Razia/Sweeping Software Bajakan

Baru-baru ini diberitakan bahwa para penumpang di bandara Soekarno-Hatta yang membawa laptop dirazia apakah menggunakan software bajakan atau tidak (kompas.com). Tentu, pemberantasan pelanggaran hak cipta oleh instansi yang berwenang memang patut diacungkan jempol. Sudah bukan rahasia lagi, apabila Indonesia merupakan negara dengan tingkat pembajakan software yang tinggi. Data dari BSA, Indonesia berada di posisi no.3 (84%) setelah Bangladesh (92%) dan China (82%).

Namun, saat ini target razia software ilegal sudah mengarah kepada pengguna langsung. Perubahan orientasi ini cukup memprihatinkan dan seolah-olah menunjukkan kelemahan kinerja dari aparat itu sendiri. Para produsen software bajakan saja nyata-nyata masih bebas melakukan pelanggaran hak cipta. Padahal, mereka-mereka inilah yang sebenarnya menjadi sasaran dari penegakan hukum hak cipta di Indonesia saat ini. Apakah ada keterkaitan dengan kedatangan mantan bos Micro**** ke Indonesia, patut diduga demikian.

UU Hak Cipta (UU HC, UU No. 19/2002)  memang memberikan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU HC, yaitu: 

Pasal 72:
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00.

Sementara yang menjadi cakupan pelanggaran Pasal 2 ayat 1 adalah:
Pasal 2 ayat (1):
Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 1:
Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau
penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media
internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca,
didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan
maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang
sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau
temporer.

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan
menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual,
menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan
kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada
publik melalui sarana apa pun.

Dari ketentuan di atas, tidak ada istilah yang secara terang-terangan mengatakan bahwa menggunakan software bajakan adalah dilarang. Alasan ini bukanlah untuk mengelak atau sekedar cari-cari alasan. Namun, begitulah aturan yang berlaku di Indonesia. Artinya, target dari pemberantasan pelanggaran hak cipta di bidang perangkat lunak memang bukanlah pengguna pribadi yang tidak bermotivasi pada keuntungan atau untuk tujuan komersil, melainkan bagi mereka yang menjual, atau memanfaatkan software tersebut untuk keperluan komersil (simak juga posting ini)

Adalah sangat berlebihan dan sama sekali tidak berdasar apabila pihak berwenang melakukan razia dengan dalih bahwa telah menerima laporan dari pemilik/pemegang hak cipta (Micro***? patut diduga). UU HC dalam hal ini memang menjabarkan wewenang pihak berwenang dalam hal terjadi tindak pidana di bidang hak cipta, antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
3. Meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
4. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Tidak berdasar karena razia yang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti adanya laporan tersebut dilakukan terhadap semua orang yang membawa laptop (perlu diingat, bahwa tidak semua mereka yang membawa laptop adalah pengguna laptop dan pengguna laptop belum tentu mereka yang melakukan ‘perbanyakan’ software). 

Hukum di indonesia juga menganut prinsip asas praduga tidak bersalah. Asas ini harusnya juga mencakup pengertian bahwa pihak yang merasa hak eksklusifnya dilanggar sudah memiliki target yang patut diduga melakukan tindak pidana tersebut. Syarat adanya ‘tersangka’ yang sudah patut diduga menjadi sebuah keharusan, apalagi delik pelanggaran hak cipta ini termasuk sebagai delik aduan. Apabila tidak ada orang yang patut diduga, maka pihak berwenang hanyalah tempat mengadu saja. 

Ada orang membawa laptop, apakah patut diduga menggunakan software bajakan? Atas dasar/berbasis apa? Berdasarkan pada data statistik (peringkat pembajakan) bahwa angka pembajakan di Indonesia tinggi tidaklah dapat melegalisir bahwa semua pengguna laptop di Indonesia patut diduga menggunakan software bajakan. Dalam hal ini, asas praduga tidak bersalah sebenarnya juga memberikan pengertian bahwa apabila seseorang tidak dapat diduga menggunakan software bajakan, maka tidak boleh dirazia. Jadi, tidak saja mencakup pengertian bahwa seseorang tidak boleh langsung dianggap tertuduh dan diperlakukan seperti seorang tertuduh (sudah dihakimi terlebih dahulu). Di sini, tidak dapat diduga diberi penekanan karena kita tidak boleh asal menduga (asal tuduh), yaitu menduga tanpa alasan yang sangat patut. Bila tidak, nenek-nenek yang membawa laptop pun bisa disangka membajak software dan dikenai sanksi pidana (ayo, mau nenek siapa?). 

Data yang dipublikasikan oleh BSA pada dasarnya hanya boleh digunakan sebagai bahan kajian, bukan untuk menduga telah terjadi pelanggaran hak cipta. Apabila pendekatan ini diterapkan, maka efeknya bisa menjadi lebih besar dan dashyat. Bukan tidak mungkin, suatu ketika pihak berwenang merazia semua USB Flash Disk, memory card, harddisk, disket, dan media penyimpanan lainnya dengan dalih bahwa telah terjadi penggandaan ciptaan tanpa hak. Apakah hal ini bisa terjadi? Bisa saja, apabila menggunakan pendekatan seperti yang di atas. 

Memang, belum diketahui persis bagaimana laporan yang diterima oleh pihak berwenang mengenai pelanggaran hak cipta tersebut. Siapa yang dilaporkan atas perbuatan apa? Yang pasti, dugaan pelanggaran ini haruslah sudah mengarah pada orang-orang tertentu. Para pengguna laptop seluruh Indonesia tidaklah termasuk sebagai orang-orang tertentu apalagi apabila ruang lingkupnya se-Indonesia. Melakukan razia software bajakan terhadap semua pengguna/pembawa/pemilik laptop adalah sama saja dengan mengatakan bahwa semua pengguna /pembawa/pemilik laptop di Indonesia sudah diduga menggunakan software bajakan. Pola pikir (pola duga) seperti ini sangat menyesatkan dan sempit. Apabila tidak dicermati dengan arif, maka dapat menimbulkan efek yang luar biasa. Diperlukan pemahaman yang arif untuk dapat menegakkan hukum hak cipta di Indonesia. Apalagi, penegakan hukum hak cipta di bidang software di Indonesia sebenarnya masih baru, masih jauh dan masih mengundang konflik kepentingan, antara negara, pemilik/pemegang hak cipta dan pengguna. Di satu sisi, negara harus menjamin hak pemilik hak cipta. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban agar pengguna dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan. Orientasi penegakan hukum hak cipta harus tetap mengutamakan prioritas dan sesuai dengan tuntutan UU HC. Tanpa orientasi yang jelas, maka tindakan yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil dan terarah. Dengan maraknya razia terhadap pengguna laptop, paling-paling hanya membuahkan praktek kucing-kucingan antara aparat dan pengguna. Tidak perlu heran, karena itu juga yang terjadi antara aparat dan pengganda software-software/DVD bajakan.

Terkait dengan razia terhadap setiap pengguna laptop, seorang teman memberikan sebuah analogi. Begitu terjadi pemerkosaan terhadap seorang gadis buta, maka yang tertuduh adalah semua lak-laki di seluruh dunia!

—————————

Jadi teringat tayangan di TV yang memberitakan razia HP terhadap anak-anak sekolah apakah menyimpan kandungan pornografi atau tidak. Tanpa disadari oleh aparat, tindakan usil ini sebenarnya sudah melanggar hak asasi manusia. Di Indonesia, sudah tidak ada lagi daerah-daerah yang bersifat pribadi (privasi). Orang yang telanjang bulat di rumah sendiri bisa-bisa dihukum karena ditemukan oleh seorang tamu sedang telanjang (huh, siapa suruh datang ke rumah gw!!!). Razia yang tidak berdasar/tanpa alasan yang sah (berhak) terhadap barang-barang pribadi harusnya dilarang karena dapat menimbulkan kesewenang-wenangnya.  Serahkan pada mereka yang berhak mendidik, dalam hal ini adalah orangtua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s