Analisis Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 (Judicial Review UU KY)

Ringkasan Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006 merupakan putusan terhadap perkara permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) yang diajukan oleh 31 Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA).

Dasar dari permohonan ini adalah dengan berlakunya UU KY, hak dan kewenangan para Hakim Agung tersebut dirugikan, yaitu dalam hal:

A. Batasan hakim yang diatur dalam ketentuan:

1.   Pasal 1 angka 5 bahwa definisi hakim menurut UU KY mencakup semua hakim, termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

2.    Pasal 34 ayat (3) UU KK mengenai pengawasan KY yang melingkupi Hakim Agung dan Hakim.

B. Pengawasan hakim yang diatur dalam ketentuan:

1. Pasal 20 terkait tugas KY melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim guna kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

2. Pasal 22 ayat (1) huruf e terkait rekomendasi KY terhadap hasil pemeriksaan perilaku hakim yang disampaikan kepada MA, MK dengan tembusan ke Presiden dan DPR. Sementara, ayat (5) terkait kewajiban MA dan/atau MK untuk mengeluarkan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta oleh KY dalam rangka pengawasan hakim.

C. Usul penjatuhan sanksi dan penghargaan yang diatur dalam ketentuan:

  1. Pasal 21 terkait wewenang KY untuk mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA dan/atau MK.
  2. Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5) terkait usul penjatuhan sanksi yang bersifat mengikat dan apabila pembelaan hakim ditolak, maka usul pemberhentiannya diajukan oleh MA dan/atau MK kepada Presiden.
  3. Pasal 24 ayat (1) terkait wewenang KY untuk mengusulkan kepada MA dan/atau MK pemberian penghargaan kepada hakim yang berprestasi.
  4. Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4)  terkait wewenang KY untuk mengambil keputusan dengan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota KY. Khusus untuk pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim MK, harus dihadiri oleh semua Anggota. Namun, setelah 3 kali penundaan, keputusan berlaku sah bila dihadiri 5 orang Anggota KY saja.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa perluasan batasan hakim dalam Pasal 1 angka 5 UU KY menjadi Hakim Konstitusi bertentangan dengan karena dapat memandulkan fungsi MK dalam memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Selain itu, KY sama sekali tidak terlibat dalam pemilihan dan pengangkatan Hakim Konstitusi dan UUD sama sekali tidak bermaksud untuk memberikan kewenangan kepada KY dalam mengawasi perilaku Hakim Konstitusi. Sebagai konsekuensinya, pasal-pasal dalam UU KY yang mencakup Hakim Konstitusi dinyatakan tidak mengikat oleh MK. Berbeda dengan Hakim Agung, MK berpendapat bahwa Hakim Agung termasuk dalam batasan hakim yang tidak luput dari pengawasan KY. Hakim Agung adalah Hakim, hanya saja Hakim Agung berada pada hierarki hakim paling tinggi dalam peradilan.

Berkaitan dengan Pasal 34 ayat (3) UU KK yang berbunyi, ”Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”, MK berpendapat bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berbunyi, ”Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkankehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Bagi MK, telah terjadi peniadaan wewenang KY sehingga Pasal 34 ayat (3) tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan KY, MK berpendapat bahwa kewenangan tersebut  bukan untuk mengawasi lembaga peradilan, melainkan untuk menjaga dan menegakkan perilaku hakim sebagai individu. Selain itu, hubungan MA dan KY bukanlah untuk menerapkan prinsip checks and balances karena hubungan semacam ini hanya terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (separation of power). MA dan KY merupakan lembaga yang berada dalam satu kekuasaan yang sama, dalam hal ini kekuasaan kehakiman (yudikatif). Namun, KY bukanlah pelaksana dari kekuasaan kehakiman. KY berperan dalam pengusulan calon Hakim Agung, sedangkan fungsi pengawasan penuh tetap dipegang oleh MA. Namun, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim ini, KY dan MA harus bekerja sama erat karena KY merupakan organ pendukung. Selain itu, KY tidak dapat turut mengawasi kewenangan yustisial MA atau putusan hakim itu sendiri. Pasal 24 UUD 1945 Amandemen menegaskan bahwa kekuasaaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penilaian terhadap putusan hakim yang dimaksudkan sebagai pengawasan di luar mekanisme hukum acara yang tersedia adalah bertentangan dengan prinsip res judicata pro veritate habetur. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar (de inhoud van het vonnis geld als waard). Namun demikian, KY pada prinsipnya tidak saja memiliki wewenang pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim.

Menurut MK, sejauh mengenai fungsi pengawasan Hakim dan Hakim Agung, rumusan pasal-pasal yang mengaturnya tampak berbeda dengan 24B ayat (1) UUD 1945 Amandemen. Selain itu, tidak ada kejelasan pengaturan subyek, obyek dan prosesnya sehingga dapat menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Pasal 20 UU KY tidak semata-mata merupakan fungsi pengawasan perilaku karena Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 Amandemen memberikan kewenangan lain bagi KY. Memang, selain berwenang melakukan tindakan-tindakan preventif dan korektif, KY juga berwenang dalam peningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan. Namun, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh KY tersebut tidak disertai dengan batasan penormaan tentang sejauh apa yang disebut “pengawasan” dan “perilaku hakim”. Sementara Pasal 25 ayat (3) dan (4) serta Pasal 34 ayat (3) UU KK bertentangan dengan Pasal UU 24, 24B, dan 24C UUD 1945 Amandemen karena rumusannya tidak sesuai, adanya kewenangan YK yang dikurangi dan sama sekali tidak terkait dengan MK. Demikian juga dengan Pasal 24 ayat (1), tidak mengikat sepanjang berkaitan dengan MK.

Berkaitan dengan pasal-pasal usul penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku, harus dilakukan oleh organisasi profesi. KY dapat memberikan rekomendasi kepada organisasi profesi, dalam hal tersebut MA agar dilakukan tindakan.

 

Pendapat Publik

Berkaitan dengan fungsi pengawasan hakim dan definisi hakim, pendapat publik cukup beragam. Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) sendiri melihat bahwa pengusulan seleksi Hakim Agung yang berasal dari hakim karier sebaiknya tertutup oleh MA saja, tidak  melalui KY. Seleksi kualitas, kepribadian, dan tes psikologi tidak perlu dilakukan karena hakim karier sudah teruji[1].  Berkenaan dengan batasan hakim, pendapat yang pro membedakan lingkup dari Hakim dan Hakim Agung. Prof. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa KY hanya dapat mengawasi hakim tingkat pertama dan banding[2]

Pendapat yang kontra dengan putusan MK, pertama, cenderung melihat bahwa putusan MK merupakan langkah mundur dan pertimbangannya keliru. Akibatnya, menyebabkan terjadi kekosongan hukum[3]. Di banyak negara, lembaga semacam KY tidak dibatasi fungsi pengawasannya, termasuk untuk mengawasi Hakim Agung. Pengecualian terhadap Hakim Agung merupakan tindakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan moralitas yang terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945[4].

Selain pendapat yang pro dan kontra, muncul juga pendapat yang tidak memihak, melainkan cenderung mengemukakan adanya keseimbangan dalam wewenang pengawasan kedua lembaga tersebut. Baik MA, MK dan KY harus sama-sama bertemu untuk merumuskan fungsi pengawasan hakim sesuai dengan UU yang mereka miliki dan kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman[5].

Berkaitan dengan fungsi pengawasan hakim dan definisi hakim, pendapat  yang pro menyatakan bahwa UU KY tidak menambah ataupun mengurangi makna kata hakim[6]. KY hanya memerinci definisi hakim tersebut sehingga di dalamnya termasuk juga Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Alasan ini hanya digunakan oleh, baik oleh Hakim Agung dan MK untuk terlepas dari pengawasan KY. Menurut pendapat ini, hakim bukanlah manusia setengah dewa dan tetap perlu diawasi serta dikoreksi. Padahal, fungsi pengawasan ini sangat diperlukan untuk percepatan reformasi di bidang peradilan. Mahfud MD sendiri melihat ada beberapa putusan MK yang kontroversial  dan kurang berpihak terhadap upaya demokratisasi dan penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi dan mafia peradilan[7].

 

Analisis

Munculnya perseteruan lembaga MA dan KY secara mendasar memberikan sebuah indikasi bahwa telah terjadi benturan kepentingan, dalam hal ini terutama mengenai pengawasan hakim, termasuk juga Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Konflik KY terhadap MK memang tidak mencuat ke permukaan, namun dapat tercermin dari putusan MK yang menganulir semua bagian yang terkait dengan MK. UUD 1945 Amandemen, baik MA, MK dan KY sama-sama berada dalam satu lingkup kekuasaan, dalam hal ini Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD 1945 Amandemen menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan oleh MK. Dari sini, terlihat jelas bahwa yang dimaksudkan dengan hakim adalah semua hakim-hakim yang berada di bawah naungan MA dan MK. Pendapat bahwa Hakim Agung bukan merupakan hakim “biasa” adalah keliru. Apalagi, dalam Pedoman Perilaku Hakim yang dibentuk oleh MA sendiri, dengan tegas menyatakan bahwa batasan Hakim mencakup seluruh hakim, termasuk Hakim ad-Hoc sekalipun di semua lingkungan peradilan dan semua tingkatan peradilan[8], dalam hal ini termasuk juga Hakim Agung.

Memang, pengadilan yang mandiri dan netral merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Demikian juga dengan posisi dan peran hakim. Dalam Pedoman Etika Perilaku Hakim yang dibentuk oleh MA dan KY, sama-sama menyebutkan bahwa posisi dan peran hakim menjadi sangat penting, terutama karena kewenangan yang dimilikinya. Disebutkan bahwa seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan, mencabut kebebasan warga negara atau bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Di sinilah pentingnya peranan pengawasan yang dimiliki oleh KY. KY dalam hal ini juga berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam mengawasi perilaku hakim. Kekuasaan kehakiman yang mandiri pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan umum yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dalam bidang peradilan. Dalam hal ini, adanya suatu pertanggungjawaban sosial terhadap masyarakat merupakan pengimbang dari kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut[9].  Nilai inilah menjadi jiwa dari lembaga KY seperti yang ditetapkan oleh UUD. Tanpa fungsi pengawasan, maka KY sama sekali tidak berfungsi seperti yang diinginkan oleh UUD 1945. Dihapusnya kewenangan KY, otomatis jiwa dari UU KY itu sendiri

Dalam menjalankan tugasnya, hakim terikat dengan etika. Sebuah etika profesi berperan sebagai alat pengatur yang cukup efisien karena etika profesi mengontrol perilaku anggotanya agar tetap bekerja menurut etika yang sepakatinya[10]. Salah satu pertimbangan MK dalam putusannya, menekankan bahwa pentingnya fungsi pengawasan serta pembinaan etika profesi hakim. Bebas dari pengaruh siapapun juga merupakan salah satu etika dari profesi hakim[11]. Kebebasan ini harus dijamin, bahkan oleh lembaga profesi itu sendiri. Oleh sebab itu, seharusnya pengawasan kode etik yang dibentuk oleh lembaga profesi dilakukan oleh lembaga di luar profesi sendiri, dalam kasus ini hanya oleh KY. Sebuah pengawasan tidaklah dapat disebut sebagai sebuah campur tangan internal yang membatasi kebebasan hakim. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf e UU KY bahwa hasil pemeriksaan KY diberikan dalam bentuk rekomendasi kepada MA atau MK. Untuk selanjutnya, sanksi dapat diberikan oleh lembaga itu sendiri. Jadi, sangat tidak beralasan mengatakan bahwa KY dapat campur tangan terhadap masalah internal MA.

Dalam putusannya, MK menghapus semua kewenangan KY dalam hal pengawasan hakim, namun didasari dengan pertimbangan yang berbeda dari alasan yang diberikan oleh para pemohon (Hakim Agung). Dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyebutkan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dari pernyataan pasal, jelas dimengerti bahwa permohonan yang dikabulkan adalah bila didasari dengan alasan yang tepat. Sementara, MK sendiri memiliki alasan yang benar-benar berbeda dari alasan pemohon. Alasan MK adalah adanya ketidakjelasan rumusan karena pertukaran posisi kata “menegakkan” dan “menjaga”. Memang, salah satu petunjuk untuk menguji apakah sebuah muatan UU sudah sesuai dengan UUD adalah dengan melihat ketentuan yang dirumuskan dalam Batang Tubuh UUD 1945[12]. Di sini, perlu dilakukan perbandingan-perbandingan, terutama dalam hal gramatikal. Namun, bukan berarti MK dapat begitu saja menghapus kewenangan ini.  Dalam hal ini, ketentuan dalam UU KY sama sekali tidak bertentangan,  seperti yang disebutkan oleh MK, melainkan lebih tepatnya tidak harmonis dengan ketentuan pada UUD 1945 Amandemen. Hal ini tercermin dari pendapat MK bahwa kewenangan KY dianggap kurang rinci sehingga menimbulkan lebih banyak ketidakpastian hukum. Selain itu, bila disimak kembali, pendapat MK bahwa kewenangan KY kurang rinci adalah bertentangan dengan alasan MK yang semula. Kewenangan yang tidak rinci,bukanlah dengan kewenangan yang bertentangan. Dalam kasus ini, dasar yang dijadikan MK pun tidak saling mendukung. 


[2] “Uji Materi UU KY: Tak Satu Negara Pun Batasi Pengawasan KY”, dalam Kompas, 7 Juni 2006, hlm. 4, kol. 1.

[4] Dalam Kompasop. cit.

[5] “Solusi Kewenangan Pengawasan Hakim oleh MA dan KY”, dalam Pledoi, no. 05, vol. 1 tahun 2006, hlm. 8.

[6] Agust Riewanto, “Putusan MK dan Tirani Profesi Hakim”, dalam Seputar Indonesia, 2 September 2006, hlm. 9, kol.2

[7] “Kekuasaan Kehakiman”, dalam Kompas, 12 Oktober 2006, hlm. 3, kol. 5.

[8] Termuat dalam bagian Pengertian Pedoman Perilaku Hakim, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006.

[9] Paulus Effendi Lotulung, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Konteks Pembagian Kekuasaan dan Pertanggungjawaban Politik, makalah dalam Seminar Hukum Nasional ke-VII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman R.I, Jakarta, 12 –15 Oktober 1999.

[10] Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996, hlm. 18.

[11] Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 102.

[12] Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-UndanganDasar-Dasar dan Pembentukannya, cet. 11, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlm. 125.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s