Sifat Tunai dalam Jual Beli Tanah: Lunas yang Salah-Kaprah

Secara umum, jual beli menurut hukum perdata Indonesia dianggap sudah terjadi ketika para pihak sudah sepakat mengenai obyek jual beli dan harganya. Pengertian ‘sudah terjadi’ disini memang awalnya membingungkan karena bukan berarti bahwa proses jual beli sudah berhenti disitu. Menurut  Pasal 1457 KUH Perdata Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Definisi jual beli menurut pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa jual beli adalah janji para pihak dimana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar harga yang disepakati. Jadi, jual beli merupakan perjanjian konsensual/konsensuil. Ketika unsur-unsur pokok jual beli (unsur esensial) sudah terpenuhi (barang dan harga), maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak (obligatoir).

Namun, sahnya perikatan jual beli belum menjamin para pihak memenuhi kewajibannya. Artinya, para pihak bisa saja melakukan wanprestasi, dengan tidak membayar harga maupun dengan tidak menyerahkan barangnya. Bila demikian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi.

Tahap selanjutnya dari perjanjian jual beli adalah pemenuhan kewajiban dari para pihak, yaitu menyerahkan barang (hak milik) dan membayar harga. Lalu bagaimana dengan Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, …meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar? Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa ketentuan tersebut untuk menjelaskan sahnya perjanjian jual beli, yang diawali dengan kesepakatan para pihak mengenai obyek jual beli dan harga. Selanjutnya, pihak penjual harus menyerahkan barangnya, karena jual beli saja tidak otomatis memindahkan hak milik. Realisasinya (levering) tergantung pada benda yang akan dijualbelikan. Bila barang bergerak (bukan atas nama), maka penyerahan dilakukan dengan mengoperkan barangnya sehingga pihak pembeli menguasai barang tersebut. Bila barang tak bergerak, maka penyerahan harus dilakukan secara tertulis.

Menurut hukum agraria kita, jual beli barang tak bergerak berupa tanah/bangunan harus dilakukan dihadapan pejabat yang ditunjuk untuk itu, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah. Terkait dengan ketentuan jual beli tanah ini ada pertanyaan yang menarik, apakah hukum jual beli tanah kita mengikuti ketentuan hukum perdata diatas tadi? Dengan berlakunya UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 tahun 1960), hukum agraria kita mengadopsi hukum adat (bukan hukum perdata) yang pengaturannya dilakukan oleh pemerintah. Pasal 26 UU Pokok Agraria menyebutkan bahwa jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Artinya, jual beli tanah tidak semata-semata suatu perbuatan dalam ranah hukum perdata, melainkan juga diatur dalam hukum publik.

Dalam hukum adat, dikenal lembaga jual beli yang bersifat terang dan tunai. Terang karena dilakukan dihadapan kepala adat, agar diketahui oleh umum. Menurut  Pasal 37 PP Pendaftaran Tanah (PP No. 24 tahun 1997),  jual beli tanah dapat dilakukan jika aktanya dibuat dihadapan PPAT yang berwenang. Mengadopsi hukum adat tersebut, sifat terang disini karena wajib dilakukan dihadapan PPAT, pejabat yang ditunjuk khusus oleh pemerintah yang wilayah kerjanya sesuai dengan lokasi tanah yang akan dijual. Disebut tunai karena perbuatan penyerahan tanah dan pembayaran harga tanah dianggap terjadi bersamaan (simultan), artinya jual beli tersebut telah terpenuhi seketika ketika tanah telah diserahkan.

Apakah sifat tunai jual beli disini harus dianggap harga jual beli telah dibayar lunas? Ada yang berpendapat bahwa karena sifat tunai dalam jual beli tidak berarti harga dibayar lunas, melainkan juga boleh tidak lunas sehingga jual beli tanah dapat dilangsungkan oleh PPAT dengan membuat akta jual beli dengan kondisi tanah belum dibayar lunas. Apakah demikian?

Menurut KKBI, tunai diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak tanggung, kontan. Prinsip tunai dalam hukum adat tersebut sebenarnya tidak berurusan dengan soal pembayarannya, melainkan suatu keadaan dimana dua perbuatan/tindakan terjadi secara bersamaan, seketika terpenuhi kesemuanya. Ketika tanah sudah diserahkan, otomatis pembayaran sudah dianggap selesai (lunas). Memang, konsekuensi dari sifat tunai/kontan dari jual beli tanah, ketika pembayaran harga belum dilakukan secara penuh (belum lunas), maka, dengan diserahkannya tanah tersebut (dengan dibuatnya Akta Jual Beli tanah), pembayaran haruslah dianggap sudah lunas (jual beli kontan/tunai), tidak ada kewajiban yang perlu diselesaikan lagi. Artinya, ketika Akta Jual Beli (AJB) dilakukan, maka pemilik tanah (penjual) telah menyerahkan tanahnya kepada pembeli, dan pembeli dianggap telah membayar seluruh harganya. Perkara apakah pembeli belum membayar sebagian uangnya, secara demi hukum haruslah dianggap telah dibayarkannya pada saat tersebut. Selanjutnya, atas utang pembayaran tersebut, menurut konsep hukum adat, berlaku lepas dari jual beli tersebut. Penjual tidak dapat berargumen bahwa karena harga belum dibayarkan seluruhnya, maka jual beli menjadi batal dan tanah kembali kepadanya.

Kesimpulannya, sifat tunai bukanlah merujuk langsung pada kondisi pembayaran lunas atau tidak lunas. Namun, konsekuensi dari sifat tunai tadi, maka harga jual beli tanah justeru haruslah dianggap lunas (walaupun baru membayar sebagian), dan hal ini akan tegas dinyatakan dalam akta jual belinya. Artinya, PPAT tidak mungkin dapat membuatkan AJB dengan kondisi bahwa harga belum dibayar lunas yang tegas dinyatakan dalam akta tersebut. Bila mengenai pembayarannya disebutkan belum lunas dalam akta jual belinya, maka hal tersebut tidak memenuhi unsur tunai tadi. Karena sifatnya tunai, artinya pembayaran justeru harus lunas atau dianggap lunas. Hal lainnya, walaupun namanya perjanjian jual beli, akan tetapi akta jual beli (AJB) tanah yang dibuat PPAT bukanlah suatu perjanjian konsensual ataupun perjanjian obligatoir, melainkan suatu perbuatan hukum sebagai syarat penyerahan (levering) tanah, yang menurut ketentuannya harus ditindaklanjuti dengan pendaftaran peralihan hak miliknya (hak kepemilikan).

Dalam PP Pendaftaran Tanah, memang tidak disebutkan bahwa jual beli harus dengan pembayaran lunas. Berbeda dengan peralihan hak karena lelang (pembelian melalui lelang), unsur pelunasan pembayaran menjadi syarat dari peralihan hak milik itu sendiri. Mengenai lunas atau tidaknya pembayaran harga tanah, pada akhirnya kembali kepada para pihak. Apakah pihak pembeli setuju dengan harga yang belum dibayar seluruhnya, namun tanah sudah diserahkan? Kalaupun setuju, maka pembayaran tetap harus dianggap lunas pada saat tersebut, dan kekurangannya akan dianggap sebagai utang yang lepas dari jual beli tersebut.

Agen Jaminan Sebagai Pemegang Hak Tanggungan

Istilah agen jaminan umum dikenal dalam suatu sindikasi kredit/pembiayaan dimana para kreditor menunjuk salah satu kreditor sebagai agen jaminan yang nantinya berfungsi sebagai pemegang hak kebendaan atas seluruh jaminan/agunan yang diserahkan oleh debitor/nasabah.

Penunjukan sebagai agen jaminan secara umum dilakukan dalam bentuk pemberian kuasa yang dinyatakan, baik dalam perjanjian kredit itu sendiri maupun dalam akta perjanjian lainnya, misalnya perjanjian antarbank. Dengan penunjukan sebagai agen jaminan ini, salah satu kreditor menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan pemilik jaminan (bisa debitor itu sendiri ataupun pihak ketiga). Akta-akta pemberian jaminan nantinya hanya akan ditandatangani oleh agen jaminan dan pemilik jaminan. Apabila suatu waktu terjadi eksekusi atas jaminan, maka agen jaminan terikat dengan perjanjian yang dibuat diantara para kreditor terkait dengan pembagian hasil atas eksekusi jaminan tersebut.

Dalam suatu sindikasi kredit dengan penunjukan agen jaminan, para kreditor memang memiliki hak yang sama terhadap debitor dalam hal melakukan penagihan utang. Namun, terkait dengan pengambilan pelunasan utang dari obyek jaminan yang diserahkan debitor/pemilik jaminan, maka hanya agen jaminanlah yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan pemilik jaminan/obyek jaminan, sedangkan agen jaminan dalam internal sindikasi mereka terikat dengan perjanjian pembagian hasil.

Penunjukan dan kedudukan salah satu kreditor sebagai agen jaminan dapat dipahami mengingat hal-hal terkait sindikasi melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang sama sebagai kreditor. Bayangkan saja, apabila tidak dilakukan penunjukan agen jaminan, maka urusan terkait dengan penjaminan atau pembebanan agunan tentu menjadi tidak mudah, mulai dari penandatanganan akta perjanjiannya sampai dengan proses pendaftarannya (untuk obyek jaminan yang harus didaftarkan). Belum lagi apabila terdapat kendala di lapangan terkait dengan obyek jaminannya.

Namun, dalam prakteknya, penunjukan salah satu kreditor sebagai agen jaminan ini menimbulkan 2 persepsi legalitas kewenangan bertindak, pertama, apakah agen jaminan bertindak sendiri selaku pemegang hak jaminan terhadap pihak ketiga, ataukah kedua, apakah agen jaminan bertindak selaku kuasa dari kreditor lainnya dan sekaligus untuk diri sendiri terhadap pihak ketiga? Bila agen jaminan dimaksudkan bertindak sendiri dalam urusan penjaminan, maka sebagaimana tersebut diatas agen jaminanlah yang ‘menguasai’ atau memegang obyek jaminan. Bila agen jaminan dimaksudkan bertindak selaku kuasa dari kreditor lainnya dan sekaligus untuk diri sendiri selaku salah satu kreditor, maka cukup agen jaminan saja yang bertindak untuk proses pembebanannya, sedangkan hak jaminannya tetap dipegang secara bersama-sama oleh para kreditor. Persoalan lainnya, bagaimana halnya bila yang ditunjuk sebagai agen jaminan itu bukanlah pihak yang berkedudukan sebagai kreditor?

Apakah skema sindikasi seperti itu diakomodasi oleh peraturan perundangan-undangan terkait dengan pemberian jaminannya? Coba kita lihat bagaimana pengaturannya dalam hal obyek jaminannya berupa tanah dan/atau bangunan (hak atas tanah). Bila obyek jaminannya berupa tanah, maka berlaku UU Hak Tanggungan (No.4 Tahun 1996). Dalam UU Hak Tanggungan, disebutkan bahwa para pihak yang berkepentingan dalam suatu pembebanan hak tanggungan meliputi debitor, kreditor dan pemilik tanah/bangunan/rumah susun. Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan dengan akta otentik dihadapan PPAT dengan kewenangan sesuai lokasi obyek berada, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Hak Tanggungan bahwa:

Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) wajib dicantumkan :
a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;
b. Domisili pihak-pihak;
c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin;
d. Nilai tanggungan;
e. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

Sebagaimana dalam penjelasannya, unsur-unsur tersebut diatas bersifat wajib untuk sahnya sebuah APHT. Bila unsur-unsur tersebut tidak dicantumkan secara lengkap, APHT dimaksud tidak berlaku dan batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialitas dari Hak Tanggungan, baik mengenai subyek, obyek, maupun utang yang dijamin.

Terkait skema sindikasi kredit diatas, dimana para kreditor menunjuk salah satu kreditor sebagai agen jaminan, siapakah yang disebut sebagai pemegang (penerima) hak tanggungan disini? Pasal 9 UU Hak Tanggungan tegas mengatakan bahwa Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang (dalam hal ini kreditor). Di sini, jelas dinyatakan bahwa syarat esensial menjadi pemegang hak tanggungan adalah orang-orang yang berpiutang atau pihak yang kepadanya akan dilakukan pelunasan. Artinya, bila tidak berkedudukan sebagai kreditor tentu subyeknya tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak tanggungan. Nantinya, setelah hak tanggungan tersebut didaftarkan, maka nama (kreditor) pemegang hak tanggungan akan dicantumkan dalam sertipikat hak tanggungan (SHT). Mengapa kaitan siapa subyek yang menjadi pemegang hak tanggungan di sini menjadi hal yang penting? Karena Undang-Undang ini memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan tersebut dengan titel eksekutorial untuk menjual obyek jaminan melalui pelelangan di muka umum. Jadi, bila hanya agen jaminan yang disebutkan sebagai pemegang hak tanggungan, maka nantinya hanya agen jaminanlah yang berhak untuk melaksanakan eksekusi. Sebaliknya, bila nama pemegang hak tanggungan adalah sekalian kreditor, maka nantinya kesemua kreditor tersebut secara bersama-sama bertindak sebagai penjual.

Dalam suatu penjaminan terkait sindikasi kredit, siapa-siapa yang menjadi pemegang hak tanggungan tentu dikembalikan kepada pihak kreditor sendiri. Apakah yang dimaksudkan adalah sekalian kreditor sindikasi atau hanya agen jaminan yang ditunjuk saja. Tentu, keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda, dengan kelebihan dan kekurangannya. Namun, bila yang ditunjuk sebagai agen jaminan adalah pihak yang kedudukannya bukan sebagai kreditor, tentu ini menimbulkan permasalahan hukum dalam hal legalitasnya (kewenangannya bertindak). Bila agen jaminan bertindak untuk diri sendiri tentu tidak memenuhi ketentuan UU Hak Tanggungan (Pasal 9 UU Hak Tanggungan) dan hanya dapat ebrtindak selaku kuasa dari kreditor semata-mata. Dalam kedudukannya selaku kuasa kreditor, tentu bukan nama agen jaminan yang didaftarkan sebagai pemegang hak tanggungan, melainkan nama dari kreditor itu sendiri. Ketika agen jaminan yang bukan kreditor dipaksakan sebagai pemegang hak tanggungan, konsekuensinya sangat serius, yaitu akta pembebanan hak tanggungan tersebut menjadi batal demi hukum. Ini berarti kreditor akan kehilangan hak diprioritaskan terhadap aset debitor/pemilik jaminan.

Membaca Pasal Penonaktifan Gubernur Ketika Menjadi Terdakwa

Membaca ketentuan perundang-undangan seharusnya mudah dipahami oleh semua orang karena prinsipnya undang-undang itu dianggap sudah diketahui oleh semua orang. Di sini, kita membayangkan bahwa bahasa undang-undang itu harus sederhana dan gamblang (mudah dimengerti/mudah dicerna). Namun, walaupun bahasanya kita sebutkan ‘sederhana dan gamblang’, sungguhlah tak mudah memahami suatu ketentuan undang-undang. Akibatnya, kesalahpahaman sering terjadi, karena orang buru-buru memahaminya. Bukan tak mungkin, pemahaman buru-buru berpotensi menjadi tak seluruhnya benar.

Ambil contoh dalam membaca salah satu ketentuan undang-undang terkait pemerintahan daerah (No. 23 tahun 2014):

Pasal 83
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pasal 83 tersebut tentu diatur sedemikian rupa agar tak semua kasus terdakwanya seorang kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) akan membawa konsekuensi penonaktifan dari jabatannya. Pasal ini merupakan ketentuan khusus, limitatif, hanya apabila ancaman delik (ancaman pasal) sesingkat-singkatnya selama 5 tahun. Namun, pengaturan ini tampak tak sistematis (jadi terlihat aneh). Ketentuan pemberhentian kepala daerah karena berstatus terdakwa atau karena telah divonis berkekuatan hukum tidak di-cover Pasal 78 UU Pemerintahan Daerah itu sendiri, yang memberikan batasan sebab-sebab seorang kepala daerah (otomatis) diberhentikan.

Pasal 78
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
 c. diberhentikan.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Pasal 78 tersebut sebenarnya mengatur apa saja peristiwa/kondisi yang menyebabkan jabatan kepala daerah berhenti (secara demi hukum tak menjabat lagi). Ada 3 peristiwa atau kondisi yang menyebabkan jabatan tersebut berhenti, yaitu ketika kepala daerah meninggal dunia, pada saat permintaan berhenti diterima, dan pada saat dikeluarkannya keputusan diberhentikannya kepala daerah. Khusus berhenti karena diberhentikan, alasannya sama sekali tak berhubungan dengan suatu tindak pidana kejahatan, melainkan karena hal yang lebih abstrak lagi, karena melanggar sumpah, melakukan perbuatan tercela atau mendapat sanksi pemberhentian. Ini tidak menunjukkan ketentuan yang sistematis, yang seharusnya menjadi ciri-ciri suatu undang-undang.

Pertanyaan selanjutnya, kapankan seorang kepala daerah secara demi hukum berhenti dari jabatannya? Kalau alasannya karena meninggal dunia dan atas permintaan sendiri, tentu jawabannya tak perlu diperdebatkan lagi. Namun berbeda kalau karena diberhentikan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1.c). Kapan diberhentikan-nya disini masih meninggalkan persoalan yang tak sederhana, karena tak hanya berarti saat terjadinya keadaan atau peristiwa pemberhatian tersebut, melainkan juga masa atau jangka waktu keluarnya keputusan pemberhentian sebagai kepala daerah. Artinya, tidak serta merta ketika seorang kepala daerah telah berstatus terdakwa, maka kemudian ia langsung dinonaktifkan setelah status tersebut disandang. Walaupun tak tegas disebutkan, namun UU tersebut masih memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk terus menjabat walaupun berstatus terdakwa. Pasal 83 tersebut diatas tidak menyebutkan adanya kewajiban bagi presiden untuk mengeluarkan penonaktifan  (pemberhentian sementara), hanya disebutkan yang berwenang melakukan pemberhentian tersebut adalah presiden untuk jabatan gubernur dan menteri untuk jabatan walikota/bupati.

Lalu, sampai kapan seorang kepala daerah yang berstatus terdakwa masih dapat menjabat sebagai kepala daerah? Membaca Pasal 83 tersebut, maka selama kepala daerah masih berstatus terdakwa, ia masih berhak menjabat sepanjang keputusan penonaktifan/pemberhentian belum dikeluarkan. Sebaliknya, apabila status kepala daerah meningkat menjadi terhukum atau terpidana, otomatis, secara demi hukum jabatannya berhenti dan selanjutnya secara resmi setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan. Pada tingkatan status ini, hak kepala daerah sudah dicabut oleh hukum (ia menjadi tak berwenang lagi sebagai kepala daerah). Produk-produk kebijakan yang dikeluarkannya menjadi cacat hukum.

Prosedur pemberhentian jabatan kepala daerah ternyata tak sesederhana dan segamblang itu. Kompleksnya pengaturan soal pemberhentian jabatan kepala daerah dalam UU Pemerintahan Daerah sebenarnya bukan karena persoalan hukum pidana semata, melainkan juga karena persoalan hukum administrasinya. UU Pemerintahan Daerah tak menegaskan kewajiban presiden untuk segera melakukan penonaktifkan/pemberhentian setelah kepala daerah meningkat statusnya dari tersangka menjadi terdakwa. Mendukung hal itu, UU tersebut juga tampak memberi peluang/kesempatan bagi seorang kepala daerah berstatus terdakwa untuk terus menjabat, apalagi bila kepala daerah tersebut tidak ditahan sehingga tak berhalangan dalam menjalankan tugasnya, yang merupakan salah satu alasan untuk melakukan pemberhentian.  Sebaliknya, membaca ketentuan Pasal 83 tersebut, kepala daerah yang statusnya dihukum (terhukum) atau terpidana membawa konsekuensi dicabutnya secara demi hukum jabatan kepala daerah yang diembannya dan kondisi inilah yang kemudian mengaktifkan ketentuan Pasal 78 ayat (1.c) sehingga mewajibkan presiden mengeluarkan keputusan pemberhentian, karena seorang yang terhukum atau terpidana adalah suatu keadaan yang melanggar sumpah, dianggap sesuatu yang tercela dan yang diberi sanksi pemberhentian.

Dari sisi lama ancaman hukumannya (unsur ancaman pasal), ada pandangan bahwa bila ancaman hukuman atas pidana yang didakwakan bukan di atas 5 tahun, maka ketentuan Pasal 83 mengenai penonaktifan kepala daerah tidak dapat diberlakukan. Alasannya, tindak pidana kejahatan yang disebut dalam Pasal 83 tersebut adalah tindak pidana ‘kelas’ berat karena diancam paling singkat 5 tahun (dan ada kemungkinan besar bahwa vonisnya diatas 5 tahun). Artinya, apabila kejahatan yang didakwakan kepada pejabat tersebut diancam dengan penjara paling lama 5 tahun, ini bukan dianggap kejahatan ‘kelas’ berat.

Ketika seseorang didakwa dengan kejahatan yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, maka teorinya, pejabat tersebut (kalaupun terbukti) akan divonis setidaknya 5 tahun. Namun, apabila hanya didakwa dengan kejahatan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun, maka kalaupun terbukti, belum tentu divonis 5 tahun.

Ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 83 UU Pemerintahan Daerah sepertinya kurang tegas dalam maksudnya sehingga menjadi kabur. Karena kabur, interpretasinya pun bermacam-macam. Dalam KUHP, ancaman hukuman umumnya dikonstruksi  sebagai ancaman paling lama (istilah “maksimum pidana”), sedangkan ancaman hukuman yang disebut dalam Pasal 83 UU Pemda adalah minimum pidana. Ada 2 persoalan yang menjadi masalah dalam hal ini:

1. Apakah ancaman hukuman yang dimaksud adalah ancaman pada saat didakwa (ancaman pasal), atau ancaman hukuman pada saat penuntutan?

Bila yang dimaksud adalah ancaman hukuman pada saat didakwa, maka persoalannya adalah merujuk pada ancaman pidana pasal dari tindak pidana tersebut. Bila disebutkan bahwa ancaman pidananya paling lama 5 tahun, maka dalam hal ini Pasal 83 UU Pemda berlaku. Ketentuan Pasal 83 UU Pemda tidak harus dipahami sebagai pidana kejahatan ‘kelas’ berat, karena disebutkan setidak-tidaknya atau mencapai 5 tahun. Apabila ancaman yang dimaksud adalah ancaman pada saat penuntutan,* maka kejahatan dimaksud bisa dianggap ‘kelas berat’, namun bisa juga dianggap kejahatan biasa, tergantung dari lama tuntutannya. Bila demikian, sebaiknya harus menunggu sampai ada proses penuntutan.

*Kalau yang dimaksud adalah ancaman hukum pada saat penuntutan, maka sebenarnya konstruksi Pasal 83 tersebut membingungkan karena disebutkan karena didakwa, bukan karena dituntut.

2. Apakah pidana yang dimaksud oleh Pasal 83 UU Pemda itu adalah tindak pidana umum atau tindak pidana tertentu saja?

Bila yang dimaksud adalah ancaman hukuman atas tindak pidana umum yang ancaman hukumannya setidaknya mencapai 5 tahun, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa selain tindak pidana dengan pidana paling singkat 5 tahun tersebut, Pasal 83 UU Pemda juga memasukkan tindak pidana makar atau terorisme, padahal kalau dilihat dari lama hukumannya, tindak pidana terorisme atau makar juga dipidana 5 tahun.

Letak dari persoalan ini adalah unsur pasal “paling singkat”. Bila tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 83 UU Pemda adalah tindak pidana secara umum yang hukumannya mencapai 5 tahun atau lebih, seharusnya unsur pasal yang digunakan bukanlah paling singkat, melainkan setidak-tidaknya. Penggunaan unsur pasal paling singkat terbaca kontradiktif dengan konstruksi pasal dalam KUHP yang umumnya menyebutkan hukuman pidana paling lama.

Nilai Penjaminan Fidusia yang Salah-Kaprah

Pemberian kredit atau pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha Bank juga mengandung risiko, dalam arti bahwa uang yang dipinjamkan tidak disertai dengan proses pengembalian pinjaman. Untuk meminimalkan risiko tersebut, maka Bank dalam memberikan pendanaan harus menggunakan prinsip kehatian-hatian, yaitu hanya dengan adanya jaminan. Dalam terminologi Bank, yang dimaksud dengan jaminan adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menilai kesanggupan daripada debitur/Nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank (agar tidak menjadi bahan temuan tim audit), apalagi dana yang digunakan oleh Bank merupakan dana titipan masyarakat. Salah satu dari langkah tersebut adalah dengan pemberian agunan* (cagaran) oleh debitur/nasabah, yang umum disebut sebagai jaminan saja.

Menurut ketentuan UU Perbankan**, agunan (atau jaminan tambahan) yang dapat dimintakan Bank kepada debitur/nasabah adalah barang/proyek/hak tagih terkait proyek yang dibiayai Bank tersebut dalam hal ‘jaminan‘ sudah dianggap cukup oleh Bank. Dalam hal agunan tersebut tidak mencukupi, maka Bank ‘dapat’ meminta agunan tambahan.** Walaupun demikian, mengingat jaminan tak selalu berupa agunan, maka Bank boleh saja memberikan kredit tanpa agunan (KTA) sebagaimana belakangan ini, yang umumnya diberikan kepada nasabah perorangan.

*Agunan merupakan jaminan tambahan bagi Bank, karena penilaian Bank tak hanya dari sisi barang agunan saja.

**UU No.7 tahun 1992 yg telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998.

**Agunan tambahan adalah (tambahan) jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank untuk menjamin fasilitas kredit/pembiayaan. Agunan tambahan bisa berupa jaminan tunai (misalnya deposito), benda-benda bergerak ataupun aset tetap seperti tanah dan bangunan.

Agar menimbulkan hak preferensi (hak didahulukan) maka penyerahan agunan harus dilakukan sesuai aturan penjaminan, tergantung dari bentuk agunannya. Pada prinsipnya agunan yang diserahkan bukan dimaksudkan untuk dapat dimiliki, melainkan hanya digunakan dalam rangka pengambilan pelunasan atas utang kredit. Oleh karenanya, Bank selaku debitur harus melakukan penilaian terhadap aset agunan (nilai obyek). Nilai obyek yang biasa dipakai adalah harga pasar (market value) yang dilakukan oleh penilai independen atau penilai internal, tergantung besarannya. Nantinya, penilaian ini penting untuk menentukan rasio ketercukupan jaminan, yaitu perbandingan antara jumlah utang/pinjaman dengan nilai agunan (debt to collateral ratio).

Umumnya, Bank menetapkan nilai rasio jaminan mencapai 125% dari jumlah utangnya. Selisih daripada jumlah utang tersebut dimaksudkan juga untuk mengcover biaya-biaya yang muncul, misalnya terkait biaya penjualan agunan, ataupun terbentuknya bunga atas utang tersebut, belum lagi kalau terjadi penurunan kualitas aset.

Selain untuk pemenuhan rasio jaminan, penilaian agunan sesuai harga pasar juga penting dilakukan untuk dapat menentukan seberapa besar nilai yang ingin diambilalih atau diperoleh dari agunan kredit ketika suatu saat agunan tersebut harus dieksekusi (dijual). Maksimal besarnya nilai yang dapat diperoleh dari suatu penjualan agunan disebut dengan nilai penjaminan (nilai gadai, nilai fidusia, nilai Hak Tanggungan, nilai hipotik – nilai penjaminan resi gudang).

Terkait dengan nilai penjaminan ini, ada satu hal menarik yang terjadi dalam praktek. Menarik sekaligus salah-kaprah juga. Prinsipnya, nilai penjaminan adalah maksimal jumlah yang dapat diperoleh oleh kreditur selaku pemegang jaminan tersebut.* Artinya, apabila ada kelebihan dari penjualan agunan tersebut, maka sisanya dikembalikan kepada pemilik agunan. Atas alasan ini, seringkali nilai penjaminan ditetapkan atau disepakati melebihi dari nilai obyeknya itu sendiri, dengan pemikiran agar keseluruhan nilai agunan tersebut dapat diperoleh untuk kepentingan kreditur itu saja. Akibatnya, penetapan nilai penjaminan yang lebih besar dari nilai obyek dengan maksud agar menutup celah adanya kewajiban mengembalikan sisanya kepada pemilik agunan, menjadi tidak masuk akal/tak logis baik secara legal yuridis, legal ekonomis ataupun legal matematis. Untuk obyek agunan yang dianggap investasi, misalnya deposito atau tanah, kemungkinan cara ini masih dapat diterima dengan catatan bahwa kelebihan angka tersebut masih logis sesuai dengan kenaikan harga/nilai tanah. Hanya saja, cara penjaminan seperti ini tak cocok untuk aset bergerak seperti kendaraan atau alat berat, yang nilainya semakin menurun/menyusut sepanjang waktu.

*Dalam konteks kreditur sebagai pemegang jaminan/agunan, dalam praktek disebut kreditur separatis, yang dibedakan dengan kreditur konkuren maupun kreditur preferen/istimewa.

Harusnya, mengingat penentuan nilai (obyek) agunan sudah dilakukan secara wajar sesuai harga pasar, maka nilai pembebanannya juga mengikuti nilai yang wajar (rasional) pula. Walaupun tidak ada larangan atau konsekuensi hukum atas kekeliruan dalam menetapkan nilai penjaminan dalam akta notaris, namun kekuatan keotentikan akta penjaminan tersebut menjadi tak sempurna. Untuk apakah sesuatu itu diatur dalam akta yang otentik jika daya kekuatannya tak efektif? Untuk apakah meminta sesuatu atas barang yang tidak ada? Pada akhirnya, Notaris tentu bukan memandangnya sebagai suatu persoalan mendasar, karena nilai penjaminan juga menjadi patokan bagi Notaris untuk mengenakan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak untuk pembuatan aktanya.

Perpindahan Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja PPAT

Pejabat Pembuat Akta Tanah (umum dikenal sebagai PPAT) merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Walau disebut pejabat*, namun PPAT termasuk salah satu profesi dibidang hukum keperdataan. Masyarakat biasanya melihat jabatan PPAT dan notaris tak berbeda. Ketika melihat notaris, masyarakat juga mengiranya PPAT, demikian sebaliknya. Padahal, PPAT tidak selalu notaris, dan notaris tidak selalu PPAT**.

*Karena diangkat dan dilantik oleh pemerintah atas nama negara. Walaupun demikian, bukan termasuk pejabat negara. PPAT tidak digaji oleh negara.

**Bagi pejabatnya sendiri, memang ada kesan kurang sempurna kalau PPAT tidak menjabat notaris dan sebaliknya. Selain itu, notaris bahkan dapat juga merangkap sebagai pejabat lelang kelas II. Walaupun demikian, ada pengaturan khusus dan ini juga menjadi kritik dalam profesi notaris itu sendiri bahwa untuk membuat akta dalam bidang tertentu seperti akta-akta di bidang pasar modal atau koperasi, diharuskan adanya pelatihan dan semacam sertifikasi, padahal produk yang dihasilkan tetap sama yaitu akta otentik.

Salah satu perbedaan mendasar antara profesi PPAT dan notaris adalah soal kewenangannya dalam membuat akta. PPAT hanya berwenang membuat akta-akta khusus dalam bidang pertanahan saja (termasuk rumah susun, dgn format akta tertentu), sedangkan notaris berwenang membuat akta-akta yang lebih luas (umum) sifatnya* atas perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang keperdataan.

*Walaupun masih menjadi sebuah kontroversi, menurut UU Jabatan Notaris (UU No.30 Tahun 2004 jo. UU No.2 Tahun 2014), notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan pertanahan (Pasal 15 ayat (2) f). Kontroversinya, notaris tak perlu lagi diangkat sebagai PPAT dan sudah berwenang membuat akta-akta PPAT. Apalagi, kewenangan tersebut diberikan oleh UU yang kedudukan lebih tinggi dibandingkan kewenangan yang diberikan kepada PPAT berdasarkan PP).

Selain mengenai kewenangan membuat akta, perbedaan juga terletak pada lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengatur, membina dan mengawasi profesi PPAT. PPAT merupakan jabatan dibawah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN, sedangkan notaris merupakan jabatan dibawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam praktek, berbedanya kewenangan lembaga yang mengatur profesi PPAT dan notaris (mengingat jabatan notaris dan PPAT sudah dianggap sebagai satu kesatuan yang sulit dipisahkan), terkadang timbul kesulitan yang dihadapi oleh PPAT itu sendiri dalam menyesuaikan segala sesuatunya agar dapat memenuhi ketentuan mengenai jabatan PPAT dan notaris. Salah satunya, adalah mengenai tempat kedudukan atau wilayah kerja PPAT dan notaris.

Menurut perubahan atas Peraturan Jabatan PPAT No.37 tahun 1998 (PP No.24 Tahun 2016), yang dimaksud dengan Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya. Terkait daerah kerja ini, terdapat perubahan mendasar yang sampai saat ini masih belum efektif berlaku. Menurut Pasal 12 ayat (1) PP No.37 tahun 1998, Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Namun demikian, ketentuan ini telah diubah dengan PP No.24 Tahun 2016,  sehingga Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Ketentuan baru ini memberikan perubahan yang signifikan*. Tadinya, PPAT hanya dapat membuat akta-akta yang tanah/rumah susunnya terletak dalam satu kota/kabupaten sesuai wilayah Kantor Pertanahan setempat, kini cakupan wilayahnya menjadi lebih luas dari sebelumnya dan sama dengan wilayah kerja notaris**.

*Perluasan daerah kerja ini cukup kontroversial juga dikalangan PPAT dan notaris. Menurut pihak kementerian ATR, dengan adanya perluasan daerah kerja ini nantinya diharapkan bahwa semua PPAT mendapat kesempatan yang sama dalam menjalankan jabatannya, tanpa harus membuat kavling-kavling kerja seperti sebelumnya. Namun ada juga kalangan yang melihat bahwa dengan perluasan ini, peluang pekerjaan PPAT yang berada di ‘daerah’ menjadi lebih berkurang dan terbatas.

**Dalam UU Jabatan Notaris disebut wilayah jabatan notaris.

Terkait dengan pengangkatan PPAT, semenjak keluarnya Keputusan Menteri ATR No.208/KEP-17.3/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Daerah Kerja PPAT, maka diberlakukan sistem pengangkatan tanpa melihat formasi. Artinya, PPAT dapat diangkat untuk daerah kerja mana saja. Berbeda dengan formasi notaris, yang saat ini telah diberlakukan dengan sistem berjenjang sesuai kategorinya. Pengangkatan notaris tidak dapat lagi dilakukan untuk tempat-tempat kedudukan (kota/kabupaten) yang termasuk dalam kategori A, B dan C, kecuali perpindahan (berjenjang).* Pengangkatan notaris baru hanya terbuka untuk daerah-daerah tempat kedudukan dengan kategori D.

*Kategori A : DKI Jakarta; Kategori B: Kota Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Tangerang Selatan, Bekasi, Yogyakarta, Depok, Kabupaten Bogor, Tangerang dan Sleman; Kategori C: Kabupaten Bekasi, Sidoarjo, Bantul, Deli Serdang, Gowa, Badung, Gianyar, Kota Bogor, Tangerang, Surakarta, Batam, Pekanbaru, Denpasar; Kategori D: Kota/kabupaten di luar kategori diatas, sesuai Permenkumham No.27 Tahun 2016.

Menurut ketentuan sebelumnya berdasarkan PP 37 Tahun 1998, dalam hal PPAT diangkat (berdasarkan SK Menteri) dan disumpah/dilantik (dalam pengertiannya: terbukti dengan adanya Berita Acara Pelantikan) atau menjalankan tugas sebagai notaris pada daerah tempat kedudukan yang berbeda dengan kedudukan notaris, maka jabatan PPAT tersebut berhenti dengan sendirinya (Pasal 8 ayat (1) huruf c). Pasal 9 selanjutnya menjelaskan bahwa PPAT yang bersangkutan dapat diangkat kembali sebagai PPAT di tempat kedudukan/daerah kerja baru. Terkait pemberhentian dengan sendirinya tersebut, tidak perlu dibuatkan keputusan menteri terkait pemberhentian tersebut (Pasal 25 Perkaban No.1 Tahun 2006). Akibat hukumnya, sejak tanggal pemberhentian tersebut PPAT tidak lagi berwenang membuat akta*.

*Kapan PPAT tidak berwenang lagi membuat akta, apakah per keluarnya SK pengangkatan notaris atau per tanggal pelantikan notaris? Menurut ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pemberhentian dengan sendirinya terjadi setelah pelantikan atau setelah menjalankan jabatan sebagai notaris. Bagaimana halnya apabila baru keluar SK pengangkatan notaris dan belum dilantik? Dalam hal ini, menurut hemat kami belum memenuhi kategori pemberhentian dengan sendirinya tersebut, setelah SK notaris keluar, notaris tersebut juga masih memiliki waktu 60 hari untuk menentukan sikap apakah mau dilantik atau tidak. Dalam hal lewat 60 hari, maka SK notaris tersebut dapat saja dibatalkan oleh menteri.

Sebagaimana telah dijelas diatas, menurut PP 37 Tahun 1998, berbedanya tempat kedudukan/daerah kerja antara PPAT dan notaris berujung pada pemberhentian sebagai PPAT dengan sendirinya. Namun, ketentuan ini selanjutnya telah diubah dengan PP 24 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 9 ayat 1 PP 24 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam hal tersebut PPAT yang bersangkutan memiliki 2 opsi yang harus dilakukan. Pertama, mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan PPAT sesuai tempat kedudukan notaris kepada menteri. Kedua, berhenti sebagai notaris pada tempat kedudukan yang berbeda dari kedudukan PPAT.

Bila memilih opsi pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4),  PPAT harus terlebih dahulu diberhentikan oleh menteri, yaitu berupa pemberhentian sementara. Dengan pemberhentian sementara oleh menteri, maka selanjutnya PPAT berhenti menjalankan jabatannya. Namun dalam perubahan PP tersebut, tidak dijelaskan mengenai jangka waktu pemberhentian sementara tersebut dan menimbulkan kerancuan. Kerancuan pertama, apakah akta yang dibuat PPAT setelah diangkat menjadi notaris di tempat kedudukan berbeda menyebabkan akta tersebut batal atau tidak. Bila sebelumnya diatur bahwa setelah dilantik menjadi notaris pada tempat kedudukan yang berbeda, maka otomatis PPAT berhenti dengan sendirinya dan akta yang dibuat setelahnya batal karena PPAT tak berwenang. Kerancuan kedua, pengaturan pemberhentian sementara tersebut dimasukkan ke lingkup kategori pelanggaran, dimana PPAT sebelum diberhentikan sementara diberi hak memberikan pembelaan (Pasal 10 ayat 6). Pertanyaannya, apakah diangkat/menjabat sebagai notaris di tempat kedudukan lain selalu termasuk perbuatan pelanggaran sama halnya sebagai terdakwa atau melakukan perbuatan tercela?* Padahal, PP tersebut mengatur bahwa dalam hal terjadi perbedaan tempat kedudukan, PPAT memiliki 2 opsi sebagaimana tersebut diatas.

*Mengenai hal ini tentu perlu ada penjabaran lebih lanjut. Kalaulah dianggap sebagai pelanggaran, bukan berarti PPAT dalam hal ini sengaja melakukan ‘pelanggaran’ tersebut, mengingat prosedur untuk pindah tempat kedudukan PPAT (bila ingin menyesuaikan tempat kedudukan notaris) memang harus dilakukan setelah berita acara pelantikan notaris dilakukan. Apalagi bila dikaitkan dengan formasi notaris yang sudah terbatas yang menyebabkan PPAT mau tidak mau harus memilih tempat kedudukan lain, maka kondisi seperti ini mau tidak mau dihadapi oleh banyak PPAT. Padahal, tempat kedudukan yang sama juga merupakan dambaan notaris yang merangkap PPAT.

Terkait dengan pemberhentian sementara tersebut, protokol PPAT kemudian diserahkan kepada PPAT di daerah kerjanya (Pasal 27 ayat (1) PP 24 Tahun 2016). Sejak awal pengangkatannya, PPAT memang diwajibkan membuat pernyataan untuk mau menerima protokol dari PPAT lain. Permasalahannya, bagaimana kalau tidak ada PPAT yang mau menerima protokol tersebut? Pasal 29 PP 37 tahun 1998 menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah  BPN Propinsi akan menunjuk PPAT yang wajib menerimanya. Selanjutnya, serah terima protokol PPAT dituangkan dalam Berita Acara Serah* Terima protokol PPAT yang diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

*Salah satu syarat perpindahan adalah penyerahan protokol harus selesai dilakukan. Artinya, tanpa adanya penyerahan protokol, maka perpindahan tidak mungkin dilakukan menurut ketentuan PP ini.

Perbedaan tempat kedudukan/daerah kerja antara PPAT dan notaris di satu sisi mewajibkan PPAT untuk mengajukan perpindahan tempat kedudukan sesuai kedudukan notaris atau berhenti sebagai notaris di tempat kedudukan baru tersebut. Di sisi lain, proses perpindahan maupun pemberhentian di sini bukanlah sekedar proses. Ada tata cara dan prosedurnya, yang kalau disimak tak mudah dilakukan. Dengan kata lain, ketika hal ini terjadi, PPAT harus memilih apakah terus sebagai PPAT atau berhenti sebagai PPAT dan lanjut sebagai notaris dan berharap setidaknya ada perubahan sehingga jabatan keduanya bisa saling mengikuti. Notaris mengikuti PPAT dan sebaliknya PPAT mengikuti notaris. Namun, yang berlaku sekarang adalah PPAT mengikuti notaris, namun notaris tak dapat mengikuti PPAT. Sampai kapan?

Fidusia Barang/Piutang/Obyek Jaminan yang Akan Ada/Dimiliki Kemudian Hari

Ketentuan Pasal 9 UU Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999) memungkinkan para pihak (Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia) untuk memperjanjikan jaminan secara fidusia berupa obyek barang bergerak yang timbulnya di kemudian hari, termasuk piutang tagihan*. Dalam penjelasan pasalnya ketentuan tersebut penting dipandang dari segi bisnis/komersialnya, yang menunjukkan adanya fleksibilitas atas benda/barang yang dapat dibebani Jaminan Fidusia untuk pelunasan suatu utang.

*Menurut KBBI, tagihan adalah uang yang harus ditagih. Di sini, pengertiannya spesifik yaitu uang. Demikian juga pengertian piutang kurang lebih sama. Namun pengertian piutang secara hukum bersifat luas, apa saja yang dapat ditagih, menjadi hak, klaim dan sebagainya. Jadi, di sini digunakan istilah piutang tagihan adalah untuk mengacu spesifik pada piutang berupa uang.

Persoalannya, apakah yang dimaksud dengan obyek jaminan  fidusia yang akan ada dikemudian hari? Pengertian “obyek yang akan ada” di sini bukanlah dalam pengertian yang umum. Dalam pengertian umum, obyek yang akan ada berarti obyek yang saat ini belum dimiliki, barangnya belum ada. Lantas, apakah kita dapat menjanjikan jaminan berupa barang-barang yang belum ada fisiknya saat ini?

Kembali lagi kepada penjelasan Pasal 9 UU Fidusia tersebut diatas bahwa lembaga penjaminan fidusia untuk barang-barang yang akan ada dikemudian hari dimaksudkan untuk mendukung kelancaran dunia usaha. Perspektifnya adalah bisnis. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan jual-beli/perdagangan. Sebagai contoh, bila suatu perusahaan memiliki usaha pertambangan yang diwajibkan memiliki armada angkut dan alat berat, perusahaan tersebut dapat meminta pembiayaan atas kendaraan dan alat berat tersebut kepada pihak Bank dan kemudian kendaraan dan alat berat tersebut digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan Bank tersebut. Obyek jaminan disini tentu belum dimiliki oleh perusahaan tersebut (obyeknya secara fisik belum ada). Namun, Bank setuju, sebagai syarat pemberian kredit/pembiayaan, perusahaan dimungkinkan untuk menjaminkan kendaraan dan alat berat yang akan dibiayai oleh Bank tersebut walaupun obyeknya masih belum dimiliki. Biasanya, untuk penjaminan barang secara fidusia dipersyaratkan adanya bukti kepemilikan atas obyek jaminan dimaksud. Namun, mengingat dalam hal ini bukti kepemilikan barang belum ada/dimiliki, maka sebagai pengganti bukti kepemilikan tersebut  dapat dipersyaratkan adanya surat berupa purchase order kendaraan/alat berat yang telah diverifikasi atau invoice dari supplier barang dan nantinya kemudian disertai pernyataan bahwa obyek jaminan tersebut benar akan menjadi milik penjamin.

Demikian juga apabila obyek jaminannya berupa piutang yang akan ada/dimiliki dikemudian hari. Tentu, piutang tersebut tidak hanya sekedar janji belaka, melainkan piutang yang benar-benar akan dimiliki yang dapat ditagih kepada pihak ketiga dan tentunya ada perikatan/kontrak yang melandasi adanya piutang tagihan tersebut. Sebagai contoh, suatu perusahaan subkontraktor yang mendapat pekerjaan proyek dari main– kontraktor meminta pembiayaan kepada pihak Bank dan sebagai jaminannya subkontraktor tersebut menjaminkan piutangnya nanti kepada pihak main-kontraktor setelah pekerjaan tersebut selesai. Di sini, penjamin dipersyaratkan untuk memberikan bukti berupa asli kontraknya yang telah diverifikasi sehingga pihak Bank menerima jaminan tersebut (piutang tagihannya belum jatuh tempo).

Walaupun demikian, dalam praktek terjadi juga pemberian jaminan berupa piutang tagihan yang dasar kepemilikan tagihan tersebut belum ada/muncul, hanya didasarkan atas surat pernyataan kepemilikan piutang dari penjamin saja (mirip hanya berupa penjaminan perusahaan). Sebagai contoh, perusahaan leasing/koperasi simpan pinjam mendapat pembiayaan dari pihak Bank dengan menjanjikan bahwa semua piutang tagihan leasing/koperasi kepada nasabah/anggotanya* menjadi jaminan atas pembiayaan Bank tersebut. Di sini, perusahaan leasing/koperasi tersebut belum memiliki dasar kepemilikan piutang sebagaimana yang dimiliki oleh sub kontraktor dalam contoh sebelumnya. Antara leasing/koperasi dengan nasabah/anggotanya belum ada perikatan/perjanjian (belum menimbulkan kewajiban kepada nasabah/anggota koperasi tersebut). Dari sisi kepastian hukumnya, tentu jaminan seperti ini menjadi lemah karena semuanya kembali lagi pada penjaminan secara umum.**

*Pembiayaan Bank disini disalurkan kembali/diteruskan kepada nasabah/anggota koperasi. Jadi, leasing/koperasi bertindak sebagai penyalur.

**Penjaminan secara umum adalah penjaminan yang terjadi secara demi hukum sebagai akibat ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata.

Pengertian penjaminan secara fidusia atas barang yang akan ada dikemudian hari haruslah dimaknai bukan secara leksikalnya, melainkan dalam konteks memperlancar kegiatan dalam dunia usaha/bisnis. Eksistensi barang-barang tersebut bukan berarti belum ada, melainkan sudah dianggap ada (fiksi hukum) dengan dibuktikan adanya perikatan/kontrak berkaitan dengan barang tersebut. Bila barangnya berupa kendaraan, maka yang dimaksud adalah kendaraan yang telah dipesan (di-order) sebelumnya, bukan kendaraan dalam angan-angan. Demikian juga dengan barang berupa piutang, piutang yang dimaksud adalah piutang yang timbul dari suatu kontrak/perjanjian dan dapat ditagih setelah pekerjaan selesai dilakukan atau jangka waktunya telah jatuh tempo, bukan piutang dalam angan-angan. Perbedaan antara piutang tagihan yang telah ada dan piutang tagihan yang akan ada terletak pada jatuh tempo penagihannya. Bila sudah dapat ditagih saat ini (kapan saja), artinya piutang tersebut sudah ada (sudah jatuh tempo). Sebaliknya, bila piutangnya belum dapat ditagih, artinya piutang tersebut belum jatuh tempo.

Selain itu, Pasal 9 UU Fidusia tersebut juga menyatakan bahwa pembebanan jaminan atas benda/piutang yang diperoleh kemudian tersebut tak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Ini berarti, bahwa para pihak tak perlu membuat akta jaminan fidusia tersendiri, melainkan cukup dicantumkan sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutangnya dan kemudian perjanjian tersebut didaftarkan sebagai dasar pendaftarannya. Dari prosedutnya, penjaminan seperti ini memang cukup fleksibel, walaupun jarang terjadi bahwa jaminan fidusia atas obyek yang akan ada dilakukan tanpa membuat akta jaminan fidusianya secara notariil.

Salah Kaprah Bukti Elektronik (Digital) menurut Putusan MK

Selama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) dikenal banyak menyelesaikan sengketa-sengketa pilkada. Namun, kewenangan yang dimiliki MK lainnya adalah melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945. Pengujian UU tersebut dapat dilakukan terkait dengan perlindungan atas hak-hak dasar (konstitusional) warga negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan sebagai akibat terjadinya ketidakjelasan, keambiguan, serta kemultitafsiran ketentuan undang-undang. Bila hak dasarnya berpotensi dirugikan, warga negara dapat menggugat hukum (negara) agar hak-haknya dapat dipulihkan.

Baru-baru ini, MK telah memutus permohonan mantan Ketua DPR terkait perkara rekaman suaranya yang dijadikan sebagai bukti (yang bisa sebagai alat bukti ataupun barang bukti) persidangan etika yang kemudian disiarkan secara luas. Rekaman suara tersebut dilakukan melalui perangkat telepon yang menurut kategorinya dapat disebut sebagai informasi/dokumen elektronik dan menjadi “bukti elektronik”. Terkait penyebutannya, menurut aturan baku, harusnya istilah “informasi/dokumen elektronik” disebut “informasi/dokumen elektronis” karena elektronis mengacu pada relevansinya, sedangkan elektronik mengacu pada alatnya.

Perkara tersebut bermula dari keberatan pihak pemohon atas rekaman suaranya yang dipakai sebagai bukti dugaan adanya semacam ‘persekongkolan’ dengan alasan bahwa informasi/dokumen elektronik termasuk yang berupa rekaman suara, merupakan alat bukti hukum yang sah. Oleh karenanya, MK, melalui Putusan MK Nomor : 20/PUU-XIV/2016 pada tanggal 7 September 2016 lalu, menyatakan bahwa khusus bukti elektronik (informasi/dokumen elektronik) harus dimaknai “sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang“. Sebagai lembaga sah satu-satunya yang melakukan penafsiran konstitusi (the sole interpreter of constitution) atas legalitas undang-undang, di sini MK melakukan penafsiran sendiri agar tidak terjadi tindakan kewenang-wenangan (tidak sah) terutama oleh aparat penegak hukum dalam mengajukan alat bukti elektronik.

UU memang tak mungkin memuat ketentuan yang rinci dan biasanya bersifat umum. Karenanya, seringkali diperlukan penafsiran final oleh MK (dalam hal diajukan (judicial review) agar pelaksanaannya berkekuatan hukum mengikat. Namun, alih-alih penafsiran MK membuatnya menjadi lebih jelas, sebaliknya malah menimbulkan kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa pasca putusan MK tersebut, semua rekaman elektronik (baik berupa suara, gambar, video/CCTV) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti/barang bukti (tidak sah sebagai alat/barang bukti) apabila bukan dibuat oleh aparat penegak hukum. Pertanyaannya, apakah benar demikian?

*Dokumen digital sebagai landasan perbuatan hukum bukan hal yang baru lagi. Salah satu contoh dalam UU Perseroan Terbatas, Pasal 77, ditegaskan bahwa pelaksanaan RUPS dapat dilakukan melalui sarana elektronik (telekonferensi/video konferensi). Dengan kata lain, data elektronik dapat dijadikan sebagai bukti hukum.

Pandangan tersebut bertolak belakang dengan semangat UU ITE, yaitu memberikan perlindungan/kepastian hukum atas transaksi elektronik yang semakin umum dilakukan. Pasal 5 UU ITE ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan Pasal 5(1) ini menambah (memperluas) jenis alat bukti hukum yang selama ini dikenal dalam hukum acara perdata maupun pidana. Tidak dipersoalkan bagaimana alat bukti tersebut dihasilkan sepanjang alat bukti dimaksud dapat dipertanggungjawabkan keutuhannya (integritasnya) dan dihasilkan dari sistem elektronik yang telah ditetapkan UU.

Bila membaca amar putusan MK diatas, sebenarnya maksud putusannya juga tidak begitu jelas. Artinya, putusan tersebut masih menimbulkan hal yang multitafsir juga, walaupun sudah ditafsirkan final oleh MK. Formulasi amar putusan dimaksud membingungkan. Tanpa melibatkan konteks (pertimbangan hakim), pemahaman amar putusan bisa menyesatkan.

Amar putusan:

“Frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ……. bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang…”

Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan bahwa penyadapan/perekaman* merupakan bentuk pelanggaran privasi dan melanggar HAM sehingga harus dilakukan dengan/berdasarkan prosedur yang sah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5(1) di atas, amar putusan tersebut sebenarnya hendak menyatakan bahwa alat bukti hukum (digital/bukti elektronik) yang sah adalah  “…alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya”.

*MK memukul rata pengertian dari penyadapan, pokoknya termasuk dengan perekaman. Padahal, penyadapan (informasi elektronik) di sini bukan selalu persoalan perekaman. Sementara, tidak semua perekaman itu illegal jadinya. Tempat umum juga bukanlah ranah berprivasi. CCTV bukanlah alat penyadapan (intersepsi), melainkan alat pengawasan sehingga CCTV bukanlah bagian dari pelanggaran privasi bila berada di tempat umum. Bila dipahami, CCTV adalah perpanjangan dari petugas/security.

Persoalannya, penjelasan (penafsiran) tentang apa yang dimaksud sebagai alat bukti elektronik yang sah tersebut malah menjadi kabur karena formulasi amar putusannya kurang tepat/pas. Tipe kalimat yang digunakan adalah kalimat majemuk, kalimat di dalam kalimat*.

*Formulasi kalimat dalam kalimat harusnya dihindari dalam sebuah ketentuan undang-undang, mengingat dapat menimbulkan multipenafsiran.

Apakah arti dilakukan dalam amar putusan tersebut? Kata “dilakukan” merupakan jenis kata kerja transitif (melakukan) dalam bentuk pasif. Menurut KBBI, kata “melakukan” berarti “melaksanakan” (suatu proses/perbuatan). Jadi, kata “dilakukan” di sini menunjuk pada “dilaksanakannya suatu proses”, yang dalam kasus ini adalah “proses penegakan hukum”. Karenanya, kata dilakukan disini polanya bukan menerangkan frasa alat bukti, melainkan menerangkan dalam rangka penegakan hukum*. Jadi, amarnya bukan berkaitan dengan “pembuatan alat bukti”, melainkan “bagaimana alat bukti itu harus diajukan”. Hal yang salah kaprah kalau diartikan bahwa alat bukti elektronik haruslah dibuat oleh aparat penegak hukum, karena amar putusannya sama sekali tak berbunyi maupun tak bermakna demikian.

*Hukum Diterangkan-Menerangkan (DM-MD).

Bila dilihat dari komposisinya, amar putusan tersebut terbentuk atas 3 komponen kesatuan pengertian, yaitu:

Alat bukti + dilakukan dalam rangka penegakan hukum + atas permintaan kepolisian dst.*

*Susunan kalimat amar putusan ini secara tata bahasa polanya kurang sempurna. Agar pengertiannya menyeluruh, kalimatnya harus disempurnakan dengan menambahkan kata-kata “yang” dan “wajib/harus”:

Alat bukti, yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum, wajib atas permintaan kepolisian dst.* atau variasi kalimatnya dapat menjadi :

Bila dilakukan dalam rangka penegakan hukum, alat bukti wajib atas permintaan kepolisian, dst.

Sehingga dapat dimaknai bahwa khusus dalam rangka penegakan hukum, bukti elektronik haruslah yang diperoleh atas permintaan (dimintakan oleh/melibatkan) aparat penegak hukum dan sekali lagi tak ada kaitannya dengan cara pembuatan alat bukti, melainkan siapa yang berwenang untuk mengajukannya. Bagaimanapun, bukti elektronik haruslah yang dapat diverifikasi keutuhannya sehingga yang berwenang melakukannya adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Apalagi, apabila perekaman bukti elektronik tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun ketertiban umum. Pendapat bahwa alat bukti elektronik haruslah yang direkam oleh aparat penegak hukum adalah pendapat yang keliru karena amar putusan tersebut tak mengatakan demikian. Orang per orang tidak dapat membawa bukti elektronik diajukan ke pengadilan (atau untuk proses sejenisnya) kalau tanpa permintaan (diminta oleh) aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, hakim maupun aparat penegak hukum lain (dan harusnya juga termasuk advokat). Terhadap hal ini, sepertinya MK masih harus menerangkan tafsiran dari penafsiran mereka sendiri.*

*Harusnya, MK menghindari bentuk-bentuk putusan penafsiran (re-interprestasi) yang kembali menimbulkan penafsiran baru. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat, karenanya kalau putusan MK kabur, putusannya tak akan memiliki kekuatan berlaku. Bagaimana mau berlaku, putusannya saja memancing perdebatan.

Persoalan lainnya, siapa-siapa yang disebut penegak hukum haruslah dipahami secara menyeluruh. Saat ini, aparat penegak hukum itu tak lagi domain kepolisian, kejaksaan ataupun hakim. Berdasarkan UU Advokat, pengacara (lawyer) juga merupakan aparat penegak hukum.