ini sehingga pemberlakukannya tidak merugikan (sebagian) masyarakat. 

Sebuah Perda yang melarang perempuan untuk tidak keluyuran di malam hari termasuk sebagai aturan yang diskriminatif karena ruang berlakunya hanya untuk kalangan perempuan saja. Sebagai sebuah peraturan daerah, muatannya tidak boleh memberikan pengecualian karena di mata hukum, baik laki-laki dan perempuan sama. Sebuah peraturan daerah tidak sama dengan Surat Keputusan (SK). Surat Keputusan bisa saja memberikan pengecualian para pihak. Namun, untuk sebuah peraturan dengan sanksi hukum tidak bisa demikian. Peraturan yang diskriminatif jelas-jelas melanggar UUD dan HAM bahwa konstitusi kita tidak pandang bulu dalam memberikan perlindungan. Setiap warga negara memiliki hak dan kemerdekaan yang sama. Atas alasan apapun sama sekali tidak dibenarkan adanya peraturan yang diskriminatif. Perlu diingat bahwa norma agama pada dasarnya memiliki ruang sendiri dan tidak dapat bergabung dengan sendirinya ke dalam norma hukum. 

Bagi kalangan yang pro dengan Perda demikian, tidak efektifnya peraturan hukum yang ‘konvensional’ menjadi alasan dari tuntutan tersebut. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Perda tersebut juga tidak menjamin hilangnya kemaksiatan. Walaupun sanksi yang diberikan Tuhan kepada para pendosa adalah dibakar hidup-hidup di neraka, tetap saja manusia tidak berbalik menjadi manusia yang soleh. Dari tingkat sanksinya, semua pasti setuju bahwa sanksi agama lebih ‘sadis’ daripada sanksi hukum. Akan tetapi, ternyata sanksi yang ‘sadis’ sekalipun tidak menjamin, apalagi sanksi hukum! Artinya, mereka yang pro sebenarnya ingin mengatakan bahwa norma agama sudah tidak berdaya sehingga perlu kekuasaan pemerintah untuk melaksanakannya agar norma agama yang memiliki sanksi ‘neraka’ juga ditambah dengan sanksi hukum yang memaksa. Wah..semakin bingung…

Di sisi lain, ketakutan kalangan yang kontra memang wajar karena apabila Perda seperti itu bisa berlaku, bibit-bibit otoriterisme akan berkuasa kembali dengan dalih sabda/perintah Tuhan. Bila demikian, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali ke jaman kegelapan. Era di mana peran dokter/psikiater diambil alih oleh Pastor yang berhak mengklaim seseorang itu gila atau tidak. Kalau gila, lalu dibakarrrr!  

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk menentang Perda bermuatan norma agama:
1. Indonesia bukan negara berdasarkan agama (agama yang mana?).
2. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang adil dan beradab.
3. Perda tersebut jelas-jelas memenuhi UU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, melanggar HAM, diskriminatif dan tidak memberikan kepastian/keadilan hukum.
4. Perda tersebut dapat menimbulkan kekacaubalauan di dalam masyarakat dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara (NKRI). 
5. Pembangunan manusia yang soleh bukan menjadi tugas negara. Negara tidak boleh mencampuri urusan-urusan agama. Negara hanya boleh memberikan fasilitas saja kepada organisasi agama (ah..untuk yang satu inipun negara tidak menjamin dan bersikap adil).
6. Ah sudahlah…
 
Lalu bagaimana dengan D.I Aceh, kog bisa berlaku Perda SI? Jangan tanya di sini, tanya sama orang Aceh lah🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s