Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang yang Salah Kaprah

Jaminan Fidusia (Fiduciaire Eigendoms Overdracht -FEO) sering diartikan pemberian jaminan secara kepercayaan. Pengertian “secara kepercayaan” di sini memang kurang tepat secara tatabahasa. Harusnya “berdasarkan kepercayaan atau atas dasar” seperti yang telah ditetapkan oleh UU Jaminan Fidusia (UU No. 42 tahun 1999). Menurut Pasal 1 angka 1 UU tersebut, disebutkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Terlepas dari itu, jaminan fidusia memberikan suatu kesempatan bagi debitur untuk mendapat pinjaman uang dari bank dengan hanya menyerahkan bukti kepemilikan benda jaminan, sedangkan benda atau barangnya tetap ditangan debitur. Penyerahan kepemilikan barang seperti ini disebut constitutum possesorium, yaitu perjanjian kebendaan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) dengan hanya menyerahkan kepemilikannya saja, sedangkan benda tetap dikuasai oleh pemberi fidusia. Penyerahkan ini juga disebut penyerahan semu karena tak ada penyerahan barang secara nyata. Mekanisme ini sangat disukai dunia usaha, karena tidak diperlukan benda agunan lain, cukup modal usahanya itu sendiri.

Lembaga jaminan fidusia memiliki karakteristik yang tak kalah kuat dengan penjaminan lain, antara lain:
1. Memberikan kedudukan preferen (droit de preference).
Di sini, kedudukan kreditur (bank) didahulukan dari kreditur lain. Artinya, kalau debitur ingkar janji, pelunasan kredit dari penjualan barang jaminan tersebut seluruhnya diserahkan atau diambil oleh kreditur (bank), tidak dibagi-bagi secara proporsional kepada kreditur lain (kalau ada). Kedudukan kreditur lain konkuren.
2. Selalu mengikuti objek jaminan di tangan siapapun objek itu berada (droit de suite).
Artinya, kalaupun obyek jaminan itu berpindah tangan atau beralih ke pihak lain, obyek tersebut tetap menjadi jaminan terhadap kredit yang ditanggung karena mengikat pihak ketiga.
3. Mengikat pihak ketiga karena syarat spesialitas dan publisitas sehingga memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Prosedur ini guna memenuhi syarat publisitas agar kreditur terlindungi kedudukannya bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4. Mudah dalam pelaksanaan eksekusi.
Jelas bahwa hak milik atas obyek jaminan sudah diserahkan kepada kreditur sehingga kreditur cukup mengambil pelunasan atas kredit yang diberikan dengan menjual sendiri benda tersebut. Ada kekuatan memaksa (titel eksekutorial) dalam jaminan fidusia. Tak perlu melalui proses pengadilan lagi.

Salah satu benda atau obyek jaminan fidusia yang sering diberikan adalah persediaan barang. Dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa karena persediaan barang itu jumlahnya selalu tidak tetap atau berubah, maka benda jaminan harus dirinci (syarat spesialitas), seperti keterangan jenis, merek, kualitas dalam akta notarisnya. Memang, persedian barang ini merupakan pengecualian dari sifat droit de suite dari jaminan fidusia karena barang persediaan tentu dialihkan atau dijual kepada orang lain. Hanya saja, Penjelasan Pasal 21 mewajibkan debitur untuk selalu mengganti barang persediaan yang dijual/dipakai tadi dengan barang yang setara dengan nilai, jenis, merek
dan kualitas yang sama.

Jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta notaris. Artinya, akta jaminan fidusia harus dibuat dihadapan Notaris. Dibuat secara notariil artinya dibuat berdasarkan bentuk atau format akta telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh sebab itu, dibandingkan akta notaris lainnya, maka dalam Akta Jaminan Fidusia, diperlukan keterangan tambahan yang wajib dicantumkan, antara lain identitas agama para pihak dan keterangan jam/waktu pembuatan akta (UU Jaminan Fidusia mewajibkan hal tersebut). Hanya saja, UU ini sepertinya tidak tegas membedakan antara Akta Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pasal 5 ayat (2) UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa biaya pembuatan akta jaminan fidusia
(apakah maksudnya biaya pendaftaran jaminan fidusia?) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan Dalam PP tersebut (PP No. 86/2000) biaya pembuatan akta jaminan fidusia paling kecil Rp. 50.000 (untuk nilai obyek di bawah Rp. 50 juta). Padahal, pembuatan akta tersebut merupakan kewenangan notaris dan UU Jabatan Notaris sudah menetapkan maksimal biaya pembuatan akta (belum lagi, ada juga notaris yang membedakan antara biaya untuk pembuatan akta dan biaya untuk jasa notaris).

Akta Jaminan Fidusia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan sifatnya mengikuti perjanjian kredit. Kalau perjanjian kredit tersebut lunas, maka jaminan fidusia tak berlaku lagi. Sebaliknya, kalau obyek jaminan fidusia hapus, misalnya karena benda/obyek jaminan musnah, perjanjian kredit tetap berlaku dan biasanya harus diganti dengan obyek fidusia lainnya. Dalam hal ini, perjanjian penjaminan fidusia merupakan asesoir (benarnya: perjanjian aksesori) dari perjanjian kredit.

Akta Jaminan Fidusia juga merupakan sebuah perjanjian. Artinya, hal-hal yang diperjanjikan di dalamnya mengikat para pihak sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku (perjanjian juga sebagai berlaku sebagai undang-undang). Hanya saja, dalam Akta-Akta Jaminan Fidusia masih sering ditemukan klausula-klausula yang tidak sesuai. Terkait dengan obyek jaminan persediaan barang, ada hal-hal yang perlu dicermati oleh Notaris ketika membuat akta jaminan fidusia. UU telah menjelaskan bahwa persediaan barang itu bersifat khusus karena persediaan barang itu memang harus dijual/dialihkan kepada pihak ketiga agar debitur dapat menjalankan usahanya. Salah satu kekeliruan klausula yang digunakan dalam akta jaminan fidusia persediaan barang adalah sebagai berikut:

——————— Pasal 2—————————–
1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh
Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya
secara pinjam pakai, dengan tidak ada kewajiban
bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya /atau
ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai
tersebut kepada Penerima Fidusia.

Menurut Pasal 2 tersebut, debitur dapat menggunakan barang persediaan tersebut dengan cara pinjam-pakai. Tentu logika hukum pinjam-pakai keliru ditetapkan untuk persediaan barang sebagai modal usaha. Seperti halnya pengecualian terhadap prinsip droit de suite, syarat pinjam-pakai tak dapat dilaksanakan untuk barang persediaan, kecuali pihak kreditur mau menerima risiko tersebut. Barang-barang yang dipinjam-pakai harus dikembalikan lagi sehingga hanya cocok untuk barang-barang yang tak habis karena pemakaian. Untuk dunia usaha, klausula pinjam-pakai lebih tepat digunakan untuk mesin atau peralatan pabrik.

Menurut Pasal 1742 KUHPerdata, obyek perjanjian pinjam-pakai adalah segala sesuatu yang dipergunakan orang dan tidak dapat musnah karena pemakaiannya. Sementara, Pasal 1747 KUH Perdata menyebutkan bahwa pemakai barang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap barang tersebut karena dipakai selayaknya. Terkait dengan persediaan barang, terutama bahan baku, tentu tak dapat dipakai begitu saja dan langsung dikembalikan. Bagaimana mengembalikan bahan baku, misalnya pakaian yang telah dipotong-potong? Untuk barang persediaan harusnya digunakan klausula pinjam-ganti. Artinya, ketika debitur menggunakan barang tersebut, apakah dijual atau dipakai, debitur wajib menggantinya dengan barang persediaan yang baru (yang setara nilai, jenis, dan kualitasnya). Oleh sebab itu, dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan juga klausula agar debitur tetap menjaga jumlah persediaan barang karena sebenarnya jumlah dan nilai barang inilah yang dijaminkan.

Memang dalam KUH Perdata terdapat pengaturan mengenai perjanjian pinjam-pakai habis, yaitu untuk barang-barang atau uang yang habis karena pemakaian. Menurut Pasal 1754, Pinjam Pakai Habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pemilik barang menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada peminjam barang dengan syarat bahwa peminjam wajib mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama. Kalau timbul kerugian atas barang tersebut, pemakai barang wajib menanggung kerugian tersebut, sangat berbeda dengan akibat hukum dari perjanjian Pinjam Pakai. Jadi, kalaupun para Notaris ingin menggunakan klausula pinjam pakai, haruslah Pinjam Pakai Habis sesuai aturan undang-undang.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s