Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak

Salah satu tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini adalah menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material/sosial, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat[1]. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting.

Dalam menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Menurut Soeparman Soemahamidjaja[2], pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Di sini, pajak digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai kas negara. Namun, menurut Edwin R.A. Seligman[3], pembayar pajak tidak mendapat manfaat apa-apa dari pembayaran pajak. Pandangan ini banyak dikritik karena bagaimanapun pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembangunan yang nantinya dirasakan juga oleh pembayar pajak.

Dari pengertian ini, pajak berfungsi untuk menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya[4] (fungsi budgetair). Fungsi ini merupakan fungsi yang utama dibandingkan dengan fungsi regulerend (fungsi mengatur), yaitu pajak dijadikan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam APBN dan RAPBN, penerimaan pajak digolongan kepada penerimaan non-migas, yaitu terdiri atas: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, pajak ekspor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya.

Permasalahan yang timbul adalah adanya satu dilema yang dilihat dari sisi negara yang melakukan pemungutan, maupun dari sisi pembayar pajak. Di satu sisi, negara menginginkan dana pajak yang dipungut sebisa mungkin optimal dan mencapai target sehingga negara dapat melakukan pembangunan. Namun, di sisi lain, masyarakat pembayar pajak tidak seluruhnya melaksanakan kewajiban tersebut sehingga penerimaan negara berkurang. Kondisi ini memang tidak dapat disangkal. Masih ada orang yang menganggap bahwa tidak ada gunanya membayar pajak karena tidak ada manfaat yang diperoleh dari pemerintah. Terlepas dari sifat pajak yang memaksa, bagaimanapun, pemerintah harus memberikan jaminan bahwa memang pajak sudah diperuntukkan dengan benar. Bila tidak, artinya pemerintah tidak memahami hakekat dari pajak itu sendiri.

Berdasarkan laporan Ditjen Pajak, penerimaan pajak sampai 31 Mei mencapai Rp. 120,1 triliun atau 36,9% dari target APBN yang disepakati sebesar Rp. 325,2 triliun[5]. Ditambahkan pula bahwa realisasi penerimaan pajak hanya di bawah 40 persen. Di sini, persentasi penerimaan negara melalui pajak bisa dikatakan masih sangat rendah. Di sinilah perlunya peranan pemerintah sebagai pemungut pajak untuk mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Saat ini, pemerintah sebaiknya tidak lagi mengedepankan alat pemaksaan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan kriminal. Sudah waktunya pemerintah melakukan perubahan birokrasi agar lebih disesuaikan dengan kondisi jaman. Di sinilah peranan aparat pemungut pajak (fiskus) menjadi ujung tombak di dalam mencapai target penerimaan pajak.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Pencapaian target penerimaan pajak yang sebesar-besarnya tidak dimaksudkan sebagai usaha untuk memungut pajak sebesar mungkin kepada pembayar pajak, melainkan berusaha untuk mengoptimalkan jumlah subyek atau obyek yang dikenakan pajak agar tidak ada yang terlewatkan.

Ada beberapa faktor yang sangat berperan penting dalam menjamin optimalisasi pemasukan dana pemungutan pajak ke kas negara, yaitu[6]:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan

Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pengutan pajak (‘No taxation without representation’ atau ‘Taxation without representation is robbery’)[7]. Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

2.    Tingkat Intelektualitas Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip Self Assessment[8]. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Sementara di Pasal 12 ayat  (1) dinyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir mnasa pajak atau akhir tahun pajak. Nantinya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut.

Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

3.    Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompenten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi. Baru-baru ini diberitakan bahwa seluruh kantor wilayah pajak di Indonesia tidak sanggup memenuhi penghimpunan dana sesuai target yang ditetapkan dalam APBN[9].

4.    Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

Menurut Adam Smith[10], pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

1.  Equity/Equality

Keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam  hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.

2. Certainty

Di sini, pajak yang harus dibayar haruslah terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.

3. Convenience

Pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.

4. Economy

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Keempat asas ini sebenarnya sudah tercakup dalam sasaran dari reformasi perpajakan di Indonesia. Enam sasaran utama yang dilakukan pemerintah pada tahun 1984 dalam reformasi perpajakan mencakup[11]:

1. Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari negara yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional.

2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.

3. Menjamin adanya kepastian.

4. Sederhana.

5. Menutup peluang penghindaran pajak dan/atau penyelundupan pajak oleh wajib pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.

6. Memberikan dampak yang positif dalam bidang ekonomi.

Tulisan ini lebih menitikberatkan pada pentingnya faktor kesederhanaan administrasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Administrasi perpajakan merupakan prioritas tertinggi karena bagian inilah yang memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsinya sebagai pengumpul dana masyarakat melalui pemungutan pajak. Unit-unit terkecil pelayanan pajak merupakan kunci yang strategis karena langsung berhubungan dengan pembayar pajak. Penyediaan informasi pajak dan sistem pelayanan yang terintegrasi dapat mempermudah pembayar pajak guna melakukan pembayaran. Sebagai konsekuensi dari sistem Self Assessment, maka pembayaran pajak haruslah dibuat semudah mungkin dengan tidak melupakan aspek pengawasan terhadap seluruh dana yang disetor. Bila sistem pemungutan dan sistem pembayaran dirancang berbelit-belit dan rumit, tentu akan menghambat kinerja fiskus dalam melakukan pemungutan dan pengawasan serta  menimbulkan keengganan bagi pembayar pajak untuk melakukan kewajibannya. Tentunya, sistem administrasi ini haruslah didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan keluwesan, baik bagi fiskus maupun pembayar pajak.

Perlunya Pembaruan Sistem Perpajakan

Pencapaian target penerimaan pajak sebenarnya tidak saja melalui pengharapan bahwa masyarakat akan sadar membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa tingkat realisasi pajak baru 40 persen. Ini berarti bahwa dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang, terutama Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, belum menjamin pemerintah mendapatkan dana pajak yang maksimal.

Sebagai dasar hukum dalam melakukan pemungutan pajak, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang lainnya yang terkait dengan perpajakan, harus dapat digunakan untuk mencapai target penerimaan pajak. Di sinilah pemerintah perlu mengamati dan mencermati perkembangan di dalam masyarakat, sehingga prinsip-prinsip dan metode pemungutan pajak tetap aktual. Kekuatan berlakunya hukum tidak semata-mata dilihat dari segi yuridis, melainkan juga dari segi sosiologis[12]. Secara sosiologis, masyarakat tidak menginginkan suatu sistem yang rumit dan berbelit-belit. Jaman kini menuntut adanya kemudahan,  kesederhanaan dan efektivitas. Tanpa melihat faktor-faktor sosiologis ini, sulit pemerintah memperoleh hasil yang maksimal dengan memberlakukan sebuah Undang-Undang. Sebagai contoh konkrit, saat ini di Internet berlaku sistem pembayaran online, baik melalui kartu kredit maupun dengan sistem-sistem pembayaran lain yang memiliki karakteristik yang berbeda daripada pembayaran sistem konvensional, seperti pembayaran melalui rekening e-Gold, PayPal dan sebagainya. Berlandaskan tujuan agar target penerimaaan pajak akan terpenuhi atau bahkan melampaui target penerimaan, pemerintah harus melakukan upaya dan cara semaksimal mungkin, baik secara kuantitas, maupun secara kualitas untuk dapat mendukung sistem pembayaran ini. Tentu saja juga dengan melakukan pembenahan sistem administrasi perpajakan yang ada. Hanya dengan cara demikian pemerintah berperan aktif. Jadi, tidak melulu mengharapkan kesadaran yang tinggi dari pembayar pajak.

Salah satu keengganan masyarakat di dalam membayar pajak disebabkan oleh rumitnya birokrasi perpajakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pembayar pajak. Pemerintah melakukan pemungutan dan pembayar pajak wajib melakukan penyetoran. Di bidang pajak penghasilan, pembayar pajak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diberikan sebagai sarana administrasi perpajakan kepada pembayar pajak dan sebagai tanda pengenal diri bagi wajib pajak di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya[13].

Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, NPWP ini berfungsi sebagai berikut:

1.  Untuk mengetahui identitas wajib pajak

2.  Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak   dan pengawasan administrasi perpajakan.

3.  Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.

4.  Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan (misalnya, dalam surat setoran pajak).

5.  Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diajukan (misalnya, dokumen impor, dokumen ekspor).

6.  Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa atau tahun.

Menurut penulis, ketentuan yang mengharuskan adanya NPWP ini sebenarnya sangat dilematis. Di satu sisi, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan tertib administrasi, di sisi lain, banyaknya calon-calon pembayar pajak tidak dapat tersalurkan. Dalam kenyataannya, target penerimaan pajak tidak tercapai karena jumlah minimnya pembayar pajak. Jika suatu pajak sulit dipungut, padahal potensinya sangat signifikan, pemerintah dapat mengedepankan asas kesederhanaan[14]. Di sinilah, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah bijaksana agar calon-calon pembayar pajak tanpa memiliki NPWP dapat dipungut. Pemerintah sebaiknya merancang sebuah sistem yang memungkinkan masyarakat yang ingin menyetorkan pajaknya tanpa harus melakukan pendaftaran untuk memperoleh NPWP. Menurut penulis, di sinilah peranan dari sistem  Self Assessment, yang memberikan tidak saja kepercayaan semata, melainkan juga menerima itikad baik dari pembayar pajak. Masih banyak masyarakat yang mau menunaikan kewajiban pajaknya, namun tidak dengan sistem yang rumit tanpa adanya jaminan kepastian hukum.

Selain itu, berkenaan dengan efisiensi administrasi perpajakan, pemerintah harus membuat sistem yang menentukan dasar pengenaan pajak dan  tarif secara tetap sehingga tingkat klaim pengembalian pajak (restitusi) menjadi lebih kecil. Cara ini dapat dilakukan, misalnya dengan menghitung tarif secara lebih akurat seusai dengan obyeknya, tidak berdasarkan perhitungan rata-rata yang di kemudian hari dapat diminta restitusi bila pembayaran pajak berlebih. Menurut hemat penulis, sistem yang selama ini diterapkan lebih banyak merugikan karena sangat terbuka terhadap penyelewengan.

Sudah waktunya bagi pemerintah melakukan pembaruan-pembaruan dalam bidang administrasi perpajakan agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Tata cara pemungutan pajak harus segera dimodernisasi dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang tersedia.

Selain pembenahan segi administrasi perpajakan, pemerintah juga harus melakukan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (fiskus) dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak dengan cara mensosialisasikan masalah-masalah perpajakan kepada masyarakat melalui media-media yang ada. Setiap tahunnya, potensi pajak yang lenyap dan tidak masuk ke kas negara hampir mencapai Rp.263 trilyun, setengah dari besaran APBN senilai Rp.500 trilyun lebih[15]. Ini belum termasuk potensi yang dapat dikembangkan dari pembayaran pajak pada sektor legal. Wajib pajak, terutama perusahaan dilaporkan banyak membuat pembukuan ganda untuk mengakali fiskus. Kondisi ini tentu membutuhkan fiskus-fiskus yang handal dan sekaligus bermoral sehingga tidak berkompromi dengan pembayar pajak dengan cara berkolusi.

Peningkatan pengawasan dalam administrasi perpajakan juga menjadi bagian penting dalam reformasi perpajakan. Pemerintah harus merancang sebuah sistem yang dapat melakukan pengawasan terhadap fiskus maupun pembayar pajak agar sekecil mungkin penyelewengan dan kebocoran pajak dapat dihindari.

Tidak kalah pentingnya bahwa optimalisasi penerimaan pajak sedikit banyaknya dipengaruhi oleh wujud nyata dari pembayaran pajak itu sendiri. Di sini, pemerintah dituntut benar-benar menggunakan dana pajak untuk kesejahteraaan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Transparansi administrasi perpajakan dibutuhkan guna memuluskan cita-cita ideal ini. Di awal pembahasan ini, telah disinggung bahwa pembayaran pajak tidak mendapat manfaat secara langsung. Namun, bila pemerintah dapat menunjukkan bukti nyata dari manfaat tidak langsung tersebut, bukan mustahil target penerimaan pajak akan tercapai.

Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak sangat berperan penting dalam pembangunan nasional guna mencapai tujuan-tujuan negara.

Untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak, maka adanya kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban dari pihak fiskus dan pembayar pajak merupakan faktor yang penting. Selain memberikan kepastian dan kejelasan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, baik fiskus maupun pembayar pajak harus dibekali dengan pengetahun yang cukup dan dibatasi dengan rambu-rambu agar masing-masing pihak menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Di sisi fiskus, kemampuan dalam menangani masalah perpajakan harus benar-benar dikuasai dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menunaikan tugasnya. Fiskus harus selalu diawasi agar kinerja dan performa tetap berada di jalur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di sisi pembayar pajak, pemerintah harus memberikan kesadaran bahwa pajak merupakan solusi penting di dalam mencapai tujuan-tujuan negara dengan cara mensosialisasikan secara terus-menerus mengenai program-program perpajakan. Dengan demikian, baik fiskus dan pembayar pajak akan memahami mengenai pentingnya peranan mereka masing-masing.

Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistemSelf Assessment, maka pemerintah harus berupaya agar pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Bila kesadaran masyarakat sudah tinggi, tugas dari fiskus pun akan semakin ringan dan lancar. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini, maka tata cara dan sistem pemungutan haruslah benar-benar mencerminkan asas-asas dalam pemungutan pajak, antara lain: keadilan pajak, kepastian hukum, dan efisiensi dan kesederhanaan. Efisiensi dan kesederhanaan dalam sistem pemungutan pajak merupakan faktor yang berpotensi untuk lebih dioptimalkan agar semua pemasukan dana pajak benar-benar masuk ke kas negara.

Pemerintah perlu mempertimbangkan cara yang lebih memudahkan pembayar pajak di dalam melakukan pembayaran pajak sehingga secara perlahan jumlah pembayar pajak semakin meningkat dan masyarakat akan semakin sadar betapa pentingnya dana pajak yang disetorkan kepada kas negara.

Terakhir, pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat pula melalui transparansi administrasi perpajakan.

@Ditulis dari berbagai sumber.-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s