Software Bajakan Semuanya Ilegal?

Topik ini mungkin tidak asing lagi bagi kebanyakan orang karena banyak yang sudah membahasnya. Memang, masalah pembajakan masih merupakan momok di Indonesia bagi semua pihak. Di satu sisi, penegakan hukum harus dilaksanakan, apalagi masalah bajakan ini sudah menjadi isu internasional. Di sisi lain, apabila ditegakkan dengan setegak-tegaknya, bisa dirasakan memiliki dampak yang cukup signifikan. Razia penjualan software bajakan sampai ke kelas akar-akar rumput yang belakangan ini dilakukan pun menimbulkan masalah baru, paling tidak bagi mereka yang sudah terbiasa untuk menggunakan software bajakan: Susah cari yang jual software di pinggir-pinggir kota ….

Memang, bagi para pendukung software asli, terlihat bahwa pemberantasan software bajakan, terutama di Jakarta, belum sesuai dengan harapan. Tengok saja ke beberapa mall/pusat bisnis. Walaupun sudah sering dilakukan razia, tetap saja penjual masih menjamur, seakan tidak ada habis-habisnya. Seorang teman mengatakan bahwa memberantas pembajakan itu seperti pepatah “mati satu tumbuh seribu”. Jadi, percuma saja untuk diberantas karena bakal muncul lebih banyak lagi dan sebaiknya jangan diberantas!

Pembajakan Software Itu Apa Sih?

Sebenarnya dalam terminologi hukum kita, tidak ada istilah pembajakan software. Bisa jadi, istilah ini merupakan terjemahan langsung dari “software piracy”. Dalam Kamus Microsoft Encarta, dikatakan bahwa “piracy” merupakan perbuatan menggunakan material yang dilindungi dengan copyright (istilah kita: hak cipta) tanpa permisi. Okelah.

Bila kita lihat ke dalam hukum nasional kita, masalah perlindungan software ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19/2002 (UU Hak Cipta). Pada Pasal 12 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sebuah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra adalah:

1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Jadi, untuk mengatakan apakah sebuah produk itu masuk ke dalam perlindungan hak cipta, maka kita perlu merujuk pada pasal di atas, apakah produk tersebut termasuk di dalamnya.

Untuk mengetahui apa yang disebut pembajakan software tersebut maka, kita harus terlebih dahulu mengetahui apakah perlindungan yang diberikan terhadap sebuah Ciptaan, dalam hal ini sebuah software (piranti lunak).

Pasal 2 UU Hak Cipta memberikan batasan hak-hak apa saja yang tercakup dalam hak cipta. Dikatakan Hak Cipta merupakan hak eksklusif Pencipta (atau Pemegang Hak Cipta) untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya. Selain itu, Pencipta (atau Pemegang Hak Cipta) atas program komputer berhak untuk memberikan izin/melarang orang lain untuk menyewakan Ciptaannya.

Permasalahannya, apa-apa saja yang dimaksudkan dengan mengumumkan atau memperbanyak sebuah ciptaan tersebut? Dalam Penjelasan Pasal 2 UU Hak Cipta dikatakan bahwa pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” juga mencakup kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Jadi, dalam hal ini pembajakan software bisa mencakup beberapa kegiatan antara lain menjual software atau menyewakan software. Namun, di sini kan tidak disebutkan bahwa menggunakan (memakai) software merupakan pelanggaran hak cipta (pembajakan software). Oleh sebab itu, Anda tidak perlu khawatir bila menggunakan software bajakan. Akan tetapi, tunggu dulu. Meng-copy atau menginstal software termasuk tindakan memperbanyak software. Bila dilakukan tanpa izin (tanpa lisensi dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta) maka juga dianggap pembajakan. Yachhh, sama saja.

Sebenarnya, masalah hak cipta awalnya merupakan permasalahan perdata, artinya hanya menyangkut kepentingan individu terhadap individu lainnya. Namun, lantaran UU Hak Cipta juga memasukkan unsur pidana, maka masuklah masalah pembajakan software ke ranah pidana. Pasal 72 ayat (1) memberikan ancaman kurungan pidana bagi mereka yang sengaja dan tanpa hak (melawan hukum) melakukan perbuatan tersebut, paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1 juta, paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 milyar. Upss..

Software (bajakan) untuk Pendidikan?

Pada dasarnya, memang hak pencipta software itu dijamin terhadap adanya pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun. Namun, ada beberapa pengecualian yang perlu diketahui. UU Hak Cipta kita sebenarnya tetap memberikan ruang bagi dunia pendidikan untuk dapat memanfaatkan hasil karya-hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta. Rezim hak cipta kita juga mengenal apa yang disebut sebagai “fair use” (kewajaran pemakaian). Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan sebuah ciptaan yang dilindungi UU Hak Cipta tidak dianggap pelanggaran apabila untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Masalahnya, UU Hak Cipta tidak dengan tegas menyatakan bahwa program komputer (software) termasuk di dalamnya. Seharusnya, prinsip ini berlaku umum untuk semua produk hak cipta. Untuk software, prinsip fair usetadi hanya berlaku bagi salinan (copy backup) sebuah software yang kita beli. Itu pun hanya untuk cadangan belaka, bukan untuk dipinjamkan apalagi disewakan ke teman-teman. Bisa jadi, ini merupakan tanda adanya tekanan dari kalangan industri software untuk tidak memasukkannya sewaktu UU ini dibahas di parlemen. Coba tebak aja siapa,….

Bila untuk ciptaan selain software bisa “bebas” dimanfaatkan untuk pendidikan, mengapa software tidak? Dengan kata lain, bila mengutip karya orang lain tidak dikatakan plagiat, mengapa memakai software untuk belajar dikatakan “mencuri” hak orang lain? Padahal keduanya diatur dalam UU yang sama. Apakah karena di Indonesia masih banyak orang yang belajar? Jadi, bisa dipastikan pengguna terbesar dari sebuah software untuk kegiatan belajar-mengajar, ya? Mungkin saja demikian karena kalau “dibebaskan” bisa rugi produsen software. Software kan kebanyakan dibuat untuk tujuan komersil, bukan pengabdian semata-mata. Kalau demikian, penulis-penulis buku harus protes karena prinsip “fair use” ini. Seharusnya, mengutip pun dibayar. Pendidikan sekarang ini juga mahal dan sudah menjadi sebuah “investasi” walaupun tidak pasti.

Menurut saya, pengaturan hak cipta di Indonesia sudah saatnya diubah kembali, direvisi ke arah yang lebih baik dan mendukung proses pembangunan nasional. Dalam hal ini, pemerintah kan memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (ingat kan isi UUD 1945). Jadi, sudah seharusnya sebuah hal yang bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan diatur untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Pemerintah sudah seharusnya memberikan ketentuan bagi pengembang software yang memproduksi program yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan agar merilis edisi gratis untuk pendidikan (education version), terutama untuk sebuah sistem operasi yang merupakan basis untuk aplikasi lainnya dapat berjalan. Biasanya, edisi ini hanya menyediakan fungsi-fungsi mendasar saja. Boleh juga dengan pembatasan-pembatasan kemampuan/fungsi. Memang, langkah ini bukanlah langkah yang mudah karena harus melibatkan banyak pihak (perlu dibentuk sebuah komisi/lembaga khusus?).  Selain itu, pemerintah juga memang harus menjalankan fungsinya untuk melindungi hak-hak para produsen software. Ya yang seimbanglah…

Fenomena yang sekarang terlihat adalah seolah-olah manusia tidak bisa lagi menghindari dari keberadaan software. Kalau dulu, kita masih bisa memilih tidak menggunakan software. Sekarang bagaimana? Kemana-mana orang membawa USB Flash Disk, tergantung-gantung membebani leher…Lantaran kondisinya sudah seperti ini, maka perlu diadakan penyesuaian mengenai hukum di bidang hak cipta software. Kita lihat saja…

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam hak cipta adalah mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta. Pasal 30 UU Hak Cipta menetapkan jangka waktu 50 tahun untuk sebuah software terhitung sejak diumumkan pertama kali. Jadi, apabila menggunakan software yang sudah berumur lebih dari 50 tahun, Anda aman. Sebagai contoh, Windows XP pertama kali diluncurkan tahun 2001. Jadi, untuk dapat bebas menggunakan software Windows XP tanpa harus beli, silahkan menunggu sampai tahun 2052.

One thought on “Software Bajakan Semuanya Ilegal?

  1. didimz wrote on Jun 27, ’08

    Software bajakan itu memang bagaikan 2 mata pedang, bisa positif, bisa negatif, menurut saya seh boleh dibajak, asalkan bukan produk lokal dalam negeri. Klo SMR mengatasi pembajakan dengan dongle, bentuknya silakan lihat di web saya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s