Pesero CV Pailit yang Salah-Kaprah

Notaris merupakan profesi yang tidak saja membutuhkan pengetahuan hukum yang luas, melainkan juga kesadaran hukum (kesadaran untuk menegakkan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat - KBBI) sehingga pengetahuan hukum yang dimiliki dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan profesi. Tuntutan profesi ini merupakan kewajiban notaris yang paling mendasar, karena seorang notaris telah bersumpah untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu wewenang notaris dalam menjalankan profesinya adalah membuat akta-akta otentik dalam bidang perdata bisnis, contohnya akta-akta pendirian perseroan. Biasanya, untuk pendirian perseroan ini, pengusaha memanfaatkan jasa notaris untuk membuat akta pendiriannya sekalian mengurus dokumen/izin-izin yang diperlukan.

Perseroan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam berbisnis, yaitu memperoleh keuntungan. Istilah perseroan di sini dipakai untuk membedakannya dengan perusahaan perorangan. Pada perusahaan perorangan, keuntungan dan risiko bisnis dinimakti dan ditanggung seluruhnya secara pribadi. Sementara, pada perseroan, keuntungan dan risiko bisnis dinikmati dan ditanggung bersama-sama, sesuai dengan sero (baca: andil) yang dimasukkan. Perseroan (perseroan dalam arti luas) merupakan suatu perserikatan dagang yang menjalankan perusahaan. Masing-masing pendiri perseroan memasukkan (inbreng) modal (modal dalam arti luas) yang dapat berupa barang, uang atau tenaga atau keahlian/kecakapan (Pasal 1619 KUHPerdata). Jadi, disebut perseroan apabila di dalamnya terdapat lebih dari satu pemilik modal atau lebih dari satu pendiri yang memasukkan bagian modalnya. Apabila hanya terdapat satu pemilik modal, maka disebut perusahaan perorangan. Bentuk perseroan (dalam arti luas) ini dapat berupa ‘perseroan biasa’ (istilah sendiri nih biar konsisten dgn pemakaian kata perseroan, namun istilah KUHPerdata-nya adalah persekutuan perdata), perseroan firma (Fa, persekutuan firma), perseroan komanditer (CV, persekutuan komanditer) atau perseroan (perseroan dalam arti sempit) terbatas (PT). Masing-masing bentuk perseroan ini memiliki karakteristik yang berbeda, walaupun secara umum semuanya memiliki unsur-unsur persekutuan/perserikatan/perkumpulan dalam arti luas).

Teorinya, dalam membuat akta pendirian perseroan, notaris hanya menuangkan atau memformulasikan keinginan dari para pihak (istilah kenotariatannya: dikonstatir, bukan konstantir seperti yang umum diucapkan, karena konstantir tidak dikenal dalam KBBI) untuk dituangkan dalam bentuk tertulis/akta (akta para pihak/akta partij) sehingga menjadi otentik setelah diresmikan (verleden) oleh notaris. Namun, dalam prakteknya, banyak notaris yang tidak lagi menuangkan atau memformulasikan keinginan para pihak secara seharusnya. Saat ini, akta-akta sudah diformulasikan dalam bentuk template. Akibatnya, banyak akta-akta pendirian yang klausula-klausulanya hampir sama persis, yang berbeda hanyalah para pihak dan angka-angkanya saja. Dari sisi bisnis, tentu cara ini memang sangat efisien. Namun, profesi notaris itu tidak semata-mata jenis pekerjaan yang mengutamakan pendapatan, melainkan juga pengabdian yang profesional. Penggunaan templateternyata memberikan dampak yang kurang positif. Notaris malas melakukan koreksi apabila terjadi ketidaksesuaian (asimetris) dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh klausula yang asimetris dalam akta pendirian perseroan komanditer berbunyi: Pasal 11 Jikalau seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele), maka pesero tersebut dianggap telah keluar satu hari sebelum ditetapkan keputusan yang berkenaan terhadap pesero dimaksud di atas, dan usaha-usaha perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya; sedangkan bagian/hak dari pesero tersebut akan dikeluarkan/diserahkan/dibayarkan dalam waktu satu tahun dengan tunai kepada wakilnya yang sah menurut hukum, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dianggap keluarnya pesero tersebut.

Perseroan komanditer pada prinsipnya merupakan ‘perusahaan perorangan’ atau bisa juga ‘perseroan firma’ yang memiliki satu atau lebih seorang pesero pelepas uang (pesero yang hanya menyerahkan/’meminjamkan’ uang). Karakteristik komanditer di sini adalah adanya pesero pelepas uang (istilah hukum: sekutu pasif/sekutu diam) dengan ketentuan bahwa apabila perseroan menderita kerugian, maka pesero pelepas uang hanya bertanggung jawab sebatas atau sampai nilai uang yang dimasukkan saja. Syaratnya, pesero pelepas uang tersebut tidak melakukan tindakan pengurusan perseroan (Pasal 20 KUHDagang). Menurut Pasal 17 KUHDagang, tindakan pengurusan perseroan ini mencakup: bertindak atas nama perseroan, menerima/mengeluarkan uang atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan pihak ketiga atau pihak ketiga dengan pesero pengurus (sekutu firma, sekutu aktif).

Kembali ke Pasal 11 dalam contoh akta pendirian tadi. Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdata memang menyatakan bahwa perseroan akan berakhir apabila salah satu pesero meninggal dunia, ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Walaupun demikian, para pihak dapat memperjanjikan bahwa apabila seorang pesero mengundurkan diri, meninggal atau pailit, perseroan tidak bubar, melainkan berjalan terus atau dilanjutkan oleh para pesero lainnya. Namun, klausula pada Pasal 11 akta tersebut bermasalah apabila dilihat dari sisi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwa kepailitan tersebut meliputi seluruh kekayaan debitur pailit. Selanjutnya, pada Pasal 24 UU Kepailitan, debitur otomatis kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaannya. Pasal 11 Akta pendirian menyatakan bahwa harta pesero yang pailit akan dikeluarkan terhitung pada hari sebelum pernyataan pailit diputuskan. Namun, pembayarannya dilakukan dalam waktu satu tahun kemudian. Artinya, pada saat seorang pesero dinyatakan pailit oleh suatu putusan hakim, maka menurut ‘hukum’ perjanjian tersebut, pesero pailit ‘difiksikan’ sudah bukan lagi anggota/pengurus perseroan lagi. Alasan fiksi tersebut, agar pailitnya pesero tersebut tidak lagi memiliki hubungan dengan perseroan. Istilahnya, kalau mau mempailitkan dia, silahkan saja, begitu. Namun, dari sisi undang-undang kepailitan, fiksi tersebut berdampak serius bagi perseroan. Lantaran akta pendirian menentukan bahwa pesero pailit bukan lagi anggota perseroan, maka modal yang disetor/dilepas oleh pesero secara otomatis kembali menjadi harta pribadi pesero pailit. Oleh undang-undang kepailitan, bagian/hak pesero yang pailit tersebut tidak lagi dapat dikuasai atau diurus oleh pesero pailit dan dapat dituntut/diamankan oleh kurator (Pasal 26 jo. Pasal 98 UU Kepailitan). Artinya, perseroan dapat dipaksa untuk segera menyerahkan bagian/hak pesero yang dinyatakan pailit tanpa harus menunggu sampai setahun. Selain itu, walaupun tidak signifikan, masalah legalitas tetap muncul di sini. Apakah klausula dalam Pasal 11 Akta pendirian CV tersebut dapat dilaksanakan atau tidak? Pasal 24 UU Kepailitan menegaskan bahwa akibat kepailitan tersebut berlaku terhitung sejak Pukul 00.00 waktu setempat. Artinya, pemberlakuannya mundur beberapa jam, mengingat prakteknya putusan hakim tidak mungkin diucapkan pada jam tersebut. Sejak saat itu juga, maka segala perikatan yang menyebabkan berkurangnya harta pailit pesero tidak dapat dilaksanakan, kecuali yang menguntungkan untuk harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan).  Padahal, perseroan melakukan perhitungan (baik rugi dan untung) terhitung pada hari dianggapnya pesero keluar dari perseroan yang kenyataannya merupakan hari putusan pailit sudah diucapkan. Kata kuncinya, kewajiban yang lahir dari perjanjian tidak bisa mengesampingkan kewajiban yang dilahirkan dari undang-undang, karena perjanjian (akta pendirian CV tersebut) menjadi sah apabila tidak melanggar Pasal 1339 KUHPerdata. Dalam kasus ini, Pasal 11 Akta pendirian dapat dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan oleh sebab itu menjadi tidak sah.

Posted by Bhfour on Apr 11, ’11 4:27 PM for everyone

About these ads

2 thoughts on “Pesero CV Pailit yang Salah-Kaprah

  1. saya ingin berkonsultasi mengenai masalah saya pak..
    mohon pencerahanya………..
    saya melakukan bisnis dengan sumber modal 2 orang ( saya dan teman saya)
    kemudian suatu hari usaha kami bangkrut.
    tetapi teman saya meminta uang modal yang di setorkan ke saya.

    pertanyaan saya
    1. apakah menurut hukum di indonesia saya wajib mengembalikan modal teman saya atau tidak pak…? ( karena setahu saya dalam hukum islam saya tidak wajib mengembalikan modal tersebut )

    2. teman saya mengancam akan melaporkan ke kepolisian atas kasus penipuan jika tidak mengembalikan modal,
    padahal dia sudah tahu kronoligis kebangkrutanya dan sudah tahu detilnya.
    apakah saya bisa di penjara karena kasus ini pak.?
    terima kasih

    • Memberikan uang sebagai modal dan sebagai utang tentu berbeda akibatnya. Utang harus dikembalikan, sedangkan modal berisiko berkurang/rugi/bangkrut. Tentu tidak dapat diminta kembali begitu saja, juga tergantung dari bentuk usahanya seperti apa, apakah berbadan hukum PT atau firma, CV atau bagaimana? Tentunya kebangkrutan tersebut bukan karena penyalahgunaan, misalnya penyalahgunaan uang. Kalau penyalahgunaan uang tentu “bisa” dikategorikan pidana. Diperlukan juga penilaian/pendekatan ekonomi untuk menilai kondisi usaha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s