Eksekusi Jaminan Fidusia yang Salah-Kaprah

Eksekusi diartikan sebagai proses menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam pengertian ini, eksekusi memiliki unsur daya paksa. Dalam sistem penjaminan fidusia, juga dikenal istilah eksekusi. Ketika jaminan fidusia lahir, penerima fidusia akan memperoleh bukti penyerahan kepemilikan tersebut berupa Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF). SJF ini pada waktunya nanti (pada saat eksekusi) dianggap sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga memiliki sifat eksekutorial tanpa harus memintakannya kepada hakim. Oleh karenanya, dalam SJF selalu tercantum kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa“.

Lantaran memiliki sifat eksekutorial, penerima fidusia memang berhak untuk menjual barang fidusia. Hak untuk dapat menjual barang inilah yang merupakan unsur daya paksanya. Mengapa berdaya paksa, karena penerima fidusia bukanlah pemilik barang, namun berhak melakukan penjualan. Hukumnya, hanya pemilik yang dapat menjual barang.

Dalam sistem penjaminan fidusia, hak kepemilikan atas barang fidusia telah dialihkan ke dalam kekuasaan penerima fidusia. Peralihan hak kepemilikan fidusia tersebut sebenarnya hanya bersifat penyerahan belaka. Hak milik atas barang fidusia pada pinsipnya masih dimiliki oleh pemilik sebenarnya, yaitu pemberi fidusia (bisa jadi debitor), namun untuk sementara hak tersebut di-over (dialihkan) atau dipegang oleh penerima fidusia selama debitor masih memiliki utang kepada penerima fidusia. Oleh karenanya, hak untuk menjual barang fidusia merupakan hak atas kekuasaan sendiri saja, bukan karena penerima fidusia sebagai pemilik barang. Inilah hal yang unik dalam sistem penjaminan fidusia. Penerima fidusia bukanlah pemilik barang, melainkan hanya menguasai kepemilikannya (biasanya dengan menyerahkan bukti atau surat kepemilikan barang), sedangkan barang dikuasai oleh pemberi fidusia (debitor) dengan prinsip pinjam-pakai. Kalau boleh dikatakan, hak kepemilikan atas barang tersebut ‘dititipkan‘ kepada penerima fidusia.

Namun, hak untuk menjual barang fidusia hanya diberikan apabila barang fidusia sudah waktunya untuk dieksekusi. Kapankah eksekusi dapat dilakukan? Pasal 15 ayat 3  dan Pasal 29 ayat 1 UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa hak eksekusi diberikan ketika pemberi fidusia (debitor) telah melakukan cedera janji (wanprestasi/default).

Ketentuannya, pemberi fidusia memang wajib untuk menyerahkan barang fidusia kepada penerima fidusia. Namun, kewajiban ini hanya dituntut pada saat eksekusi dilakukan (Pasal 30 UU Jaminan Fidusia). Dalam penjelasannya, bila pemberi fidusia tidak menyerahkan barang tersebut, maka penerima fidusia berhak untuk mengambil barang tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam praktek, seringkali terjadi pengambilan secara paksa oleh pihak-pihak atas nama penerima fidusia. Tentu pengambilan secara paksa ini dapat dikategorikan sebagai perampasan karena cara-cara tersebut bukanlah yang dimaksud oleh UU Jaminan Fidusia. UU Jaminan Fidusia memang memberikan hak kepada penerima fidusia untuk mengambil sendiri barang fidusia tersebut, namun harus dilakukan dengan niat baik atau atas kesukarelaan pemberi fidusia. Di sini, pengertian kesukarelaan pemberi fidusia adalah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban hukum pemberi fidusia karena dianggap telah lalai dan cedera janji.

Hak untuk pengambilan  barang fidusia tidak boleh dilakukan secara paksa karena hak yang diberikan undang-undang tersebut bukanlah hak untuk pengambilan secara paksa, misalnya mengejar dan mengambil-alih kendaraan bermotor di jalanan seperti kerap dilakukan mereka-mereka yang berprofesi sebagai mata elang. Sebagaimana dimaksud diatas, apabila terpaksa atau dalam hal terpaksa, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang (kepolisian) untuk melakukan upaya pengambilan paksa tersebut karena hanya mereka yang berwenang melakukan upaya paksa. Oleh karenanya, pengambilan secara paksa (di jalanan) tidak boleh dilakukan oleh penerima fidusia, apalagi oleh mata elang yang katanya menerima kuasa dari perusahaan leasing sebagai penerima fidusia. Sebelum melakukan pengambilan, mereka pun harus dapat menunjukkan bukti sah sebagai kuasa penerima fidusia.

Pertanyaan pentingnya, kapankan debitor dianggap cedera janji (wanprestasi) sehingga penerima fidusia dapat melakukan eksekusi sendiri? Secara umum, debitor dikatakan cedera janji kalau tidak mampu memenuhi pelunasan utangnya atau melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Cedera janji karena jangka waktu pelunasan telah terlampaui mudah ditetapkan karena dengan lewatnya waktu tersebut, otomatis terjadi cedera janji. Walaupun demikian, para pihak (debitor dan kreditor) dapat menentukan kondisi-kondisi cedera janji lainnya dalam perjanjian utang-piutang mereka. Misalnya, apabila menunggak 3 kali pembayaran angsuran, maka debitor dianggap cedera janji. Atas kondisi cedera janji tersebut, penerima fidusia diberi hak untuk melakukan eksekusi atas barang fidusia.

Walaupun demikian, apapun alasannya, tetap saja yang boleh melakukan unsur pemaksaan itu adalah pihak yang berwenang (diberikan kewenangannya berdasarkan undang-undang, misalnya kepolisian), bukan hak atau kewenangan berdasarkan perjanjian. Oleh karenanya, pengambilan barang fidusia secara paksa dari tangan pemberi fidusia hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang. Diluar itu, harus dilakukan dengan cara-cara baik, persuasif dan atas kesukarelaan pemberi fidusia. Poin pentingnya, selama belum terjadi cedera janji, maka eksekusi tidak boleh dilakukan.

 

 

Advertisements

Kontroversi Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin

MK telah memberikan koreksi atas tafsiran Pasal 29 UU Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan (perjanjian kawin, lebih umum dikenal perjanjian pisah harta). Ketentuan tersebut sebelumnya mengatur tentang keabsahan perjanjian kawin yang harus dibuat sebelum atau pada saat bersamaan dengan akad perkawinan. Kemudian, MK memutuskan bahwa perjanjian kawin juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung atau setelah akad (Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015). Pasal 29 Ayat 1 UU Perkawinan harus dimaknai  sebagai berikut:
Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut“.

Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga menjadi satu-satunya lembaga yang memberikan tafsiran resmi. Alih-alih sebagai lembaga yang memberikan tafsiran resmi, ternyata putusan MK ini juga kemudian menimbulkan penafsiran lain (baca: kontroversi) . Hal ini tentu menjadi dilema juga. Di satu sisi, semua pihak harus menjunjung tinggi putusan MK sebagai lembaga yang berwenang memberikan koreksi atas penafsiran undang-undang terhadap konstitusi. Suka tidak suka, mau tidak mau, Putusan MK wajib dipatuhi dan dilaksanakan.

Persoalan awal terkait putusan MK ini memang selesai. Sekarang, para pasangan kawin yang berkeinginan untuk membuat perjanjian kawin atau mencabut perjanjian kawin yang pernah dibuat, sudah terakomodasi oleh pihak KUA ataupun KCS yang melakukan pencatatan perkawinannya. Bagi pasangan kawin campuran, pembaharuan hukum perjanjian kawin ini memberikan solusi khususnya terkait persoalan status kepemilikan tanah oleh WNA sebagai akibat hubungan perkawinan dengan WNI. Hanya saja, putusan ini juga menimbulkan persoalan baru.

Persoalan baru tersebut dipicu oleh ‘pemberian kewenangan’ kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian kawin (dalam putusan disebutkan sebagai perjanjian tertulis) inheren berdasarkan jabatannya. Berbagai pihak mempertanyakan apakah Notaris dapat mengesahkan perjanjian kawin tersebut dan apakah akta yang dibuat oleh Notaris telah memenuhi asas publisitas sebagaimana dimaksud agar perjanjian tertulis (perjanjian kawin) tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga?

Sepertinya persoalan tersebut bersumber dari pengertian frasa kata “disahkan oleh“. Putusan MK tersebut seolah-olah memberikan 2 cara pengesahan perjanjian kawin. Pertama, disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Kedua, disahkan oleh Notaris. Terkait cara yang kedua, artinya para pihak tidak perlu lagi mencatatkan perjanjian kawin tersebut karena sudah sah berlaku.

Pendapat yang mengatakan bahwa Putusan MK tersebut memberikan kewenangan bagi Notaris untuk mengesahkan perjanjian kawin dapat dipahami mengingat konstruksi kalimat dari Putusan MK tersebut secara gramatikal memungkinkan penafsiran seperti itu. Pengesahan perjanjian tertulis (yang berisi janji-janji kawin) dan pengesahan perjanjian kawin itu sendiri tampaknya dua hal yang berbeda. Perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan hanya mengikat apabila disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, sedangkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dianggap sah mengikat para pihak setelah ditandatangani oleh para pihak. Hanya saja, sahnya perjanjian kawin tersebut baru sebatas antara para pihak itu sendiri, tidak serta-merta dapat mengikat pihak ketiga (asas kepribadian). Dengan kata lain, sah terhadap para pihak bukan berarti sah terhadap pihak ketiga lainnya.  Dalam hal ini, Putusan MK berbicara mengenai 2 lingkup keberlakukan perjanjian. Pertama, keberlakukan terhadap para pihak yang membuatnya. Kedua, keberlakukan perjanjian terhadap pihak ketiga. Pengesahan perjanjian kawin oleh pegawai pencatat perkawinan maupun Notaris di sini hanyalah merupakan syarat tambahan dari sahnya suatu perjanjian kawin yang berlaku bagi kedua belah pihak, di luar syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Agar perjanjian dapat mengikat pihak ketiga, sebagaimana disebutkan dalam Putusan tersebut, perjanjian kawin harus diajukan (untuk pencatatan dalam register perkawinan). Bila telah diajukan/didaftarkan/dilaporkan kepada kantor pencatat perkawinan untuk diumumkan kepada khalayak umum, sifat keberlakukannya sudah mengikat pihak ketiga (bersifat keluar). Dalam PP Perkawinan (No. 9 tahun 1975) disebutkan bahwa pengajuan tersebut dilakukan kepada lembaga pencatat perkawinan, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (PPNTR) dan Kantor Catatan Sipil.

Ada pandangan bahwa akta Notaris tidak dapat memenuhi asas publisitas karena ada kewajiban bagi Notaris untuk merahasiakan segala suatu yang berkenaan dengan akta tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan asas publisitas tersebut adalah kewajiban membuka informasi tersebut kepada publik, misalnya dengan diumumkan pada papan pengumuman yang dapat diakses oleh publik (agar memenuhi prinsip publisitas itu sendiri). Syarat untuk memenuhi asas publisitas adalah akses informasi bagi publik. Alasan bahwa Notaris tidak memiliki kewenangan terkait asas publisitas dalam hal ini memang dapat dibenarkan.

Walaupun Notaris merupakan pejabat umum (pejabat publik) yang melayani kepentingan publik, perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris belumlah mengikat pihak ketiga, mengingat Notaris tidak diberikan kewenangan untuk mengumumkan perjanjian kawin tersebut (kewenangan publisitas). Apalagi, jelas melanggar prinsip kerahasiaan akta. Berbeda halnya bila undang-undang atau MK, tegas memberikan kewenangan tersebut kepada Notaris untuk melakukan pengumuman sendiri. Dalam hal ini, alasan kerahasiaan akta tak perlu lagi dipersoalkan.

 

Perspektif Berbeda mengenai Perjanjian Kawin

Istilah Perjanjian kawin atau perjanjian pra-nikah memang sedikit membingungkan, apakah maksudnya. Membingungkan, tak lain karena perkawinan itu sendiri merupakan bagian dari suatu perjanjian (perikatan lahir-batin) juga. Dari sisi penggunaan istilah, KUH Perdata (Terjemahan) menggunakan judul perjanjian kawin (Bab VII Buku Kesatu) walaupun sebelumnya juga menyebut perjanjian perkawinan, sedangkan  UUP menggunakan istilah perjanjian perkawinan (Bab V Pasal 29 UUP). Kalau diartikan, maka perjanjian kawin itu merupakan suatu perjanjian di atas (perjanjian) perkawinan itu sendiri, walaupun perjanjian kawin sebenarnya dibuat lebih dulu sebelum perjanjian perkawinan. Sebelum janji kawin (janji menikah), maka dibuatlah perjanjian kawin (janji pra-nikah). Jangan lagi tanyakan mengapa menggunakan istilah kawin, karena UU-nya saja disebut UU Perkawinan (UUP).

Perjanjian kawin juga disebut perjanjian pisah harta karena isinya perjanjian kawin lebih banyak seputar pemisahan harta benda antara suami-istri, baik harta benda sebelum perkawinan maupun selama perkawinan.

Paska diputuskannya bahwa perjanjian kawin boleh dibuat setelah perjanjian perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi kita (Putusan KM No.69/PUU/XIII/2015), tentu membawa suatu perenungan mendalam mengenai apa sebenarnya hakekat dari perjanjian kawin itu sendiri. Alasannya, perjanjian kawin itu pada pokoknya tak semata-mata seputar harta (dalam) perkawinan saja, walaupun sepertinya dalam praktek lebih banyak mengarah pada kepemilikan dan cara pengurusan harta benda dalam perkawinan ataupun setelah perjanjian kawin tersebut mulai berlaku.

Lebih mendasar, apakah suami-istri boleh melakukan penyimpangan pengaturan mengenai harta benda perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan sebagaimana lazim dipraktekkan selama ini? Apakah hak-hak dan kewajiban terkait pengurusan harta benda dalam perkawinan merupakan ketentuan undang-undang yang bersifat opsional?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu harus dipersoalkan terlebih dahulu apakah Undang-Undang Perkawinan (UUP) itu sendiri memperbolehkan atau mengakomodasi penyimpangan pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan. Pastinya, UUP telah mengatur status harta benda dalam perkawinan (Bab VI tentang Harta Benda dalam Perkawinan). Namun, UUP juga menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan terkait sebelum UUP juga masih tetap berlaku, tentu saja sepanjang tidak bertentangan ataupun belum terakomodasi dalam UUP. Inilah yang menjadi landasan berlakunya perjanjian kawin ala KUH Perdata.

Hal-hal terkait harta benda dalam perkawinan yang masih dapat diperdebatkan berdasarkan UUP tentu dapat saja dikaji dengan berbagai argumentasi. Salah satunya, bahwa perjanjian kawin yang diatur UUP boleh mengenai hal-hal yang disepakati kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan rambu-rambu hukum, agama,  dan kesusilaan.  Demikian juga dengan perubahannya, selama perkawinan boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak ketiga. Pengertian tidak merugikan pihak ketiga disini boleh diartinya bahwa perubahan tersebut harus dengan persetujuan pihak ketiga tersebut sehingga perubahan perjanjian kawin menjadi sah-sempurna.

Mengenai harta benda dalam perkawinan, terdapat 2 status kepemilikan harta benda tersebut, yaitu harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami/istri. UUP mengatur bahwa harta (suami-istri) bersama adalah yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan, harta yang dibawa sebelum perkawinan merupakan harta pribadi masing-masing yang membawanya (harta bawaan), termasuk berupa hadiah maupun warisan. Sementara, menurut KUH Perdata, harta bersama adalah keseluruhan harta suami-isteri (sebelum maupun selama perkawinan), baik berbentuk passiva maupun aktiva, kecuali yang menyangkut beban warisan ataupun terkait harta warisan atau hibah yang dikecualikan, yang dapat dikategorikan sebagai harta pribadi.

Prinsip persatuan harta dalam KUH Perdata tegas dapat disimpangi atau dengan kata lain pasangan kawin dapat membuat perjanjian pisah harta sepenuhnya maupun hanya terkait keuntungan dan kerugian atau hasil dan pendapatan. Pasal 119 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini juga dapat dimaklumi mengingat perkawinan menurut KUH Perdata dianggap sebagai ikatan konsensual, lahiriah semata. Perkawinan dipandang sebagai murni sebuah perjanjian. Oleh karenanya, wajar kalau prinsip persatuan harta benda dalam perkawinan dapat disimpangi.

Bagaimana dengan UUP? Mengenai harta benda dalam perkawinan, Pasal 35 ayat 1 UUP hanya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Tidak seperti pengaturan dalam KUH Perdata, dalam hal harta bersama, UUP tidak memberikan pilihan bagi para pihak untuk menentukan lain. Selanjutnya, pada ayat 2, terhadap harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pengertian penguasaan harta benda disini dapat diartikan sebagai penguasaan secara fisik maupun secara yuridis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUP tersebut, ayat 2 tegas menyebutkan bahwa hanya terkait harta bawaan saja yang boleh diatur berbeda, dalam arti, para pihak dapat bersepakat bahwa menyangkut harta bawaan pribadi dapat disimpangi menjadi harta bersama dengan cara membuat perjanjian kawin, sedangkan menyangkut harta bersama, UUP tidak menyebutkan soal dapat tidaknya ketentuan tersebut disimpangi oleh para pihak. Di sini, UUP kurang tegas soal pemisahan harta bersama dengan suatu perjanjian kawin. Walaupun demikian, boleh dianggap bahwa mengenai harta bersama tak dapat disimpangi dengan cara apapun oleh para pihak. Dengan demikian, berdasarkan UUP, perjanjian kawin sebenarnya dibuat untuk melakukan persatuan harta sepenuhnya, baik harta bersama maupun harta bawaan. Berbeda dengan KUH Perdata, perjanjian kawin dibuat untuk melakukan pemisahan harta atas persatuan harta sepenuhnya.

Bilapun ketentuan harta bersama dalam UUP tak boleh diubah menjadi ketentuan pisah harta, terkait hal ini dapat dimengerti lantaran tujuan perkawinan menurut UUP adalah untuk mencapai kesejahteraan spiritual maupun materiel, sedangkan dalam KUH Perdata, perkawinan hanya dipandang dari segi keperdataan saja, itupun sepanjang para pihak sepakat (konsensual).

Terlepas dari itu semua, perjanjian pisah harta menjadi penting ketika menyangkut harta benda yang pengaturannya bersifat kompleks, seperti tanah. Dalam UU Pokok-Pokok Agraria, kepemilikan tanah juga mengatur siapa-siapa yang boleh menjadi pemiliknya (subyek tanah, khususnya orang asing). Di lain pihak, dalam suatu perkawinan, dimungkinkan terjadi perkawinan berbeda kewarganegaraan (perkawinan campuran) sehingga terkait perjanjian pisah harta sebaiknya memang dibuka baik mengenai hartanya itu sendiri maupun waktunya, tidak saja sebelum atau pada saat melakukan perkawinan sebagaimana yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

N

Sifat Tunai dalam Jual Beli Tanah: Lunas yang Salah-Kaprah

Secara umum, jual beli menurut hukum perdata Indonesia dianggap sudah terjadi ketika para pihak sudah sepakat mengenai obyek jual beli dan harganya. Pengertian ‘sudah terjadi’ disini memang awalnya membingungkan karena bukan berarti bahwa proses jual beli sudah berhenti disitu. Menurut  Pasal 1457 KUH Perdata Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Definisi jual beli menurut pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa jual beli adalah janji para pihak dimana salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar harga yang disepakati. Jadi, jual beli merupakan perjanjian konsensual/konsensuil. Ketika unsur-unsur pokok jual beli (unsur esensial) sudah terpenuhi (barang dan harga), maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak (obligatoir).

Namun, sahnya perikatan jual beli belum menjamin para pihak memenuhi kewajibannya. Artinya, para pihak bisa saja melakukan wanprestasi, dengan tidak membayar harga maupun dengan tidak menyerahkan barangnya. Bila demikian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi.

Tahap selanjutnya dari perjanjian jual beli adalah pemenuhan kewajiban dari para pihak, yaitu menyerahkan barang (hak milik) dan membayar harga. Lalu bagaimana dengan Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, …meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar? Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa ketentuan tersebut untuk menjelaskan sahnya perjanjian jual beli, yang diawali dengan kesepakatan para pihak mengenai obyek jual beli dan harga. Selanjutnya, pihak penjual harus menyerahkan barangnya, karena jual beli saja tidak otomatis memindahkan hak milik. Realisasinya (levering) tergantung pada benda yang akan dijualbelikan. Bila barang bergerak (bukan atas nama), maka penyerahan dilakukan dengan mengoperkan barangnya sehingga pihak pembeli menguasai barang tersebut. Bila barang tak bergerak, maka penyerahan harus dilakukan secara tertulis.

Menurut hukum agraria kita, jual beli barang tak bergerak berupa tanah/bangunan harus dilakukan dihadapan pejabat yang ditunjuk untuk itu, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah. Terkait dengan ketentuan jual beli tanah ini ada pertanyaan yang menarik, apakah hukum jual beli tanah kita mengikuti ketentuan hukum perdata diatas tadi? Dengan berlakunya UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 tahun 1960), hukum agraria kita mengadopsi hukum adat (bukan hukum perdata) yang pengaturannya dilakukan oleh pemerintah. Pasal 26 UU Pokok Agraria menyebutkan bahwa jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Artinya, jual beli tanah tidak semata-semata suatu perbuatan dalam ranah hukum perdata, melainkan juga diatur dalam hukum publik.

Dalam hukum adat, dikenal lembaga jual beli yang bersifat terang dan tunai. Terang karena dilakukan dihadapan kepala adat, agar diketahui oleh umum. Menurut  Pasal 37 PP Pendaftaran Tanah (PP No. 24 tahun 1997),  jual beli tanah dapat dilakukan jika aktanya dibuat dihadapan PPAT yang berwenang. Mengadopsi hukum adat tersebut, sifat terang disini karena wajib dilakukan dihadapan PPAT, pejabat yang ditunjuk khusus oleh pemerintah yang wilayah kerjanya sesuai dengan lokasi tanah yang akan dijual. Disebut tunai karena perbuatan penyerahan tanah dan pembayaran harga tanah dianggap terjadi bersamaan (simultan), artinya jual beli tersebut telah terpenuhi seketika ketika tanah telah diserahkan.

Apakah sifat tunai jual beli disini harus dianggap harga jual beli telah dibayar lunas? Ada yang berpendapat bahwa karena sifat tunai dalam jual beli tidak berarti harga dibayar lunas, melainkan juga boleh tidak lunas sehingga jual beli tanah dapat dilangsungkan oleh PPAT dengan membuat akta jual beli dengan kondisi tanah belum dibayar lunas. Apakah demikian?

Menurut KKBI, tunai diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak tanggung, kontan. Prinsip tunai dalam hukum adat tersebut sebenarnya tidak berurusan dengan soal pembayarannya, melainkan suatu keadaan dimana dua perbuatan/tindakan terjadi secara bersamaan, seketika terpenuhi kesemuanya. Ketika tanah sudah diserahkan, otomatis pembayaran sudah dianggap selesai (lunas). Memang, konsekuensi dari sifat tunai/kontan dari jual beli tanah, ketika pembayaran harga belum dilakukan secara penuh (belum lunas), maka, dengan diserahkannya tanah tersebut (dengan dibuatnya Akta Jual Beli tanah), pembayaran haruslah dianggap sudah lunas (jual beli kontan/tunai), tidak ada kewajiban yang perlu diselesaikan lagi. Artinya, ketika Akta Jual Beli (AJB) dilakukan, maka pemilik tanah (penjual) telah menyerahkan tanahnya kepada pembeli, dan pembeli dianggap telah membayar seluruh harganya. Perkara apakah pembeli belum membayar sebagian uangnya, secara demi hukum haruslah dianggap telah dibayarkannya pada saat tersebut. Selanjutnya, atas utang pembayaran tersebut, menurut konsep hukum adat, berlaku lepas dari jual beli tersebut. Penjual tidak dapat berargumen bahwa karena harga belum dibayarkan seluruhnya, maka jual beli menjadi batal dan tanah kembali kepadanya.

Kesimpulannya, sifat tunai bukanlah merujuk langsung pada kondisi pembayaran lunas atau tidak lunas. Namun, konsekuensi dari sifat tunai tadi, maka harga jual beli tanah justeru haruslah dianggap lunas (walaupun baru membayar sebagian), dan hal ini akan tegas dinyatakan dalam akta jual belinya. Artinya, PPAT tidak mungkin dapat membuatkan AJB dengan kondisi bahwa harga belum dibayar lunas yang tegas dinyatakan dalam akta tersebut. Bila mengenai pembayarannya disebutkan belum lunas dalam akta jual belinya, maka hal tersebut tidak memenuhi unsur tunai tadi. Karena sifatnya tunai, artinya pembayaran justeru harus lunas atau dianggap lunas. Hal lainnya, walaupun namanya perjanjian jual beli, akan tetapi akta jual beli (AJB) tanah yang dibuat PPAT bukanlah suatu perjanjian konsensual ataupun perjanjian obligatoir, melainkan suatu perbuatan hukum sebagai syarat penyerahan (levering) tanah, yang menurut ketentuannya harus ditindaklanjuti dengan pendaftaran peralihan hak miliknya (hak kepemilikan).

Dalam PP Pendaftaran Tanah, memang tidak disebutkan bahwa jual beli harus dengan pembayaran lunas. Berbeda dengan peralihan hak karena lelang (pembelian melalui lelang), unsur pelunasan pembayaran menjadi syarat dari peralihan hak milik itu sendiri. Mengenai lunas atau tidaknya pembayaran harga tanah, pada akhirnya kembali kepada para pihak. Apakah pihak pembeli setuju dengan harga yang belum dibayar seluruhnya, namun tanah sudah diserahkan? Kalaupun setuju, maka pembayaran tetap harus dianggap lunas pada saat tersebut, dan kekurangannya akan dianggap sebagai utang yang lepas dari jual beli tersebut.

N

Agen Jaminan Sebagai Pemegang Hak Tanggungan

Istilah agen jaminan umum dikenal dalam suatu sindikasi kredit/pembiayaan dimana para kreditor menunjuk salah satu kreditor sebagai agen jaminan yang nantinya berfungsi sebagai pemegang hak kebendaan atas seluruh jaminan/agunan yang diserahkan oleh debitor/nasabah.

Penunjukan sebagai agen jaminan secara umum dilakukan dalam bentuk pemberian kuasa yang dinyatakan, baik dalam perjanjian kredit itu sendiri maupun dalam akta perjanjian lainnya, misalnya perjanjian antarbank. Dengan penunjukan sebagai agen jaminan ini, salah satu kreditor menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan pemilik jaminan (bisa debitor itu sendiri ataupun pihak ketiga). Akta-akta pemberian jaminan nantinya hanya akan ditandatangani oleh agen jaminan dan pemilik jaminan. Apabila suatu waktu terjadi eksekusi atas jaminan, maka agen jaminan terikat dengan perjanjian yang dibuat diantara para kreditor terkait dengan pembagian hasil atas eksekusi jaminan tersebut.

Dalam suatu sindikasi kredit dengan penunjukan agen jaminan, para kreditor memang memiliki hak yang sama terhadap debitor dalam hal melakukan penagihan utang. Namun, terkait dengan pengambilan pelunasan utang dari obyek jaminan yang diserahkan debitor/pemilik jaminan, maka hanya agen jaminanlah yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan pemilik jaminan/obyek jaminan, sedangkan agen jaminan dalam internal sindikasi mereka terikat dengan perjanjian pembagian hasil.

Penunjukan dan kedudukan salah satu kreditor sebagai agen jaminan dapat dipahami mengingat hal-hal terkait sindikasi melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan yang sama sebagai kreditor. Bayangkan saja, apabila tidak dilakukan penunjukan agen jaminan, maka urusan terkait dengan penjaminan atau pembebanan agunan tentu menjadi tidak mudah, mulai dari penandatanganan akta perjanjiannya sampai dengan proses pendaftarannya (untuk obyek jaminan yang harus didaftarkan). Belum lagi apabila terdapat kendala di lapangan terkait dengan obyek jaminannya.

Namun, dalam prakteknya, penunjukan salah satu kreditor sebagai agen jaminan ini menimbulkan 2 persepsi legalitas kewenangan bertindak, pertama, apakah agen jaminan bertindak sendiri selaku pemegang hak jaminan terhadap pihak ketiga, ataukah kedua, apakah agen jaminan bertindak selaku kuasa dari kreditor lainnya dan sekaligus untuk diri sendiri terhadap pihak ketiga? Bila agen jaminan dimaksudkan bertindak sendiri dalam urusan penjaminan, maka sebagaimana tersebut diatas agen jaminanlah yang ‘menguasai’ atau memegang obyek jaminan. Bila agen jaminan dimaksudkan bertindak selaku kuasa dari kreditor lainnya dan sekaligus untuk diri sendiri selaku salah satu kreditor, maka cukup agen jaminan saja yang bertindak untuk proses pembebanannya, sedangkan hak jaminannya tetap dipegang secara bersama-sama oleh para kreditor. Persoalan lainnya, bagaimana halnya bila yang ditunjuk sebagai agen jaminan itu bukanlah pihak yang berkedudukan sebagai kreditor?

Apakah skema sindikasi seperti itu diakomodasi oleh peraturan perundangan-undangan terkait dengan pemberian jaminannya? Coba kita lihat bagaimana pengaturannya dalam hal obyek jaminannya berupa tanah dan/atau bangunan (hak atas tanah). Bila obyek jaminannya berupa tanah, maka berlaku UU Hak Tanggungan (No.4 Tahun 1996). Dalam UU Hak Tanggungan, disebutkan bahwa para pihak yang berkepentingan dalam suatu pembebanan hak tanggungan meliputi debitor, kreditor dan pemilik tanah/bangunan/rumah susun. Pembebanan Hak Tanggungan dilakukan dengan akta otentik dihadapan PPAT dengan kewenangan sesuai lokasi obyek berada, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Hak Tanggungan bahwa:

Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) wajib dicantumkan :
a. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;
b. Domisili pihak-pihak;
c. Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin;
d. Nilai tanggungan;
e. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

Sebagaimana dalam penjelasannya, unsur-unsur tersebut diatas bersifat wajib untuk sahnya sebuah APHT. Bila unsur-unsur tersebut tidak dicantumkan secara lengkap, APHT dimaksud tidak berlaku dan batal demi hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialitas dari Hak Tanggungan, baik mengenai subyek, obyek, maupun utang yang dijamin.

Terkait skema sindikasi kredit diatas, dimana para kreditor menunjuk salah satu kreditor sebagai agen jaminan, siapakah yang disebut sebagai pemegang (penerima) hak tanggungan disini? Pasal 9 UU Hak Tanggungan tegas mengatakan bahwa Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang (dalam hal ini kreditor). Di sini, jelas dinyatakan bahwa syarat esensial menjadi pemegang hak tanggungan adalah orang-orang yang berpiutang atau pihak yang kepadanya akan dilakukan pelunasan. Artinya, bila tidak berkedudukan sebagai kreditor tentu subyeknya tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak tanggungan. Nantinya, setelah hak tanggungan tersebut didaftarkan, maka nama (kreditor) pemegang hak tanggungan akan dicantumkan dalam sertipikat hak tanggungan (SHT). Mengapa kaitan siapa subyek yang menjadi pemegang hak tanggungan di sini menjadi hal yang penting? Karena Undang-Undang ini memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan tersebut dengan titel eksekutorial untuk menjual obyek jaminan melalui pelelangan di muka umum. Jadi, bila hanya agen jaminan yang disebutkan sebagai pemegang hak tanggungan, maka nantinya hanya agen jaminanlah yang berhak untuk melaksanakan eksekusi. Sebaliknya, bila nama pemegang hak tanggungan adalah sekalian kreditor, maka nantinya kesemua kreditor tersebut secara bersama-sama bertindak sebagai penjual.

Dalam suatu penjaminan terkait sindikasi kredit, siapa-siapa yang menjadi pemegang hak tanggungan tentu dikembalikan kepada pihak kreditor sendiri. Apakah yang dimaksudkan adalah sekalian kreditor sindikasi atau hanya agen jaminan yang ditunjuk saja. Tentu, keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda, dengan kelebihan dan kekurangannya. Namun, bila yang ditunjuk sebagai agen jaminan adalah pihak yang kedudukannya bukan sebagai kreditor, tentu ini menimbulkan permasalahan hukum dalam hal legalitasnya (kewenangannya bertindak). Bila agen jaminan bertindak untuk diri sendiri tentu tidak memenuhi ketentuan UU Hak Tanggungan (Pasal 9 UU Hak Tanggungan) dan hanya dapat ebrtindak selaku kuasa dari kreditor semata-mata. Dalam kedudukannya selaku kuasa kreditor, tentu bukan nama agen jaminan yang didaftarkan sebagai pemegang hak tanggungan, melainkan nama dari kreditor itu sendiri. Ketika agen jaminan yang bukan kreditor dipaksakan sebagai pemegang hak tanggungan, konsekuensinya sangat serius, yaitu akta pembebanan hak tanggungan tersebut menjadi batal demi hukum. Ini berarti kreditor akan kehilangan hak diprioritaskan terhadap aset debitor/pemilik jaminan.

N

Membaca Pasal Penonaktifan Gubernur Ketika Menjadi Terdakwa

Membaca ketentuan perundang-undangan seharusnya mudah dipahami oleh semua orang karena prinsipnya undang-undang itu dianggap sudah diketahui oleh semua orang. Di sini, kita membayangkan bahwa bahasa undang-undang itu harus sederhana dan gamblang (mudah dimengerti/mudah dicerna). Namun, walaupun bahasanya kita sebutkan ‘sederhana dan gamblang’, sungguhlah tak mudah memahami suatu ketentuan undang-undang. Akibatnya, kesalahpahaman sering terjadi, karena orang buru-buru memahaminya. Bukan tak mungkin, pemahaman buru-buru berpotensi menjadi tak seluruhnya benar.

Ambil contoh dalam membaca salah satu ketentuan undang-undang terkait pemerintahan daerah (No. 23 tahun 2014):

Pasal 83
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pasal 83 tersebut tentu diatur sedemikian rupa agar tak semua kasus terdakwanya seorang kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) akan membawa konsekuensi penonaktifan dari jabatannya. Pasal ini merupakan ketentuan khusus, limitatif, hanya apabila ancaman delik (ancaman pasal) sesingkat-singkatnya selama 5 tahun. Namun, pengaturan ini tampak tak sistematis (jadi terlihat aneh). Ketentuan pemberhentian kepala daerah karena berstatus terdakwa atau karena telah divonis berkekuatan hukum tidak di-cover Pasal 78 UU Pemerintahan Daerah itu sendiri, yang memberikan batasan sebab-sebab seorang kepala daerah (otomatis) diberhentikan.

Pasal 78
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
 c. diberhentikan.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Pasal 78 tersebut sebenarnya mengatur apa saja peristiwa/kondisi yang menyebabkan jabatan kepala daerah berhenti (secara demi hukum tak menjabat lagi). Ada 3 peristiwa atau kondisi yang menyebabkan jabatan tersebut berhenti, yaitu ketika kepala daerah meninggal dunia, pada saat permintaan berhenti diterima, dan pada saat dikeluarkannya keputusan diberhentikannya kepala daerah. Khusus berhenti karena diberhentikan, alasannya sama sekali tak berhubungan dengan suatu tindak pidana kejahatan, melainkan karena hal yang lebih abstrak lagi, karena melanggar sumpah, melakukan perbuatan tercela atau mendapat sanksi pemberhentian. Ini tidak menunjukkan ketentuan yang sistematis, yang seharusnya menjadi ciri-ciri suatu undang-undang.

Pertanyaan selanjutnya, kapankan seorang kepala daerah secara demi hukum berhenti dari jabatannya? Kalau alasannya karena meninggal dunia dan atas permintaan sendiri, tentu jawabannya tak perlu diperdebatkan lagi. Namun berbeda kalau karena diberhentikan sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1.c). Kapan diberhentikan-nya disini masih meninggalkan persoalan yang tak sederhana, karena tak hanya berarti saat terjadinya keadaan atau peristiwa pemberhatian tersebut, melainkan juga masa atau jangka waktu keluarnya keputusan pemberhentian sebagai kepala daerah. Artinya, tidak serta merta ketika seorang kepala daerah telah berstatus terdakwa, maka kemudian ia langsung dinonaktifkan setelah status tersebut disandang. Walaupun tak tegas disebutkan, namun UU tersebut masih memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk terus menjabat walaupun berstatus terdakwa. Pasal 83 tersebut diatas tidak menyebutkan adanya kewajiban bagi presiden untuk mengeluarkan penonaktifan  (pemberhentian sementara), hanya disebutkan yang berwenang melakukan pemberhentian tersebut adalah presiden untuk jabatan gubernur dan menteri untuk jabatan walikota/bupati.

Lalu, sampai kapan seorang kepala daerah yang berstatus terdakwa masih dapat menjabat sebagai kepala daerah? Membaca Pasal 83 tersebut, maka selama kepala daerah masih berstatus terdakwa, ia masih berhak menjabat sepanjang keputusan penonaktifan/pemberhentian belum dikeluarkan. Sebaliknya, apabila status kepala daerah meningkat menjadi terhukum atau terpidana, otomatis, secara demi hukum jabatannya berhenti dan selanjutnya secara resmi setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan. Pada tingkatan status ini, hak kepala daerah sudah dicabut oleh hukum (ia menjadi tak berwenang lagi sebagai kepala daerah). Produk-produk kebijakan yang dikeluarkannya menjadi cacat hukum.

Prosedur pemberhentian jabatan kepala daerah ternyata tak sesederhana dan segamblang itu. Kompleksnya pengaturan soal pemberhentian jabatan kepala daerah dalam UU Pemerintahan Daerah sebenarnya bukan karena persoalan hukum pidana semata, melainkan juga karena persoalan hukum administrasinya. UU Pemerintahan Daerah tak menegaskan kewajiban presiden untuk segera melakukan penonaktifkan/pemberhentian setelah kepala daerah meningkat statusnya dari tersangka menjadi terdakwa. Mendukung hal itu, UU tersebut juga tampak memberi peluang/kesempatan bagi seorang kepala daerah berstatus terdakwa untuk terus menjabat, apalagi bila kepala daerah tersebut tidak ditahan sehingga tak berhalangan dalam menjalankan tugasnya, yang merupakan salah satu alasan untuk melakukan pemberhentian.  Sebaliknya, membaca ketentuan Pasal 83 tersebut, kepala daerah yang statusnya dihukum (terhukum) atau terpidana membawa konsekuensi dicabutnya secara demi hukum jabatan kepala daerah yang diembannya dan kondisi inilah yang kemudian mengaktifkan ketentuan Pasal 78 ayat (1.c) sehingga mewajibkan presiden mengeluarkan keputusan pemberhentian, karena seorang yang terhukum atau terpidana adalah suatu keadaan yang melanggar sumpah, dianggap sesuatu yang tercela dan yang diberi sanksi pemberhentian.

Dari sisi lama ancaman hukumannya (unsur ancaman pasal), ada pandangan bahwa bila ancaman hukuman atas pidana yang didakwakan bukan di atas 5 tahun, maka ketentuan Pasal 83 mengenai penonaktifan kepala daerah tidak dapat diberlakukan. Alasannya, tindak pidana kejahatan yang disebut dalam Pasal 83 tersebut adalah tindak pidana ‘kelas’ berat karena diancam paling singkat 5 tahun (dan ada kemungkinan besar bahwa vonisnya diatas 5 tahun). Artinya, apabila kejahatan yang didakwakan kepada pejabat tersebut diancam dengan penjara paling lama 5 tahun, ini bukan dianggap kejahatan ‘kelas’ berat.

Ketika seseorang didakwa dengan kejahatan yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, maka teorinya, pejabat tersebut (kalaupun terbukti) akan divonis setidaknya 5 tahun. Namun, apabila hanya didakwa dengan kejahatan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun, maka kalaupun terbukti, belum tentu divonis 5 tahun.

Ancaman pidana yang disebutkan dalam Pasal 83 UU Pemerintahan Daerah sepertinya kurang tegas dalam maksudnya sehingga menjadi kabur. Karena kabur, interpretasinya pun bermacam-macam. Dalam KUHP, ancaman hukuman umumnya dikonstruksi  sebagai ancaman paling lama (istilah “maksimum pidana”), sedangkan ancaman hukuman yang disebut dalam Pasal 83 UU Pemda adalah minimum pidana. Ada 2 persoalan yang menjadi masalah dalam hal ini:

1. Apakah ancaman hukuman yang dimaksud adalah ancaman pada saat didakwa (ancaman pasal), atau ancaman hukuman pada saat penuntutan?

Bila yang dimaksud adalah ancaman hukuman pada saat didakwa, maka persoalannya adalah merujuk pada ancaman pidana pasal dari tindak pidana tersebut. Bila disebutkan bahwa ancaman pidananya paling lama 5 tahun, maka dalam hal ini Pasal 83 UU Pemda berlaku. Ketentuan Pasal 83 UU Pemda tidak harus dipahami sebagai pidana kejahatan ‘kelas’ berat, karena disebutkan setidak-tidaknya atau mencapai 5 tahun. Apabila ancaman yang dimaksud adalah ancaman pada saat penuntutan,* maka kejahatan dimaksud bisa dianggap ‘kelas berat’, namun bisa juga dianggap kejahatan biasa, tergantung dari lama tuntutannya. Bila demikian, sebaiknya harus menunggu sampai ada proses penuntutan.

*Kalau yang dimaksud adalah ancaman hukum pada saat penuntutan, maka sebenarnya konstruksi Pasal 83 tersebut membingungkan karena disebutkan karena didakwa, bukan karena dituntut.

2. Apakah pidana yang dimaksud oleh Pasal 83 UU Pemda itu adalah tindak pidana umum atau tindak pidana tertentu saja?

Bila yang dimaksud adalah ancaman hukuman atas tindak pidana umum yang ancaman hukumannya setidaknya mencapai 5 tahun, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa selain tindak pidana dengan pidana paling singkat 5 tahun tersebut, Pasal 83 UU Pemda juga memasukkan tindak pidana makar atau terorisme, padahal kalau dilihat dari lama hukumannya, tindak pidana terorisme atau makar juga dipidana 5 tahun.

Letak dari persoalan ini adalah unsur pasal “paling singkat”. Bila tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 83 UU Pemda adalah tindak pidana secara umum yang hukumannya mencapai 5 tahun atau lebih, seharusnya unsur pasal yang digunakan bukanlah paling singkat, melainkan setidak-tidaknya. Penggunaan unsur pasal paling singkat terbaca kontradiktif dengan konstruksi pasal dalam KUHP yang umumnya menyebutkan hukuman pidana paling lama.

N